DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi: Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus; Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undarig- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 14) sudah tidak serasi lagi dan perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAAANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENTEBO BUPATITEBO PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang 2
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
10.Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilik Angka Kelahiran {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ... ) ; 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan ur'usan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tebo.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tebo dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengur'us kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tebo
10.Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 hari sampai 1 (satu) tahun.
11.Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di kabupaten Tebo yang lamanya kurang atau lebih dari 1 hari.
12.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14.Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kee, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKt\BUPATENTEBO dan BUPATITEBO ,,.............., 4

15.Dokurnen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil _
16.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. 1 7. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas, menjadi tinggal tetap.
19.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21.Kartu Tanda Penduduk Elekktronik selanjutanya disingkat KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22.Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIAadalah identitas resmi Penduduk yang berumur kurang dari 1 7 (tujuh belas) tahun atau belum kawin sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23.Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
24.Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT,adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
25.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
28.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-bukti kehidupannya.
29.Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 5
30.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
31.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
32.Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
33.Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
34.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi,
35.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari suatu perkawinan yang telah sah menurut hukum agama yang disetujui ibu kandung ariak tersebut.
37.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
38.Perubahan Nama adalah bertarnbah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39.Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNAmenjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeriuntuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin
41.Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
43.Izin TinggalTetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
44.Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan. 6

BAB II

HAK DAN KEWAJIBANPENDUDUK

Pasal 2

(1)Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
1. a.dokumen Kependudukan;
2. b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.perlindungan atas Data Pribadi;
4. d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumcn;
  1. 45.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah · sis tern informasi yang memanfaatkan teknologi informasi clan komunikasi untuk memfasilitasi.pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara clan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
  2. 46.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. 4 7. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
  3. 48.Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokurpen kependudukan.
  4. 49.Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Kabupaten/Kota yang berbatalsan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
  5. 50.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk mernelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
  6. 51.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  7. 52.Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
  8. 53.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  9. 54.Pengguna Data Pribadi adalah lnstansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
  10. 55.Hari adalah hari kerja. 7

BAB III

KEWENANGANPENYELENGGARAADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi: a melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; b pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan; c pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan; d pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; f penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asa.s pembantuan; g pengelola.an dan penyajian data kependudukan Skala Kabupaten Tebo; h koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;dan

Pasal 4

(1)Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
(2)Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

Pasal 3

(1)Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
(2)Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
(3)Setiap tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
1. e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ a tau keluarganya; dan
2. f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
(2)Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.Surat Keterangan Pendatang; dan
2. b.Pelayanan Pencatatan Sipil.
(3)Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.Surat Keterangan Tamu; dan
2. b.Pelayanan Pencatatan Sipil. 8

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Adrninistrasi Kependudukan Dinas mernpunyai kewenangan meliputi:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
2. b.rnernperoleh datamengenai peristiwa penting yang dialarni penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Pasal 6

(1)Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
1. a.melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. d.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menerbitkan dokumen kependudukan;
6. f.menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
7. g.menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
8. h.rnelakukan verifikasi dan validasi data yang disarnpaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
  1. 1.melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Adrninistrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; J. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
9. k.mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
  1. 1.melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
10. m.melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan.
(2)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragarna Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kewajibanpencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Hasil mengelola data dan pendayagunaan inforrnasi hasil pendataan penduduk dan catatan sipil untuk kepentingan pembangunan. 9

Pasal 9

(1)Petugas registrasi membantu kepala Desa atau lurah dan Dinas dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1)Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kcpala Dinas.
(2)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialarni oleh Penduduk;
2. b.atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
3. c.melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
4. d.menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
5. e.membuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil;
6. f.melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
7. g.melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
(3)Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil surnpahnya oleh Bupati.
(4)Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(5)Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
(6)Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimasud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugas maka untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan akta Pencatatan Sipil, Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. c.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan , penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
2. d.mengelola data dan mendayagunakan inforrnasi basil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan. 10

Pasal 11

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
(2)Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang rnerniliki lzin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin TinggalTetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan Biodatanya.
(3)Penduduk sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pernutakhiran database kependudukan. ( 4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata penduduk.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

HAK DAN KEWAJIBANPENDUDUK

Pasal 2

KEWENANGANPENYELENGGARAADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

HAK DAN KEWAJIBANPENDUDUK

Pasal 2

KEWENANGANPENYELENGGARAADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2008