DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuni Defficiency Sindrome (AIDS) yang meliputi pencegahan dan penanggulangan; Surveilans; Sumber Daya Kesehatan; Komisi Penanggulangan Aids; Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif;

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan matarantai penularan HIV-AIDS di masyarakat dan kelompok masyrakat resiko tinggi. 13. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitasi yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerahlain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. 14. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan AcquiredImmuno Deficiency Syndrome (AIDS); 15. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. 16. Anti Retro Viral yang selanjutnya disingkat dengan ARV adalah obat anti HIV yang dapat menekan perkembanganHIV dalam tubuh. 17. Orang Dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ODHAadalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. 18. Orang Hidup dengan ODHA selanjutnya disingkat OHIDA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dariorang yang sudah tertular HIV. 19. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksualsecara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut. 20. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnyadisingkat NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilang rasa mengurangi sampai menghilangkanrasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 21. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan jarum suntik. 22. Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik dan terusmenerus terhadap kejadian dan distribusi penyakit sertafaktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan dengan serangkaian tindakan yang efektif. 23. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi pelayanan kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIVdan Konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. 24. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantuklien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusanyang dipilihnya. 25. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkatKTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan. 26. Konselor adalah orang yang memberikan konseling yang telah di latih ketrampilan konseling HIV AIDS dan dinyatakan mampu.

BAB II

ASAS, MAKSUD,TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penangulangan HIV-AIDS berdasarkan asas:a. asas Ketuhanan Yang Maha Esa b. asas kemanusiaan; c. asas kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan; d. asas keadilan dan kesetaraan gender; e. asas manfaat; f. asas perlindungan;

Pasal 3

Maksud pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan laju penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:a. meningkatkan pengendalian HIVdan AIDS dan IMS secaraberhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapaiderajat kesehatan masyarakat; b. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; c. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; d. meniadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA; e. meningkatkan kualitas hidup ODHA; f. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinankejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV danAIDS; g. memberikan kemudahan dalam rangka menunjangpeningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIVdan AIDS; h. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalampenanggulangan HIV dan AIDS dan; i. mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Daerah penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat,pemerintah provinsi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 7

(1)Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
(2)Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensirisiko yang dihadapi.
(3)Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:a. ODHA dan OHIDA; b. populasi kunci; c. masyarakat umum.
(4)Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb meliputi: a. pengguna NAPZA suntik; b. Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung maupun tidak langsung; c. pelanggan/pasangan seks WPS; d. gay, waria, dan laki pelanggan/pasangan seks denganLelaki Sesama Lelaki (LSL); dan e. warga binaan lapas/rutan.
(5)Bentuk kegiatan pencegahan HIV dan AIDS dapat berupapenyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan, dan cara pencegahan yang efektif.

Pasal 8

Penularan HIV dan AIDS meliputi:a. transmisi seksual; b. jarum, alat suntik dan/atau benda tajam lainnya yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIVdan AIDS; c. transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan d. ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui:a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agamasebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks berisiko; b. tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belummenikah; c. setia dengan pasangan dengan hanya berhubungan seksual dengan pasangan melalui ikatan pernikahan; d. selalu menggunakan kondom pada setiap hubungan seksberisiko e. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum, alat suntik, dan benda tajam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui:a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial; b. mendorong pengguna NAPZA suntik untuk menjalani program rehabilitasi dan terapi rumatan; c. mendorong pengguna NAPZA suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual; d. mendorong penggunaan jarum, alat suntik, dan benda lainnya yang steril.

Pasal 11

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan melalui:a. pemeriksaan HIV dan AIDS terhadap darah dan produk darah donor oleh Palang Merah Indonesia; dan b. dalam hal ditemukan pendonor darah yang terinfeksi HIVAIDS maka melalui PMI pendonor dirujuk ke layanan Konseling dan Tes HIV AIDS terdekat c. menyelenggarakan kewaspadaan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan transfusidan donor darah.

Pasal 12

(1)Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

huruf d dengan cara melakukan 4 (empat) strategi pencegahan yangmeliputi:a. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada perempuanusia reproduktif; b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV-AIDS positif; c. pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu hamil HIVdan AIDS positif ke bayi yang dikandungnya; dan d. pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatankepada ibu dengan HIV dan AIDS beserta anak dan keluarganya.

(2)Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harusdilakukan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
(3)Pencegahan penularan HIV dan AIDS terhadap ibu hamilsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui pemeriksaan diagnostis HIV-AIDS dengan tesdan konseling.
(4)Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratoriumrutin saat pemeriksaan asuhan antenatal atau menjelangpersalinan pada:a. semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemimeluas; b. ibu hamil dengan keluhan IMS dan tuberkulosis di daerah epidemi rendah.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…