DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 pada Ketentuan 4, huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf; Pasal 10 ayat (2); Ketentuan BAB III Bagian Kedua, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, dihapus; Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dihapus; Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah; Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian baru; Pasal 67A; Pasal 69 ditambahkan 4 (empat) huruf baru; Pasal 71 ayat (2) diubah; Pasal 82 ayat (2) diubah; Pasal 88 ayat (2) diubah; Pasal 100 ayat (2) diubah,; Pasal 106 ayat (2); Pasal 107A; Bab XVIIA; Pasal 156 angka 23 dihapus; Penjelasan Pasal 65A sampai dengan Pasal 65F; Pasal 67A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama berkaitan adanya beberapa layanan pendidikan yang belum tercantum dan menjadi objek retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 Nomor 35);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33).
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4, huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b.Dihapus ;
c.Retribusi Pelayanan Pemakaman;
d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
i.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ; dan
k.Retribusi Pelayanan Pendidikan.
1. 2.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan BAB III Bagian Kedua, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, dihapus.
4.Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dihapus.
5.Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian baru, yaitu Bagian Kesebelas yang terdiri dari 4 (empat) Pargraf dan 6 (enam) Pasal baru, yaitu Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, Pasal 65D, Pasal 65E dan Pasal 65F, sehigga keseluruhan Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Praktek Kerja Industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi.

Pasal 65B

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis praktek kerja industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
2. b.pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;
3. c.pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
4. d.pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 65C

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Praktek Kerja Industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri.

Pasal 65D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, dan jangka waktu pendidikan dan pelatihan.

Pasal 65E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Pasal 65F

(1)Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 67A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

(1)Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
(2)Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian alat-alat mesin;
3. c.pemakaian gedung/bangunan;
4. d.pemakaian alat berat;
5. e.laboratorium bahan dan material DPU ;
6. f.pemakaian mobil pemadam kebakaran;
7. g.pemakaian RSPD;
8. h.pemakaian GOR Indor ;
9. i.GOR Trisanja ;
10. j.penjualan hasil perambasan pohon ;
11. k.sewa ruang pertemuan di obyek wisata Guci dan Kalibakung ; dan
12. l.sewa wisma di obyek wisata Kalibakung.
(3)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

8.Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 4 (empat) huruf baru, yaitu huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

a.pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukkannya;
b.pemakaian alat-lat mesin didasarkan pada jenis dan waktu pemakaian dan peruntukkannya;
c.pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukkannya;
d.pemakaian mobil pemadam kebakaran didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukkannya;
e.pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian, dan peruntukkannya;
f.pemakaian studio RSPD didasarkan waktu durasi penyiaran
g.pemakaian lapangan GOR Indor dan GOR TRI SANJA didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi. waktu pemakaian dan peruntukkannya;
h.pemakaian laboratorium bahan dan material DPU didasarkan pada jenis pengujian, jumlah dan waktu pemakaiannya ;
i.penjualan hasil perambasan pohon didasarkan pada volume perambasan ;
j.sewa ruang pertemuan di objek wisata Guci dan Kalibakung didasarkan pada peruntukan dan waktu pemakaian ;
k.sewa wisma di objek wisata Kalibakung didasarkan pada waktu pemakaian.
1. 9.Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…