DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Organ PDAM yang terdiri dari (Bupati selaku Pemilik Modal, Direksi dan Pengawas), Kewenangan Bupati, Direksi (Pengangkata, Tugas dan Wewenang, Penunjukan Pejabat Sementara, Penghasilan, Jasa Pengabdian Cuti, dan Fasilitas, Pemberhentian), Dewan Pengawas meliputi (Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan dan Jasa Pengabdian, Pemberhentian), Kepegawaian meliputi (Pengangkatan, Penghasilan dan Cuti, Penghargaan dan Tanda Jasa, Kewajiban dan Larangan, Pelanggaran dan Pemberhentian), Dana Pensiun, Asosiasi, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup. Pembinaan uum dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk kepastian hukumnya ketentuan mengenai Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2003 ten tang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
a.bahwa organ dan kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro sangat menentukan kinerja dan keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum oleh karena itu dipandang perlu mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo; Menimbang BUPATITEBO, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIANPERUSAHAANDAERAH AIR MINUMTIRTA MUARO PERATURANDAERAH KABUPATENTEBO NOMOR 2 TAHUN 2016 BUPATITEBO PROVINS!JAMBI 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabu paten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro; Mengingat 3

7.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.
5.Organ adalah Pengurus PDAMyang terdiri dari Kepala Daerah selaku Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
4.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITEBO dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 4

(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Direksi; dan
3. c.Dewan Pengawas. ( 1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO .

Pasal 2

16.Dana Refresentatif adalah Dana Taktis yang penggunaannya diatur oleh Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.
15.Cuti adalah Cuti yang diberikan kepada Direksi dan pegawai oleh Pejabat yang berwenang.
14.Uang Jasa adalah Penghasilan yang diterima oleh Dewan Pengawas setiap bulan.
13.Jasa Produksi adalah Jasa yang diperoleh dari Laba Bersih Tahunan.
12.Perumahan Dinas adalah Rumah Jabatan untuk Direksi.
11.Gaji adalah Penghasilan yang diterima tetap setiap bulan oleh Direksi dan pegawai.
10.Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.
9.Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Muaro yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro. 5

a.warga negara Indonesia;
b.mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) yang relevan dengan PDAM;
c.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter; ( 1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:

BAB II

ORGANPDAM 1 7. Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia adalah penyelenggara program pensiun PDAM seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat DAPENMAPAMSI.

Pasal 5

( 1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima} tahun.
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

(2)Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. a.untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
2. b.menyetujui penjualan, penjaminan dan pelepasan aset milik PDAM; setelah mendapat persetujuan DPRD
3. c.menyetujui pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama PDAMdengan pihak lain;dan
4. d.mengesahkan rencana bisnis ( corporate plan) dan anggaran tahunan PDAM;
5. e.mengesahkan laporan tahunan Direksi PDAM.
(1)Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berwenang:

BAB IV

DIREKSI

Pasal 3

a.1 (satu) orang Direksi untukjumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
b.paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.000 (tiga puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
c.paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu). ( 1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:

BAB III

BUPATI 6 (2} Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efesiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Pasal 6

(3)Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k beberanggotakan 5 ( lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. d.mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
2. e.dinyatakan tidak pemah melakukan tindakan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. f.lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. g.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
5. h.bersedia bekerja penuh waktu:
6. i.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; J. pemah menjabat sebagai kepala bagian bagi calon direksi yang berasal dari PDAM;dan
7. k.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati. 7
8. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
9. b.membina pegawai:
10. c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
11. d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; Direksi mempunyai tugas:

Pasal 8

(2)Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
1. a.jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. b.anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
3. c.jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;dan/atau
4. d.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ( 1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

Pasal 7

(5)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAMdan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
(4)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
(3)Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap seluruh Direksi. 8
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
2. b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
4. d.mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan; e menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang:

Pasal 10

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
(4)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5)Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling larnbat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
(6)Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…