DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Tujuan pendirian BUM Desa antara lain: meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Badan UsahaMilik Desa; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor7 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan,dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL Dan BUPATI TEGALMEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 2. Bupati adalah Bupati Tegal. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, danusaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan PemerintahDaerah. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsurmasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasaldari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dandisepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ataupelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah:a. meningkatkan perekonomian Desa; b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desadan/atau dengan pihak ketiga; e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. membuka lapangan kerja; g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa.
(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat:a. nama dantempat kedudukan; b. maksud, tujuan dan asas; c. bentuk usaha; d. jenis usaha; e. modal dasar dan sumber modal; f. organisasi; g. kerjasama dengan pihak ketiga; dan h. pertanggungjawaban.

Pasal 5

Pendirian BUM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan:a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; b. potensi usaha ekonomi Desa; c. sumber daya alam di Desa; d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentukpembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untukdikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didampingi perwakilan dari organisasi perangkat daerah kabupaten terkait, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Camat.
(3)Materi bahasan yang dibicarakan dalam MusyawarahDesa meliputi:a. pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi, potensisumber daya dan sosial budaya masyarakat; b. organisasi pengelola BUM Desa; c. modal usaha BUM Desa; dan d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
(4)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1)dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPDdan Kepala Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

(1)Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersamayang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desayang difasilitasi badan kerjasama antar Desa yang terdiri atas: a. pemerintah Desa; b. anggota BPD; c. lembaga kemasyarakatan Desa; dan d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan Gender

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengurusan BUM Desa dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa yang terpisah dari organisasi PemerintahanDesa.
(2)Organisasi pengurus BUM Desa terdiri atas: a. penasihat; b. pelaksana operasional atau direksi; dan c. pengawas.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
(4)Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:a. direktur; dan
1. b.pengurus unit usaha.
(5)Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), jika dibutuhkan dapat ditambah unsur sekretaris dan/ atau bendahara.
(6)Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksudpada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pelaksana Operasional atau direksi adalah orang yang terlibat dalam pengelolaan badan usaha berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 10

(1)Pengurus Unit Usaha adalah orang yang terlibat dalamoperasional sehari-hari dalam mengelola unit usaha sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga danbertanggungjawab kepada direksi.
(2)Pengurus unit usaha sekurang-kurangnya terdiri atas 1(satu) orang Kepala Unit Usaha.
(3)Pengurus Unit Usaha dapat ditambah atau dikurangisesuai kebutuhan dan perkembangan unit usaha.

Pasal 11

(1)Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentinganmasyarakat yang dibentuk dengan ketentuan: a. BUM Desa yang dimiliki satu desa, pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan KepalaDesa; b. BUM Desa yang dimiliki lebih dari satu Desa, pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
(2)Susunan Pengawas terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; d. 1 (satu) anggota.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiriatas unsur perangkat desa, dan tokoh masyarakat.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…