DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memprioritaskan beberapa pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, arah dan kebij akan pem bangunan daerah dan meningkatnya nilai/ skor /bobot intensitas beberapa urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil pemetaan ulang perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah yang ada saat ini;
b.bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan yang mengakibatkan banyaknya sistematika yang berubah sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan kernbali dalam peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATITEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH PROVINSI JAMBI BUPATI TEBO Mengingat Menimbang
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. BUPATITEBO dan Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tebo.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
10.Staf Ahli adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
13.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo. 4
14.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tebo.
15.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
16.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
17.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
18.Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
19.Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo.
20.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo.
21.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo.
22.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
23.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tebo.
24.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
25.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.
26.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5

a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat daerah;
d.dinas;
e.badan;dan
f.kecamatan. Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang terdiri dari:

Pasal 3

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;
g.fleksibilitas;
h.akuntabilitas; dan
1. 1.keterbukaan.

(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan jenis, tipelogi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah.
(3)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

BAB III

JENIS, PEMBENTUKAN,DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH ( 1) Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:

Pasal 2

4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan Kebudayaan dengan Tipe A urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang
1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan clan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah terdiri dari :

BAB II

ASASPEMBENTUKANPERANGKATDAERAH 6

Pasal 4

5.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan holtikultura;
6.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan petemakan;
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; 8
16.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban um um serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja; 1 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
18.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19.Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerj a dan urusan pemerin tahan bidang Transmigrasi; dan
20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

e.Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Tebo Tengah dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Tebo Ilir dengan Tipe A; 9

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB IV

PEMBENTUKANUPTD Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kecamatan.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(3)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan.

Pasal 5

3.Kecamatan Tebo Ulu dengan Tipe A;
4.Kecamatan Rimbo Bujang dengan Tipe A;
5.Kecamatan Sumay dengan Tipe A;
6.Kecamatan VII Koto dengan Tipe A;
7.Kecamatan Rimbo Ulu dengan Tipe A;
8.Kecamatan Rimbo Ilir dengan Tipe A;
9.Kecamatan Tengah Ilir dengan Tipe A;
10.Kecamatan Serai Serumpun dengan Tipe A;
11.Kecamatan VII Koto Ilir dengan Tipe A;
12.Kecamatan Muara Tabir dengan Tipe A. 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas, dan fungsi UPTDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kepala UPTD satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf a, dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(3)RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Direktur RSUD.
(4)Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD :
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memberikan layanan secara professional.
(4)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. 11

Pasal 12

(1)Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
(5)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6)Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memprioritaskan beberapa pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, arah dan kebij akan pem bangunan daerah dan meningkatnya nilai/ skor /bobot intensitas beberapa urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil pemetaan ulang perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah yang ada saat ini;
b.bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan yang mengakibatkan banyaknya sistematika yang berubah sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan kernbali dalam peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATITEBO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH PROVINSI JAMBI BUPATI TEBO Mengingat Menimbang
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. BUPATITEBO dan Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tebo.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
10.Staf Ahli adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
13.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo. 4
14.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tebo.
15.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
16.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
17.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
18.Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
19.Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo.
20.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo.
21.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo.
22.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
23.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tebo.
24.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
25.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.
26.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5

a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat daerah;
d.dinas;
e.badan;dan
f.kecamatan. Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang terdiri dari:

Pasal 3

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;
g.fleksibilitas;
h.akuntabilitas; dan
1. 1.keterbukaan.

(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan jenis, tipelogi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah.
(3)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

BAB III

JENIS, PEMBENTUKAN,DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH ( 1) Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:

Pasal 2

4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan Kebudayaan dengan Tipe A urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang
1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan clan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah terdiri dari :

BAB II

ASASPEMBENTUKANPERANGKATDAERAH 6

Pasal 4

5.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan holtikultura;
6.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan petemakan;
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; 8
16.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban um um serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja; 1 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
18.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19.Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerj a dan urusan pemerin tahan bidang Transmigrasi; dan
20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

e.Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Tebo Tengah dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Tebo Ilir dengan Tipe A; 9

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB IV

PEMBENTUKANUPTD Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kecamatan.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(3)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan.

Pasal 5

3.Kecamatan Tebo Ulu dengan Tipe A;
4.Kecamatan Rimbo Bujang dengan Tipe A;
5.Kecamatan Sumay dengan Tipe A;
6.Kecamatan VII Koto dengan Tipe A;
7.Kecamatan Rimbo Ulu dengan Tipe A;
8.Kecamatan Rimbo Ilir dengan Tipe A;
9.Kecamatan Tengah Ilir dengan Tipe A;
10.Kecamatan Serai Serumpun dengan Tipe A;
11.Kecamatan VII Koto Ilir dengan Tipe A;
12.Kecamatan Muara Tabir dengan Tipe A. 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas, dan fungsi UPTDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kepala UPTD satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf a, dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(3)RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Direktur RSUD.
(4)Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD :
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memberikan layanan secara professional.
(4)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. 11

Pasal 12

(1)Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
(5)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6)Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.