DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meliputi Perlindungan Petani; Pemberdayaan Petani; pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; pembiayaan dan pendanaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kawasan Usaha Tani;

b.memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melakseinakan Usaha Tani sesuai kemampuan Keuangan Daerah, c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 14

(1)Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:a. pembelisin secara langsung; b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau c. pemberian fasilitas akses pasar.
(2)Untuk Pelaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berpedoman pada ketentuaan perundang-undangan. 20

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diaturdengan PeraturanBupati.

Pasal 16

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf d dilakukein dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan gantirugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Untuk menghitung bantuan ganti rugi gaged panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pemerintah Daerah wajib:a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yangrusak;
1. b.menentukan jenis dan menghitung temak yang mati; dan 21
2. c.menetapkan besaran bantuan ganti mgi tanaman dan/atautemak.
(3)Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dOakukan olehOrganisasi Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkandenganKeputusan Bupati.

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi teijadinya gagal panen.
(2)Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah polatanam dan/atau menggagalkan panen; dan
1. b.perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atauwabah penyakit hewan menular.
(3)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berisi informasi tentang;a. perubahan iklim dan cuaca;b. potensi bencana alam; dan 22
1. c.jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 19

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)hams akurat, tepat waktu, menjangkau selumh wilayahDaerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak pembahan iklim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)dfflam bentuk Asuransi Pertanian.
(2)Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kemgiangagal panen akibat:a. bencana alam;b. serangan OPT;c. dampak pembahan iklim; dein/ataud. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 23
(3)Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakuksm untuk melindungi Petani dari kerugianusaha petemakan akibat:a. bencana alam;b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;c. kematian karena penyebab lain.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat bekeijasama dengan Badan Usaha MilikNegara dan/atau BUMD di bidemg asuransi untuk melaksanakanAsuransi Pertanian.

Pasal 23

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
1. c.sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
2. d.bantuan pembayaran premi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian,pihak perusahaan asuransi yang bekeijasama dan bessiran premi asuransi yang dibayarkandiatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati. 24

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…