DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 Juli 2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.918.271.381.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp17.461.924.580,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.935.733.305.580,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp2.918.271.381.000,00
2. 2.Bertambah Rp17.461.924.580,00 Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.935.733.305.580,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp3.131.815.965.300,00
2. 2.Bertambah Rp 70.249.316.314,00 Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.202.065.281.614,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp 219.644.584.300,00 b) Bertambah Rp 52.787.391.734,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 272.431.976.034,00
2. 2.Pengeluaraan pembiayaan a) Semula Rp6.100.000.000,00 b) Bertambah/berkurang 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp6.100.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 266.331.976.034,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah
1. 1.Semula Rp 560.380.435.000,00
2. 2.Bertambah Rp 210.489.000,00 Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan 560.590.924.000,00
b.Pendapatan transfer
1. 1.Semula Rp 2.357.790.946.000,00
2. 2.Bertambah Rp 14.279.787.580,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.372.070.733.580,00
c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
1. 1.Semula Rp 100.000.000,00
2. 2.Bertambah Rp 2.971.648.000,00 jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 3.071.648.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp 222.948.270.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp222.948.270.000,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp 34.818.349.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 275.500.000.000,00 Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 310.318.349.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp 17.460.615.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 1.710.489.000,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 19.171.104.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp 285.153.201.000,00
  2. 2.Berkurang Rp 277.000.000.000,00 jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 8.153.201.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat
  1. 1.Semula Rp 2.106.993.258.000,00
  2. 2.Berkurang Rp 4.021.929.420,00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.102.971.328.580,00
2. b.Transfer antar Daerah
  1. 1.Semula Rp 250.797.688.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 18.301.717.000,00 jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 269.099.405.000,00
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
1. a.Pendapatan hibah
  1. 1.Semula Rp100.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 2.971.648.000,00 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 3.071.648.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi
1. 1.Semula Rp 2.258.723.221.961,00
2. 2.Bertambah Rp 66.694.386.264,00 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 2.325.417.608.225,00
b.Belanja modal
1. 1.Semula Rp 366.907.782.339,00
2. 2.Bertambah Rp 12.584.930.050,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 379.492.712.389,00
c.Belanja tidak terduga
1. 1.Semula Rp 10.000.000.000,00
2. 2.Berkurang Rp 5.000.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.000.000.000,00
d.Belanja transfer
1. 1.Semula Rp 496.184.961.000,00
2. 2.Berkurang Rp 4.030.000.000,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 492.154.961.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp 1.202.422.407.450,00
  2. 2.Bertambah Rp 4.282.681.246,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.206.705.088.696,00
2. b.Belanja barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp 897.112.143.511,00
  2. 2.Bertambah Rp 59.661.447.018,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 956.773.590.529,00
3. c.Belanja hibah
  1. 1.Semula Rp 129.905.271.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 2.750.258.000,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 132.655.529.000,00
4. d.Belanja bantuan sosial
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp 29.283.400.000,00 Rp0,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 29.283.400.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp 450.000.000,00 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 450.000.000,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.Semula Rp 96.106.559.559,00
  2. 2.Bertambah Rp 1.448.468.140,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 97.555.027.699,00
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan
  1. 1.Semula Rp 128.413.030.930,00
  2. 2.Bertambah Rp 4.484.621.810,00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 132.897.652.740,00
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.Semula Rp 122.528.932.600,00
  2. 2.Bertambah Rp 6.043.629.100,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 128.572.561.700,00
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.Semula Rp 19.848.359.250,00
  2. 2.Bertambah Rp 158.211.000,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 20.006.570.250,00
6. f.Belanja modal aset lainnya
  1. 1.Semula Rp 10.900.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 10.900.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas : Belanja tidak terduga

1.Semula Rp10.000.000.000,00
2.Berkurang Rp5.000.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.000.000.000,00

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
1. a.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula Rp 25.518.000.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 25.518.000.000,00
2. b.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula Rp 470.666.961.000,00
  2. 2.Berkurang Rp 4.030.000.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 466.636.961.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan
1. 1.Semula Rp 219.644.584.300,00
2. 2.Bertambah Rp 52.787.391.734,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 272.431.976.034,00
b.Pengeluaran pembiayaan
1. 1.Semula Rp 6.100.000.000,00
2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 6.100.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  1. 1.Semula Rp 183.344.584.300,00
  2. 2.Bertambah Rp 52.787.391.734,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
2. b.Pencairan Dana Cadangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/Berkurang Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 236.131.976.034,00 Rp 33.800.000.000,00 Rp0,00 Rp 33.800.000.000,00
3. c.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp 2.500.000.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah Rp 2.500.000.000,00 perubahan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal Daerah
  1. 1.Semula Rp5.100.000.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp5.100.000.000,00
2. b.Pemberian pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp1.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

(1)Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. i.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. j.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
11. k.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. l.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. m.Lampiran XIII Daftar PerkiraanPenambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; n Lampiran XIV Daftar PerkiraanPenambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya;
14. o.Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years)
15. p.Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
16. q.Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah
17. r.Lampiran XVIII Daftar Dana Cadangan
(2)Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…