DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan fungsi SPM pendidikan dasar, standar pelayanan minimal pendidikan dasar, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengembangan kapasitas, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dasar yang sesuai dengan kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
b.bahwa pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mentetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA STANDARPELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2017 BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5707);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Re- publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memgang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan.
5.Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
7.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
8.Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGSTANDARPELAYANAN MINIMAL PENbibikAN bASAR

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPEWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENTEGAL Dengan Persetujuan Bersama

Pasal 2

SPM Pendidikan Dasar dimaksudkan untuk memastikan bahwa disetiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. BAB u MAKSUD,TUJUANDANFUNGSISPM PENDIDIKANDASAR

9.Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sis- tem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka men- capai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Pendidikan Dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal.
12.Pengawas adalah pengawas sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tegal.
13.Koordinator Pengawas yang selanjutnya disebut Korwas adalah Koordinator Pengawas di satuan Pendidikan Dasar
14.Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disebut Pokjawas adalah KelompokKerja Pengawas di satuan Pendidikan Madrasah.
15.Manajemen Berbasis Sekolah selanjutnya disingkat MBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemampuan dan kebutuhan sekolah.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja Dinas Pendidikan yang diberi pelimpahan sebagian tugas, wewenang dan tanggungjawab bidang pendidikan di satu atau beberapa kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
17.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18.Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
20.Indikator SPM adalah tolok ukur kinerja kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu jenis pelayanan SPM tertentu, baik berupa input, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan.
21.Target Tahunan adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPMPendidikan Dasar Pemerintah Daerah.

Pasal 5

( 1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah daerah.

(2)Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelayanan pendidikan dasar oleh pemerintah daerah, terdiri dari :
  1. 1.Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  2. 2.Tersedianya 1 (satu) ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang;
  3. 3.Tersedianya ruang laboratorium IPA di setiap SMP dan MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPAuntuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
  4. 4.Tersedianya 1 (satu) lemari tempat penyimpanan alat dan bahan praktek di SD/MI
  5. 5.Tersedianya satu ruang guru di setiap SD/MI dan SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan tersedianya ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs.
  6. 6.Tersedianya 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan SD/MI, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

BAB LII

STANDARPELAYANAN MINIMALPENDIDIKANDASAR

Pasal 4

SPM Pendidikan Dasar berfungsi untuk memberikan rambu-rambu pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan bidang pendidikan, tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah, dan pengelolaan kinerja menuju Standar nasional Pendidikan secara bertahap.

Pasal 3

SPM Pendidikan Dasar bertujuan untuk untuk mengukur tingkat kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat dibidang pendidikan. an;

7.Tersedianya 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran di setiap SMP/MTs, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
8.Tersedianya 2 (dua) orang guru yang memenuhi lrualifikasi akademik Sl atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di setiap SD/MI;
9.Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik di setiap SMP/ MTs, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
10.Di setiap SMP/MTs Tersedianya guru dengan lrualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris di setiap SMP/MTs;
11.Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12.Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13.Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IVdan telah memiliki sertifikat pendidik;
14.Pemerintah daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
15.Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melalrukan supervisi dan pembinaan.

b.Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. 1.Setiap SD/ MI menyediakan bulru teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencalrup mata pelajaran Ba- hasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbanding- an satu set untuk setiap peserta didik;
2. 2.Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetap- kan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pe- lajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
3. 3.Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh ma-nusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/ carta IPA;
4. 4.Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 bu- ku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. 5.Setiap guru tetap bekerja 37 ,5 jam per minggu di satuan pen- didikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksana- kan pembelajaran, menilai basil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambah-

Pasal 8

( 1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan pendidikan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai kebutuban, karakteristik, clan potensi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran se- lama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka seba- gai berikut : a) Kelas I - II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; dan d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7.Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Nasional yang berlaku
8.Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9.Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10.Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru minimal dua kali dalam setiap semester;
11.Setiap guru menyampaikan laporan basil evaluasi mata pelajaran serta basil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolab pada akhir semester dalam bentuk laporan basil prestasi belajar peserta didik;
12.Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah menyampaikan laporan basil ulangan / Penilaian akhir semester dan ulangan / penilaian kenaikan kelas serta ujian sekolah dan / atau ujian nasional kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas atau kantor kementerian agama pada setiap akhir semester; dan
13.Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Pelaksanaan SPM Pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

( 1) SPM Pendidikan Dasar merupak:an acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target di bidang pendidikan dasar di Kabupaten Tegal.

(2)Kepala Dinas melakukan sosialisasi tentang SPM Pendidikan Dasar melalui media elektronik dan media lainnya.
(3)Kasi Perencanaan membuat format data berdasarkan SPM yang aplikabel.
(4)Kepala Sekolah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah pada setiap awal tahun ajaran dan melibatkan semua pengurus komite sekolah.
(5)Kepala Sekolah memasukkan semua pencapaian SPM Pendidikan Dasar dalam penyusunan RKTsekolah.
(6)Pengawas mengumpulkan data capaian SPM Pendidikan Dasar di masing-masing sekolah.
(7)Kasi Kurikulum melakukan kompilasi data dari masing-masing sekolah tentang pencapaian existing SPMPendidikan Dasar.
(8)Kepala Bidang mengusulkan kebijak:an pencapaian target pada gap capaian SPM Pendidikan Dasar di sekolah.
(9)Kepala Bidang menyusun format Survey Keluhan Masyarakat atas pelayanan pendidikan setiap 4 (empat) tahun sekali.
(10)Pengawas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan UPTD dan Bidang Dikdas.
(11)Pengawas bersama dengan Komite Sekolah melakukan Survey Keluhan Masyarakat atas layanan pendidikan dasar pada masing-masing sekolah setiap 4 (empat) tahun sekali.
(12)Kepala sekolah membuat janji layanan berdasarkan keluhan masyarakat yang ditempel di papan pengumuman.
(13)Kepala Sekolah membuat rekomendasi teknis atasjanji layanan.
(14)Kepala Dinas membuat maklumat layanan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Bupati. ( 15) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/ standar teknis yang ditetapkan. BABV PELAKSANAAN
(2)Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
(3)Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan aparatur Pemerintah Daerah dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
(4)Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dasar setiap tahun menghimpun data besar, merencanakan program kegiatan, menentukan target capaian, sesuai dengan target yang ditentukan dalam SPMPendidikan dasar.
(1)Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Pendidikan Dasar dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dan atau Pengawas Madrasah
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…