DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2022

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022.

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 112ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejaktanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota; a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR I"# TAHUN 2021 TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI ~ a1!'·~ .. ~'!'Ji ~ "(-.l Iii:;{\\ l.A)' . --..,~-.,-,,--· '''""' / Menimbang
1. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 1.Mengingat
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
15. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
20. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi;
21. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. 6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
23. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. 4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
25. 3.Bupati adalah Bupati Tebo.
26. 2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. 1.Daerah adalah Kabupaten Tebo. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

TENT ANG DAE RAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2022. Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Hari adalah hari kerja.
20.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahuri-Tahun Anggaran berikutnya.
17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
16.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13.Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
9.Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
8.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.590.003.267,00 ( Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). ( 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.868.000.000,00 ( Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.009.500.000,00 ( Sembilan Belas Milyar Enam Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.967.503.267,00 ( Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah}, yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. l.146.703.968.567,00 ( Satu Triliun Seratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 3

(3.500.000.000,00) 0,00

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp. 30.000.000.000,00 Rp. 33.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. l.143.203.968.567,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah Rp. l.146.703.968.567,00
b.Belanja Daerah Rp. l.143.203.968.567,00 Surplus/ (Defisit) Rp. 3.500.000.000,00 APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 410.663.414.326,00 (Empat Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah}, yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi; dan
4. d.Belanja Hibah.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. l.143.203.968.567,00 ( Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah )) yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 ( Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 ( Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )) yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.483.964.300,00 ( Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 969.727.301.000,00 ( Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah).
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.022.211.265.300,00 ( Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah ], yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 5

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

(5)Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 318.848.420,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
(4)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.175.833.118,00 (Sembilanpuluh Delapan Miliar Seratus Tujuhpuluh Lima Juta Delapanratus Tigapuluh Tiga Ribu Seratus Delapanbelas Rupiah).
(3)Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.824.535.012,00 (Sembilanpuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Belas Rupiah).
(2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.408.061.885,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Pulu Lima Rupiah ).
(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 244.727.278.435,00 (Duaratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
4. d.Belanja Modal Aset Tetap lainnya.

Pasal 9

(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.261.148.123,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 ( Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.506.203.068,00 (Duaratus Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 410.663.414.326,00 (Empat ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empatbelas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(1)Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesarRp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…