DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tah un anggaran berakhir; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR l-f TAHUN 2023 TENT ANG PERTANGGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATITEBO PROVINSI JAMBI Mengingat Menimbang
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
2. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Rp 286.885.299.396,98 Rp 10.637.700.001,00 Rp 276.247.599.395,98
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/ defisit Rp l.175.441.007.742,31 Rp 1.338.826.631.206,07 Rp (163.385.623.463,76)
a.Pendapatan
b.Belanja Surplus/ defisit Laporan realisasi anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 1

PERATURANDAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15); Menetapkan Rp 10.637.700.001,00 Rp 7.930.879.339,00 Rp18.568.579.430,00
1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
2.Realisasi Selisih lebih / (kurang) (e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp7.930.879.339,00 dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp 291.851. 753.602,00 Perubahan
2.Realisasi R12 286.885.299.396,98 Selisih lebih/ (kurang) Rp 4.966.454.205,02 (d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp4.966.454.205,02 dengan rincian sebagai berikut: Rp 276.247.599.395,98 Rp 112.861.975.932,22 Rp (163.385.623.463,76)1. Surflus/ defisit setelah Perubahan
2.Realisasi Pembiayaan Selisih lebih/ (kurang) realisasi dengan Selisih realisasi surplus/ defisit dengan pembiayaan sejumlah Rp 112.861.975.932,22 rincian sebagai berikut: ( c)
1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 1.448.960.037.377,00
2.Realisasi _R_p__ l_.3_3_8_.8_2_6_._63_1._2_0_6_,0_7 Selisih lebih/(kurang) Rp l 10.133.406.170,93 (b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl 10.133.406.170,93 dengan rincian sebagai berikut: Rp 1.175.676.863.205,00 Rp 1.175.441.007.742,31 Rp 235.855.462,69
1.Anggaran Pendapatan setelah Peru bahan
2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) (a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp235.855.462,69 dengan rincian sebagai berikut : Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t :

Pasal 3

Rp (969. 750.000,00) Rp 157.006.867.984,92 Rp 1.317.857.671.559,49 Rp l.124.061.901.102,97 Rp 193. 795. 770.456,52

a.Jumlah Pendapatan
b.Jumlah Beban
c.Jumlah Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa
d.Pos Luar Biasa
e.Surplus/ defisit LO Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 6

Rp 2.847.411.321.415,99 Rp 151.542.883.377,74 Rp 2.695.868.438.038,25 Rp 2.847.411.321.415,99

a.J umlah a set
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana
d.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

Pasal 5

a.Saldo Anggaran Lebih awal Rp 141.851.753.601,61
b.Penggunaan SAL sebagai Rp 141. 941.608.628, 98 Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp (89 .855.027 ,37)
d.Sisa Lebih/kurang Rp 112.861.975.932,22 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
e.Sub Total Rp 112. 772.120.904,85
f.Koreksi Kesalahan Rp 89.855.027,37 Pembukuan Tahun Sebelumnya
g.Lain-lain Rp 0,00
h.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 112.861.975.932,22 (e + f + g) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 4

Rp 273.283.174.172,00 Rp 276.247.599.395,98 Rp (2.964.425.223,98)

1.Anggaran Pembiayaan neto Setelah Peru bahan
2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) (f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(2.964.425.223,98) dengan rincian sebagai berikut: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah mi, terdiri dari :

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

a.Ekuitas awal Rp 2.500.564.320.433,29
b.Surplus/ defisit (LO) Rp 157.006.867.984,92
c.Dampak Kumulatif Rp 38.297 .249 .620,04 perubahan ke bijakan / kesalahan mendasar
d.Koreksi Persediaan Rp 241.685.377,79
e.Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
f.Lain-lain Rp 38.055. 564.242 ,25
g.Ekuitas akhir Rp 2.695.868.438.038,25 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a.Saldo kas awal per 3l_Januari Rp 141.926. 777.768,61 Tahun 2022
b.Arus kas bersih dari aktivitas Rp 223.857.594.042,24 operasi
c.Arus Kas bersih dari aktivitas Rp (392. 743.217.506,00) investasi
d.Arus Kas bersih dari aktivitas Rp 139.805.990.767,00 Pendanaan
e.Arus Kas bersih dari aktivitas R2 (9.004.687210} transitor
f.Penurunan Kas (b+c+d+e) Rp (29.088.637.383,86)
g.Saldo Awal Kas Rp 141.952.119.556,08
h.Saldo Akhir Kas Rp l 12.863.482.172,22

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban J angka Panjang Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan akhir tahun dan dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya Ikhitisar Laporan Keuangan BUMD Ikhitisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD Ikhitisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi) Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan dan sub kegiatan; Rincian APBD menurut urusan pemerin tah daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok ,jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Laporan Realisasi Anggaran

20.Lampiran XX Lampiran XX. l Lampiran XX.2
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV l 6. Lampiran XVI l 7. Lampiran XVII l 8. Lam piran XVIII
19.Lampiran XIX
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII 10 Lampiran X
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX Lampiran I.4 Lampiran I.3 Lampiran I.2 Lampiran I. 1 Lampiran Il. . ) ~ "'Nr,~, f ...,/.. ../) t /.Ji.,."'-.. i .. --..""-. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINS! JAMBI MOR i.r-tbTAHUN 2023) N DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR L( l dangkan di Muara Tebo tanggal 9 - 8 - 2023 Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 9 -B - 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…