DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 pasa ketentuan Pasal 4 ayat (2); Pasal 6 ayat (3); Pasal 14 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7); Pasal 20;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 95) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENETAPAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 95), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
(2)Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
(3)Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
(4)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
(5)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
(6)Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
2. b.usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;
3. c.Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
4. d.berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan Bupati.
(3)Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
(4)Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
(5)Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
(6)Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.
(7)Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten.
(8)Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
(9)Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
1. a.tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa,Pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa ;
2. b.tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa ;
3. c.tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral ; dan
4. d.tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
(3)Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 30 Desember 2015330 0 i 2 BUPATI TEGAL, Ttd. . ENTHUS SUSMONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 30 Desember 2015430 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. HARON BAGAS PRAKOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 12 1142 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENETAPAN DESA I. UMUM. Bahwa menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2015 nomor 180/011002 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa, perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 98

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…