DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, tenaga kerja lokal, hak dan kewajiban, pemberdayaan, penempatan, mekanisme akad, kemitraan dan pengelolaan informasi, penghargaan, sarana dan prasarana, pendanaan, pembinaan, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Tegal dapat memberikan manfaat besar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan akses tenaga kerja pada perusahaan dan unit usaha yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan ekonomi Daerah;
b.bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mengariskan hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh dan/ a tau meningkatkan dan/ a tau mengembangkan kompetensi kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu di

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2017 BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH

4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 320 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ten tang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang -undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); •

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal. BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DANPENEMPATANTENAGAKERJA LOKAL. Menetapakan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL
12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ten tang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal,
4.Dinas adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dansesudah masa kerja.
6.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuklain.
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuklain.
1. 7.Pengusaha adalah:
a.Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Kabupaten Tegal mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danb diatas.
1. 8.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
2. 9.Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, daya saing dan produktivitas dan/atau mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat,dan kemampuannya, dan pemberi kerja memperoleh tenaga kerja sesuai dengankebutuhannya.
3. 10.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruhdengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
4. 11.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang mempunyai izin untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
5. 12.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pe;ayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
6. 13.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, PerseroanKomanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara (BUMN)atau BadanUsaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan bentukapapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 3

Perberdayaan dan Penempatan TKLdiselenggarakan dengan tujuan:

a.meningkatkan daya saing TKLyang siap pakai sesuai minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
b.memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;

Pasal 2

Pemberdayaan dan Penempatan TKLdiselenggarakan berdasarkan azas:

a.pemberdayaan;
b.keterbukaan;
c.kesetaraan;
d.kemanfaatan; dan
e.keterpaduan;
1. 14.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. 15.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKLadalah tenaga kerja atau pencari kerja yang merupakan penduduk Kabupaten Tega! dan/atau yang berdomisili di Kabupaten Tega! minimal 12 (dua belas) bulan.
3. 16.Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
4. 17.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga kerja dalam (satu) daerah kabupaten / kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5. 18.Antar kerja Antar daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga kerja antar daerah provinsi.
6. 19.Pencari Kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal,
7. 20.Kartu AK/I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja.
8. 21.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
9. 22.Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)adalah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum yang memiliki izin serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.
10. 23.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan - badan lainya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap TKLmemiliki:
a.hak yang sama dalam pemberdayaan dan penempatan ketenagakerjaan;
b.hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dari perusahaan;
c.kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai bidang tugasnya; dan
d.hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

AZASDANTUJUAN

Pasal 7

Bagian Kesatu Hak BABIV HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 6

Perusahaan Wajib mencantumkan Kartu AK/I sebagai persyaratan administratif pada setiap pengisian lowongan kerja yang dibutuhkan.

Pasal 5

(1)Setiap TKLwajib mendaftarkan diri kepada Dinas untuk diberikan tanda bukti pendaftaran pencari kerja berupa Kartu AK/ 1.
(2)Kartu AK/1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(3)Pemegang Kartu AK/ 1 melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran apabila yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan.
(4)Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)TKLadalah pekerja dan/atau pencari kerja yang memenuhi persyaratan:
1. a.Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau berusia minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang sudah menikah.
2. b.merupakan penduduk daerah atau yang berdomisili di daerah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga.
1. c.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya;
2. d.rnembina, mengawasi dan menata sistem ketenagakerjaan lokal; dan
3. e.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan TKLdi daerah. ,

BAB III

TENAGAKERJALOKAL

Pasal 11

(1)Setiap Pemberi Kerja sebelum mempublikasikan secara langsung wajib melaporkan setiap dan/ atau akan ada lowongan kerja di perusahaannya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan secara tertulis kepada Dinas.
(3)Laporan lowongan pekerjaan, disarnpaikan paling larnbat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut diisi.
(4)Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.narna perusahaan dan/ atau narna perseorangan berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
2. b.jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
3. c.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
4. d.syarat-syarat pengisian jabatan; dan
5. e.upah/ gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dinas menerbitkan bukti lapor lowongan kerja.
(1)Pengusaha berkewajiban:
1. a.meningkatkan dan/ atau mengembangkan kompetensi TKL melalui pelatihan kerja;
2. b.menjamin kesehatan dan keselarnatan kerja (k3) TKL;
3. c.memberikan Tunjangan Harl Raya Keagarnaan kepada TKL yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih; dan
4. d.memenuhi hak-hak pekerja lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan dan penempatan TKL.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

( 1) Setiap TKLberhak atas jaminan sosial yang meliputi:

a.jaminan kesehata.n; dan
b.jarninan ketenagakerjaan

(2)Jarninan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…