DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TEBO dan BUPATI TEBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 24 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo. 4. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasa, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 4
7.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatkan lainnya yang dapat diminati oleh orang pribadi atau badan. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kekayaan daerah adalah semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah , gedung / bangunan termasuh rumah dinas , alat / perlengkapan , dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau selurhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara , baik yang yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan / atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih, penyembelihan dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan daging dan bagian bagiannyaa setelah selesai penyembelihan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi , termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 5 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada waji retribusi serta pengawasan penyetorannya. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi leih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi berupa bunga dan / atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektf dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 6
24.Laboratorium adalah suatu perangkat kerja unuk menguji kualitas bahan baik secara kerjanya maupun secara teknis.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2)Objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemakaian atau penggunaan peralatan pekerjaan umum atau instansi lainnya.
2. b.Pemakaian atau penggunaan alat laboratorium, pengujian laboratorium, pemakaian laboratorium uji mutu bahan bangunan dan upah.
3. c.Pemakaian atau penggunaan gedung dan perlengkapannya; dan
4. d.Pemakaian atau pemanfaatan tanah atau rumah milik pemerintah daerah.
(3)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan derah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut serta :
1. a.Pemakaian alat berat dan bus pemda yang digunakan untuk kegiatan Badan , Dinas, Kantor dan Bagian untuk kepentingan kedinasan atau bersifat tidak komersial;
2. b.Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik, telepon atau penanamana , pembentangan kabel listrik dan telepon ditepi jalan umum;
3. c.Pemakaian , penggunaan bangunan , gedung dan perlengkapan disalamnya untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan, dinas, lembaga teknis dan bagaian yang bersifat kedinasan. 7
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 26 Mei 2016 BUPATI TEBO, dto SUKANDAR Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 26 Mei 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO, dto HARMAIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI (NOMOR 4 TAHUN 2016 ). 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan spiritual baik secara lahiriah maupun batiniah. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan apabila sumber pembiayaanya memadai dan dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan berupa pajak dan retribusi daerah. Maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan / pemanfaatan kekayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut. Pemakaian kekayaan Daerah berupa laboratorium uji mutu bahan bangunan termasuk kekayaan daerah yang dapat dipungut retribusi yang digolongkan pada retribusi jasa usaha. II. PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas 9 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR : 4 TAHUN 2016 TANGGAL : 26 Mei 2016 F. PEMAKAIAN PENGUJIAN LABORATORIUM UJI MUTU BAHAN BANGUNAN I. JOB MIXER FORMULA (JMF) - ASPAL No. URAIAN SATUAN TARIF KET. I 1 2 3 4 5 6 JMF ASPAL AGREGAT KASAR : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Abrasi - Kelekatan Agregat Terhadap Aspal - Angularitas - Index Kepipihan - Soundness AGREGAT SEDANG : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Abrasi - Kelekatan Agregat Terhadap Aspal - Angularitas - Index Kepipihan - Soundness AGREGAT HALUS : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Lolos Saringan No. 200 - Kotoran Organik - Angularitas ASPAL - Pengambilan Contoh - Penetrasi - Titik Lembek - Titik Nyala - Viscocitas - Duktilitas - Berat Jenis - Kehilangan Berat - Penetrasi Setelah Kehilangan Berat - Kelekatan Terhadap Aspal JMF – COMACTION – MARSHALL ATB–ATB/L–HRS, AC–BC, AC–WC, AC ADM (JILID LAPORAN) Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Design 47.840,00 47.840,00 22.880,00 25.480,00 16.640,00 52.000,00 26.000,00 26.000,00 13.000,00 26.000,00 47.840,00 47.840,00 22.880,00 25.480,00 16.640,00 52.000,00 26.000,00 26.000,00 13.000,00 26.000,00 47.840,00 57.200,00 25.480,00 25.480,00 16.640,00 33.800,00 20.410,00 - 13.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 260.000,00 TOTAL Per Laporan 1.204.710,00 10 II. JOB MIXER FORMULA (JMF) – ASPAL (LAPEN) No. URAIAN SATUAN TARIF KET. I 1 2 3 4 5 6 JMF ASPAL AGREGAT KASAR : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Abrasi - Kelekatan Agregat Terhadap Aspal - Angularitas - Index Kepipihan - Soundness AGREGAT SEDANG : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Abrasi - Kelekatan Agregat Terhadap Aspal - Angularitas - Index Kepipihan - Soundness AGREGAT HALUS : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Lolos Saringan No. 200 - Kotoran Organik - Angularitas ASPAL - Pengambilan Contoh - Penetrasi - Titik Lembek - Titik Nyala - Viscocitas - Duktilitas - Berat Jenis - Kehilangan Berat - Penetrasi Setelah Kehilangan Berat - Kelekatan Terhadap Aspal JMF – COMACTION – MARSHALL ATB–ATB/L–HRS, AC–BC, AC–WC, AC ADM (JILID LAPORAN) Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Design 47.840,00 47.840,00 22.880,00 25.480,00 16.640,00 52.000,00 26.000,00 26.000,00 13.000,00 26.000,00 47.840,00 47.840,00 22.880,00 25.480,00 16.640,00 52.000,00 26.000,00 26.000,00 13.000,00 26.000,00 47.840,00 57.200,00 25.480,00 25.480,00 16.640,00 33.800,00 20.410,00 - 13.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 65.000,00 TOTAL Per Laporan 1.009.710,00 11 III. JMF - BETON No. URAIAN SATUAN TARIF KET. I 1 2 3 4 5 6 7 JMF BETON AGREGAT KASAR/SEDANG : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Abrasi AGREGAT HALUS : - Analisis Saringan - BJ Penyerapan - Berat Isi - Kadar Lumpur - Kadar Air - Lolos Saringan No. 200 - Kotoran Organik SEMEN - Berat Isi - Kehalusan - Berat Jenis JMF MUTU BETO K UJI PARAMETER AIR BETON - pH Air - Residu Terlarut - Nilai Pengamatan - Minyak - Sufat (SO4) - Chlor (CL) KEKUATAN TEKAN TEST JMF - Kuat Tekan Beton Pelaks. Mutu K - Hammer Test Beton Pelaks. Mutu K - Evaluasi Mutu Beton ADM (JILID LAPORAN) Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Design Per Sampel Per Sampel 47.840,00 47.840,00 22.880,00 25.480,00 16.640,00 52.000,00 47.840,00 57.200,00 25.480,00 25.480,00 16.640,00 33.800,00 20.410,00 9.880,00 68.640,00 45.760,00 130.000,00 - - - - - - 16.640,00 2.600,00 - TOTAL Per Laporan 713.050,00 12 IV. TEST – BAHAN BANGUNAN No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 GENTENG - Dimensi - Peresapan + BJ - Kuat Tekan CONE BLOCK - Dimensi - Peresapan + BJ - Kuat Tekan KUBUS (BETON) - Dimensi - Peresapan + BJ - Kuat Tekan CYLINDER (BETON) - Dimensi - Peresapan + BJ - Kuat Tekan HAMMER TEST - Angka Pantul - Evaluasi Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel 6.500,00 6.500,00 6.500,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.600,00 2.600,00 TOTAL Per Laporan 120.900,00 V. SATUAN PEKERJA LAPANGAN No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bor Tangan Bor Mesin (Tanah) Bor Mesin (Batu) S P T Pengambilan Contoh Tanah Asli Sumur Uji/Test Pit Vane Test Sondir Hidrolid Geolistrik Seismic Sand Cone CBR On Place Benkelman Beam Plat Bearng Test D C P M2 M2 M2 Kali Kali M2 Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik 41.600,00 72.800,00 93.600,00 20.800,00 20.800,00 12.480,00 20.800,00 250.000,00 312.000,00 15.600,00 26.000,00 45.500,00 11.700,00 195.000,00 9.200,00 VI. QUALITY CONTROL ASPAL No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 QUALITY CONTROL ASPAL CAMPURAN ASPAL - Test Pit - Extrasi - Analisa Saringan - Abrasi - BJ/Kepadatan Lapangan - BJ/Kepadatan Lab - Marshaal Control - Retained Marshaal - Core Drill Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel 67.500,00 38.000,00 11.375,00 12.740,00 44.135,00 13.195,00 13.195,00 22.750,00 56.700,00 13 VII. PEKERJAAN LABORATORIUM TANAH No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 6 J M F Agregat A J M F Agregat B J M F Agregat C J M F Soil Cemen & CTSB J M F Tanah Timbunan Pem. Contoh Tanah Asli J M F J M F J M F J M F J M F SEMP/TBG 557.960,00 557,960,00 538.200,00 1.101.360,00 404.560,00 197.600,00 VIII. LAPON AGREGAT KELAS A & B No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 Kadar Air Arterberg Limit BJ & Penyerapan Agg. Kasar BJ & Penyerapan Agg. Halus Analisis Saringan Tanah 1 1 1 1 1 8.320,00 12.480,00 23.920,00 28.600,00 12.480,00 IX. LAPON AGREGAT KELAS C No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kadar Air Arterberg Limit BJ & Penyerapan Agg. Kasar BJ & Penyerapan Agg. Halus Analisis Saringan Agg. Kasar Analisis Saringan Agg. Halus Berat Isi Pemadatan Modified CBR Modified Abrasi Mix Design 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 Ls 8.320,00 12.480,00 23.920,00 28.600,00 23.920,00 23.920,00 11.440,00 83.200,00 72.800,00 26.000,00 208.000,00 X. SOIL CEMENT BASE & CTSB No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kadar Air Berat Jenis Tanah Analisa Saringan Tanah Atterberg Limit Bobot Isi Pemadatan Standar CBR Laboratorium U C S Mix Design 1 1 1 1 1 5 5 5 Ls 8.320,00 12.480,00 12.480,00 16.640,00 11.440,00 63.700,00 71.500,00 31.200,00 208.000,00 XI. TANAH TIMBUNAN No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kadar Air Berat Jenis Atterberg Limit Anslisis Saringan Berat Isi Pemadatan Standar CBR Laboratorium Mix Design 1 1 1 1 1 1 1 Ls 8.320,00 12.480,00 16.640,00 12.480,00 11.440,00 63.700,00 71.500,00 208.000,00 14 XII. CONTOH TANAH ASLI (PER SAMPEL) No. URAIAN SATUAN TARIF KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kadar Air Tanah Berat Jenis Tanah Atterberg Limit Analisa Saringan Tanah Berat Isi Lolos No 200 Shrinkage Limit U C S Konsolidasi Geser Langsung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.320,00 12.480,00 16.640,00 12.480,00 8.320,00 12.480,00 12.480,00 31.200,00 5.200,00 31.200,00

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…