DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, Perangkat Daerah, dll 2. Azas dan Tujuan 3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan 4. Pembangunan Kepariwisataan 5. Kawasan Strategis Pariwisata 6. Usaha Pariwisata 7. Kewajiban, Hak dan Larangan 8. Gabungan Industri Pariwisata di Daerah 9. Pendaftaran Usaha Pariwisata 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Sanksi Administrasi 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya potensi kepariwisataan di Kabupaten Tegal maka diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar dapat berjalan dengan baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4761);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 Nomor 35) ;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81) ;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tegal.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pariwisata dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. 12.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi jenis- jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap penyelenggara usaha pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
14.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15.Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
16.Rumah makan adalah usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha rumah makan seperti cafè, kantin, warung makan dan kedai.
17.Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya.
18.Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
19.Gelanggang bermain mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan, yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
20.Panti mandi uap/sauna/spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
21.Pusat kebugaran (Fitness dan Sport Club) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
22.Sanggar seni budaya tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional.
23.Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
24.Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
25.Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
26.Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di sungai, danau, dan rawa), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, berlayar, menyelam, dan memancing.
27.Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman dan kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
28.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
29.Penyelenggara Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan;
k.kesatuan; dan
l.profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.membuka lapangan kerja;
d.melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.mengangkat citra daerah;
g.memupuk rasa cinta tanah air;
h.memperkuat kearifan lokal;
i.mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa ; dan
j.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan atas dasar prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
e.meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
f.menjamin keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
h.memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 7

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyedia produk lokal kepariwisataan.
(3)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 8

(1)Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Tegal sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
(2)Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi Pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 10

(1)Wilayah Kabupaten Tegal merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai Kawasan Strategis Pariwisata.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk citra Kabupaten Tegal sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…