DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meliputi; Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Hak dan Kewajiban; Persyaratan dan Pengangkatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji; Mutasi dan Pemberhentian; Kartu Tanda Pengenal; Pelaksanaan Operasional Pejabat PPNS Daerah; Kode Etik Pejabat PPNS Daerah; Tata Kerja; Penegak Kode Etik Pejabat PPNS Daerah; Pengaduan; Pembinaan dan Pengawasan; Pakaian dan Atribut; Pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada;
b.bahwa dalam rangka menegakkan kebijakan yang dimaksud, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan Penyidikan dan pengambilan tindakan kepada setiap pelanggarnya;
a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Tebo telah menetapkan setiap kebijakan dalam Peraturan Daerah; TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, TAHUN 20142NO MOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Mengingat Menimbang TEBOBUPATI 2
1. 3.Bupati adalah Bupati Tebo;
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan daerah;
3. 1.Daerah adalah Kabupaten Tebo; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

BAB. I KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAINEGERI SIPIL. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITEBO dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Norrior 27 Tahuri 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969L / 3

(3)Dalam melaksanakan tugas pejabat PPNS Daerah dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
(2)Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati. ( 1) Pejabat PPNS Daerah bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Pejabat PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bersekretariat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. BAB.II KEDUDUKAN,TUGASDANWEWENANG

Pasal 2

8.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. --
7.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut pejabat PPNS Daerah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah;
5.Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 4

(1)Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, dapat diberikan insentif.

Pasal 6

BAB. III HAKDAN KEWAJIBAN Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(2)Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan saksi;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
d.melakukan penyitaan benda atau surat;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah berwewenang :

Pasal 4

5 Syarat pengangkatan Pejabat PPNS Daerah:

a.masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum/ atau sarjana lain yang setara;
d.bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
f.daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut- turut dengan nilai rata-rata baik; dan
g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan;

Pasal 9

Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

PERSYARATANDAN PENGANGKATAN BAB. IV

d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasuki rumah dan/ atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; a tau
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian;
c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama; Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban ;
a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang dan Peraturan Daerah;

(2)Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

6 Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

a.berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.melanggar disiplin kepegawaian;
d.tidak lagi bertugas dibidang tekhnis operasional penegakan hukum; atau
e.meninggal dunia;

Pasal 12

(1)Mutasi pejabat PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…