DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk perlindungan Produk Lokal, bahan baku dan jenis Produk Lokal, perencanaan dan kemitraan, tenaga kerja, pemasaran dan penggunaan Produk Lokal, perlindungan karya budaya daerah, hak atas kekayaan intelektual, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin adanya pelindungan terhadap Produk Lokal serta tercapainya sasaran pengembangan Produk Lokal di Kabupaten Tegal yang memiliki potensi daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta dukungan Pemerintah Der ah terhadap pelindungan Produk Lokal perlu dibuat kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal; BUPATITEGAL, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PELINDUNGANPRODUK LOKAL PERATURANDAERAHKABUPATENTEGAL NOMOR 2 TAHUN2022 Pelindungan Produk Lokal berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.day a saing;
c.kearifan lokal;
d.keterpaduan;
e.keberlanjutan;
f.efisiensi;
g.berkeadilan;

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tegal.
5.Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tegal.
8.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9.Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tegal.
10.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
11.Produk Lokal adalah Produk-produk lokal daerah Kabupaten Tegal baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Mikro yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi mayarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.
12.Pelindungan Produk Lokal adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Bentuk Pelindungan Produk Lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PRODUK LOKAL Menetapkan

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Produk Lokal dalam bentuk:

a.pemberian kemudahan dalam penanaman modal;
b.pemberian fasilitas perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
c.fasilitas ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
d.fasilitas keterlibatan tenaga kerja lokal;
e.fasilitas pendampingan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sertifikasi;
f.fasilitas pemasaran Produk Lokal; dan
g.fasilitas sarana dan prasarana kerja.

Pasal 6

(1)Bupati berwenang dalam Perlindungan Produk Lokal di daerah.
(2)Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan.

BAB II

BENTUKPELINDUNGANPRODUKLOKAL

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.bentuk Pelindungan Produk Lokal;
b.bahan baku danjenis Produk Lokal;
c.perencanaan dan kemitraan;
d.tenaga kerja;
e.pemasaran dan penggunaan Produk Lokal;
f.pelindungan karya budaya daerah;
g.hak atas kekayaan intelektual;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
1. 1.peran serta masyarakat.

Pasal 4

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini, sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelindungan terhadap Produk Lokal agar keberadaanya tetap terjaga dan memiliki daya saing, baik tingkat Lokal, tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.
(2)Pelindungan Produk Lokal bertujuan untuk:
1. a.terwujudnya kebijakan pelindungan terhadap Produk Lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar;
2. b.mendorong tumbuhnya usaha ekonomi kerakyatan dengan berbasis Produk Lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.meningkatkan penggunaan Produk Lokal bagi masyarakat.

Pasal 3

h.kemitraan;
1. 1.kemandirian; dan J. kelestarian lingkungan.

(2)Kriteria dan standar jenis produk lokal meliputi:
1. a.Barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, dan Usaha Mikro yang potensial untuk dikembangkan;
2. b.Memanfaatkan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal;
3. c.Mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah; dan
4. d.Produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.
(1)Jenis Produk Lokal dapat berupa:
1. a.industri makanan;
2. b.industri minuman;
3. c.industri tekstil;
4. d.industri pakaian jadi;
5. e.industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
6. f.industri mesin dan perlengkapan lainnya;
7. g.industri alat angkutan lainnya;
8. h.industri logam dasar;
  1. 1.industri peralatan listrik; J. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
9. k.industri furnitur; dan
  1. 1.industri lainnya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas guna pengembangan usaha dan inovasi Produk Lokal.

Pasal 11

BAB III BAHANBAKUDANJENIS PRODUKLOK.AL Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

BAHANBAKUDANJENIS PRODUKLOK.AL Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan usaha penanaman modal kecuali bidnag usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanarnan modal.
(2)Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dengan skala besar yang melakukan kegiatan usaha pada bidang usaha terbuka yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah wajib menjalankan kerjasama dengan pengusaha lokal daerah.
(3)Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
3. c.pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…