DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PERUBAHAN BENTUK HUKUM; TEMPAT KEDUDUKAN DAN ANAK PERUSAHAAN; BIDANG USAHA; MODAL DASAR; SAHAM; ORGAN PT. THC; KEPEGAWAIAN; ANAK PERUSAHAAN PT. THC; TATA KELOLA PERUSAHAAN; LAPORAN; RENCANA KERJA DAN ANGGARAN; PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Tebo Holding Company menjadi PT. Tebo Hutama Cipta (Perseroda);

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diupayakan untuk menggali sumber keuangan sendiri dengan peningkatkan pendapatan asli daerah;
b.bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Perseroan Daerah guna menunjang pembangunan dan membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATENTEBO NOMOR 9 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TEBO HOLDING COMPANYMENJADI PT. TEBO HUTAMA CIPTA (PERSERODA) BUPATITEBO PROVINS! JAMBI
1. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969;
2. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perusahaan Daerah Tebo Holding Company yang selanjutnya disingkat dengan PD. THC adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabu paten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Angota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6.Perusahaan Perseroan Daerah Tebo Hutama Cipta (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. THC, adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Tebo.
7.Organ PT. THC adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ PT. THC yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. THC dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris adalah organ PT. THC yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. THC.
10.Direksi adalah organ PT. THC yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
11.Pegawai adalah pegawai PT. THC.
12.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
13.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
14.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. THC yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. THC.
16.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. THC.
17.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
18.Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
19.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
20.Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perseroan pada tahun buku yang telah disampaikan kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)PT. THC dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 melakukan kegiatan usaha di bi dang:

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 4

(1)PT. THC berkedudukan di ibukota Kabupaten Tebo.
(2)PT. THC dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Pembentukan anak perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 3

(1)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakibat hukum terutama berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PD. THC beralih kepada PT. THC.
(2)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas berlaku terhadap PT. THC.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PD. THC diubah menjadi PT. THC.
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21.Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.
22.Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Perseorangan.

Pasal 8

Perubahan jumlah setoran modal pemegang saham pada PT. THC, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahtanganan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Pemerintah Daerah harus menempatkan dan menyetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1). BABV MODALDASAR

Pasal 6

(1)Modal dasar PT. THC ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah) yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.394.707.583,- ( dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah ) .
1. a.pertanian, kehutanan dan perikanan;
2. b.industri pengolahan;
3. c.konstruksi;
4. d.perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
5. e.realestate;
6. f.aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
7. g.aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.
(2)Kegiatan usaha di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas persetujuan Komisaris.
(3)Dalam rangka melakukan usaha tersebut, Perusahaan Perseroan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negen.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

( 1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2)Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. THC di dalam RUPS.
(3)Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Organ PT. THC terdiri atas:

a.RUPS;
b.Komisaris; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…