DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
b.bahwa produk hukum daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional serta instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pembentukannya perlu standar yang baku agar terwujud produk hukum daerah yang berkualitas;
a.bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Menimbang BUPATITEBO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR 5 TAHUN2021 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI 2
1. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. 7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6197); ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 5601); 5.
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tsahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398); Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
7. 2.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
8. 3.Bupati adalah Bupati Tebo.
9. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. 5.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD.
11. 6.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. 7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. 8.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
14. 9.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpman DPRD kabupaten.
15. 10.Keputusan Kepala daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. 11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 ( lima) tahun.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITEBO dan KABUPATENTEBO DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama 4

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
17.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerntahan yang menjadi kewenangan daerah.
20.Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo.
21.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang- undangan daerah yang mencakup tahapan perencanan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
22.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui keseuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.
14.Program Pernbentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15.Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5 Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

a.perda
b.perkada;
c.peraturan DPRD.

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk:

a.peraturan; dan
b.penetapan. BABII PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

36.Hari adalah hari kerja
35.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada Kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
34.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsungnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/ a tau Pemerintah Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
33.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubemur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat defenitif.
32.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
31.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari defenitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubenur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
30.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
29.Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku,bab, bagian, paragraf, pasal, ayat dan/atau lampiran ,materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi , kepentingan um um, dan/ atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
28.Nomor Register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. 6 Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)huruf b terdiri atas:
1. a.keputusan kepala daerah;
2. b.keputusan DPRD;
3. c.keputusan pimpinan DPRD; dan
4. d.keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 6

(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/ a tau
8. h.sanksi administratiflain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(3)Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
1. a.Kewenangan daerah;
2. b.kewenangan yang lokasinya dalam daerah daerah;
3. c.kewenangan yang penggunanya dalam daerah daerah;
4. d.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
5. e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efesien apabila dilakukan oleh daerah.
(2)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. b.penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan/ atau;
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) matri muatan; 3) kebutuhan.
(4)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 9

(4)Penyusunan dan penetapan propemperda mempertimbangkan realiasasi propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % ( dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
(3)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
(2)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum sekretariat daerah.
(1)Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(1)Penyusunan Rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 7

(3)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
1. a.untuk merigatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
(2)Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
1. a.penataan kecamatan; dan
2. b.penataan desa.
(1)Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
4. d.perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 14

(1)Hasil penyusunan Propemperda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
b.bahwa produk hukum daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional serta instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pembentukannya perlu standar yang baku agar terwujud produk hukum daerah yang berkualitas;
a.bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Menimbang BUPATITEBO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR 5 TAHUN2021 BUPATITEBO PROVINS! JAMBI 2
1. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. 7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6197); ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 5601); 5.
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tsahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398); Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
7. 2.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
8. 3.Bupati adalah Bupati Tebo.
9. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. 5.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD.
11. 6.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. 7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. 8.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
14. 9.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpman DPRD kabupaten.
15. 10.Keputusan Kepala daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. 11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 ( lima) tahun.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITEBO dan KABUPATENTEBO DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama 4

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
17.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerntahan yang menjadi kewenangan daerah.
20.Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo.
21.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang- undangan daerah yang mencakup tahapan perencanan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
22.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui keseuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.
14.Program Pernbentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15.Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5 Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

a.perda
b.perkada;
c.peraturan DPRD.

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk:

a.peraturan; dan
b.penetapan. BABII PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

36.Hari adalah hari kerja
35.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada Kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
34.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsungnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/ a tau Pemerintah Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
33.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubemur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat defenitif.
32.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
31.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari defenitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubenur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
30.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
29.Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku,bab, bagian, paragraf, pasal, ayat dan/atau lampiran ,materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi , kepentingan um um, dan/ atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
28.Nomor Register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. 6 Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)huruf b terdiri atas:
1. a.keputusan kepala daerah;
2. b.keputusan DPRD;
3. c.keputusan pimpinan DPRD; dan
4. d.keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 6

(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/ a tau
8. h.sanksi administratiflain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(3)Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
1. a.Kewenangan daerah;
2. b.kewenangan yang lokasinya dalam daerah daerah;
3. c.kewenangan yang penggunanya dalam daerah daerah;
4. d.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
5. e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efesien apabila dilakukan oleh daerah.
(2)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. b.penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan/ atau;
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) matri muatan; 3) kebutuhan.
(4)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 9

(4)Penyusunan dan penetapan propemperda mempertimbangkan realiasasi propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % ( dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
(3)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
(2)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum sekretariat daerah.
(1)Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(1)Penyusunan Rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 7

(3)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
1. a.untuk merigatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
(2)Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
1. a.penataan kecamatan; dan
2. b.penataan desa.
(1)Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
4. d.perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 14

(1)Hasil penyusunan Propemperda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.