DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APED serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 201 7.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, PERATURANDAERAH KABUPATEN TEBO BUPATITEBO PROVINSI JAMBI Mengingat Menimbang ... Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO
1. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253.
2. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Rp. 386.918.472.222,92 Rp. 5.836.488.000,00 Rp. 6.815.800.000,00 Rp. 4.187.400.000,00 Rp. 153.281.912.900,08 Rp. 1.000.000.000,00

(2)Berlanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Subsidi
3. c.Belanja Hibah
4. d.Belanja Bagi Hasil
5. e.Belanja Bantuan Keuangan
6. f.Belanja Tidak terduga
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 558.040.073.123,00
2. b.Belanja Langsung Rp. 447.274.101.184,00

Pasal 3

40.000.000.000,00 85.879.314.000,00 7.500.000.000,00

(4)Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak Rp.
2. b.Dana Desa Rp.
3. c.Dana Insentif Daerah Rp. Rp. 76.113.071.000,00 Rp. 587.473.427.000,00 Rp. 139.749.991.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2. b.Dana Alokasi Umum
3. c.Dana Alokasi Khusus
4. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 7. 000. 000. 000, 00
5. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 25.383.003.867 ,00 Rp. 14.993.000.000,00 Rp. 26.941.000.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 74.317.003.867,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. 803.336.489.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 133.379.314.000,00

Pasal 2

Rp. 0,00 Rp. 30.000.000.000,00 Rp. 35.718.632.560,00 Rp. (5.718.632.560,00)

2.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 1.011.032.806.867 ,00 Rp. l.005.314.174.307,00 Rp. 5.718.632.560,00 1 . Pendapatan Belanja Daerah Surplus / (Defisit) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Pasal 1

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

11.Lampiran XI
10.Lampiran X
7.Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
6.Lampiran VI
5.Lampiran V
4.Lampiran IV
3.Lampiran III
1.Lampiran I
2.Lampiran II Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi, terdiri dari:

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hiruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembayaran Pokok Utang Rp. 35.718.632.560,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp. 30.000.000.000,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 30.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Rp. 35.718.632.560,00

Pasal 4

Rp. 50.331.648.000,00 Rp. 154.895.597.859,00 Rp. 242.046.855.325,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal t- · ...-::....,.;.:rJ..:.· ~. }~.,. --~J.;.;..!. ·~ .. • ,;·• t11-,,;;~ ;-Jj:tlft .. · 1 . .;::~ l,_r,!·:r·.... :rn\'. - . -----·~-- -r NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINS! JAMB! NOMOR 9 TAHUN 2016 . -';. · .. ~~MB~N DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 NOMOR 9 '·· :::>~~-?.-~,(;:_!:\·:.<·· . ·,. ... AERAH KABUPATEN TEBO Diundangkan di Muara Tebo pada tan al 28 Desember 2016. : ': -, .. ti . . -,,~ . ., ~ . Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 28 Desember 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran landasan operasional Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan.

Pasal 6

13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…