DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pemerintah Daerah diberikan tanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap Pesantren dalam melaksanakan fungsinya;
a.bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memberikan kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 1'uhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah;
b.bahwa di Kabupaten Tebo saat rm banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang mendapat respon yang baik dari masyarakat kabupaten Tebo maupun masyarakat dari luar daerah sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah; BUPATI TEBO, TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR 6 TAHUN2023 BUPATITEBO PROVINSI JAMBI Menimbang
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Mengingat
6. 10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor206);
7. 11.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
8. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6406);
10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601); Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
13. 1.Daerah adalah Kabupaten Tebo
14. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pela.ksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
15. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
16. 4.Bupati adalah Bupati Tebo
17. 5.Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. 6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau seoutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta yang menyelenggarakan pendictikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
19. 7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM FASILITASIPERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN. Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI TEBO Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama

16.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu Pendidikan Pesantren. 1 7. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pesantren. kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
11.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmuagama Islam di Pesantren.
14.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Anjengan, Buya Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/ atau pengasih Pesantren.
15.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan system penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren. Lingkup pengaturan Fasilitasi dan dukungan Penyelenggaraan fungsi Pesantren meliputi:

a.ketentuan mengenai Pesantren dan fungsi pesantren yang terdiri dari fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
b.pemberian fasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren;
c.pendanaan;
d.kerja Sama; dan
e.partisipasi masyarakat.

Pasal 4

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong,seimbang dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP Pemberian Fasilitasi dan dukungan terhadap Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

Pasal 3

Peraturan Daerah iru dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren.

Pasal 2

Pesantren menyelenggarakan fungsi :

a.pendidikan;

Pasal 7

BABN FUNGSIPESANTREN

(1)Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/ atau masyarakat.
(2)Setiap masyarakat, organisasi masyarakat dan/atau Yayasan yang mendirikan Pesantren di Daerah harus memberitahukan keberadaannya Ke Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.Pondok atau asrama;
4. d.Masjid atau musala; dan
5. e.Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 5

BAB III PESANTREN Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 8 berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

BAB III

PESANTREN Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 8 berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 10

(1)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
(2)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
2. b.satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
(3)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
(4)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk M'ahad Aly.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/ atau nonformal.

Pasal 8

b.dakwah;dan
c.pemberdayaan masyarakat. Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dengan tujuan:
a.menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
b.memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
c.mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
d.menjaga kerukunan hidup umat beragama;
e.selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
f.menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pemerintah Daerah diberikan tanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap Pesantren dalam melaksanakan fungsinya;
a.bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memberikan kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 1'uhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah;
b.bahwa di Kabupaten Tebo saat rm banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang mendapat respon yang baik dari masyarakat kabupaten Tebo maupun masyarakat dari luar daerah sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah; BUPATI TEBO, TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO NOMOR 6 TAHUN2023 BUPATITEBO PROVINSI JAMBI Menimbang
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Mengingat
6. 10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor206);
7. 11.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
8. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6406);
10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601); Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
13. 1.Daerah adalah Kabupaten Tebo
14. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pela.ksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
15. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
16. 4.Bupati adalah Bupati Tebo
17. 5.Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. 6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau seoutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta yang menyelenggarakan pendictikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
19. 7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM FASILITASIPERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN. Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI TEBO Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO Dengan Persetujuan Bersama

16.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu Pendidikan Pesantren. 1 7. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pesantren. kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
11.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmuagama Islam di Pesantren.
14.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Anjengan, Buya Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/ atau pengasih Pesantren.
15.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan system penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren. Lingkup pengaturan Fasilitasi dan dukungan Penyelenggaraan fungsi Pesantren meliputi:

a.ketentuan mengenai Pesantren dan fungsi pesantren yang terdiri dari fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
b.pemberian fasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren;
c.pendanaan;
d.kerja Sama; dan
e.partisipasi masyarakat.

Pasal 4

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong,seimbang dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP Pemberian Fasilitasi dan dukungan terhadap Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

Pasal 3

Peraturan Daerah iru dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren.

Pasal 2

Pesantren menyelenggarakan fungsi :

a.pendidikan;

Pasal 7

BABN FUNGSIPESANTREN

(1)Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/ atau masyarakat.
(2)Setiap masyarakat, organisasi masyarakat dan/atau Yayasan yang mendirikan Pesantren di Daerah harus memberitahukan keberadaannya Ke Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.Pondok atau asrama;
4. d.Masjid atau musala; dan
5. e.Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 5

BAB III PESANTREN Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 8 berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

BAB III

PESANTREN Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 8 berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 10

(1)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
(2)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
2. b.satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
(3)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
(4)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk M'ahad Aly.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/ atau nonformal.

Pasal 8

b.dakwah;dan
c.pemberdayaan masyarakat. Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dengan tujuan:
a.menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
b.memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
c.mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
d.menjaga kerukunan hidup umat beragama;
e.selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
f.menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.