DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tegal

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pembentukan dana cadangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dibutuhkan penyediaan dana kebutuhan kegiatan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, mengingat penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Pemerintah Daerah perlu mengatur Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PEMBENTUKANDANA CADANGAN PEMILIHANBUPATI DAN WAKILBUPATI TEGALTAHUN 2024 TENTANG NOMOR 11 TAHUN 2021 BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATENTEGAL MEMUTUSKAN: BUPATI TEGAL dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENTEGAL Dengan Persetujuan Bersama

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pera tu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Mengingat

(1)Dana Cadangan dianggarkan pada pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis belanja Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 4

BAB II PENGANGGARAN DAN SOMBER DANA Pembentukan Dana Cadangan ini bertujuan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai, dan penggunaan dananya tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENGANGGARAN DAN SOMBER DANA Pembentukan Dana Cadangan ini bertujuan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai, dan penggunaan dananya tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan ini dimaksudkan untuk membiayai Program dan/atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Pasal 2

5.Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 yang selanjutnyadisebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara langsung dan demokratis. BABI KETENTOANOMOM Menetapkan : PERATORAN DAERAH TENTANG PEMBENTOKAN DANA CADANGANPEMILIHANBOPATI DAN WAKILBOPATI TEGAL TAHON2024.

Pasal 8

( 1) Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan Pemilihan dicatat dalam akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, obyek bunga deposito Dana Cadangan, rincian obyek bunga deposito Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

(2)Penerimaan basil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri/rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan basil tetap dengan resiko rendah.
(3)Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dana cadangan dipergunakan untuk membiayai program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 6

a.Dana Alokasi Khusus;
b.Pinjaman Daerah; dan
c.Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAANDANPENATAUSAHAAN Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:

Pasal 5

(2)Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dengan ketentuan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian yang meliputi:
1. a.tahun anggaran 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
(4)Apabila biaya Pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

( 1) Setiap penggunaan anggaran Dana Cadangan Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan harus dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD

(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan berdasarkan standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PELAPORANPERTANGGUNGJAWABAN Pencairan Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, objek pencairan Dana Cadangan.

Pasal 10

(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah pemindahbukuan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…