1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 2, angka 3, angka 6 diubah, angka 9, angka 11, angka 13 dihapus dan huruf e angka 1, angka 3 diubah sehingga ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e berbunyi sebagai berikut:
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut: Pasal I PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2 bidang persandian ~ / bidang
14.Dinas Komunikasi menyelenggarakan BTipedan Informatika dengan urusan pemerintahan inforrnatika,komunikasi dan bidang statistik;
pangan;
6.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang Perhubungan;
7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8.Dinas Perkebunan, Petemakan dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan dan urusan pemerin tahan bidang kelau tan dan perikanan;
9.dihapus;
10.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja;
11 . dihapu s;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13.dihapus;
Tipe A bi dang
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura dan urusan pemerintahan bidang 3 Manusia dengan Tipe B melaksanakan fungsi periunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian, Pengembangan · dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
15.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan , urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang energi dan sumber daya mineral;
16.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
1 7. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tebo terdiri dari:
4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI (NOMOR 2-51 TAHUN 2019) AN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2019 NO MOR :;2.... 2019 Diundangkan pada tanggal SEKRETARI Ditetapkan di Muara Tebo Pada tangga1 26 Agustus 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Pasal II