DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan, kewajiban kepesertaan jaminan kesehatan, pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan, penerima manfaat, manfaat jaminan kesehatan, penyelenggaraan bantuan iuran kesehatan, pembiayaan, peran serta masyarakat, larangan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat warga Kabupaten Tegal yang masih belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sehingga pemenuhannya melalui bantuan iuran kesehatan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan bagi warga Kabupaten Tegal;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Iuran Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN IURAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
6.Bantuan Iuran Kesehatan adalah perlindungan kesehatan dalam bentuk pemberian bantuan iuran bagi Warga Kabupaten Tegal yang belum terdaftar sebagai peserta badan penyelenggaraan jaminan sosial yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
7.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Penerima Manfaat berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
8.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
12.Penerima Manfaat adalah Warga Kabupaten Tegal yang menerima manfaat Bantuan Iuran Kesehatan.
13.Warga Kabupaten Tegal adalah setiap orang yang memiliki dokumen administrasi kependudukan Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Maksud pengaturan Bantuan Iuran Kesehatan agar Penerima Manfaat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Bantuan Iuran Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi Penerima Manfaat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB II

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Setiap Warga Kabupaten Tegal harus terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberi Kerja harus mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah menjamin dan memastikan Warga Kabupaten Tegal sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
(4)Setiap warga Kabupaten Tegal yang menjadi peserta jaminan Ketenagakerjaan harus terdaftar pada Jaminan Kesehatan.

BAB III

PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan Warga Kabupaten Tegal yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

Pasal 6

(1)Warga Kabupaten Tegal yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.bukan pekerja; dan
2. b.pekerja bukan penerima upah.
(2)Warga Kabupaten Tegal yang bukan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas warga yang tidak masuk dalam ketegori:
1. a.pekerja penerima upah; atau
2. b.penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
(3)Warga Kabupaten Tegal yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; atau
2. b.pekerja yang tidak termasuk pada huruf a yang bukan penerima upah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Besaran Bantuan Iuran Kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan perencanaan, penyusunan persyaratan, verifikasi, validasi dan pemutakhiran data Penerima Manfaat.
(2)Verifikasi, validasi dan pemutakhiran data Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.
(3)Ketentuan mengenai perencanaan, persyaratan, verifikasi, validasi, pemutakhiran data dan pembayaran Bantuan Iuran Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

(1)Penerima Manfaat mendapatkan Bantuan Iuran Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
(2)Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan sasaran yang termasuk dalam Penerima Manfaat.
(3)Bantuan Iuran Kesehatan bagi Warga Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan sasaran yang termasuk dalam Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

(1)Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas:
1. a.manfaat medis; dan
2. b.manfaat non medis.
(2)Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran.
(2)Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan besaran iuran.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020