DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dll 2. Tujuan dan Nama 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4. Perizinan 5. Organisasi 6. Pertanggungjawaban 7. Kepegawaian 8. Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan 9. Status dan Pengelolaan Aset 10. Pelaporan dan Pengawasan 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berkembangnya dunia penyiaran dan dinamika masyarakat Kabupaten Tegal, maka keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupatn Tegal ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3881) ;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4252) ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3321) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3980) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4485) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 ) ;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 ) ; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal,yang selanjutnya disebut LPPL, adalah lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
6.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio dan televisi melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7.Penyiaran radio dan televisi adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan juga gambar secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10.Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 4
11.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Jawa Tengah,sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

TUJUAN DAN NAMA

Pasal 2

(1)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL.
(2)Tujuan dibentuknya LPPL adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 3

(1)LPPL bernama :
1. a.Radio Slawi FM ;
2. b.Radio Amangkurat ; dan
3. c.Sawi TV.
(2)LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan nama dari LPPL Radio Slawi Ayu FM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Lembaga enyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)LPPL adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(2)Tempat kedudukan LPPL di Kabupaten Tegal.

Pasal 5

LPPL mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tegal. 5

Pasal 6

LPPL berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan seni dan budaya daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPI.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organisasi LPPL terdiri atas :
1. a.dewan pengawas ;
2. b.dewan direksi; dan
3. c.stasiun penyiaran.
(2)Struktur organisasi LPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
(2)Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
(4)Bupati menyampaikan hasil penjaringan calon dewan pengawas kepada DPRD paling sedikit 2 (dua) orang dari masing-masing unsur.
(5)Mekanisme penjaringan Calon Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

a.memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; dan
b.menyusun dan menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…