DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, / Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587\ I Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR I~ TAHUN2021 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAANDAN/ATAUPENYEDOTANKAKUS DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITEBO, BUPATI TEBO PROVINS! JAMB! Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalahBupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
5.Dinas terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebersihan selaku pengelola retribusi.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari leher angsa septic tank atau cubluk dan peresapan.
8.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme pathogen agar lumpur tersebut dapat dibuang dengan aman. "'c./

Pasal 1

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO dan BUPATITEBO MEMUTUSKAN: sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161); /
9.Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPAL-S, adalah SPAL secara individual dan/ atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
11.MCK Plus adalah bangunan MCK dilengkapi dengan IPAL,dibangun pada kawasan permukiman dengan lokasi diupayakan dekat fasilitas umum dan fasilitas sosial.
12.Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13.Retribusi penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
14.Wajib retribusi adalah orang pribadi a tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi.
20.Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tebo.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNSD di lingkungan daerah.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. ~(

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuam masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. ~ /

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTANKAKUS.

Pasal 7

Bagian Keempat Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakusdiukur menurut jumlah volume berdasarkan meteran satuan meter kubik, klasifikasi penggunaan layanan, dan lokasi pengguna layanan.

Pasal 6

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Bagian Kedua Golongan Retribusi Subjek Retribusi adalah setiap orang a tau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Penyediaan dan/ a tau Penyedotan Kakus.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/ a tau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 2

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

RETRIBUSI

Pasal 11

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyedotan dilakukan.

Pasal 10

(1)Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bagian Keenam Peninjauan Tarif Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitansurat teguran diatur dengan Peraturan Bupati. tindakan hari sejak
(2)Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(3)Pengeluaran surat teguran sebagai awal pelaksanaanpenagihanretribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) jatuh tempopembayaran.
(4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, WajibRetribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat.
(1)Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, / Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587\ I Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR I~ TAHUN2021 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAANDAN/ATAUPENYEDOTANKAKUS DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITEBO, BUPATI TEBO PROVINS! JAMB! Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalahBupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
5.Dinas terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebersihan selaku pengelola retribusi.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari leher angsa septic tank atau cubluk dan peresapan.
8.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme pathogen agar lumpur tersebut dapat dibuang dengan aman. "'c./

Pasal 1

6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161); /
9.Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPAL-S, adalah SPAL secara individual dan/ atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
11.MCK Plus adalah bangunan MCK dilengkapi dengan IPAL,dibangun pada kawasan permukiman dengan lokasi diupayakan dekat fasilitas umum dan fasilitas sosial.
12.Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13.Retribusi penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
14.Wajib retribusi adalah orang pribadi a tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi.
20.Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tebo.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNSD di lingkungan daerah.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. ~(

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuam masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. ~ /

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTANKAKUS.

Pasal 7

Pasal 6

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Bagian Kedua Golongan Retribusi Subjek Retribusi adalah setiap orang a tau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Penyediaan dan/ a tau Penyedotan Kakus.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/ a tau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 2

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

RETRIBUSI

Pasal 11

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyedotan dilakukan.

Pasal 10

(1)Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pasal 8

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitansurat teguran diatur dengan Peraturan Bupati. tindakan hari sejak
(2)Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(3)Pengeluaran surat teguran sebagai awal pelaksanaanpenagihanretribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) jatuh tempopembayaran.
(4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, WajibRetribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat.
(1)Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.