DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dll 2. Asas, maksud dan tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 5. Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran Pembangunan Daerah 7. Data dan Informasi 8. Sanksi 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus dapat mewujudkan kesinambungan dokumen RKPD dan dokumen APBD serta untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu tata cara perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321 Tahun 1986)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1) ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07) ;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09);
21.Peraturan Daerah Kabuoaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10); 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35)
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 83) ; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tegal.
4.Bupati adalah Bupati Tegal.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tegal.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
7.Tata Cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 5
10.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16.Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjaringan aspirasi yang akuntabel.
17.Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh Bappeda.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang serupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
20.Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Rencana Kerja SKPD.
21.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 6
22.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
23.Pemangku kepentingan adalah pihak – pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program dan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acauan dalam penyusnan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
28.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
30.Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
31.Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
32.Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
33.Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Des/Kelurahan dan Kecamatan yang dibentuk sebelum peyelenggaraan Forum SKPD, dengan fungsi sebagai wadah pengawalan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta implementasi APBD.
34.Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya. 7
35.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
36.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37.Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
38.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang mempunyai tugas untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
39.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
40.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan Tata cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah adalah :

a.mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan perencanaan penganggaran pembangunan daerah yaitu antara unsur di dalam Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;
b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan;
d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 8

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah meliputi :
1. a.penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyusunan penganggaran pembangunan daerah;
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kesatuan dalam proses penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS dan APBD

BAB IV

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

a.Teknokratis;
b.Partisipatif;
c.Politis;
d.Bawah-atas dan atas-bawah.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan mekanisme :

a.pendekatan partisipatif dan bawah-atas serta atas-bawah;
b.pendekatan teknokratik dan politis;

Pasal 8

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan bawah-atas serta atas-bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

a.Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
b.Pelaksanaan Jaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses oleh DPRD;
c.Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
d.Pelaksanaan Forum SKPD;
e.Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;

Pasal 9

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratik dan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

a.Penyusunan Rancangan awal RKPD;
b.Penyusunan rancangan Renja SKPD;
c.Penyusunan rancangan RKPD;
d.Penyusunan rancangan akhir RKPD;
e.Penetapan RKPD;
f.Pengesahan Renja SKPD. 9

Pasal 10

Penyusunan penganggaran pembangunan daerah mencakup keseluruhan prosedur penganggaran pembangunan daerah paska penetapan RKPD yang meliputi :

a.Penyusunan KUA PPAS;
b.Penyusunan RKA-SKPD;
c.Penyiapan Raperda APBD;
d.Penetapan APBD;
e.Penyusunan Penjabaran APBD dan DPA-SKPD.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…