DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo, meliputi: Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Hak dan Kewajiban; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;

c.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro dilakukan dalam rangka penguatan modal;
a.bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dan masyarakat diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kinerja perusahaan; BUPATITEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 7 TAHUN 2017 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI Menimbang 2
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 3
6. 8.Pengelolaan PDAM Tirta Muaro adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan pengurus terhadap PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo,
7. 7.Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo,
8. 6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro,
9. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo,
10. 4.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro milik pemerintah Kabupaten Tebo,
11. 3.Bupati adalah Bupati Tebo,
12. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
13. 1.Daerah adalah Kabupaten Tebo,

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATENTEBO. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO dan BUPATITEBO Dengan Persetujuan Bersama 4

c.Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PDAMyang efektif, efisien dan profesional. "&(
b.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prnsip- prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,
a.Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, pertum buhan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah, Tujuan Penyertaan Modal :

Pasal 3

Penyertaan modal dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 2

13.Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
12.Direksi PDAM Tirta Muaro adalah Direktur PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
11.Dewan Pengawas PDAM Tirta Muaro adalah Dewan Pengawas PDAMTirta Muaro.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya diebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PDAMTirta Muaro,
9.Modal daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 5 ( 1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM dipergunakan untuk pengembangan SPAM Kabupaten Tebo,

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 6

(4)Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.650.600.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
(3)Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
(2)Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3. 736. 750.000,- (Tiga Milyar Tuju Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ( 1) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD hingga tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 11.387.350.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV

PELAKSANAANPENYERTAANMODAL

Pasal 5

(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PDAMTirta Muaro.
(2)Modal yang disertakan pada PDAM Tirta Muaro merupakan kekayaan yang dipisahkan,
(1)Penyertaan modal pemerintah daerah PDAM Tirta Muaro dilakukan dalam bentuk uang tunai,

Pasal 4

(2)PDAMberkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan system akuntansi yang berlaku.
(3)PDAMberkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkan kepada Kas Daerah,
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYERTAANMODAL 6 ( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 9

(2)PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ( 1} Pemerintah Kabupaten Tebo berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAMsesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 8

BABV HAKDANKEWAJIBAN Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

(3)Dalam hal PDAM menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1) dan (2) maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab Direksi PDAM.
(2)Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM, 7
(3)Apabila hasil pembinaan dan pengawasan umum/fungsional terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang- undangan. \.:(
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati diban tu oleh Dewan Pengawas PDAMyang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan daya guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.

Pasal 13

BABVII PEMBINAANDANPENGAWASAN Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:

a.sanksi administrasi
b.sanksi pidana/ perdata

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…