DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PENGANGKAT PERANGKAT DESA, yang meliputi: ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA; PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; HUKUMAN DSlPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahuri 2012 tentang Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa. BUPATI TEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHDESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BUPATITEBO PROVINS! JAMBI BUPATITEBO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan Dengan Persetujuan Bersama
1. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 97)

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Kecamatan adalah adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dimpimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
7.Desa adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tebo.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tebo.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKANORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHDESA DANPENGANGKATANPERANGKATDESA. MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan

Pasal 4

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan/Dusun; dan
3. c.Pelaksana Teknis.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektifitas dan efisiensi;
1. 1.kearifan lokal; J. keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 2

Pemerin tahan Desa diselenggarakan oleh Pemerin tah Desa .

16.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi hubungan kerja.
17.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
18.Hari adalah hari kerja.
19.Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan.
20.Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.
21.Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik baiknya.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

(1)Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disesuaikan dengan tingkat perkernbangan Desa yaitu :
1. a.Desa Swasembada;
2. b.Desa Swakarya; dan
3. c.Desa Swadaya.
(2)Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi dan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi. _P.asal -6
(1)Pelaksana Kewilayahan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dusun dan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan/dusun.
(2)Tugas kewilayahan/dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masayarakat Desa.
(3)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan/dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan/dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta mernperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 5

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat.
(2)Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 14

Susunan Organisasi Pernerintah Desa pada Desa Swakarya terdiri atas:

a.Kepala Desa;
b.Sekretariat Desa;
c.Kepala Dusun; dan
d.Pelaksana Teknis.

Pasal 13

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dipimpin oleh 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional yang terdiri atas :

a.Kepala Seksi Pernerintahan;
b.Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
c.Kepala Kepala Seksi Pelayanan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…