DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tegal

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Perda Kab tegal No 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menindak lanjuti surat Gubemur Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2015 nomor 180/011002 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daearah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015, maka perlu dilakukan penyempumaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perang.kat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA, PERANGKATDESA DAN BADAN PERMUSYAWARATANDESA BUPATITEGAL PROVINS! JAWA TENGAH DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN TEGAL, dan BUPATI TEGAL Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10.Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94);

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;
c.melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
d.melakukan penjaringan Bakal Cal.on Kepala Desa;
e.melaksanakan pendaftaran Bakal Cal on Kepala Desa;
f.melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi penelitian syarat administrasi dan fasilitasi penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
g.Dihapus.
h.menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
i.mengumumkan nama-nama Caton Kepala Desa yang berhak dipilih;
j.melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
k.melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa;
1. 1.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
m.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
n.menyelenggarakan kegiatan kampanye;
o.Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
p.melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
q.menetapkan basil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
1. 2.Ketentuan Pasal 7 huruf g dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

( 1) Untuk mendukung kelancaran pemilihan Kepala Des a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(2)Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94), diubah sebagai berikut : Menetapkan MEMUTUSKAN

Pasal 13A

( 1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan secara elektronik (E- Voting).

(2)Pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara menyentuh pada layar sentuh atau menekan tombol tanda gambar calon yang berhak dipilih atau dengan cara lain di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. {3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
1. 1.surat Keterangan bebas narkoba;
m.keterangan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat;
n.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu;
o.Dihapus.
p.lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
q.Dihapus.
r.bagi Kepala Desa, perangkat desa, BPD, PNS, TNI/Polri dan Anggota DPRD hams menyertakan surat cuti sejak ditetapkannya sebagai bakal calon menjadi calon kepala desa dari instansi terkait.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 huruf g, huruf o dan huruf q dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
r.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
s.melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD; dan
t.menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui BPD.

Pasal 21

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. 1.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. 2.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. 3.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. 4.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. 5.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. 7.Ketentuan Pasal 21 huruf b angka 9 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

6.Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

( 1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih. (la) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

(2)Dalam hal Kepala Des a cuti sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

5.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan l(satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa le bib dari 1 (satu) tahun yang diberhentikan karena :

a.meninggal dunia ;
b.permintaan sendiri ;
c.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan ;
d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
e.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; atau
g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. 7.Kctcntuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 bcrbunyi scbagai berikut:
b.BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. 1.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pernilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. 2.pengesaban calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh rnusyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. 3.pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pernilihan melalui mekanisme musyawarab mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh rnusyawarah Desa;
4. 4.pelaporan basil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarab Desa;
5. 5.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. 6.pelaporan basil pernilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. 7.pelaporan calon Kepala Desa terpilih basil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 [tujuh] hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. 8.penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. 9.Dihapus.
10. 10.pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. 6.penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa dan apabila calon kurang dari 2 dua orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran dan penjaringan bakal calon tahap kedua selama 20 hari.
12. 7.dalam hal calon yang rnerneriuhi syarat lebih dari 3 orang dilakukan proses penjaringan tambahan melalui seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan dan tingkat pendidikan.

Pasal 23

( 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa berwenang :
1. a.mcmimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonornian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakrnuran masyarakat Dcsa;
  1. 1.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
9. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagaian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
10. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
11. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
13. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa berhak :
1. a.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
2. b.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
3. c.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
4. d.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa; dan
5. e.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Des a.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  1. 8.Ketentuan Pasal 23 ayat (3) ditambah l(satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah ;
1. 11.Ketentuan Pasal 43 huruf f dan huruf s diubah, huruf e dan huruf o dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…