DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu, Modal, Anggaran Dasar, Organ, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Penggabungan/Peleburan dan Pengambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal melalui revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal yang selanjutnya disebut PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
8.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
9.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
12.Direksi adalah organ PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda), serta mewakili PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
13.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
14.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan.

Pasal 2

PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong menjadi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

a.mengoptimalkan kinerja PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik;
b.meningkatkan ketahanan dan daya saing PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah jaringan kantor dan kegiatan usaha;
c.mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah;
d.turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah di segala bidang; dan
e.memperoleh laba yang optimal guna meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).

Pasal 6

PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

(1)PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) berkedudukan dan berkantor di pusat pemerintahan Daerah.
(2)PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor kas dan/atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan;
10. j.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
12. l.membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

MODAL

Pasal 10

(1)Sumber modal PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(7)Sumber modal PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…