DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, meliputi: Program Pembangunan Daerah; Sistematika dan Fungsi RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 'r-( Mengingat penyelenggaraanrangkadalama. bahwaMenimbang BUPATI TEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2017 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabu paten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan _ Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan ),I Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006- 2026; Jangkaten tang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2015-2019;
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 Provinsi adalah Provinsi Jambi; 2 Daerah adalah Kabupaten Tebo; 3 Bupati adalah Bupati Tebo; 4 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom; 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6 Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo; 7 Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah; 8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; )\ / BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENTEBO TAHUN2017-2022. Menetapkan MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO Dengan Persetujuan Bersama Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5). 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun; 10 Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah; 11 Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 12 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 13 Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh; 14 Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat pen ting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang; 15 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah; 16 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 1 7 Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima) tahunan; 18 Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 19 Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapaisasaran; 20 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;~ I '>, 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRWdan RPJMN.

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Daerah Periode 2017-2022 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
(2)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 22 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi; 23 Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD; 24 Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program; 25 Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan; 26 Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). RPJMD. bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ~ I

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 21 Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;

Pasal 5

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya

BAB IV

BABV

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi:

a.Perangkat Daerah dalam Menyusun Renstra Perangkat Daerah;
b.Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun RKPD;
c.Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
d.Masyarakat yang ikut serta dalam kebijakan Daerah.

(2)RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017- 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: ~ \ KABAG HUKUM KASUBBAG PER-UU-AN NOREG 6/PERATURAN DAERAHKABUPATENTEBO, PROVINS! JAMBI: (6 TAHUN2017) Diundangkan di Muara Tebo, pada tanggal, 20 November 2017 BUPATITEBO, Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal, 20 November 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam kurun waktu terten tu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…