DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peratran Daerah ini diatur tentang Katentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Anak dan Pengampuan, Lembaga, Sosialisasi, Advokasi dan Koordinasi, Kerja Sama, Sistem Informasi, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan resmi secara negara dan hukum antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Ketahanan keluarga adalah suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin.
7.Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam menciptakan serta mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8.Indeks Pembangunan Keluarga adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukan melalui ketentraman kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah.
9.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan resmi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan resmi, serta bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan, pendidikan.
13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disebut TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangungan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.
15.Instansi Terkaitadalah lembaga pemerintah yang bukan merupakan bagian Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.nondiskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
c.pedomanbagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat, keluarga serta dunia usaha.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh keluarga di wilayah Daerah yang terdiri atas Keluarga berkualitas, Keluarga sejahtera, Keluarga rentan dan Keluarga pra sejahtera.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.wali anak dan pengampuan;
d.lembaga;
e.sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
f.kerja sama;
g.sistem informasi;
h.penghargaan;
i.pendanaan; dan
j.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Penetapan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2)Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terintegrasi dengan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Bupati menetapkan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga jangka panjang dan jangka menengah dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk :

a.ketahanan spiritualitas keagamaan.
b.ketahanan budaya;
c.ketahanan fisik keluarga;
d.ketahanan ekonomi keluarga;
e.ketahanan sosial psikologi keluarga;
f.ketahanan cinta kasih;
g.ketahanan perlindungan;
h.ketahanan reproduksi;
i.ketahanan sosisalisasi dan pendidikan;
j.katahanan ekonomi; dan
k.ketahanan pembinaan lingkungan.

Pasal 10

Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 11

Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Berkualitas, Keluarga Sejahtera, Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…