DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang, meliputi; Prinsip Reklamasi dan Pasca Tambang; Tata Laksana Reklamasi dan Pasca Tambang; Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang; Pelaksanaan dan Pelaporan; Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang; Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Bekas Tambang; Pengawasan; Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah guna terciptanya pembangunan daerah secara berkelanjutan;
b.bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga dan untuk menjamm pemanfaatan lahan di bekas kegiatan pertambangan , perlu dilakukan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan prmsip pnnsip lingkungan hidup demi kelangsungan perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya terutama masyarakat sekitar;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihakyang terlibat dalam proses reklamasi dan pasca tambang maka diperlukan pengaturan tentang reklamasi dan pasca tambang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang Menimbang DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITEBO, PERATURANDAERAH KABUPATENTEBO NOMOR 5TAHUN 2014 TENTANG REKLAMASIDAN PASCA TAMBANG BUPATITEBO 2
1. 2.Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodesia Nomor 4412);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);. 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan
4.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5.Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultsi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. /. PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.

Menetapkan

Menetapkan: BUPATI TEBO MEMUTUSKAN: dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 4 '--·

7.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11.Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. -~ 5 "--- amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
26.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 1 7. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan basil studi kelayakan,
18.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, t.ermasuk pengendalian dampak lingkungan.
19.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.
20.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ a tau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral iltutan.
21.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tarn.bang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual basil pertambangan mineral atau batubara.
23.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. _,,...___ 25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut / ' 6
35.Wilayah Izin Usaha Pertambangan K.husus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo. /
27.Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolelctif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/ atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi.
31.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
33.Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. »: -, 34. Wilayah Usaha Pertambangan K.husus yang selanjutnya disebut '- WUPK,adalah bagian dari WPNyang dapat diusahakan. .__ 7

Pasal 4

( 1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

a.perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

Pasal 3

( 1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:

a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
b.keselamatan dan kesehatan kerja.

(2)Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
1. a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. c.konservasi mineral dan batubara. ''---

BAB II

PRINSIPREKLAMASIDANPASCATAMBANG

Pasal 2

( 1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.

(2)Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
(3)Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
(4)Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
1. a.penambangan terbuka; dan
2. b.penambangan bawah tanah. / ' 8

BAB ILL

TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 5

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
1. c.penjamman terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
2. d.pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
3. e.memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
4. f.perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan
2. b.perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
(3)Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.penambangan yang optimum;
2. b.penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
3. c.pengelolaan dan/ atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
4. d.pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
(4)Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 9

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: Dalam hal reklamasi berada didalam kawasan hutan, rencana reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1) Penyusunan rencana reklamasi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi.

(2)Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

( 1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo.

(2)Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
(3)Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan:
1. a.prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. b.sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
3. c.kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
4. d.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. 10

Pasal 12

Perusahaan wajib menyampaikan rencana pasca tambang kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebelum dimulai kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. ( 1) Penyusunan rencana pasca tam bang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pascatambang.

(2)Ketentuan mengenai penyusunan rencana pasca tambang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana pasca tambang harus berkoordinasi dengan Dinas, Instansi terkait dan masyarakat.

a.profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
b.deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
c.rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
d.program pascatambang, meliputi:
1. 1.reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tam bang;
2. 2.pemeliharaan hasil reklamasi;
3. 3.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. 4.pemantauan.
e.organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
f.kriteria keberhasilan pascatambang; dan
g.rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. 11

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…