DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, perencanaan kedudukan, sistematika dokumen RP3KP, penyelenggaraan RP3KP, jangka waktu, peran serta masyarakat, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, pengembangan tata laksana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna menjamin terselenggaranya Pembangunan, pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman;
b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf C dan Pasal 18 huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang - undangan bidang peru mahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 - 2044.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah BUPATITEBO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: RENCANAPEMBANGUNANDANPENGEMBANGANPERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN TAHUN2024 - 2044 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN2024 BUPATI TEBO diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 202 tentang Perubahan Kedua atas Undnag- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. 8.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 9.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. 14.Peraturan Menteri Peru mahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peru mahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
14. 15.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabu paten / Kota;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerin tahan oleh Pemerin tah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4.Bupati adalah Bupati Tebo; MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEBO dan BUPATI TEBO Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1). unsur pembantu Bupati dan Rakyat Daerah dalam Pemerintahan yang menjadi
5.Perangkat Daerah adalah Dewan Perwakilan penyelenggaraan Urusan kewenangan daerah;
6.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7.Perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
8.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni;
9.Kawasan permukiman adalah sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mend ukung perikehid u pan dan penghid u pan;
10.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu - satuan permukiman;
11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu - satuan peru mahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
12.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta saran a dan prasarana yang tidak memen uhi syarat;
13.Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya Pasa13 RP3KPdiselenggarakan dengan berasaskan :

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.nasionalisme;
d.efisien dan bermanfaat;
e.keterjangkauan dan kemudahan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANTAHUN 2024 - 2044

Pasal 2

RP3KPdiselenggarakan dengan tujuan :

a.memberikan kepastian hokum dalam penyelenggaraan peru mahan dan Kawasan permukiman;
b.mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
c.meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di Kawasan perkotaan maupun Kawasan perdesaan;
d.memberdayakan para pemangku kepentingan bidang Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;
e.menunjang Pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
f.menjamin terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. selanjutnya penunjang
1. 14.Prasarana, Sarana dan Utilitas yang disingkat PSU merupakan infrastruktur keberlangsungan lingkungan hunian;
2. 15.Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tebo. pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpad u; RP3KP mencakup wilayah daratan dan lautan sesuai dengan RTRWKabupaten Tebo.
a.perencanaan dan kedudukan;
b.sistematika dokumen RP3KP;
c.penyelenggaraan RP3KP; d.jangka waktu;
e.peran serta masyarakat;
f.kerjasama;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan Pasal 4 Prinsip RP3KPmeliputi :
a.merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan Pembangunan daerah dan RTRW;
b.mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, antar sektor, antar dunia usaha dan masyarakat;
c.sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
d.penerapan kebijakan Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan pola hunia berimbang; dan
e.melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
h.keserasian dan keseimbangan;
i.keterpaduan;
j.kesehatan;
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan
1. 1.keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

(1)RP3KPberfungsi sebagai:
1. a.dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.perwujudan RTRW Kabupaten untuk kawasan peruntukan Permukiman; dan
3. c.pedoman di tingkat Kabupaten untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
(2)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRWyang berada pada:
1. a.KSP; pembangunan sebagai berikut: a.merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah; b.merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait; c.mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya; d.penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi:
  1. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  2. 2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  3. 3.RTRW Kabupaten khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman. e.dokumen RP3KPmerupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum;
2. f.dokumen RP3KP menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, darr/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten / Kota. perencanaansistem Pasa17 RP3KP dalamKedudukan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memuat:
3. a.visi dan misi;
4. b.tujuan dan sasaran;
5. c.kebijakan dan strategi;
6. d.rencana pembangunan dan pengembangan; danpembangunandokumensebagai(1) RP3KP Pasa19 BABIII SISTEMATlKADOKUMENRP3KP
7. b.lintas batas Kecamatan;
8. c.kawasan rawan ben can a di Daerah;
9. d.perumahan dan kawasan permukiman Kecamatan; dan
10. e.kawasan lainnya yang membutuhkan.
(3)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
1. a.penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. c.pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
4. d.perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
5. e.penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
6. f.pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaterr/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
7. g.pengadaan tanah dalam rangka penyediaan peru mahan dan kawasan permukiman;
8. h.pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
9. i.pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

Pasal 10

(1)Kebijakan Strategis RP3KPmeliputi:
1. a.penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
2. b.fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
3. c.penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 (lima belas hektar);
4. d.penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
5. e.fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan daerah perbatasan;
6. f.penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan;
7. g.perencanaan pemanfaatan lahan Kasibaj Lisiba Perkotaan dan Perdesaan;dan
8. h.fasilitas perencanaan dan penyelenggaran penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan eagar Budaya dan Kawasan Heritage. BABIV PENYELENGGARAANRP3KP
9. e.rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
10. f.rencana penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang;
11. g.rencana penyelenggaraan PSU permukiman;
12. h.rencana penyediaan tanah;
  1. 1.rencana pembiayaan pembangunan;
13. j.rencana kerjasama pembangunan dan pengembangan;dan
14. k.rencana pembentukan, pengembangan dan pengelolaan kelembagaan.
(2)Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dilakukan dengan :
1. a.penyediaan tanah;
2. b.pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
3. c.konsolidasi tanah;
4. d.peralihan hak atas tanah;
5. e.pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
6. f.pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
7. g.pemindahan hak bangun atas tanah.
(2)Daftar skala prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis, terdiri atas:
1. a.Penanganan PKP di Kawasan Sempadan Sungai dan Situ; b.Penanganan dan Penataan PKP pada Kawasan Kumuh;
2. c.Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
3. d.Pengendalian Perumahan yang berada di kawasan perbatasan ;
4. e.Penanganan PKP pada Kawasan Lindung;
5. f.Revitalisasi kawasan perumahan tradisional/bersejarah;
6. g.Pembangunan perumahan yang terkena dampak program pemerintah (AktivasiKA);dan
7. h.Penanganan PKPyang berada di kawasan bencana.
(3)Kawasan terlarang (Negative List) perumahan dan kawasan permukiman yang berada di Kabupaten Tebo, terdiri atas:
1. a.Hutan Lindung;
2. b.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
3. c.Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang;
4. d.Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi;
5. e.Kawasan Sempadan Sunga, Situ, Danau, Embung, dan Waduk; Keputusan Bupati.
(2)Keanggotaan Pokja PKP terdiri dari dinas, instansi, perguruan tinggi, dan asosiasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(3)Tugas Pokja PKP dalam tahap penyusunan RP3KP meliputi:
1. a.mengoordinasi seluruh proses penyusunan RP3KP, mulai dari rencana kerja, pengumpulan data, analisis, perumusan rencanaprogram dan kegiatan;
2. b.membentuk tim penyusunan RP3KP;
3. c.memberikan arahan, masukan, saran, dan petunjuk teknis kepada tim pelaksana penyusunan dokumen RP3KP;
4. d.mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP; darr/atau dengan menunjuk ditetapkan

Pasal 13

(1)Bu pati sesuai kewenangannya membentuk Pokja PKP yang

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
(2)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten /Kota dan pihak ketiga yang terkait.
(2)Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan peru mahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
2. b.fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bu patio BABVI PERANSERTAMASYARAKAT

Pasal 15

(1)Masyarakat baik secara perseorangan mau pun kelompok dapat berperan serta dalam proses:
1. a.perencanaan RP3KP;
2. b.pelaksanaan RP3KP;dan
3. c.pengawasan RP3KP.
(2)Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
(3)Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
1. a.pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya; dan BABV JANGKAWAKTU

Pasal 14

(1)Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima)tahun sekali.
(2)Dalam hal dilakukan revisi RTRW maka RP3KP harus disesuaikan.
1. e.menghimpun dan mengoordinasikan penyelenggaraan forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang dapat menggali dan menampung aspirasi masyarakat;
2. f.mensosialisasikan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak;
3. g.melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan RP3KP;
4. h.melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada bupati dan:
5. i.menyusun draft rancangan bupati.
(4)Tim penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari Bappeda, perangkat daerah yang menangani urusan tata ruang, infrastuktur, perumahan dan kawasan permukiman, serta instansi yang menangani urusan pertanahan, data statistik dan lingkungan hidup.

Pasal 17

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan RP3KP Kabupaten.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya.
(4)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati. bekerjasama dalam

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 16

(1)Pemerin tah Daerah dapat pelaksanan RP3KP dengan :
1. a.kabu paten lainnya;
2. b.pemerintah Kabupaten /Kota lain; dan
3. c.pihak ketiga.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah lingkup Kabupaten.
1. b.melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
(5)Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/ at au tertulis kepada Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bu patio Pasal 20 Sistem tata laksana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tatanan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya. Tugas pokok dan fungsinya an tara lain adalah:
1. a.Pengembangan pusat informasi layanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak, mencakup: BABX PENGEMBANGANTATALAKSANAPEMBANGUNANPERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…