DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa, meliputi: Maksud dan Tujuan; Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban, Wewenang dan Larangan BPD; Pemberhentian dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu; Peraturan Tata Tertib BPD; Tata Cara Penggalian; Menampung, Pengelolaan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat; Penyelenggaraan Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa; Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa; Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa dan Evaluasi Laporan Keterangangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Laporan Kinerja BPD; Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Badan Permusyawaratan Desa. BUPATI TEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUPATITEBO PROVINSI JAMBI Mengingat Menimbang BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo. Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG BADANPERMUSYAWARATANDESA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tebo yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tebo.
7.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15.Hari adalah hari kerja.

Pasal 5

(1)Jurnlah anggota BPD sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan jurnlah gasal, paling sedikit 5 (lirna) orang dan paling banyak 9 (sernbilan) orang, dengan rnernperhatikan, jurnlah penduduk dan kernarnpuan keuangan Desa.
(2)Jurnlah penduduk sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.jurnlah penduduk sarnpai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, ditetapkan 5 (lirna) orang anggota BPD;
2. b.jurnlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) sarnpai dengan 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lirna puluh) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD;dan
3. c.jurnlah penduduk lebih dari 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lirna puluh satu) jiwa, ditetapkan 9 (sernbilan) orang anggota BPD.

Pasal 4

(1)Anggota BPD rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perernpuan yang pengisiannya dilakukan secara dernokratis rnelalui proses pernilihan secara langsung atau rnusyawarah perwakilan.
(2)Wilayah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah wilayah dusun.
(3)Masa keanggotaan BPD selarna 6 (enarn) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan surnpah/janji.
(4)Anggota BPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk rnasa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturu t-turu t.

BAB III

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalarn Peraturan Daerah ini untuk :

a.rnernpertegas peran BPD dalarn penyelenggaraan Pernerintahan Desa;
b.rnendorong BPD agar rnarnpu rnenarnpung dan rnenyalurkan aspirasi rnasyarakat Desa; dan
c.rnendorong BPD dalarn rnewujudkan tata kelola pernerintahan yang baik di Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalarn Peraturan Daerah ini untuk rnernberikan kepastian hukurn terhadap BPD sebagai lernbaga di Desa yang rnelaksanakan fungsi Pernerintahan Desa.

Pasal 9

(1)Anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat se bagai beriku t :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika ;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah meneggah pertama atau sederajat;
5. e.sehatjasmani dan rohani;

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih paling sedikit 1 orang dari jumlah anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah dusun dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

(5)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tahun terakhir.

Pasal 12

( 1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…