DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang bertujuan antara lain untuk memperkuat struktur permodalan; menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan Bank Jateng; serta menjaga kestabilan tingkat rasio kecukupan modal.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarka.n pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;

c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peratu ran Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan ModaJ Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Dae rah;
b.bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
a.bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukun.g pertumbuhan dan perkernbangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat serta Pendapatan Asli Daerah: Menimbang BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH l<ABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAJ-{ JAWA TENGAH TEN1'ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019
1. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
2. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 7.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAHKABUPATENTEGAL KEPADAPERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. 14.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Pripinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri: D No: 17);
13. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Bank Jateng.

BAB III

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.asas fungsional;
b.asas kepastian hukum;
c.asas efisiensi;
d.asas akuntabilitas; dan
e.asas kepastian nilai.

BAB II

ASAS-ASASPENYERTAANMODAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal,
4.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Lembaga tertingi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
8.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosentase modal disetor.

Pasal 6

(1)Jumlah penyertaan modal daerah kepada Bank Jateng sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 74.283.000.000,- (Tujuh puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tigajuta rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada Bank Jateng sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.42.050.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima puluh juta rupiah).
(3)Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.32.233.000.000,00 (Tigapuluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan dipenuhi selama 2 (dua) tahun, dengan perincian sebagai berikut: BABV BESARANMODAL

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng, melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN,BENTUKDAN SUMBERMODAL PENYERTAANMODAL

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal kepada Bank Jateng adalah :

a.untuk memperkuat struktur permodalan ;
b.menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan Bank Jateng;
c.menjaga kestabilan tingkat rasio kecukupan modal ;
d.menjaga tingkat kesehatan bank ;
e.meningkatkan daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional ;
f.mendukung perluasan usaha dan pengembangan produk ; dan
g.mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 9

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 8

(1)Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/ atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden dari Bank Jateng setiap tahun dalam bentuk tunai sebesar angka prosentase yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan jumlah nominal modal yang disertakan kepada Bank Jateng.
(2)Deviden dan pembagian laba yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPSBank Jateng.
(4)Bank Jateng berhak menerima penyertaan modal daerah sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor Pemerintah Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dan Bank Jateng harus melaksanakan keputusan RUPSdalam hal modal disetor.
1. a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.18.601.000.000,- (Delapan belas milyar enam ratus satu juta rupiah) ;
2. b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 13.632.000.000,- (Tiga belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
(4)Penganggaran tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. NOMOR REGSITER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINS! JAWATENGAH: (1-123/2019) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1 ATE/TEGAL, Diundangkan di Slawi pada tanggal 31 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH UM! AZTZAH Ditetapkan di SLAW! pada tanggal 31 Mei Juni 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VI

HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…