DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas Bersama dan

Menetapkan

menetapkan yang telah mendapat persetujuan bersama;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Tegal;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Tegal adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
11.Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045;
12.Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045;
13.Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045;
14.Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah;
15.Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia;
16.Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah.

Pasal 2

(1)Penyusunan RPJPD memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Daerah.
(2)RPJPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Visi RPJPD Tahun 2025-2045, Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan program bupati dan wakil bupati.

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
4. d.BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
5. e.BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan
6. f.BAB VI : PENUTUP.
(2)Ketentuan mengenai rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Penyusunan perencanaan harus berbasis pada hasil analisis pembangunan dan isu strategis daerah yang terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menangani masalah jangka pendek tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 27 Agustus 2024 Pj. BUPATI TEGAL, Ttd. AGUSTYARSYAH Diundangkan di Slawi pada tanggal 27 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. AMIR MAKHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGRISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH (4-272/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN dan RTRW. Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang- undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Tegal wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Daerah. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 183 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................................................ i BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang ................................................................................ I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................. I-5 1.3. Hubungan Antar Dokumen………................................................... I-7 1.4. Maksud dan Tujuan ......................................................................... I-10 1.5. Sistematika Penulisan ...................................................................... I-10 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................... II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi........................................................ II-1 2.1.1 Kondisi Geografi ................................................................ II-1 2.1.2 Kondisi Demografi .............................................................. II-17 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................... II-23 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi ..................................................... II-23 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya............................................ II-28 2.3. Aspek Daya Saing Daerah ............................................................... II-32 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah ............................................ II-32 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia .................................. II-42 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah........................ II-53 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi................................................. II-78 2.3.5 Badan Usaha Milik Daerah ................................................ II-82 2.4. Aspek Pelayanan Umum.................................................................. II-82 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 ........................................ II-86 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ................................................................................................ II-87 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah ................................ II-97 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .............................................. III-1 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal ............... III-1 3.1.1. Aspek Geografi ..................................................................... III-2 3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................... III-4 3.1.3. Aspek Pelayanan Umum ...................................................... III-12 3.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................... III-32 3.2. Isu Strategis ..................................................................................... III-33 3.2.1 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas ............................ III-33 3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas .......................................... III-39 3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif ..................................................... III-45 3.2.4. Kualitas Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Stabilitas Ekonomi ................. III-50 3.2.5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Keluarga............................ III-53 3.2.6. Infrastruktur Publik, Sarana Prasarana yang Merata dan Berkualitas .................................................................... III-56 3.2.7. Kualitas Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup .................................................................................... III-61 3.2.8. Pembangunan Berkelanjutan .............................................. III-68 3.3. Rekomendasi Strategis Berdasatkan Capaian TPB Kabupaten ii Tegal ................................................................................................. III-69 BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .......................................................................... IV-1 4.1. VISI PEMBANGUNAN .................................................................... IV-4 4.1.1 Tangguh ............................................................................... IV-5 4.1.2. Kompetitif ............................................................................. IV-6 4.1.3. Maju ...................................................................................... IV-6 4.1.4. Berkelanjutan ....................................................................... IV-7 4.2. SASARAN VISI ............................................................................... IV-8 4.3. MISI PEMBANGUNAN ................................................................... IV-9 4.3.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing...................................................................... IV-9 4.3.2. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian yang Adil dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas ............. IV-10 4.3.3. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Cepat, Bersih dan Efektif ..................................................... IV-12 4.3.4. Menguatkan Kualitas Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Ekonomi.................. IV-12 4.3.5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga .. IV-13 4.3.6. Membangun Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Merata dan Berkualitas ............................................... IV-14 4.3.7. Membangun Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ................................................................ IV-15 4.4. NILAI PEMBANGUNAN ................................................................. IV-15 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK ....................................... V-1 5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ............................................. V-3 5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2025-2029 ............ V-4 5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2030-2034 ............ V-6 5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2035-2039 ............ V-8 5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2040-2045 ............ V-9 5.2 SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045 ............................. V-11 BAB VI PENUTUP .................................................................................................. VI-1 iii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Daerah Aliran Sungai (DAS) ................................................................. II-3 Tabel 2. 2 Luasan Tutupan Lahan ......................................................................... II-4 Tabel 2. 3 Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 .............................................................. II-4 Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2018 .. II-20 Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023 .. II-21 Tabel 2. 6 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 ............... II-21 Tabel 2. 7 Indeks Ketahanan Pangan 2018 – 2023 .............................................. II-27 Tabel 2. 8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2012 – 2023 .............................. II-28 Tabel 2. 9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2012 – 2023 ............................. II-29 Tabel 2. 10 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2018-2023 .......... II-30 Tabel 2. 11 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 .... II-31 Tabel 2. 12 Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal 2018-2023 . II-32 Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2014-2023.................................................................................. II-35 Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2014– 2023.............................. II-42 Tabel 2. 15 Insidensi Tuberkulosis 2014 -2023 ....................................................... II-50 Tabel 2. 16 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tegal ............................................ II-53 Tabel 2. 17 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2014-2018 . II-54 Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023 . II-54 Tabel 2. 19 Kondisi Lebar Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2023 ............................. II-56 Tabel 2. 20 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2014-2018 ................................. II-57 Tabel 2. 21 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2019-2023 ................................. II-57 Tabel 2. 22 Jumlah Jembatan Berdasarkan Lebar Jembatan Tahun 2023 ............ II-58 Tabel 2. 23 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 ............................................................................................. II-60 Tabel 2. 24 Jumlah Kumulatif Rambu Lalu Lintas Tahun 2019-2023 ..................... II-60 Tabel 2. 25 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 .......... II-61 Tabel 2. 26 Jumlah dan Luas Embung .................................................................... II-62 Tabel 2. 27 Panjang Irigasi Kabupaten Tegal Tahun 2023 ..................................... II-62 Tabel 2. 28 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2014-2018 ........................ II-64 Tabel 2. 29 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2019-2023 ........................ II-64 Tabel 2. 30 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 ............................................................................................. II-66 Tabel 2. 31 Data Layanan Air Minum Tahun 2014-2018 ........................................ II-67 Tabel 2. 32 Data Layanan Air Minum Tahun 2019-2023 ........................................ II-68 Tabel 2. 33 Rumah Berjamban Tahun 2019- 2023 ................................................. II-70 Tabel 2. 34 Data Akses Air Limbah Tahun 2023 ..................................................... II-71 Tabel 2. 35 Kondisi Persampahan Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2023 ............... II-72 Tabel 2. 36 Sarana dan Prasaran Persampahan Tahun 2019 – 2023 ................... II-73 Tabel 2. 37 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023.................................................................................. II-74 Tabel 2. 38 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2019-2023 ................... II-74 Tabel 2. 39 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2018-2023 .............................. II-76 Tabel 2. 40 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2023.................. II-77 Tabel 2. 41 Jumlah Persentase Rumah Layak Huni ............................................... II-77 Tabel 2. 42 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2019 – 2023 .................................. II-78 Tabel 2. 43 Profil BUMD Kabupaten Tegal ............................................................. II-82 iv Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013-2023 ...................... II-83 Tabel 2. 45 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 – 2023 ............................. II-84 Tabel 2. 46 Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023 ...................................................................................................... II-85 Tabel 2. 47 Proyeksi Penduduk Kelompok Umur .................................................... II-90 Tabel 2. 48 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 II-91 Tabel 2. 49 Hirarki Kota Dan Fungsi Pusat Pelayanan dalam Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Tegal .............................................................. II-108 Tabel 3. 1 Permasalahan yang Terjadi pada Sektor Ekonomi yang Berpengaruh di Kabupaten Tegal ............................................................................... III-5 Tabel 3. 2 Isu Rencana Pembangunan Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan ......................................................................................... III-71 Tabel 3. 3 Rekomendasi Kebijakan Kabupaten Tegal ........................................... III-73 Tabel 4. 1 Target Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045 .................. IV-8 Tabel 5. 1 Arah Kebijakan ...................................................................................... V-13 Tabel 5. 2 Sasaran Pokok ...................................................................................... V-15 v DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Misi dan Arah Pembangunan Nasional RPJPN 2025-2045 .............. I-5 Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ........................................ I-7 Gambar 1. 3 Hubungan RPJPD dan RTRW dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ..................................................................... I-9 Gambar 2. 1 Grafik Fluktuasi Nilai SPL di Kabupaten Tegal pada Tiap Kecamatan .......................................................................................... II-6 Gambar 2. 2 Peta Perubahan SPL di Kabupaten Tegal Tahun 2013 – 2022 ........ II-7 Gambar 2. 3 Grafik Capaian Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 ......... II-10 Gambar 2. 4 Peta Struktur Ruang Kabupaten Tegal .............................................. II-14 Gambar 2. 5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tegal .................................... II-15 Gambar 2. 6 Peta Penetapan Kawasan Strategis .................................................. II-17 Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2013-2023........ II-18 Gambar 2. 8 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ........................... II-19 Gambar 2. 9 Grafik Kepadatan Penduduk (jiwa) Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023 .................................................................................................... II-22 Gambar 2. 10 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal ................................... II-23 Gambar 2. 11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2005-2023 ................................................................ II-24 Gambar 2. 12 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Tahun 2011-2023 (Rp/kapita/bulan) ................................................................................ II-25 Gambar 2. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2013 – 2023 ................................................................................................. II-26 Gambar 2. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2013 – 2023 ................................................................................................. II-27 Gambar 2. 15 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal 2018 – 2023 .... II-28 Gambar 2. 16 Kontribusi Sektor Perekonomian Kabupaten Tegal Tahun 2012 -2023 ................................................................................................... II-33 Gambar 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2005-2023 ............ II-35 Gambar 2. 18 Perkembangan Inflasi Tahun 2013-2023 ........................................... II-37 Gambar 2. 19 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013- 2023 .................................................................................................... II-39 Gambar 2. 20 Gini Ratio Kabupaten Tegal dan Jawa Tengah dalam Periode 10 Tahun .................................................................................................. II-40 Gambar 2. 21 TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2023 ................................................................................................. II-41 Gambar 2. 22 Grafik IPM Kabupaten Tegal dalam 10 tahun Terakhir ..................... II-43 Gambar 2. 23 Grafik Pertumbungan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................... II-43 Gambar 2. 24 Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 ...... II-44 Gambar 2. 25 Perbandingan HLS Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023 ................................................................ II-45 Gambar 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2014 -2023 ........................... II-46 Gambar 2. 27 Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018 -2023 ........................ II-47 Gambar 2. 28 Grafik Kasus Kematian Ibu................................................................. II-47 Gambar 2. 29 Grafik Prevalensi Stunting e-PPGBM ................................................ II-48 Gambar 2. 30 Prevalensi Stunting Tahun 2018-2023............................................... II-49 Gambar 2. 31 Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) 2023 – 2024 ............................ II-51 Gambar 2. 32 Grafik Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap vi di Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023............................................ II-52 Gambar 2. 33 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 ................. II-55 Gambar 2. 34 Grafik Kemantapan Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 ........ II-56 Gambar 2. 35 Grafik Kondisi Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 ......... II-58 Gambar 2. 36 Grafik Kondisi Kemantapan Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 .......................................................................................... II-59 Gambar 2. 37 Grafik Luas Daerah Irigasi (DI) Berdasarkan Kawasan Kewenangan Kabupaten Tegal ................................................................................ II-63 Gambar 2. 38 Grafik Kondisi dan Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 ............................................................................... II-65 Gambar 2. 39 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 ........................................................................................... II-66 Gambar 2. 40 Grafik Realisasi Air Minum Tahun 2018-2023 Berdasarkan SIMANIS CIKA.................................................................................... II-69 Gambar 2. 41 Grafik Capaian Progres PDSD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023 II-79 Gambar 2. 42 Grafik Nilai Aspek Wilayah Bregasmalang ......................................... II-80 Gambar 2. 43 Grafik Nilai Pilar Wilayah Bregasmalang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................... II-81 Gambar 2. 44 Grafik Persentase Penduduk Anggota Rumah yang Mengakses Internet ................................................................................................ II-86 Gambar 2. 45 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045 ................... II-88 Gambar 2. 46 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Tegal ..................................... II-89 Gambar 2. 47 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045 ................. II-92 Gambar 2. 48 Grafik Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal, Sambungan Air Bersih, Sambungan Listrik dan Produksi Sampah Kabupaten Tegal ................................................................................................... II-93 Gambar 2. 49 Grafik Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Tegal ........................ II-94 Gambar 2. 50 Grafik Proyeksi Kebutuhan Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Kabupaten Tegal .............................. II-94 Gambar 2. 51 Grafik Proyeksi Kebutuhan Apotek, Klinik, Praktik Dokter, dan Posyandu Kabupaten Tegal ............................................................... II-95 Gambar 2. 52 Grafik Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Tegal ................................................................................ II-96 Gambar 2. 53 Pemetaan Interaksi Daerah dalam Ekonomi Wilayah dan Pelayanan Publik ................................................................................ II-98 Gambar 2. 54 Diagram Alir Posisi Kabupaten Tegal dalam Komoditas Teh............ II-100 Gambar 2. 55 Analisis SWOT.................................................................................... II-102 Gambar 2. 56 Arah Pengembangan WP Bregasmalang .......................................... II-105 Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas 2045 .................................................................. IV-1 Gambar 4. 2 Agenda (Misi) Pembangunan dan Arah (Tujuan) Pembangunan ..... IV-2 Gambar 4. 3 Upaya Transformasi Pembangunan .................................................. IV-3 Gambar 4. 4 Kerangka Pikir Pembangunan ........................................................... IV-4 Gambar 4. 5 Visi Kabupaten Tegal 2045 ................................................................ IV-5 Gambar 5. 1 Arah Tujuan Pembangunan Nasional ................................................ V-2 Gambar 5. 2 Arah Tujuan Pembangunan Kabupaten Tegal .................................. V-3 Gambar 5. 3 Pentahapan Implementasi RPJPD 2025-2045 .................................. V-3 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 1 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan yang memberikan arah pembangunan wilayah dengan jangka waktu 20 tahun yang dalam hal ini periode 2025 - 2045. Kewajiban Daerah dalam menyusun RPJPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan pembangunan dalam RPJPD menjadi pedoman dan memandu empat tahap (arah) pembangunan jangka menengah (5 tahunan) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Komitmen skenario pembangunan berkelanjutan untuk Kabupaten Tegal selama 20 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2025 hingga 2045, akan diuraikan melalui empat LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR : 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2045 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 2 tahap pembangunan yang masing-masing fokus pada aspek yang berbeda namun saling terkait. Tahap 1 Penguatan Pondasi Pembangunan (2025-2029), tahap 2 Akselerasi Pembangunan (2030-2034), tahap 3 Pemantapan Pembangunan (2035-2039), dan tahap 4 Perwujudan Kabupaten Tegal Menakjubkan 2045 (2040-2045). Sasaran utama untuk 20 tahun kedepan yakni, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai tingkat yang setara dengan wilayah maju lainnya di Indonesia, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga lingkungan hidup bagi generasi mendatang, dan menjadi model pembangunan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Maka dari itu melalui skenario ini, Kabupaten Tegal diharapkan dapat mencapai visi besar untuk menjadi wilayah yang menakjubkan dengan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera pada tahun 2045. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan, RPJPD Kabupaten Tegal juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RPJPD ini adalah produk bersama yang merupakan hasil integrasi dari berbagai rujukan. Adapun rujukan dasarnya adalah Visi dan Misi daerah untuk kurun waktu 20 tahun, yang selanjutnya diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RTRW dan KLHS RPJPD. Penajaman relevansi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tegal dua puluh tahun ke depan diselaraskan dalam muatan RPJPD ini, terkait dengan kondisi umum dan potensi Kabupaten Tegal serta kebutuhan riil masyarakatnya. Menyusun RPJPD adalah proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, analisis yang mendalam, serta sebagai proses yang iteratif atau berulang- ulang, sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan yang muncul selama masa penyusunannya. Oleh karena itu, proses penyusunannya akan lebih mengedepankan pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis dan Bottom Up – Top Down. Pendekatan tersebut ditandai dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan, menerjemahkan dan mengalirkan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah ke dalam RPJPD Kabupaten Tegal 2025- 2045. Sebagai proses yang iteratif, dalam menyusun RPJPD ini tentu saja perlu melihat dan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya hasil evaluasi RPJPD RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 3 periode sebelumnya (2005-2025). Beberapa rekomendasi penting hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tegal 2005-2025 antara lain:

1.Kebijakan RPJPD 2025-2045 masih perlu diarahkan dan difokuskan pada pembangunan bidang:

a.Pendidikan
b.Kesehatan
c.Perekonomian
d.Teknologi dan Industri 4.0
e.SDA Lingkungan
f.Infrastruktur
g.Sosial Budaya
h.Tata Kelola Pemerintahan
1. 2.Terdapat 4 (empat) indikator makro pembangunan yang masih memerlukan akselerasi dalam RPJPD 2025-2045 antara lain:
a.Indikator Gini tahun 2022 mengalami penurunan kinerja dari 0,23 di tahun 2005 menjadi 0,35 di tahun 2022, yang artinya ketimpangan pendapatan semakin lebar. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini semakin melebar selama periode tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Hipotesis Kuznets yang mengusulkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sebelum akhirnya menurun pada tahap pembangunan yang lebih maju;
b.Capaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 meskipun sudah mencatatkan capaian sebesar 5,14, namun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,31;
c.IPM Kabupaten Tegal tahun 2022 yang sebesar 69,53 masih jauh di bawah rata- rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 72,79;
d.Angka Pengangguran tahun 2022 sebesar 9,64% atau meningkat sebesar 0,26 % dibandingkan kondisi tahun 2005 yang sebesar 9,38%. Bahkan capaiannya masih sangat jauh jika dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,57%. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 4 Mempertimbangkan perihal yang disampaikan sebelumnya, maka muatan dalam menyusun RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-20245 cukup kompleks dan tidak cukup hanya didasarkan pada rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tegal tahun 2005- 2025 saja. Untuk itu kemampuan sinkronisasi, penyelarasan dan perumusan prioritas kebijakan akan sangat menentukan kualitas dan akan mempengaruhi hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan RPJPD meliputi brainstorming dengan masyarakat, penjaringan masukan melalui media sosial, focus group discussion dengan pakar, praktisi dan akademisi, dan hasilnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJPD; 2) konsultasi publik rancangan awal RPJPD; 3) konsultasi rancangan awal RPJPD ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 4) penyusunan rancangan RPJPD; 5) Musrenbang RPJPD; 6) pembahasan Raperda RPJPD bersama DPRD; 7) evaluasi raperda RPJPD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 8) penetapan peraturan daerah RPJPD. RPJPD Kabupaten Tegal tahun 2025-2045 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah jangka menengah (5 tahunan), sehingga setiap dokumen perencanaan di Kabupaten Tegal menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Jika merujuk pada cita-cita RPJPN 2025-2045 yaitu membangun Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan dalam 5 sasaran visi, 8 misi dan 17 arah kebijakan yang diukur melalui 45 indikator kinerja utama. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperative pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission. Adapun dari 8 misi RPJPN 2025-2045 terdiri dari tiga misi transformasi (Transformasi Sosial; Ekonomi dan Tata Kelola), dua landasan transformasinya (Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi) dan tiga kerangka implementasi transformasi (Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Sarana dan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 5 prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; Kesinambungan pembangunan) tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 17 arah kebijakan pembangunan. Gambar 1. 1 Misi dan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045 Sumber: Bappenas, 2024 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Pelaksanaan penyusunan RPJPD Kabupaten Tegal ini mendasarkan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku, meliputi :
1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 7 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043;
18. 18.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.2 secara hierarki, RPJPD Kabupaten Tegal disusun berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional. Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 8 Dari gambar diatas, secara teknis dapat disimpulkan bahwa sasaran RPJPD Kabupaten Tegal harus selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga dengan arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan kepada Kabupaten Tegal untuk mendukung pencapaian sasaran RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Hal yang sama juga disinergikan antara kebijakan RPJPD Kabupaten Tegal dengan RPJPN. Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Arah kebijakan beserta sasaran pokok pembangunan setiap periode dan tahapan pembangunan di RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. RPJMD merupakan penjelmaan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD diterjemahkan oleh Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Penyusunan RPJPD didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJPD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tegal dan sebaliknya. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Berikut ini diagram alir yang memperlihatkan kedudukan RTRW dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 9 Gambar 1. 3 Hubungan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Dari gambar di atas, tampak jelas bahwa peran RPJPD sangat penting dalam kaitannya dengan RTRW dan kedudukannya bagi perencanaan pembangunan jangka panjang. RTRW harus dipedomani dalam penyusunan RPJPD begitu juga sebaliknya. Kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama penyusunan RPJMD. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan menciptakan keterpaduan dan keselarasan pencapaian tujuan pembangunan bersama-sama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Selain berpedoman pada RTRW, penyusunan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 juga mengacu pada hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDG’s) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Isu strategis yang menjadi rekomendasi dalam dokumen KLHS menjadi bagian dalam penegasan isu strategis RPJPD. Rekomendasi sasaran strategis dan kebijakan serta target dalam dokumen KLHS juga menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tegal. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 10 1.4 Maksud dan Tujuan RPJPD Kabupaten Tegal disusun dengan maksud merumuskan rencana pembangunan daerah dua puluh tahun kedepan ke dalam visi, misi, arah pembangunan, sasaran pokok, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025- 2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Tegal. Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Tegal adalah:
19. 1.Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2025-2045;
20. 2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat ;
21. 3.Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD; serta
22. 4.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045 adalah sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 11 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. 1.4. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan. 1.5. Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Selain itu dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat. 2.3. Aspek Daya Saing Daerah Bagian ini menjelaskan kondisi umum dan perkembangan aspek daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 12 2.4. Aspek Pelayanan Umum Bagian ini menjelaskan kondisi umum berkaitan dengan aspek pelayanan umum sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan layanan wajib pelayanan dasar dan fokus urusan layanan pilihan. 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Pelayanan Publik Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Permasalahan pembangunan menyajikan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. 3.2. Isu Strategis Isu strategis menyajikan isu pembangunan yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 13 BAB IV VISI DAN MISI DAERAH Penyajian visi dan misi meliputi : 4.1. Visi Pembangunan Visi daerah menyajikan uraian yang menggambarkan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. 4.2. Sasaran Visi Sasaran visi menyajikan target sasaran visi dokumen perencanaan tahun 2025- 2045 dengan target spesifik untuk setiap indikator kinerja untuk memberikan arah yang jelas tentang pencapaian yang diharapkan. 4.3. Misi Pembangunan Misi pembangunan daerah menyajikan uraian yang menjelaskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. 5.1.1. Arah kebijakan pembangunan periode 2025-2029 Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode 2025-2029. 5.1.2. Arah kebijakan pembangunan periode 2030-2034 Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode 2030-2034. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB I - 14 5.1.3. Arah kebijakan pembangunan periode 2035-2039 Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode 2035-2039. 5.1.4. Arah kebijakan pembangunan periode 2040-2045 Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode 2040-2045. 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 Sasaran pokok menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 1 Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 kilometer persegi (km 2 ). Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (109,2 km 2 ), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,8 km 2 ). Kabupaten Tegal berbatasan dengan : ▪ Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa ▪ Sebelah timur : Kabupaten Pemalang ▪ Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas ▪ Sebelah barat : Kabupaten Brebes Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 108 0 57’6 s/d 109 0 21’30 Bujur Timur dan 6 0 50’41’’ s/d 7 0 1515’30’’ Lintang Selatan. Kabupaten Tegal berada di lokasi yang strategis karena dilalui oleh jalur pantura dan berbatasan langsung dengan pantai utara jawa. Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu: ▪ Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 2 ▪ Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah. ▪ Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Lebaksiu. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut dibagi menjadi 4 (empat ) yaitu : ▪ Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter ▪ Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter ▪ Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter ▪ Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 306,98 km 2 yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur volkan, pegunungan paralel, pegunungan volkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan volkan, pesisir pantai, serta teras sungai. Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu, Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 3 Tabel 2. 1 Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2043 Secara Klimatologi Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9 o C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Penggunaan Lahan berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023- 2043 saat ini mayoritas digunakan sebagai lahan pertanian sawah dengan luasan kurang lebih mencapai 463,20 km 2 (47,40%) yang tersebar di seluruh kecamatan. Tutupan lahan lainnya di Kabupaten Tegal diantaranya meliputi penggunaan lahan untuk perkebunan (17,32%), permukiman (14,72%), tegalan (10,04%), kebun campuran (4,63%), hutan (4,02%), industri (0,36%) dan tutupan lahan lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: No Nama DAS Luas (Ha) Kecamatan 1 Cacaban 14.599 Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, Talang, Tarub 2 Cenang 3.608 Suradadi 3 Gangsa 11.291 Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang 4 Gung 17.229 Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang 5 Rambut 13.078 Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja 6 Semedo 3.064 Suradadi, Warureja 7 Pah 7.909 Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub 8 Pemali 11.079 Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang 9 Kumisik 12.788 Balapulang, Bumijawa 10 Glagah 2.959 Bumijawa Jumlah 97.604 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 4 Tabel 2. 2 Luasan Tutupan Lahan Jenis Tutupan Lahan Luasan (ha) Persentase (%) Badan Jalan 40,9 0,05 Hutan 3.949,61 4,02 Industri 356,74 0,36 Kebun Campuran 4.547,03 4,63 Kolam 1,5 0,00 Lahan Terbuka 195,49 0,20 Pasir Darat 16,26 0,02 Perkebunan 17.007,61 17,32 Permukiman 14.452,65 14,72 Sawah 46.320,92 47,17 Semak Belukar 121,73 0,12 Tambak 648,21 0,66 Tegalan 9.858,25 10,04 Waduk 672,42 0,68 Jumlah Keseluruhan 98.189,32 99,99 Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043 Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan menurunnya risiko bencana, adalah menyusun kebijakan dan program penanggulangan bencana. Guna mengukur capaian kebijakan kebencanaan tersebut dalam rangka menghadapi dan menanggulangi bencana, tertuang dalam indeks resiko bencana dan indeks kapasitas daerah yang realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 3 Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal No. Indikator Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Keterangan 1 Indeks Risiko Bencana 212.80 181.08 158.93 141.32 126.26 Risiko bencana tahun 2023 : Sedang 2 Indeks Kapasitas Daerah N/A N/A 0.64 0.74 0.75 Kapasitas penanggulangan bencana tahun 2023 : Sedang Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal, 2024 Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Tahun 2023 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tegal adalah 126.26 dengan level risiko sedang. Hampir semua RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 5 ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Ancaman bencana kekeringan terjadi di Kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Sementara kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih perlu ditingkatkan, yang ditandai dengan angka Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana pada tahun 2023 sebesar 0,75 yang hanya masuk kategori sedang. Untuk meningkatkan IKD, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta. Sejalan dengan kondisi global, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tren suhu di Indonesia dari tahun 1981-2018 juga mengalami peningkatan dengan besaran yang bervariasi sekitar 0,03 derajat celcius per tahun atau 0,3 derajat celcius dalam satu dekade. Hasil penelitian Lenton et al. (2023) menunjukkan bahwa Indonesia, Filipina dan Pakistan merupakan negara urutan ketiga, keempat dan kelima dengan penduduknya yang paling banyak terdampak kenaikan suhu 2,7 derajat Celcius setelah India dan Nigeria. Namun di sisi yang lain kebijakan iklim Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menentukan kondisi pemanasan global pada akhir abad ini. Jika tidak ada upaya strategis untuk menurunkan suhu permukaan bumi khususnya karena gas rumah kaca, generasi mendatang berpotensi menanggung beban besar dari pemanasan global. Nilai Suhu Permukaan Lahan (SPL) di Kabupaten Tegal selama rentang tahun 2013 sampai 2022 mengalami tren kenaikan pada hampir semua wilayah tepatnya pada 12 kecamatan di Kabupaten Tegal. Wilayah kecamatan yang tidak mengalami kenaikan nilai SPL hanya terdapat pada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bojong, Kedungbanteng, Kramat, Pangkah, Suradadi, dan Warureja. Pada keenam kecamatan tersebut kondisi SPL cenderung memiliki nilai relatif sama dan beberapa justru mengalami penurunan seperti yang terjadi pada Kecamatan Warureja, Suradadi, Kedungbanteng, dan Kramat. Penyebab penurunan nilai SPL pada keempat kecamatan tersebut dapat terjadi karena RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 6 pada kecamatan tersebut didominasi oleh penggunaan lahan berupa lahan pertanian sehingga nilai SPL cenderung rendah. Adapun tren fluktuasi nilai SPL di Kabupaten Tegal pada tiap kecamatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Gambar 2. 1 Grafik Fluktuasi Nilai SPL di Kabupaten Tegal pada Tiap Kecamatan Sumber : Hasil Penelitian Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Sebagian besar wilayah di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan nilai SPL sebesar 0 – 5 o C yang menyebar hampir merata di seluruh Kabupaten Tegal. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tegal yang mengalami peningkatan cukup besar dengan rentang nilai 6 – 10 o C yaitu pada bagian barat Kabupaten Tegal yang terdiri dari Kecamatan Pagerbarang, Dukuhwaru, dan Adiwerna serta pada sisi selatan di Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bahwa pada kelima wilayah tersebut perlu menjadi prioritas penanganan dalam upaya mengurangi fenomena terjadinya peningkatan SPL. Secara lebih jelas sebaran perubahan nilai SPL di Kabupaten Tegal pada rentang waktu tahun 2013 sampai 2022 dapat terlihat pada Gambar berikut. 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 SPL (oC) SPL Rata-rata 2013 SPL Rata-rata 2017 SPL Rata-rata 2022 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 7 Gambar 2. 2 Peta Perubahan SPL di Kabupaten Tegal Tahun 2013 – 2022 Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Berdasarkan pada dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) didapatkan bahwa status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Tegal dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Tegal saat ini sudah defisit, artinya ketersediaan air yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan airnya. Ketersediaan air di Kabupaten Tegal mencapai 1.077.551.986,63 m3/tahun dan kebutuhannya 1.333.579.229,93, sehingga terjadi defisit air mencapai (256.027.243,30). Jika dilihat berdasarkan tingkat terlampaui lahan maka terdapat 58,04% wilayah yang daya dukung airnya sudah terlampaui. Beberapa kecamatan dengan kondisi daya dukung air terlampaui lebih dari 80% seperti di Kecamatan Tarub, Pagerbarang, dan Warureja. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 8 Sementara itu di Kecamatan Lebaksiu dan Suradadi tingkat terlampaui untuk daya dukung air sudah lebih dari 90%. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Tegal masih dalam kondisi surplus, mengingat Kabupaten Tegal masih mempunyai potensi sawah yang luas. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal sebesar 195.839,00 ton/tahun, dan kebutuhannya 122.419,06 ton/tahun sehingga masih surplus sebesar 73.419,94 Ton/tahun. Jika dilihat berdasarkan persentase tingkat terlampaui maka terdapat 82,80% lahan yang belum terlampaui daya dukung pangannya dan 17,20% sudah terlampaui. Kecamatan dengan tingkat terlampaui tinggi berada di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Slawi yang sudah terlampaui mencapai 90,29%. Sementara itu terdapat beberapa kecamatan dengan kondisi daya dukung pangannya masih baik dalam penyediaan dan swasembada pangan seperti di Kecamatan Margasari, Bumijawa, dan Warureja. Jasa Lingkungan Hidup (JLH) penyedia pangan di Kabupaten Tegal berada di 5 (lima) kelas dengan didominasi pada kelas sangat tinggi sebesar 46.77,94 Ha atau setara dengan 47,52% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal masih mempunyai potensi dalam penyediaan pangan. Jika dilihat secara penggunaan lahan maka JLH penyedia pangan kelas tinggi berada pada penggunaan lahan pertanian. Sementara untuk JLH penyedia pangan kelas rendah berada pada penggunaan lahan terbangun. Di Kabupaten Tegal juga terdapat 23,97% yang berada pada kelas rendah dan 0,25% pada kelas sangat rendah. JLH penyedia air bersih di Kabupaten Tegal berada pada 5 (lima) kelas jasa lingkungan dan didominasi di kelas sedang sebesar 72.380,90 Ha atau setara dengan 73,53% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Selain itu juga terdapat JLH penyedia air pada kelas rendah sebesar 25,35%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang tidak potensial dalam penyediaan air bersih. Jika dilihat dari sisi penggunaan lahannya maka terdapat pada penggunaan lahan terbangun. Sementara untuk kelas tinggi persentasenya relatif kecil. JLH pengatur iklim di Kabupaten Tegal terdistribusi dalam 4 (empat) kelas dengan didominasi oleh kelas sedang sebesar 79.714,53 Ha atau setara dengan 80,98% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Selain itu terdapat JLH kelas rendah sebesar 15,85% dan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 9 kelas sangat rendah 0,49%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang tidak potensial dalam pengatur iklim, jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka berada di lahan terbangun atau wilayah permukiman. Adapun lahan yang berada pada kelas tinggi sebesar 2.636,88 Ha atau setara dengan 2,68% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Lahan tersebut mempunyai potensi tinggi dalam pengaturan iklim, jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka berada pada penggunaan lahan yang bervegetasi seperti perkebunan/kebun dan hutan. JLH pengatur tata air Kabupaten Tegal terdistribusi dalam 4 (empat) kelas dengan didominasi oleh kelas sedang sebesar 57.207,89Ha atau setara dengan 58,12% dan kelas tinggi mencapai 38.392,91 Ha atau 39,00%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang potensial dalam pengatur tata air, jika dilihat dari penggunaan lahannya untuk JLH pengatur tata air tinggi berada pada penggunaan lahan yang bervegetasi seperti hutan dan perkebunan/kebun. Akan tetapi terdapat 2,48% yang berada pada kelas jasa lingkungan hidup kelas rendah, jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka berada pada penggunaan lahan terbangun yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengaturan tata air. JLH mitigasi bencana longsor di Kabupaten Tegal terdistribusi dalam 5 (lima) kelas dengan didominasi oleh kelas sedang seluas 81.092,14 Ha atau setara dengan 82,38% luas wilayah kabupaten Tegal. Adapun yang berada di kelas tinggi sebesar 2,36% kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang potensial terhadap mitigasi bencana longsor. Akan tetapi di Kabupaten Tegal juga terdapat lahan yang tidak potensial dalam mitigasi bencana longsor digambarkan melalui kondisi jasa lingkungan hidup kelas rendah yang mencapai 14,29% dan kelas sangat rendah 0,43%. JLH Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Tegal terdistribusi dalam 5 (lima) kelas jasa lingkungan yang didomiansi oleh kelas rendah seluas 65.631,92 Ha atau setara dengan 66,67% luas wilayah Kabupaten Tegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tegal tidak potensial dalam mitigasi bencana banjir. Meskipun terdapat 5,98% atau 5.885,06 Ha yang berada pada kelas tinggi dan 0,81% atau 798,32 Ha berada pada kelas sangat tinggi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 10 mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2016-2023 mengalami kenaikan dan penurunan beberapa hal penyebabnya adalah penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang signifikan selain itu terjadi juga perubahan rumus perhitungan. Sedangkan penilaian dari Indeks Kualitas Udara (IKU) yang mengalami tren naik dalam kurun waktu 2018-2023. Sedangkan komponen Indeks Kualitas Air (IKA) terjadi fluktuatif. Berikut ditampilkan grafik tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal selama 2018-2023. Gambar 2. 3 Grafik Capaian Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2024 Skor IKLH mengalami konversi pada tahun 2023 menjadi 75,09 dari 66,80, hal tersebut berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Ekspose IKLH 2023, dimana terjadi perubahan:
23. 1.Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru (IKA-INA) yang mengacu pada NSF-WQI (national sanitation foundation water quality index).
24. 2.Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM 2.5). 64,76 66,84 55,05 60,67 64,27 66,8 35 41,11 31,11 44,09 51,58 58,82 83,9 84,74 84,99 85,13 87,03 88,33 72,72 72,72 55,55 43,89 43,99 40,68 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IKLH IKA IKU IKL RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 11
25. 3.Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Sehingga hasil IKLH nilainya terkonversi menjadi 75,09. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini selain disebabkan adanya perubahan peraturan terkait pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), serta maraknya perubahan tata guna lahan. Berdasarkan data Global Forest Watch (globalforestwatch.org), sejak tahun 2001 hingga tahun 2023 Kabupaten Tegal kehilangan 2,64 kha (kilohektar atau sama dengan 1.000 ha) atau 2.640 hektar tutupan pohon yang setara dengan penurunan 7,3% tutupan pohon . Penurunan tesebut setara dengan 1,70 Mt emisi CO2e atau 1,70 juta ton CO2e. Sebanyak 72 Ha tutupan pohon hilang akibat kebakaran dan 2,57 kha atau 2,570 Ha disebabkan oleh penyebab lainnya, selain itu terjadi kebakaran paling parah di tahun 2006 (yang terjadi di 23ha). Sedangkan jika dilihat tren IKTL didapatkan bahwa nilai IKTL cenderung menurun dibandingkan tahun lalu, penurunan indeks sebesar 3,22 poin menjadi 40,68 poin. Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan perhitungan dengan menggunakan sampling beberapa parameter seperti TSS, pH, BOD, COD, DO, NO3-N,Total Phospat, Fecal Coliform sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pengujian kualitas air sungai dilakukan sebanyak 48 kali dalam periode satu tahun. Berdasarkan hasil pengujian, secara garis besar sungai di Kabupaten Tegal sudah tercemar oleh BOD (kebutuhan oksigen biologis) yang melebihi baku mutu air kelas II. Sumber utama pencemaran BOD berasal dari limbah rumah tangga. Parameter lain yang melebihi baku mutu adalah parameter total fosfat. Hasil pengujian untuk kandungan total fosfat berada dalam rentang 103 mg/L, kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban cemaran total fosfat dalam badan air tinggi. Sumber utama cemaran tersebut disebabkan oleh aktivitas pertanian berupa penggunaan pupuk yang mengandung amonia. Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan menggunakan dua parameter SO₂ dan NO₂ di 4 (empat) lokasi yaitu peruntukan permukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Pengambilan data dilakukan 2 kali dalam setahun selama 2 musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Kabupaten Tegal belum memiliki alat uji pengambilan sampel udara, sehingga analisa masih dilakukan oleh KLHK. Diketahui nilai indeks kualitas udara RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 12 Kabupaten Tegal adalah 87,03, angka ini menunjukkan bahwa kualitas udara berkategori baik berdasarkan skala IKLH nasional. Selain itu guna mendukung agenda utama dalam tujuan SDGs ke-13 pada tahun 2030 (UN, 2015) maka perlu dilakukannya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pengertian dari mitigasi adalah program pembangunan untuk mengurangi atau mereduksi emisi gas rumah kaca dengan adanya intensitas pertumbuhan penggunaan energi sedangkan adaptasi adalah pengembangan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca yang terjadi saat ini dan antisipasi ke depan. Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023 mengalami tren naik sebesar 55,03% atau 873.350 tonCO2eq dengan jumlah GRK di tahun 2023 sebesar 2.460.520 tonCO2eq. Sektor yang paling berkontribusi terhadap peningkatan emisi adalah sektor limbah pada kegiatan limbah cair industri yang mengalami peningkatan sebesar 288,27% atau setara dengan 387.810 ton CO2eq. Beberapa kegiatan yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nantinya akan langsung dapat mengurangi angka Gas Rumah Kaca (GRK) yang ada terutama di Kabupaten Tegal. Data pengurangan GRK sudah dilakukan secara otomatis dan tersistem di dalam aplikasi AKSARA yang dikembangkan oleh Bappenas sehingga Kabupaten Tegal secara update untuk mengisi di dalam sistem. Secara sistem didapatkan bahwa potensi penurunan emisi kumulatif gas rumah kaca adalah sebesar 49.930.59 ton CO₂eq hingga pada tahun 2023 dengan terdapat 198 kegiatan aksi PRK (Pembangunan Rendah Karbon). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043. Penataan ruang Kabupaten Tegal bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten Berbasis Pertanian Berkelanjutan yang didukung oleh industri dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal yang saling terintegrasi memiliki arti industri yang ada didukung oleh potensi dari pertanian dan pariwisata. Sedangkan lestari memiliki arti pertumbuhan dan pengembangan kawasan industri pertanian dan pariwisata harus melihat dari daya dukung dan daya tampung, terjadi kesimbangan terkait dengan ekosistem, keragaman hayati dan dampak lingkungan serta tersedianya kawasan lindung yang bersifat sebagai kawasan penyangga. Kebijakan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 13 Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten, kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pusat Permukiman di Kabupaten Tegal teridentifikasi menjadi 3 kelas, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL Kabupaten Tegal berada di kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna yang merupakan kawasan perkotaan dengan perkembangan kegiatan paling pesat. Sesuai dengan perannya, PKL Slawi-Adiwerna berperan sebagai pusat yang melayani keseluruhan wilayah kabupaten. Perkotaan Slawi-Adiwerna sebagai PKL didukung dengan rencana pengembangan jaringan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan seperti pengembangan stasiun penumpang kereta api, pengembangan terminal tipe B, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan pelayanan skala kabupaten. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 14 Gambar 2. 4 Peta Struktur Ruang Kabupaten Tegal Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043 Pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Ditinjau dari rencana pola ruang, Kabupaten Tegal secara spasial terbagi atas beberapa arahan pengembangan pada tiap-tiap wilayah. Arahan pengembangan pola ruang pada daerah di kawasan utara / Pantura adalah sebagai kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan sesuai dengan karakteristik kawasannya. Kedua, pada kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna dan sekitarnya didominasi oleh kawasan permukiman perkotaan, yang didalamnya juga terdapat aktivitas pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Ketiga, pada kawasan perkotaan Balapulang-Lebaksiu dan kawasan perkotaan Margasari memiliki arahan pengembangan sebagai kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan industri. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 15 Gambar 2. 5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tegal Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri pada kawasan peruntukan direncanakan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri, yang merupakan bagian dari kawasan budidaya. KPI ditetapkan dengan kriteria pemanfaatan bagi industri, bersifat tidak mengganggu kelestarian lingkungan, dan tidak mengurangi lahan produktif. Keberadaan industri ini akan berdampak pada lingkungan dan kegiatan lainnya. Adapun dasar penetapan arahan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal salah satunya adalah pengembangan industri kreatif berdasarkan potensi tiap kecamatan. KPI dengan luas 2.105 hektare terdapat di 12 kecamatan meliputi Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Dukuhwaru, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, dan Warureja. Kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah meliputi kawasan Industri RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 16 Margasari di Kecamatan Margasari. Kawasan industri pantura meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja. Sementara itu, pada Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Kedungbanteng merupakan bagian wilayah yang berperan besar terhadap pemeliharaan kawasan lindung kabupaten, yaitu dengan adanya kawasan konservasi cagar alam, kawasan cagar budaya Situs Semedo serta berfokus pada perlindungan terhadap kawasan hutan. Pada dua kecamatan ini juga terdapat kawasan badan air yang sangat potensial, yaitu Waduk Cacaban yang dioptimalkan manfaatnya sebagai kawasan pariwisata sekaligus rencana pembangunan PLTA. Pada dataran tinggi kabupaten, tepatnya di Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong, dengan karakteristik wilayah pegunungan lereng Gunung Slamet, secara pola ruang wilayah bagian ini diarahkan sebagai kawasan hutan dan cagar alam serta pengembangan kawasan agropolitan. Selain itu dengan keindahan alamnya, pada dua kecamatan tersebut juga terdapat rencana pola ruang Kawasan Pariwisata, dengan city branding Pesona Wisata Alam Guci. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Tegal, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Strategis tersebut diantaranya adalah Kawasan Strategis Perkotaan, yang meliputi Kawasan Strategis Perkotaan Slawi-Adiwerna sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan; Kawasan Strategis Perkotaan Mejasem sebagai pusat permukiman dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa; Kawasan Strategis Perkotaan Lebaksiu-Balapulang pusat industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa; dan Kawasan Strategis Perkotaan Margasari sebagai pusat industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Selain kawasan perkotaan, adapun Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Pantura yang meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja sebagai KPI yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan Kawasan Strategis Kabupaten yang berfokus pada pengembangan kawasan peruntukan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 17 industri. Dalam mendukung pengembangan perekonomian sektor pertanian dan perikanan, Kabupaten Tegal juga memiliki Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan dan kawasan pariwisata berada di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa. Kawasan Minapolitan sebagai pusat Kawasan Minapolitan dan kawasan pariwisata berada di Kecamatan Kramat dan Warureja. Gambar 2. 6 Peta Penetapan Kawasan Strategis Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043 2.1.4 Kondisi Demografi A. Jumlah Penduduk Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 18 dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tegal kedepannya. Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2013-2023 Sumber: BPS Kabupaten Tegal, diolah Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 adalah 1.654.836 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 838.697 jiwa dan perempuan 816.139 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 102,76 yang artinya terdapat 103 laki- laki untuk setiap 100 perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2023 sebesar 1,25%. B. Struktur Penduduk Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-64 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (expansive) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami bonus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Perempuan 7034 7059 7083 7103 7125 7143 7158 7871 8156 8005 8386 Laki-laki 7115 7141 7165 7188 7210 7229 7229 8098 7942 8230 8161 600000,0 650000,0 700000,0 750000,0 800000,0 850000,0 Perempuan Laki-laki RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 19 demografi. Jumlah kelahiran (fertilitas) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka satu berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal. Gambar 2. 8 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023 C. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebesar 44,9% dan cenderung naik sampai di tahun 2015 mencapai 53,35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiap 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2015 yang ada di Kabupaten Tegal memiliki tanggungan sebanyak 53 penduduk usia non produktif. Adapun angka ketergantungan rasio paling rendah ada di tahun 2020 yaitu berada di angka 43,39% yang mana pada tiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan biaya terhadap penduduk usia non produktif sebanyak 43 sampai 44 jiwa. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 20 Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2018 Usia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 – 4 124.326 131.184 124.234 127.359 125.515 123.783 5 – 9 121.823 130.506 125.050 130.038 129.132 128.043 10 – 14 120.519 129.575 129.197 132.020 131.447 131.111 15 – 19 116.217 128.175 102.001 122.982 121.999 120.599 20 – 24 94.062 113.861 86.494 112.441 113.627 114.588 25 – 29 125.951 103.983 117.547 107.145 108.147 109.527 30 – 34 126.979 109.998 118.285 106.826 105.112 103.541 35 – 39 117.498 106.628 107.324 105.616 104.683 103.564 40 – 44 109.572 93.223 105.301 93.835 93.783 93.757 45 – 49 98.700 87.375 92.621 87.240 87.274 87.140 50 – 54 90.017 80.301 82.794 82.826 83.794 84.609 55 – 59 61.715 66.021 70.648 70.870 72.930 74.713 60 – 64 38.257 48.733 46.182 55.728 58.461 61.180 65 + 73.775 90.569 117.202 94.460 97.611 101.070 Jumlah 1.415.009 1.420.132 1.424.891 1.429.386 1.433.515 1.437.225 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) tahun 2023 mencapai 1.147.688 orang. Jumlah penduduk non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) tahun 2023 mencapai 507.148 orang. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui rasio beban ketergantungan (dependency ratio) pada tahun tersebut mencapai 44,19%, artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 44 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel berikut. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 21 Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023 Usia 2019 2020 2021 2022 2023 0 – 4 122.171 135.079 135.079 135.079 136.877 5 – 9 126.880 129.254 129.254 129.254 132.619 10 – 14 130.677 130.294 130.294 130.294 129.528 15 – 19 119.260 124.067 124.067 124.067 126.855 20 – 24 115.193 135.207 135.207 135.207 127.339 25 – 29 111.032 133.429 133.429 133.429 135.283 30 – 34 102.491 134.351 134.351 134.351 133.072 35 – 39 102.348 130.961 130.961 130.961 132.807 40 – 44 93.559 123.640 123.640 123.640 128.311 45 – 49 86.919 108.486 108.486 108.486 117.704 50 – 54 85.240 90.117 90.117 90.117 99.891 55 – 59 76.313 73.350 73.350 73.350 81.079 60 – 64 63.717 60.123 60.123 60.123 65.347 65 + 104.898 88.638 101.499 115.237 108.124 Jumlah 1.440.698 1.596.996 1.609.857 1.623.595 1.654.836 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Tingginya rasio ketergantungan dapat menjadi beban bagi penduduk produktif. Angka ketergantungan yang cukup tinggi ini bisa menjadi faktor eksponensial penyebab kemiskinan jika penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan tidak bekerja. Selain itu dapat menyebabkan penurunan tingkat pendapatan per kapita dan meningkatnya beban pengeluaran pemerintah untuk pendidikan maupun kesehatan. Tabel 2. 6 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
26. 1.Penduduk Produktif 956.072 1.113.809 1.113.731 1.113.731 1.147.688
27. 2.Penduduk Non Produktif 484.626 483.265 496.126 509.864 507.148
28. 3.Rasio Ketergantungan 50,69 43,39 44,55 45,78 44,19 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 22 D. Kepadatan dan Persebaran Penduduk Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan sebesar 6.040 jiwa/km 2 . Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 558 jiwa/km 2 karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Kepadatan penduduk Kabupaten Tegal tahun 2023 secara riil terkategori yaitu 1.682 jiwa/km 2 . Dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2019 hingga 2002, terjadi peningkatan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal. Namun, kepadatan penduduk di tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan, dikarenakan penghitungan dengan jumlah luasan Kabupaten Tegal yang telah disesuaikan RTRW 2023-2043 yakni, 983,9 km 2 . Namun berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Tegal tiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, yang akan berdampak pada berbagai aspek, seperti tata kota, infrastruktur, dan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang untuk menghadapi dampak dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Gambar 2. 9 Grafik Kepadatan Penduduk (jiwa) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024 1.790 1.817 1.830 1.848 1.682 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa/km2) RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 23 Gambar 2. 10 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi A. Penduduk Miskin Data kemiskinan di Kabupaten Tegal dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, meskipun ada beberapa fluktuasi. Pada awal periode, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 19,60% pada tahun 2005 dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan 20,71%. Namun, setelah itu, terjadi penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, tingkat kemiskinan menurun menjadi 13,98% dan terus berkurang hingga mencapai 9,87% pada tahun 2014. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 24 Meskipun secara keseluruhan tren penurunan kemiskinan terlihat positif, ada beberapa tahun di mana tingkat kemiskinan sedikit meningkat atau stagnan. Misalnya, pada tahun 2015 dan 2016, tingkat kemiskinan masing-masing tercatat sebesar 10,09% dan 10,10%. Namun, penurunan kembali berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan tingkat kemiskinan mencapai 7,64% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 8,14%, menunjukkan dampak signifikan pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah pandemi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 8,60%, tetapi kembali menurun menjadi 7,90% pada tahun 2022 dan 7,30% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi. Berbagai upaya dan kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi tampaknya berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tegal. Gambar 2. 11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tegal Tahun 2005-2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 19,60 20,71 18,5 15,78 13,98 13,11 11,54 10,75 10,58 9,87 10,09 10,10 9,90 7,94 7,64 8,14 8,60 7,90 7,30 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 25 Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan angka garis kemiskinan di Kabupaten Tegal yang mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2011 hingga 2023. Pada tahun 2018, garis kemiskinan di Kabupaten Tegal sebesar 332.298 rupiah kemudian terus meningkat menjadi 470.728 rupiah pada tahun 2023. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi salah satunya oleh meningkatnya kebutuhan hidup penduduk dan meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Gambar 2. 12 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Tahun 2011-2023 (Rp/kapita/bulan) Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tegal selama periode 2013 hingga 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,08 dan cenderung menurun hingga mencapai angka 0,88 di tahun 2023. Artinya, semakin dekat pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan sehingga tingkat kesenjangan kemiskinan menjadi lebih rendah. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam kondisi kehidupan masyarakat, disebabkan oleh program-program penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi, atau faktor lain yang mendukung pengurangan kedalaman kemiskinan. Hal ini mencerminkan kemajuan yang positif bagi Kabupaten Tegal, namun tetap menjadi tantangan pembangunan dalam mengatasi kemiskinan kedepannya. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 26 Gambar 2. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2013 – 2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2023). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kabupaten Tegal tidak berbeda jauh dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 kondisinya cenderung turun. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran rumah tangga antar penduduk miskin itu sendiri mengalami tren menurun. Hal ini disebabkan karena nilai keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran rumah tangga yang semakin kecil antar penduduk miskin itu sendiri. Artinya pengeluaran penduduk miskin dan sangat miskin tidak jauh berbeda. Angka indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan provinsi maupun tingkat nasional. 1,68 1,33 1,5 1,03 1,27 1,41 0,64 1,08 1 0,95 0,88 2,37 2,09 2,44 2,37 2,21 1,85 1,5 1,72 1,91 1,77 1,75 1,89 1,75 1,84 1,74 1,79 1,63 1,53 1,61 1,71 1,59 1,53 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nasional RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 27 Gambar 2. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2013 – 2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 B. Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran komposit yang menunjukkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (Bapanas) telah mengembangkan IKP dengan mengacu pada Global Food Security Index (GFSI) dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nilai IKP Nasional sebesar 60,2 menunjukkan pencapaian ketahanan pangan Indonesia yang sudah baik dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (Bapanas), Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tegal pada tahun 2023 mendapat nilai komposit 82,84. Berikut adalah deskripsi IKP Kabupaten Tegal berdasarkan tiga aspek utama yang dihitung oleh Bapanas: Tabel 2. 7 Indeks Ketahanan Pangan 2018 – 2023 No Uraian Nilai 2018 2019 2020 2021 2022 2023
29. 1.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 74,70 77,46 81,41 81,80 81,18 82,84
30. 2.Nilai Ketersediaan Pangan N/A 76,02 86,06 88,10 87,25 86,56
31. 3.Nilai Keterjangkauan Pangan N/A 84,42 84,10 86,00 85,60 86,50
32. 4.Nilai Pemanfaatan Pangan N/A 73,33 75,89 73,92 73,32 77,32 Sumber : Bapanas, 2024 0,23 0,42 0,36 0,21 0,27 0,44 0,09 0,19 0,19 0,17 0,17 0,57 0,59 0,65 0,63 0,57 0,45 0,3 0,34 0,45 0,42 0,42 0,48 0,48 0,51 0,44 0,46 0,41 0,36 0,47 0,42 0,39 0,28 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nasional RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 28 Meskipun nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal sudah melebihi IKP Nasional, Namun upaya peningkatan IKP perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Gambar 2. 15 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal 2018 – 2023 Sumber : Bapanas, 2024 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. Tabel 2. 8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2013 – 2023 Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024 76,02 86,06 88,1087,2586,56 84,4284,10 86,0085,6086,5 73,33 75,89 73,9273,32 77,32 74,70 77,46 81,4181,8081,1882,84 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nilai Nilai Ketersediaan Pangan Nilai Keterjangkauan Pangan Nilai Pemanfaatan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pembangunan Gender 85,78 78,76 87,03 86,76 86,76 86,95 86,74 86,79 87,53 88,22 88,54 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 29 IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Pada tahun 2023 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,54 naik 0,32 poin dibanding IPG tahun 2022. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM. B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2023. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2013-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2. 9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2013 – 2023 Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024 Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pemberdayaan Gender 51,91 68,02 77,06 51,15 51,15 68,90 69,25 72,12 72,32 73,76 73,43 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 30 mengalami kenaikan diikuti tahun 2018 hingga tahun 2022, namun penurunan terjadi ditahun 2016 dan tahun 2023. C. Peningkatan Kualitas Keluarga Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/ memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kementerian PPPA telah menyiapkan program unggulan PUSPAGA untuk mengatasi masalah tersebut. Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 10 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2018-2023 No. Uraian Pelayanan Kualitas Keluarga 2018 2019 2020 2021 2022 2023
33. 1.Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling - - 203 331 224 394
34. 2.Jumlah keluarga 517.914 534.392 526.981 538.085 552.111 562.482
35. 3.Persentase pelayanan peningkatan kualitas keluarga NA NA 0,04 0,06 0,04 0,07 Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024 D. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 31 responsif gender dan peduli hak anak. Pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal selama jangka waktu lima tahun jumlah lembaga/instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak berjumlah 15 dengan Jumlah lembaga/instansi (48), sehingga persentase penyediaan dan pengelolaan data gender dan anak sebesar 31,25%. 1) Pemenuhan Hak Anak Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel 2. 11 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 No Uraian Tahun (%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36. 1.Capaian Pemenuhan Hak Anak 500 550 570 610 696 696
37. 2.Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk. 6,62 20,6 20,64 22,65 25,43 25,43
38. 3.Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk. 1,39 4,9 4,88 5,58 5,58 5,58
39. 4.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani. 5 5,1 9 9 31 31
40. 5.Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA). 100 120 75 60 40 40 6 Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. 2 27,8 27,8 27,8 55,5 55,5 Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024 Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak. 2) Perlindungan Khusus Anak Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 32 tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tabel 2. 12 Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal 2018-2023 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Anak yang mengalami kekerasan 19 46 36 44 58 62 Jumlah Anak seluruhnya 483.936 479.168 474.291 526.807 529.032 530.195 Persentase kekerasan terhadap anak 0,0039 0,0096 0,0076 0,0084 0.011 0,012 Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2024 Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penangangan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2023 jumlah laporan cukup tinggi. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum. 2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah A. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 36,30% pada tahun 2023. Selama sepuluh tahun terakhir, kontribusi sektor ini merupakan yang terbesar diantara sektor-sektor lainnya dan cenderung mengalami peningkatan (tahun 2012 sebesar 30.43%; naik sekitar 6%). Tren yang terjadi menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal mengalami transformasi struktural dari agraris (sektor pertanian mengalami penurunan share dari 16,98% pada tahun 2012 menjadi 11,95% pada tahun 2023) menjadi industri dan jasa). Transformasi struktural ini juga dapat dilihat dari perubahan tutupan lahan yang ada. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan dari 16,85% pada tahun 2012 menjadi 14,58% pada tahun 2023. Transformasi penurunan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 33 ini mencerminkan perubahan pola konsumsi, perubahan dalam perilaku belanja masyarakat, atau pengaruh dari perkembangan teknologi e-commerce yang memengaruhi sektor perdagangan tradisional. Kontribusi sektor jasa meliputi jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sektor jasa ini mengalami penurunan dari 12,79% pada tahun 2012 menjadi 12,13% pada tahun 2023. Transformasi peningkatan kontribusi sektor jasa dapat mencerminkan dorongan dalam sektor pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, atau inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kontribusi sektor lainnya menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan pada beberapa tahun dan penurunan pada tahun lainnya. Gambar 2. 16 Kontribusi Sektor Perekonomian Kabupaten Tegal Tahun 2012-2023 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal 2024 16,98 16,7 15,43 15,15 14,62 13,79 13,29 12,76 13,24 13 12,59 11,95 30,43 31,57 32,72 33,25 34,27 34,92 35,35 34,6 35,2 35,8 35,73 36,3 16,85 16,49 15,96 15,62 15,26 15,14 14,94 15,47 14,94 14,92 14,6 14,58 12,79 13,2 13,11 12,93 12,86 12,92 12,99 13,15 13,22 12,73 12,46 12,13 22,95 22,04 22,78 23,05 22,99 23,23 23,43 24,02 23,4 23,55 24,62 25,04 - 5 10 15 20 25 30 35 40 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Kontribusi (%) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Jasa Sektor lainnya Linear (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) Linear (Industri Pengolahan) RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 34 B. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal selama periode RPJPD 2005 hingga 2025 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada awal periode, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, mulai dari 4,72% pada tahun 2005 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan angka 6,37%. Tren pertumbuhan ini menggambarkan adanya peningkatan produktivitas dan perkembangan ekonomi yang konsisten selama hampir satu dekade. Meskipun terdapat beberapa tahun dengan penurunan kecil, secara keseluruhan, ekonomi Kabupaten Tegal berhasil menunjukkan kemajuan yang stabil. Namun, data juga mencatat adanya kontraksi signifikan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga -1,46%. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak pandemi tersebut sangat terasa pada berbagai sektor ekonomi, mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, kehilangan pekerjaan, serta penurunan daya beli masyarakat. Kontraksi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh Kabupaten Tegal dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. Pasca pandemi, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal mulai menunjukkan pemulihan dengan angka 3,72%. Meskipun belum kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi, angka ini menunjukkan adanya upaya dan kebijakan yang berhasil mendorong pemulihan ekonomi daerah. Strategi untuk meningkatkan investasi, memperkuat sektor-sektor kunci, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi kembali ke jalurnya dan mencapai target-target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 35 Gambar 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2005-2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 Kabupaten Tegal tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,93%. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,14%. Pada tahun 2023 semua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali pertanian, kehutanan dan perikanan yang terkontraksi sebesar 2,04% sebagai dampak El Nino yang melanda selama tahun tersebut. Kategori lapangan usaha dominan Kabupaten Tegal mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 seperti lapangan usaha industri pengolahan, yaitu sebesar 5,10% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 5,05%. Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2014-2023 Lapangan Usaha/Industry 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -4.28 2.81 3.06 1.35 1.44 -0,69 2,18 2,80 1,66 -2,04 B Pertambangan dan Penggalian 6.17 2.10 6.75 6.50 5.19 3,55 2,05 4,35 -5,49 2,02 C Industri Pengolahan 8.13 6.80 7.27 6.95 6.66 6,44 -0,46 4,28 4,43 5,10 D Pengadaan Listrik dan Gas 4.24 3.73 1.65 5.65 4.78 5,74 0,77 2,87 5,08 12,62 4,72 5,19 5,50 5,40 5,29 4,83 4,81 5,23 5,23 6,37 5,49 5,92 5,38 5,51 5,58 -1,46 3,72 5,14 4,93 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 36 Lapangan Usaha/Industry 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.91 0.30 2.35 4.09 4.30 5,74 2,40 6,50 3,60 3,92 F Konstruksi 4.51 5.54 5.35 7.22 5.85 3,40 -3,02 4,29 5,64 7,85 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.17 4.12 5.19 3.80 4.43 5,21 -4,20 4,07 2,62 5,05 H Transportasi dan Pergudangan 9.11 8.69 6.85 6.09 6.50 6,81 -29,97 3,23 74,83 7,61 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.94 7.18 6.10 6.33 6.74 7,13 -5,45 4,54 11,45 12,06 J Informasi dan Komunikasi 8.82 9.00 7.60 7.50 9.51 8,68 14,96 6,87 2,37 10,02 K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 3.54 7.05 6.86 5.09 4.24 10,70 2,32 1,76 0,95 2,01 L Real Estat 6.10 7.30 7.83 4.50 4.07 3,90 -0,73 2,08 3,97 6,09 M Jasa Perusahaan 8.10 9.23 8.43 6.50 6.14 4,99 -5,33 2,37 5,25 6,25 N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.76 5.10 2.96 3.25 3.46 8,44 -0,91 -0,10 1,64 2,91 O Jasa Pendidikan 9.72 6.92 7.08 6.57 8.40 3,61 -0,42 0,72 4,34 5,21 P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8.50 4.98 6.93 6.10 8.78 6,02 3,02 1,78 1,29 4,34 Q Jasa lainnya 8.73 3.13 4.37 5.43 7.70 6,74 -5,02 0,63 6,06 4,80 Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product 5.03 5.49 5.92 5.38 5,51 5,58 -1,46 3,72 5,14 4,93 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 C. Laju Inflasi Dari grafik dibawah ini dapat dilihat tren inflasi yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2013 dan 2014 inflasi di Kabupaten Tegal relatif tinggi, yaitu tahun 2013 sebesar 7,79% dan tahun 2014 sebesar 8,48%. Hal ini disebabkan sejak Maret 2013 inflasi terus terjadi karena harga berbagai komoditas naik menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013. Kenaikan harga tidak terkendali terutama terjadi hingga September 2013. Tahun 2014 beberapa komoditas mengalami kenaikan harga diantaranya harga bahan bakar minyak (BBM). Fluktuasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 37 harga di tingkat konsumen terjadi karena fenomena-fenomena rutin setiap tahun, seperti hari-hari besar keagamaan dan tahun pelajaran baru. Gambar 2. 18 Perkembangan Inflasi Tahun 2013-2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; BPS Kota Tegal, 2024 Selama tahun 2023 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi sister city yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2023 adalah sebesar 3,28% mengalamai penurunan dari tahun sebelumnya. D. Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Daerah Kapasitas Fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunanaanya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Dalam mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, perlu adanya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan semakin mandiri. Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Tegal masuk dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah Rendah yaitu dengan rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,183. Pada tahun 2016 Kapasitas fiskal daerah sebesar Rp 1.262.1544.384.000,00 dimana pendapatan daerah sebesar Rp 7,79 8,48 3,64 2,67 3,58 2,95 2,56 2,36 1,53 6,31 3,28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Laju Inflasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 38 2.747.376.258.000,00 dan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp 1.485.231.874.000,00. Sedangkan pada tahun 2023 kapasitas fiskal daerah sebesar 2.327.263.793.500,00 dimana pendapatan daerah sebesar Rp2.928.789.610.500,00 dan belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp601.516.817.000,00. Adanya perbedaan kapasita fiskal dikarenakan pada tahun 2023 adanya belanja wajib dan mengikat tidak termasuk didalamnya belanja gaji dan tunjangan tidak masuk lagi dalam daftar belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber pendanaan dalah satunya dengan pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah dan pengelolaan TKDD. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan tujuan dari disentraliasasi fiskal, yaitu untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Kemandirian daerah sangat bergantung pada pengelolaan sumber pendanaan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dikelola akan semakin besar kemandirian suatu daerah untuk membiayai pembangunan daerah, tetapi jika semakin besar sumber pendanaan dari TKDD maka kemandirian daerah semakin kecil. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan optimal untuk meningkatkan derajat kemandirian daerah. Selain derajat kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Derajat desentralisasi fiskal dalam periode tahun 2016-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 - 2023 derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 10,07 sampai dengan 18,45. Adapun derajat desentralisasi fiskal kurang karena berada pada skala interval 10,01-20,00. Sedangkan untuk tahun 2021 masuk dalam rasio derajat desentralisasi fiskal sedang karena berada pada skala interval 20,01-30,00 yaitu sebesar 20,65%. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 39 E. PDRB Per Kapita Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal, sehingga PBRB per kapita Tahun 2020 turun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,45 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 22,12 juta rupiah dan berlanjut di tahun 2021 menjadi 23,21 juta rupiah. Adanya program pengendalian ekonomi selama pandemi memberikan perubahan di tahun 2022 PDRB perkapita meningkat. Tahun 2022 PDRB per Kapita Kabupaten Tegal mencapai 25,11 juta rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Tegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 26,85 juta rupiah. Gambar 2. 19 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013-2023 (juta rupiah) Sumber : BPS Kabupaten Tegal, diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 F. Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Tegal mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dalam periode 2013 hingga 2023, seperti yang ditampilkan dalam gambar grafik 2.20. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Tegal tercatat sebesar 0,358 yang berada dalam rentang 0,35 hingga 0,5, 14,68 16,27 17,97 19,61 21,2 23,02 24,45 22,12 23,21 25,11 26,85 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PDRB Perkapita ADHB RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 40 menandakan ketimpangan pada tingkat sedang. Menurut kriteria penilaian ketimpangan, jika nilai G < 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah; G antara 0,35 – 0,5 menunjukkan ketimpangan sedang; dan G > 0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi. Indeks Gini Kabupaten Tegal jika dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah, maka Gini Kabupaten Tegal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal menunjukkan tantangan yang perlu ditangani agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan merata. Gambar 2. 20 Gini Ratio Kabupaten Tegal dan Jawa Tengah dalam Periode 10 Tahun Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup dinamis. Pada awal periode, TPT tercatat sebesar 9,14% pada tahun 2005, dengan sedikit penurunan menjadi 8,87% pada tahun 2006. Namun, angka pengangguran kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 10,59% pada tahun 2011. Peningkatan ini mengindikasikan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 0,333 0,345 0,343 0,374 0,336 0,357 0,322 0,323 0,322 0,354 0,358 0,39 0,38 0,382 0,366 0,365 0,378 0,361 0,362 0,372 0,374 0,369 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 41 2011, TPT di Kabupaten Tegal mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 6,12% pada tahun 2012. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja dan efektivitas program-program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Namun, tren ini tidak berlanjut secara konsisten, dengan TPT kembali meningkat menjadi 9,52% pada tahun 2015 dan mengalami fluktuasi dalam tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, TPT berada pada angka 8,24% dan sedikit menurun menjadi 8,12% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 juga berdampak pada peningkatan TPT di Kabupaten Tegal, dengan angka mencapai 9,82%. Dampak pandemi terhadap sektor-sektor ekonomi menyebabkan banyaknya kehilangan pekerjaan dan berkurangnya kesempatan kerja. Pada tahun 2021, TPT masih menunjukkan angka yang tinggi, yakni 9,97%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terdapat penurunan menjadi 9,64% dan 8,60% masing-masing, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja. Upaya untuk meningkatkan investasi dan mendiversifikasi sektor-sektor ekonomi diharapkan dapat terus menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tegal dalam jangka panjang. Gambar 2. 21 TPT Kabupaten Tegal Tahun 2005– 2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 9,14 8,87 9,38 9,56 9,24 7,48 10,59 6,12 6,89 8,47 9,52 7,33 8,24 8,12 9,82 9,97 9,64 8,60 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 42 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Secara umum, pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Kabupaten Tegal tahun 2013 – 2023 adalah sebagai berikut : Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2014– 2023 Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IPM : 63,5 64,10 65,04 65,84 66,44 67,33 68,24 68,39 68,79 69,53 71,12 Umur Harapan Hidup (tahun) - 70,80 70,90 71,02 71,14 71,28 71,40 71,60 71,72 71,85 74,01 Harapan Lama Sekolah (EYS) 11,16 11,99 12 12,01 12,06 12,34 12,58 12,67 12,89 12,91 12,92 Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 5,85 5,93 6,30 6,54 6,55 6,70 6,86 6,98 6,99 7,25 7,34 Pengeluaran (Ribu Rupiah/orang/ tahun) - 8.050 8.367 8.709 9.136 9.433 9.798 9.612 9.700 10.020 10.537 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 43 Gambar 2. 22 Grafik IPM Kabupaten Tegal dalam 10 tahun Terakhir Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih di bawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah. Gambar 2. 23 Grafik Pertumbungan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 63,5 64,1 65,04 65,84 66,44 67,33 68,24 68,39 68,79 69,53 71,12 58 60 62 64 66 68 70 72 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0,94 1,47 1,23 0,91 1,34 1,35 0,2 0,58 1,08 0,93 1,003 1,12 1,04 0,7 0,77 0,85 0,86 0,22 0,4 0,87 0,67 0,75 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 R A T A - R A T A Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 44 B. Usia Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Berdasarkan grafik UHH dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tren UHH selama periode 2014-2023 di Kabupaten Tegal meskipun masih di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah, namun cenderung meningkat. Usia Harapan Hidup tahun 2023, yaitu sebesar 74,01 yang berarti seluruh bayi lahir di tahun 2023 diperkirakan akan dapat tetap hidup hingga mencapai usia 74 hingga 75 tahun. Tingginya UHH ini menunjukkan perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Tegal. Gambar 2. 24 Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 C. Harapan Lama Sekolah (HLS) HLS mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). HLS Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan grafik HLS dalam 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebesar 12,91 tahun yang mengindikasikan anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12,91 tahun atau setara dengan tingkat I di Perguruan Tinggi (PT). Tahun 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kab. Tegal 70,8 70,9 71,02 71,14 71,28 71,4 71,6 71,72 71,85 74,01 Jawa Tengah 73,88 73,96 74,02 74,08 74,18 74,23 74,37 74,47 74,57 74,69 Nasional 70,59 70,78 70,9 71,06 71,2 71,34 71,47 71,57 71,85 73,93 68 69 70 71 72 73 74 75 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 45 HLS Kabupaten Tegal sebesar 12,92 tahun. HLS Kabupaten Tegal masih dibawah nilai Jawa Tengah dan Nasional. Rata-rata HLS Kabupaten Tegal menunjukkan tren positif semakin meningkat. Jika diamati lebih lanjut, pada tahun 2020 HLS Kabupaten Tegal masih di bawah HLS Jawa Tengah, namun sejak tahun 2021 meningkat menjadi di atas HLS Jawa Tengah. Ukuran HLS yang tinggi cenderung berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja yang lebih baik, dan akses yang lebih baik ke sumber daya. Gambar 2. 25 Perbandingan HLS Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 D. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir. RLS di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. RLS Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 7,25 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tegal baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP/sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/sederajat. 12,39 12,55 12,72 12,85 12,91 12,95 12,98 13,08 13,1 13,15 12,17 12,38 12,45 12,57 12,63 12,68 12,7 12,77 12,81 12,85 11,99 12 12,01 12,06 12,34 12,58 12,67 12,89 12,91 12,92 11,4 11,6 11,8 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nasional Jawa Tengah Kabupaten Tegal RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 46 Secara umum di Kabupaten Tegal, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 sebesar 7,34. Artinya, bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tegal baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP/sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/sederajat. Jika dilihat perkembangan selama tahun 2020-2023, RLS makin lama makin meningkat sejalan dengan peningkatan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA. Meskipun demikian, peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tegal masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya RLS dari tahun ke tahun tak lepas dari upaya pemerintah agar kualitas pendidikan semakin baik seperti peningkatan akses pendidikan, perluasan jangkauan sekolah, program beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa kurang mampu, pelatihan guru dan kualitas pendidikan, pengembangan program pendidikan non formal, dan membangun kerjasama dengan stakeholder. Gambar 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2014 -2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024 E. Angka Kematian Ibu (AKI) Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian 7,98 8,07 8,15 8,23 8,31 8,34 8,48 8,54 8,69 8,77 6,93 7,03 7,15 7,27 7,35 7,53 7,69 7,75 7,93 8,01 5,95 6,3 6,54 6,55 6,7 6,86 6,98 6,99 7,25 7,34 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nasional Jawa Tengah Kabupaten Tegal RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 47 pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat dalam tahun 2019-2023. Gambar 2. 27 Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018 -2023 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 dan 2020 mengalami tren peningkatan disebabkan pandemi covid-19. Namun pada tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Tegal mengalami penurunan. Gambar 2. 28 Grafik Kasus Kematian Ibu Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024 48,2 44,54 104 118,8 63,5 68,8 0 20 40 60 80 100 120 140 2018 2019 2020 2021 2022 2023 AKI 13 12 28 30 15 18 0 5 10 15 20 25 30 35 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kasus Kematian Ibu RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 48 F. Prevalensi Stunting Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Intervensi yang dilakukan dalam penurunan kasus stunting ini adalah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik yang dilakukan dalam 1.000 HPK dibagi menjadi 3 tahap, yaitu saat ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi usia 0-23 bulan. Berikut ini data prevalensi stunting berdasarkan sistem elektonik pencatatan Dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas. Gambar 2. 29 Grafik Prevalensi Stunting e-PPGBM Sumber : e-PPGBM 2018-2024 14,8 12,4 12,1 17,6 18,3 16,6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Prevalensi Stunting e-PPGBM RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 49 Gambar 2. 30 Prevalensi Stunting Tahun 2018 -2023 Sumber : RKD 2018 dan SSGI 2024 Prevalensi kasus stunting pada balita di Kabupaten Tegal cenderung fluktuatif. Kasus stunting mengalami penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019. Namun di tahun 2021 kasus stunting di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan kembali menjadi 28%. Kemudian di tahun 2022 berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) kasus stunting mengalami penurunan sebesar 5,7% menjadi 22,3%. Ini merupakan pencapaian yang baik untuk Kabupaten Tegal. Terjadinya penurunan prevalensi stunting pada tahun 2021 ke tahun 2022 dikarenakan pada bulan agustus 2022 telah dilaksanakan gebyar posyandu dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Dengan adanya gebyar posyandu tersebut proses identifikasi/penemuan kasus stunting semakin baik. Diharapkan dengan penemuan kasus stunting yang lebih cepat maka proses intervensi dan penyembuhan dapat dilakukan dengan segera, sehingga kasus stunting di Kabupaten Tegal dapat teratasi. Berdasarkan data ePPGBM (TW III) terjadi penurunan kasus stunting di Kabupaten Tegal, hal ini dikarenakan adanya program Rames Saceting (Rame-rame ASN Sekabehe Cegah Stunting) yang digagas melalui Surat Edaran Bupati Tegal Nomor: 400.2.5/800/26/102 tanggal 31 Mei 2023 tentang Himbauan Gerakan Rames Saceting Sebagai Bentuk Kontribusi ASN di Pemerintah Kabupaten Tegal Dalam Percepatan Penurunan Stunting sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tegal. 0 5 10 15 20 25 30 35 2018 RKD 2019 SSGI 2021 SSGI 2022 SSGI 2023 SKI 30,8 27,67 24,4 21,6 21,5 31,2 27,68 20,9 20,8 20,7 30,6 25,14 28 22,3 21,5 Nasional Jawa Tengah Kabupaten Tegal RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 50 G. Insiden Tuberkulosis Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti otak, tulang, dan ginjal. Tuberkulosis dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bicara, sehingga menularkan bakteri kepada orang lain di sekitarnya. TBC adalah tantangan untuk pembangunan Indonesia karena 75 persen pasien TBC adalah kelompok usia produktif, 15-54 tahun (Riskesdas, 2018). Lebih dari 25 persen pasien TBC dan 50 persen pasien TBC resisten obat beresiko kehilangan pekerjaan mereka karena penyakit ini (Sub Direktorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI, 2019). Menurunnya produktivitas atau kehilangan pekerjaan akibat kecacatan, pengeluaran biaya medis, dan biaya langsung non-medis seperti biaya transportasi dan nutrisi berkontribusi pada beban ekonomi rumah tangga orang dengan TBC. Tabel 2. 15 Insidensi Tuberkulosis 2014 -2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Insiden TBC / 100.000 penduduk 121 142 144 200 232 256 194 173 274 304 Angka Kebehasilan Penobatan 90% 94% 94% 82% 83% 82% 89% 85% 83% 89% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024 H. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care). Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 51 kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayakan iuran bagi mereka yang tidak mampu (fakir miskin). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage / UHC) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. UHC di Kabupaten Tegal mulai diberlakukan pada tahun 2023. Gambar 2. 31 Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) 2023 – 2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024 I. Fasilitas Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak 2023 2024 Target 95% 95% Capaian 83,50% 96,10% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Cakupan UHC 2023 - 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 52 berdampak buruk bagi lingkungan. Jumlah puskesmas di Kabupaten Tegal sebanyak 29 unit dan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tegal sebanyak 57 unit. Jumlah puskesmas tidak mengindikasikan secara langsung seberapa baik keberadaan puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Indikator yang mampu menggambarkan secara kasar tercukupinya kebutuhan pelayanan kesehatan primer oleh puskesmas adalah rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Gambar 2. 32 Grafik Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2023 Pada gambar di atas diketahui bahwa semua puskesmas di Kabupaten Tegal beroperasi selama 24 jam (rawat inap). Terdiri dari 19 puskesmas mampu persalinan dan 10 puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Rumah sakit publik di Kabupaten Tegal dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, TNI/Polri, serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3 unit, yang terdiri atas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berjumlah 2 unit dan Rumah Sakit Tentara berjumlah 1 unit. Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat dikelola oleh swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2023 terdapat 8 unit rumah sakit swasta di Kabupaten Tegal yang terdiri dari 7 unit RSU dan 1 unit RS Khusus KIA. 26 29 29 29 29 29 3 0 0 0 0 00 5 10 15 20 25 30 35 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Rawat Inap Non Rawat Inap RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 53 Tabel 2. 16 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tegal No Pengelola/ Kepemilikan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Pemerintah Kabupaten Tegal 2 2 2 2 2 2
41. 2.TNI/ Polri 1 1 1 1 1 1
42. 3.Swasta 4 4 6 6 6 8 Jumlah 7 7 7 9 9 11 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah A. Infrastruktur Jalan Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar belum merata dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km,sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km serta Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang yang melintasi wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 30,7 km. Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian Utara terlintasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlintasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes). Berikut ini peta jalan Kabupaten Tegal. Secara umum, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal, Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat. Kondisi jalan yang mantap (kondisi baik dan sedang) mencapai RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 54 728,89 Km atau 86,04%. Kondisi jalan rusak berat menjadi prioritas yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal. Tabel 2. 17 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018 No Kondisi Jalan Panjang Jalan Per Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Km % Km % Km % Km % Km %
43. 1.Baik 367,80 43,40 302,70 35,7 374,10 44,2 377,90 44,6 528,90 62,42
44. 2.Sedang 104,1 12,30 120,6 14,2 117,4 13,9 170,3 20,1 118,7 14,01 3. Rusak Ringan 163,2 19,30 177,4 20,9 150,9 17,8 139,5 16,5 82,98 9,79 4. Rusak Berat 212,2 25 246,7 29,1 204,9 24,2 159,5 18,8 116,8 13,78 Total 847,3 100 847,3 100 847,3 100 847,3 100 847,3 100 Mantap (Kondisi Baik + Kondisi Sedang) 647,60 Tidak Mantap (Kondisi Rusak Ringan + Kondisi Rusak Berat) 199,78 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 No Kondisi Jalan Panjang Jalan Per Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Km % Km % Km % Km % Km %
45. 1.Baik 377,94 44,61 528,90 62,42 606,04 71,53 622,23 73,44 639,60 75,49
46. 2.Sedang 170,34 20,0 118,7 14,01 97,59 11,52 94,27 11,13 89,36 10,55 3. Rusak Ringan 139,51 16,47 82,98 9,79 63,12 7,45 54,42 6,42 49,25 5,81 4. Rusak Berat 159,48 18,82 116,8 13,78 80,52 9,50 76,36 9,01 69,07 8,15 Total 847,27 100 847,38 100 847,27 100 847,28 100 847,27 100 Mantap (Kondisi Baik + Kondisi Sedang 728.96 86.04 Tidak Mantap (Kondisi Rusak Ringan + Kondisi Rusak Berat) 118.32 13.96 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 55 Gambar 2. 33 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Grafik diatas menunjukkan bahwa tren kondisi jalan dengan kategori “Baik” terus meningkat selama 10 tahun terakhir menjamin konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan sebaiknya bukan lagi “Baik”, “Sedang”, “Rusak Ringan”, maupun “Rusak Berat”, seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik dan sedang, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya berikut adalah grafik indikator infrastruktur jalan dalam 10 tahun terakhir. 367,8 302,7 374,1377,9 528,9 377,9 528,9 606,0 622,2639,6 104,1 120,6 117,4 170,3 118,7 170,3 118,7 97,6 94,3 89,4163,2 177,4 150,9 139,5 83,0 139,5 83,0 63,1 54,4 49,3 212,2 246,7 204,9 159,5 116,8 159,5 116,8 80,5 76,4 69,1 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Panjang Jalan (km) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Linear (Baik) RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 56 Gambar 2. 34 Grafik Kemantapan Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Tabel 2. 19 Kondisi Lebar Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2023 Kondisi Jalan Lebar Jembatan ( Meter ) Lebar yang tidak memenuhi standar (< 4m) Lebar yang memenuhi standar (> 4m) < 4 m Jumlah (Km) 4 - 5 m 6 - 8 m 9 - 11 m 12 m - keatas Jumlah (Km) Baik 211,01 211,01 330,42 21,07 7,9 3,03 363,42 Sedang 38,34 38,34 49,78 5,17 0,2 0 55,15 Jumlah Jalan Mantap yang tidak memenuhi standar 249,35 Jumlah Jalan Mantap yang memenuhi standar 418,57 Rusak ringan 26,35 26,35 58,6 5,5 1,26 0 65,36 Rusak Berat 48,86 48,86 37,48 2,3 0 0 39,78 Jumlah Jalan tidak Mantap yang tidak memenuhi standar 75,21 Jumlah Jalan tidak Mantap yang memenuhi standar 105,14 Jumlah Total (Km) 847,27 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Kemantapan jalan secara dimensi dapat dilihat dari lebar minimal jalan sesuai standar, yaitu sama dengan dan lebih dari 4 (empat) meter, dimana kondisi jalan 471,9 423,2 491,5 548,3 647,6 548,3 647,6 703,6 716,5 729,0 375,4 424,0 355,8 299,0 199,8 299,0 199,8 143,6 130,8 118,3 847,3 847,3 847,3 847,3 847,4 847,3 847,4 847,3 847,3 847,3 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Panjang Jalan (km) Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2014-2023 Mantap Tidak Mantap Total RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 57 kabupaten secara dengan lebar lebir dari 4 meter mencapai 78,83% atau sekitar 667,92 km yang memiliki lebar sesuai standar, sedangkan sisanya sekitar 180,35 km memiliki dimensi lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter, sehingga salah satu target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah meningkatkan dimensi jalan sesuai standar, dan sampai dengan tahun 2023 kondisi Jalan mantap (Kondisi baik dan sedang) adalah 86,04% atau sekitar 728,96 km. Berdasarkan hasil fasilitasi infrastruktur daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 mengakomodir kondisi eksisting di lapangan disepakati bahwa kondisi jalan dengan kondisi baik adalah 61,89% dan kondisi sedang adalah 15,21%, sehingga kondisi jalan mantap eksisting adalah 77,11%. B. Infrastruktur Jembatan Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 berjumlah 436 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2023 berjumlah 460 unit. Hal ini selama kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat pembangunan jembatan baru dan pembaharuan data jembatan. Tabel 2. 20 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2014-2018 No Kondisi Jembatan Jumlah Jembatan Per Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Unit % Unit % Unit % Unit % Unit %
47. 1.Baik 234 53,7 250 57,3 266 61,0 282 64,7 298 67,12
48. 2.Sedang 20 4,6 26 6,0 50 11,5 69 15,8 93 20,95 3. Rusak Ringan 45 10,3 50 11,5 52 11,9 57 13,1 30 6,76
49. 4.Rusak Berat 137 31,4 110 25,2 68 15,6 28 6,4 23 5,18 Total 436 100 436 100 436 100 436 100 444 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Tabel 2. 21 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2019-2023 No Kondisi Jembatan Jumlah Jembatan Per Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Unit % Unit % Unit % % Unit % Unit
50. 1.Baik 282 64,68 298 67,12 323 70,22 345 75,00 339 73,70
51. 2.Sedang 69 15,83 93 20,95 89 19,35 74 16,09 69 15,0 3. Rusak Ringan 57 13,07 30 6,76 33 7,17 27 5,87 31 6,74
52. 4.Rusak Berat 28 6,42 23 5,18 15 3,26 14 3,04 21 4,57 Total 436 100 444 100 460 100 460 100 460 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 58 Gambar 2. 35 Grafik Kondisi Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jembatan dengan kondisi baik dan sedang sebanyak 408 unit (88.70%), sedangkan yang masih dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat adalah 52 unit (11,30%) dari jumlah keseluruhan jembatan di Kabupaten Tegal, yaitu sebanyak 460 unit jembatan dengan panjang keseluruhan mencapai 5.624,87 meter. Dari jumlah jembatan yang tercatat, tergambarkan jumlah jembatan dengan lebar sebagai berikut. Tabel 2. 22 Jumlah Jembatan Berdasarkan Lebar Jembatan Tahun 2023 Kondisi Jembatan Lebar Jembatan ( Unit ) Jumlah (Unit) 1 - 2 m 3 - 5 m 6 - 8 m 9 - 11 m 12 m keatas Baik 5 205 110 11 8 339 Sedang 0 48 19 1 1 69 Rusak ringan 1 23 6 0 1 31 Rusak berat 1 20 0 0 0 21 Jumlah 7 296 135 12 10 460 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, kondisi jembatan kedepan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemantapan jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 telah mencapai 88,70%. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 59 Gambar 2. 36 Grafik Kondisi Kemantapan Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 C. Infrastruktur Perhubungan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain menunjang konektivitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan pengguna jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan pengguna jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.
a.Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas Program Penyelenggaraan Lalu Lintas memberikan pelayanan lalu lintas pada masyarakat yang semakin meningkat dapat dilihat dari persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas yang sesuai standar. Fungsi dari rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 60 perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan. Tabel 2. 23 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 No. Uraian Jumlah Sampai dengan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kebutuhan Rambu 40.429 40.429 40.429 40.429 40.429 2 Rambu Terpasang 16.320 16.958 17.190 17.190 17.207 Persentasi Rambu (%) 40,37 41,95 42,51 42,51 42,56 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024 Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan teratur. Rambu lalu lintas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, terdapat 4 jenis rambu-rambu lalu lintas yaitu rambu larangan, rambu peringatan, rambu perintah dan rambu petunjuk. Berdasarkan data ketersediaan jumlah rambu lalu lintas selama kurun waktu lima tahun, terjadi peningkatan kuantitas. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap keselamatan lalu lintas dan keamanan dari pengguna jalan. Tabel 2. 24 Jumlah Kumulatif Rambu Lalu Lintas Tahun 2019-2023 No Uraian Jumlah Sampai dengan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Guardrail 129 167 258 260 260 2 Marka 4.311 5.052 5.742 5.742 5.742
1. 3.Rambu Lalu Lintas 582 696 928 928 928
2. 5.APILL 6 6 6 6 22
3. 6.Warning light 41 41 41 42 43
4. 7.RPPJ 66 121 121 121 121 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 61 dari para pengguna jalan. LPJU digunakan sebagai penerang jalan dan untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dalam pelayanan pemasangan lampu penerangan jalan dimulai sejak tahun 2018, karena sebelum SOTK baru, pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Perkimtaru. Gambaran pemasangan LPJU enam tahun terakhir sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. 25 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 No. Uraian Jumlah Sampai dengan Tahun Kondisi saat ini2019 2020 2021 2022 2023 1 Kebutuhan LPJU 16.954 16.954 16.954 16.954 16.954 16.954 2 LPJU Terpasang 9618 10.142 11.140 11.634 12.631 12.631 Persentasi LPJU (%) 56,73 59,82 65,70 68,62 74,50 74,50 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024 Sampai dengan Tahun 2023 jumlah LPJU sebanyak 12.631 titik (74,50%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik). D. Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA) Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai (WS) yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas pengelolaan sumber daya air sungai, pengembangan waduk, dan pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m 3 dan dapat mengaliri lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan jumlah embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 62 Tabel 2. 26 Jumlah dan Luas Embung No Kecamatan Jumlah Luas (m2) 1 Adiwerna 6 39.315 2 Dukuhturi 2 9.778 3 Dukuhwaru 10 52.209 4 Kedungbanteng 1 15.535 5 Kramat 17 88.872 6 Lebaksiu 28 134.637 7 Pangkah 9 34.609 8 Slawi 10 47.298 9 Talang 3 18.557 10 Tarub 17 83.538 11 Suradadi 5 21.600 12 Warureja 3 5.800 Total 111 551.748 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024 Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar merata di 18 kecamatan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan kewenangan irigasi, Daerah irigasi (DI) untuk lahan pertanian di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan DI yaitu: Tabel 2. 27 Panjang Irigasi Kabupaten Tegal Tahun 2023 Kewenangan Jumlah DI Panjang Saluran (Km) Luas Daerah Irigasi (Ha) Kabupaten 208 276,02 9.281 Provinsi 11 84.597 6.956 Pusat 3 240.686 24.083 Total 222 325.559 40.320 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 63 Gambar 2. 37 Grafik Luas Daerah Irigasi (DI) Berdasarkan Kawasan Kewenangan Kabupaten Tegal Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Jika luas daerah irigasi dianalisis berdasarkan kawasannya, maka data menunjukkan bahwa daerah irigasi yang paling luas ada di Kecamatan Bumijawa dan disusul oleh Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Bojong. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah pertanian yang masih produktif di Kabupaten Tegal terpusat di dataran tinggi. Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumber daya air berupa jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2014-2018 dan 2019-2023 dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: 1439 2668 854 1162 1025 318 116 31 598 38 56 391 58 214 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Jatinegara Bumijawa Margasari Bojong Balapulang Bumijawa, Bojong Bojong, Jatinegara Balapulang, Bojong, Jatinegara Bojong, Balapulang Jatinegara, Bojong Jatinegara, Balapulang Bojong, Bumijawa Balapulang, Jatinegara Balapulang, Margasari Luas Daerah Irigasi (Ha) Kawasan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 64 Tabel 2. 28 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2014-2018 No Kondisi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Per Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Km % Km % Km % Km % Km %
5. 1.Baik 128,0 43,9 137,0 47,0 146,0 50,0 155,0 53,1 164,5 56,4
6. 2.Sedang 43,0 14,7 46,0 15,8 49,0 16,8 52,0 17,8 67,2 23,0
7. 3.Rusak Ringan 25,8 8,8 25,9 8,9 23,7 8,1 21,7 7,4 44,85 15,4
8. 4.Rusak Berat 94,9 32,5 82,8 28,4 73,0 25,0 63,0 21,6 15,43 5,3 Total 291,7 100 291,7 100,0 291,7 100 291,7 100 291,98 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Tabel 2. 29 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2019-2023 No Kondisi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Per Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Km % Km % Km % Km % Km %
9. 1.Baik 155,0 53,1 164,50 56,4 165,56 60,0 168,07 60,9 168,93 61,2
10. 2.Sedang 52,0 17,8 67,20 23,0 44,34 16,1 43,98 15,9 43,97 15,9
11. 3.Rusak Ringan 21,7 7,4 44,85 15,4 55,96 20,3 54,48 19,7 53,85 19,5
12. 4.Rusak Berat 63,0 21,6 15,43 5,3 10,17 3,7 9,50 3,4 9,27 3,4 Total 291,7 100 291,98 100 276,03 100 276,03 100 276,03 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 65 Gambar 2. 38 Grafik Kondisi dan Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Berdasarkan grafik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari tahun 2014 - 2023 panjang jaringan irigasi di Kabupaten Tegal tidak mengalami penambahan panjang yang signifikan, namun pembangunan jaringan irigasi difokuskan pada peningkatan kondisi jaringan irigasi menjadi lebih baik. dapat dilihat bahwa kondisi jaringan irigasi yang baik meningkat dari hanya 128,0 km di tahun 2014 menjadi 168,9 km di akhir tahun 2023. begitu juga untuk kondisi irigasi yang rusak berat, di tahun 2014 sepanjang 94,9 km jaringan irigasi yang kondisinya rusak berat dapat ditekan menjadi hanya 9,27 km saja jaringan irigasi yang rusak atau sekitar 3,4% dari total jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Tegal. Berdasarkan Kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 Ha. Kebutuhan air Daerah irigasi Kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap sepanjang 212,90 km (77,10%). Sedangkan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 63,13 km (22,90%), sedangkan kondisi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 66 cakupan daerah irigasi kewenangan kabupaten tergambar sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. 30 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Kondisi DI Kondisi Daerah Irigasi Per Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Luas Daerah Irigasi (Ha) 15.497 15.497 15.497 15.497 15.497 9.281 9.281 9.281 9.281 9.281 Luas Daerah Irigasi Baik (Ha) 9.084 9.721 10.360 10.987 12.298 5.302,5 5.374,9 5.477,6 5.615,3 5.653.9 Persentase Luas DI Baik (%) 58,62 62,73 66,85 70,90 79,36 57,13 57,91 59,02 60,89 61.20 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Perubahan luas daerah irigiasi tahun 2018-2019 disebabkan oleh perubahan kewenangan berdasarkan SK Bupati Nomor 492 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tegal yang menurun dari 15.497 Ha (2018) menjadi 9.281 Ha (2019). Gambar 2. 39 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2023 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 67 E. Infrastruktur Air Minum Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan sumur dan mata air. Data layanan air minum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel 2. 31 Data Layanan Air Minum Tahun 2014-2018 Uraian Capaian Layanan Air Minum 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Penduduk Total (jiwa) 1.415.009 1.420.106 1.424.891 1.429.386 1,431,375 Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa) 664.694 664.694 664.694 664.694 659,655 Jumlah Penduduk Perdesaaan Teknis PAMSIMAS (jiwa) 404.540 404.540 404.540 404.540 745,005 Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%) 46,97 46,81 46,65 46,50 23.18 Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%) 28,59 28,49 28,39 28,30 19.89 Layanan PDAM (SR) 25.037 30.809 36.363 40.521 42,742 Layanan PDAM (Jiwa) 162.559 200.035 236.096 263.093 152,927 Layanan Pamsimas (Jiwa) N/A N/A N/A N/A 148,149 Non Perpipaan (Sumur dan Mata Air) N/A 64,69 N/A N/A 503,878 Capaian Air Minum PDAM (%) 11,49 14,09 16,57 18,41 10.68 Capaian Air Minum Pamsimas (%) - - - - 10.35 Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%) N/A 78,75 N/A N/A 56.24% Sumber : Hasil Analisa Berbagai Sumber, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 68 Tabel 2. 32 Data Layanan Air Minum Tahun 2019-2023 Uraian Capaian Layanan Air Minum 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Penduduk Total (jiwa) 1,433,464 1,435,147 1.436.484 1.437.542 1.623.595 Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa) 669,141 768,153 842,398 854.398 854.398 Jumlah Penduduk Perdesaaan Teknis PAMSIMAS (jiwa) 878,629 980,694 622,19 1.039.626 1.039.626 Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%) 24.72 22.92 40.12 59,43 59,43 Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%) 17.86 17.68 24.03 72,32 72,32 Layanan PDAM (SR) 45,648 48,150 51,59 54.306 57.565 Layanan PDAM (Jiwa) 165,442 176,097 337,952 325.836 358.831 Layanan Pamsimas (Jiwa) 156,898 173,339 197,539 202.069 185.081 Non Perpipaan (Sumur dan Mata Air) 503,878 527,336 527,336 527.336 730.236 Capaian Air Minum PDAM (%) 11.54 12.27 20,3 22,67 22,10 Capaian Air Minum Pamsimas (%) 10.95 12.08 11,87 12,14 11,40 Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%) 57.64 61.09 63.85 66,68 80,68 Sumber : Hasil Analisa Berbagai Sumber, 2024 Tabel di atas menunjukan bahwa secara teknis jangkauan jaringan air minum perpipaan PDAM di tahun 2023 adalah 22,10% wilayah Kabupaten Tegal. Capaian layanan PDAM meningkat dalam kurun waktu 10 tahun dari 11,49% menjadi 22,10%. Untuk Layanan Pamsimas saat ini baru dapat melayani wilayah di Kabupaten Tegal sebesar 11,40%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 10 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 80,68%. Realisasi capaian air minum juga tercatat di sistem informasi manajemen air minum dan sanitasi bidang keciptakaryaan Provinsi Jawa Tengah (SIMANIS CIKA) RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 69 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Realisasi yang tercatat adalah realisasi layak, realisasi aman, realisasi jaringan perpipaan dan realisasi bukan jaringan perpipaan. Berikut ini adalah grafik capaiannya: Gambar 2. 40 Grafik Realisasi Air Minum Tahun 2018-2023 Berdasarkan SIMANIS CIKA Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi akses layak mengalami peningkatan capaian dari tahun 2018 sebesar 56,24% menjadi 80,68% di akhir tahun 2023 dan realisasi akses aman dari tahun 2018 sebesar 19,44% menjadi 35,71 di akhir tahun 2023. Namun capaian ini masih perlu ditingkatkan lagi karena urusan air minum merupakan pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal (SPM) dengan target nasional akses air minum layak sebesar 100%. 56,24% 57,64% 61,09% 78,12% 66,80% 80,68% 19,44% 22,48% 22,62% 23,31% 32,80% 35,71% 21,03% 22,49% 23,94% 26,56% 34,00% 35,71% 78,97% 77,51% 76,06% 73,44% 66,00% 64,29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Realisasi (%) Tahun Realisasi Air Minum Layak dan Aman Tahun 2018-2023 realisasi layak realisasi aman realisasi jaringan perpipaan realisasi bukan jaringan perpipaan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 70 F. Infrastruktur Sanitasi Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat. Tabel 2. 33 Rumah Berjamban Tahun 2019- 2023 No Kecamatan Jumlah Rumah Tangga Akses (%) KK yg belum berjamban layak 2019 2020 2021 2022 2023 Unit % 1 Margasari 37.624 N/A 100 100 100 100 759 2,90 2 Bumijawa 32.722 N/A 100 100 100 100 1.427 6,05 3 Bojong 24.710 N/A 100 100 100 100 557 2,85 4 Balapulang 32.705 N/A 100 100 100 100 2.823 11,10 5 Pagerbarang 21.727 N/A 100 100 100 100 933 6,13 6 Lebaksiu 32.846 N/A 100 100 100 100 1.921 8,65 7 Jatinegara 20.897 N/A 100 100 100 100 910 6,07 8 Kedungbanteng 15.989 N/A 100 100 100 100 1.575 12,20 9 Pangkah 37.554 N/A 100 100 100 100 1.876 5,96 10 Slawi 26.082 N/A 100 100 100 100 46 0,24 11 Adiwerna 44.273 N/A 100 100 100 100 3.039 10,01 12 Talang 34.264 N/A 100 100 100 100 2.320 8,64 13 Dukuhturi 33.234 N/A 100 100 100 100 623 2,91 14 Tarub 28.781 N/A 100 100 100 100 2.500 11,44 15 Kramat 38.150 N/A 100 100 100 100 318 1,39 16 Suradadi 30.677 N/A 100 100 100 100 1.098 5,45 17 Warureja 22.760 N/A 100 100 100 100 1.852 11,01 18 Dukuhwaru 23.165 N/A 100 100 100 100 552 3,41 Total 538.160 100 100 100 100 25.130 6,18 Sumber : Olah data Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024 Tabel di atas menggambarkan bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2019-2023). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 6,18% KK yang masih belum memilki akses jamban yang layak. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 71 Tabel 2. 34 Data Akses Air Limbah Tahun 2023 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024 Tabel diatas menunjukkan Data Akses Air Limbah Tahun 2023 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah membangun SPALD-Setempat Individual sejumlah 371.260 Rumah dan untuk Komunal bisa diakses oleh 8.664 Rumah. Untuk SPALD-Terpusat baru terbangun di 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang melayani 1.147 Rumah. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Air Limbah Domestik "Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut serta diolah di IPLT. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kabupaten Tegal memberikan pelayanan sedot tinja untuk wilayah Kabupaten Tegal. Truk penyedot tinja yang berjumlah 4 unit ini beroperasi mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Berdasarkan jumlah pelanggan sedot tinja yang dikelola DPUPR Kabupaten Tegal, capaian akses sanitasi aman sebesar 1,37% di tahun 2023. Septiktank Komunal RUMAH (%) RUMAH (%) RUMAH (%) RUMAH (%) 1 Kedungbanteng 12,189 1,354 - 1,575 12.20 11,910 87.80 - - - - 2 Bojong 16,920 3,626 - 557 2.85 17,605 85.55 2,214 11.60 188 0.92 3 Dukuhwaru 5,101 11,902 - 552 3.41 16,402 96.31 44 0.28 136 0.80 4 Margasari 16,926 10,578 - 759 2.90 26,134 94.87 575 2.25 - - 5 Slawi - 20,203 - 46 0.24 20,183 99.74 4 0.02 50 0.25 6 Dukuhturi 2,497 19,979 - 623 2.91 21,803 96.85 55 0.26 - - 7 Kramat 11,960 11,960 - 318 1.39 23,626 98.61 - - - - 8 Jatinegara 14,809 926 - 910 6.07 12,610 80.01 2,036 13.93 60 0.38 9 Balapulang 21,346 5,336 - 2,823 11.10 23,085 86.38 627 2.53 132 0.49 10 Bumijawa 22,002 2,750 - 1,427 6.05 21,770 87.81 1,417 6.16 - - 11 Lebaksiu 10,874 12,427 - 1,921 8.65 21,133 90.55 178 0.82 114 0.49 12 Tarub 11,456 11,456 - 2,500 11.44 20,324 88.56 - - 125 0.55 13 Adiwerna 4,550 27,302 - 3,039 10.01 28,661 89.84 48 0.16 62 0.19 14 Suradadi 13,434 7,676 - 1,098 5.45 19,984 94.51 8 0.04 - - 15 Pangkah 5,741 27,268 - 1,876 5.96 29,895 90.42 1,110 3.62 280 0.85 16 Talang 1,483 26,691 - 2,320 8.64 25,784 91.37 - - - - 17 Warureja 14,699 2,940 - 1,852 11.01 15,721 88.98 2 0.01 - - 18 Pagerbarang 13,502 2,455 - 933 6.13 14,630 91.53 347 2.34 - - 199,487 206,829 - 25,130 6.18 371,260 91.37 8,664 2.13 1,147 0.31 No KECAMATAN BABS CUBLUK JUMLAH RUMAH JUMLAH Septiktank Individual SPALD-Setempat SPALD-Terpusat SPALD Kepadatan <25 Jiwa/Ha Wilayah Pengembangan SPALD T IPALD Permukiman RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 72 G. Infrastruktur Persampahan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan sehingga nantinya seluruh timbulan sampah dapat tertangani atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Sehingga sampah bukan hanya diangkut melainkan juga akan dilakukan pengurangan baik di skala hunian maupun di bank sampah atau TPS3R. Data persampahan baik timbulan sampah, sampah terangkut, dan pengurangan sampah sebagaimana tersaji data pada tabel dibawah ini. Tabel 2. 35 Kondisi Persampahan Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2023 No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah volume sampah yang terangkut (ton) 396,20 404,60 299,17 361,00 316,00 2 Jumlah timbulan sampah (ton/tahun) 406.436,52 371.778,31 244.819,49 306.466,23 220.493,69 3 Persentase Sampah terangkut (%) 98,71 99,01 80,04 43,00 44,43 4 Persentase Sampah yang tertangani 29,75 32,40 63,69 42,99 51,65 5 Persentase Pengurangan Sampah 4,96 4,36 17,25 15,24 18,55 6 Sampah tidak terkelola - - - 41,76% 29,81% Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024 Dengan populasi penduduk sekitar 1.654.836 jiwa hingga tahun 2023, Kabupaten Tegal memperkirakan bahwa total sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 705,29 ton setiap harinya. Dari jumlah ini, sekitar 316,00 ton berhasil diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal ke TPA Penujah, mencapai persentase sebesar 44,43% dari total volume sampah yang dihasilkan. Sementara sisanya, sekitar 55,57%, mungkin merupakan sampah yang belum terkelola atau belum diangkut ke TPA. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka Kabupaten Tegal berupaya untuk terus meningkatkan persentase sampah yang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 73 terkelola dan terangkut setiap harinya, sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat dapat semakin berkurang. Dukungan penuh dari pemerintah, stakeholders, dan komunitas lokal sangat penting dalam menjaga kesinambungan program ini dan mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 105 unit di tahun 2023 ini. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat meningkat di tahun 2025-2026, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal diterapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini. Tabel 2. 36 Sarana dan Prasaran Persampahan Tahun 2019 – 2023 No. Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023
13. 1.Bank Sampah (unit) 130 140 140 105 105 2. Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit) 135 140 165 287 287
14. 3.Bank Sampah yg dibentuk (%) 96 100 84,84 36,59 36,59 4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1 1 1 1 1 5. Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) N/A 1 2 10 27 6. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 119 119 119 150 150 7. Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%) N/A N/A 80,00 82,00 84,21 Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024 Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel berikut. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 74 Tabel 2. 37 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023 No. Uraian Kondisi TPS 2019 2020 2021 2022 2023
15. 1.Jumlah TPS (unit) 114 119 119 150 150 2. Jumlah Daya Tampung TPS (ton/tahun) 206,43 242,5 208,7 282,0 282,0 3. Jumlah Penduduk (jiwa) 1.566.587 1.599.432 1.596.996 1.679.267 1.679.267 4. Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk 0,155 0,151 0,131 0,168 0,168 Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024 Sebelum sampah diangkut atau dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPS yang sudah ditentukan. Jumlah TPS di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 sebanyak 150 unit, sehingga daya tampung TPS di Kabupaten Tegal hanya sebesar 42.300 ton/ tahun. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem open dumpsite sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill. Tabel 2. 38 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2019-2023 No Uraian Kondisi TPA 2019 2020 2021 2022 2023
16. 1.Jumlah Volume Sampah (m³/hari) 146,6 148,43 427,4 515,7 451,4
17. 2.Jumlah TPA (unit) 1 1 1 1 1
18. 3.Luas TPA (m2) 41.691 41.691 41.691 58.000 58.000
19. 4.Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%) 0,00 0,00 80,00 82,00 84,21 Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2024 Limbah padat selain dari sampah organic dan anorganik, juga terdapat limbah B3. Limbah B3 banyak dihasilkan di daerah Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna yang merupakan daerah industri peleburan logam alumunium, tembaga, timbal, timah,dan besi serta daur ulang barang bekas logam dan aki bekas melalui peleburan. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan kawasan terkontaminasi di Desa Pesarean melalui Keputusan Bupati Tegal No 660.1/12/255 Tahun 2019 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 75 tentang Penetapan Status Lahan terkontaminasi Limbah Berbahaya dan Beracun di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal seluas ±38.400 m 2 dengan volume ± 20.000 m 2 yang tersebar di tempat pembuangan akhir (dumpsite) dan sekolah. Namun masih ada beberapa daerah yang juga terdapat industri yang sama yaitu salah satunya di desa Karangdawa, Margasari. Beberapa kegiatan pemulihan yang dilakukan antara lain:
a.Desa Pesarean: • Pemulihan lahan terkontaminasi di SMK NU Penawaja pada tahun 2018. • Pemulihan di Area Selatan II pada tahun 2021 dengan volume limbah mencapai1.574 m 3 dan berat 3.239 ton. • Pemulihan lanjutan di Area Selatan I pada tahun 2022 dengan volume limbah mencapai 4.408 m 3 dan berat 8.653 ton. • Pemulihan di Area Utara pada tahun 2023 dengan volume limbah mencapai 3.041 m 3 dan berat 6.127 ton.
b.Desa Karangdawa yakni, pemulihan lahan terkontaminasi di 3 kawasan perusahaan, yaitu PT. Karisma Jaya Mandiri seluas 1.652 m 2 , area PT. Sido Urip seluas 3.325 m 2 dan area PT. Putro Sido Biso dengan luas 2.000 m 2 . H. Kawasan Kumuh Luas dan sebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal terbaru telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 050/1332 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal, berbagai upaya dilakukan guna dihasilkan pengurangan luasan lahan kumuh tersebut, luas dan sebaran pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Tegal tergambar sebagaimana tabel berikut: RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 76 Tabel 2. 39 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2018-2023 No Kecamatan Luas sesuai SK 239/2016 Pengurangan Kumuh 2019 (Ha) Capaian Pengurangan Kumuh 2020 (Ha) Luas sesuai SK Nomor 050/1332 Tahun 2021 (Ha) Capaian Pengurangan Kumuh s/d Tahun 2021 Capaian Pengurangan Kumuh s/d Tahun 2022 (Ha) Capaian Pengurangan kumuh s/d Tahun 2023 (Ha) Sisa Luasan Kumuh (Ha) 1 Adiwerna 166,5 97,74 120,55 45,22 9,81 9,87 9,87 35,35 2 Dukuhturi 53,2 1,32 14,87 38,75 6,59 16,81 16,80 21,95 3 Jatinegara 18,4 0 0,19 0 0 0 0 0 4 Kedungbanteng 30,4 0 -27,96 76,48 0,02 0 0 76,48 5 Kramat 18,5 6,72 6,54 11,91 0 0 9,18 2,73 6 Lebaskiu 68,9 0 21,17 47,58 11,43 13,26 21,17 26,41 7 Slawi 28,5 4,2 16,11 12,48 1,29 11,05 12,48 0 8 Suradadi 48,6 0 -4,53 52,78 9,41 14,48 15,83 36,94 9 Talang 32,5 2,2 23,79 8,71 0,00 8,71 8,71 0 10 Tarub 9,88 0 0,92 9,04 0,08 1,93 1,93 7,11 11 Warureja 12,4 0 1,36 11,09 0,05 0 0 11,09 Total 487,78 112,18 173,01 314,04 38,672 76,11 95,97 218,06 Sumber : Hasil olah data Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024 Dari luasan kawasan kumuh di tahun 2016 sesuai dengan SK Kumuh nomor 239 tahun 2016 seluas 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh menjadi 314,04 di tahun 2021 yang disahkan di SK bupati nomor 050/1332. Setelah itu dilakukan penanganan kumuh dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal tersebut dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir Tahun 2023 luas kumuh di Kabupaten Tegal menjadi 218,06 Ha. I. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten Tegal tercatat sebesar 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT). RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 77 Tabel 2. 40 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2023 Uraian Jumlah RTLH Kumulatif setiap Tahun (KRT) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Data RTLH 40% desil terendah (KRT) 42.675 42.675 42.675 42.675 42.675 42.675 Kumulatif Realisasi RTLH 2.323 4.585 5.575 6.299 8.424 9.315 Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni 5,44 10,74 13,06 14,76 19,74 22,31 Sumber : Hasil olah data Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024 Penanganan RTLH di Kabupaten Tegal berasal dari berbagai sumber dana yakni APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Tegal. Berdasarkan penanganan tersebut terdapat kenaikan realisasi penanganan RTLH pada tahun 2023 yakni sebesar 22,31%. Sedangkan persentase untuk jumlah rumah layak huni di Kabupaten Tegal sebagai berikut. Tabel 2. 41 Jumlah Persentase Rumah Layak Huni Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Jumlah Rumah Layak Huni (%) 42,51 63,93 67,37 63,58 73,22 73,02 75,07 74,87 76,21 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2023 Berdasarkan pada data persentase rumah layak huni yang ada di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kabupaten Tegal masih tinggi sebagaimana data di atas dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Selain penanganan bagi rumah yang tidak layak huni, terdapat program lain yaitu penyediaan rumah yang layak huni diantaranya adalah rumah yang dilakukan Pembangunan oleh pengembang. Pembangunan perumahan tentunya bersamaan dengan Pembangunan prasarana dan sarana umum. Prasarana dan sarana umum yang harus disediakan oleh pengembang dalam mengembangkan perumahan adalah : 1) Prasarana lingkungan perumahan yaitu jaringan jalan, saluran drainase, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, tempat pembuangan sampah dan penyediaan air minum. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 78 2) Sarana lingkungan perumahan yaitu : sarana peribadatan, ruang terbuka hijau, sarana pemakaman yang terintegrasi dengan perumahan lain dan sarana parkir. Ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk sarana yang wajib. Hal ini berkaitan juga mendukung pengurangan gas rumah kaca atau perubahan iklim. Penyediaan ruang terbuka hijau minimal adalah 20% untuk RTH publik dan 10% RTH privat. 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi A. Penanaman Modal dan Nilai Investasi Kabupaten Tegal Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menarik investasi, baik itu PMA ataupun PMDN, untuk datang ke Kabupaten Tegal. Upaya tersebut utamanya dilakukan oleh DPM PTSP dengan dukungan dari DPUPR, Dinas Perintransnaker, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Disperkim, DLH, dan OPD lain yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah. Tabel 2. 42 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2019 – 2023 Tahun PMDN PMA Jumlah Investor Nilai Investasi Jumlah Investor Nilai Investasi 2019 7.072 1.418.065.799.69 3 8 820.334.969.198 2020 11.457 9.073.688.922.25 2 5 291.626.969.198 2021 10.457 768.665.669.374 4 883.975.831.657 2022 7.973 1.310.209.667.858 3 565.738.400.000 2023 13.125 1.122.000.000.000 22 1.196.000.000.000 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2023 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan pada jumlah investor PMA menjadi 22 Investor dengan capaian realisasi Investasi Rp. 1.196.000.000.000 dari target Rp. 560.000.000.000. Dengan Peningkatan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 79 jumlah investasi PMA mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan. B. Capaian dan Progres Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal (PDSD) PDSD merupakan sebuah instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selama empat tahun terakhir, Kabupaten Tegal memiliki nilai PDSD yang cukup fluktuatif, dimulai pada tahun 2020 nilai PDSD sebesar 3,0425 dan nilai PDSD terbaru pada tahun 2023 sebesar 3,032. Gambar 2. 41 Grafik Capaian Progres PDSD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023 Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024 Dari gambar di atas dapat dikemukakan bahwa nilai PDSD mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, kemudian beranjak naik secara signifikan pada tahun 2022 dan berakhir menurun pada tahun 2023. Penurunan angka PDSD salah satunya disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan memporak- porandakan hampir seluruh sektor yang ada, tak terkecuali pada Kabupaten Tegal. Penurunan pada tahun 2021 perlahan-lahan naik menjadi 3,318 pada tahun 2022 disebabkan telah bangkitnya aspek-aspek yang ada setelah tertimpa covid-19. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 3,032. Hal ini dikarenakan beberapa komponen mengalami penurunan seperti aspek inovasi, SDM dan aspek RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 80 keuangan. Namun secara klasifikasi nilai 3,032 masih termasuk dalam kategori daya saing tinggi. Gambar 2. 42 Grafik Nilai Aspek Wilayah Bregasmalang Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024 Berdasarkan pada Gambar di atas, Nilai PDSD Bregasmalang, maka nilai tertinggi ada di Kota Tegal dan terendah di Kabupaten Pemalang. Posisi Kabupaten Tegal berada pada posisi ke 3 dari 4 wilayah, namun secara komponen nilai aspek Kabupaten Tegal memiliki keunggulan di bidang Faktor Penguat/Enabling Environment, dengan nilai yang mendukung yaitu pilar Kelembagaan, Infrastruktur dan Perekonomian Daerah. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 81 Gambar 2. 43 Grafik Nilai Pilar Wilayah Bregasmalang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024 Berdasarkan pada Gambar di atas, nilai PDSD Bregasmalang memiliki kriteria yang seragam yaitu tinggi, dengan Kota Tegal menempati urutan pertama dalam skor PDSD di wilayah Bregasmalang karena satu-satunya yang memiliki wilayah administrasi sebagai sebuah kota. Kota Tegal memiliki nilai PDSD tertinggi didukung oleh 8 pilar yang memiliki nilai di atas median Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Tegal termasuk peringkat kedua dari bawah karena hanya memiliki 1 nilai pilar yang sama atau lebih tinggi dari median Jawa Tengah yaitu perekonomian daerah. Selain itu 11 pilar lain yang memiliki nilai dibawah median dan perlu diperhatikan secara seksama dan menjadi bahan renungan semua lembaga agar tahun depan dapat meningkat. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 82 2.3.5. Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui pengelolaan sumber daya lokal secara efisien, BUMD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, BUMD berperan dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, seperti air bersih dan permodalan, yang sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan beradaptasi dengan dinamika pasar, BUMD dapat memastikan bahwa daerah tetap kompetitif di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun global. BUMD yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tegal (dengan kepemilikan 100% ataupun sharing) adalah Perumda Air Minum Tirta Ayu (PDAM), Bank Tegal Gotong Royong, Bank Jateng, BPR BKK Kabupaten Tegal, dan BPR BKK Jateng. Secara umum, kondisi BUMD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 43 Profil BUMD Kabupaten Tegal Uraian Perumda Air Minum Tirta Ayu PT. BPR Bank TGR PT BPR BKK Kabupaten Tegal PT. BPR BKK Jateng PT. BPD Jateng Kepemilikan modal Pemkab Tegal 100% 100% 47,60% 3,33% 1,24% Nilai Penyertaan Modal Rp. 81,94 miliar Rp 15 miliar Rp.7,35 miliar Rp.12,25 miliar Rp.54,74 miliar Tingkat Kesehatan Sehat Sehat Sehat Cukup sehat Sehat Return on Asset (hingga triwulan II 2024) N/A 2,5% 2,02% 4,55% N/A Sumber: Laporan Evaluasi Pj. Bupati Tegal Triwulan II 2024 2.4. Aspek Pelayanan Umum A. Tata Kelola Pemerintahan Capaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks reformasi birokrasi, OPD rumpun pemerintahan skor LKJIP B, Nilai SAKIP RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 83 Kabupaten, Persentase IKM Kecamatan, dan Persentase IKM Kabupaten. Indikator-indikator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggung jawab koordinasi Sekretariat Daerah. Berikut digambarkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam tabel berikut ini. Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 - 2023 No Indikator Realisasi Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Reformasi Birokrasi (%) N/A 43,71 51,56 44,56 45,01 45,25 63,69 64,21 64,62 67,41 77,6 2 Nilai SAKIP Kabupaten N/A N/A 55,46 (CC) 56,9 (CC) 57,01 (CC) 60,10 (B) 61,36 (B) 63,28 (B) 62,56 (B) 63,26 (B) 64,25 (B) 3 Presentase IKM Kecamatan (%) N/A 52,74 64,54 69,04 69,22 71,28 77,77 80,41 81,76 84,48 85,35 4 Presentase IKM Kabupaten (%) N/A 70,01 70,5 70,8 71,4 76,64 78,36 80,83 82,2 81,38 85,26 Sumber : Bagian Pemerintah, Sekertariat Daerah Kabupaten Tegal, 2023 Capaian kinerja Pemerintah Daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 77,60, Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 64,25 (B), Persentase IKM Kecamatan sebesar 85,35 dan Persentase IKM Kabupaten sebesar 85,26. Indikator-indikator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggung jawab koordinasi Sekretariat Daerah. Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tersebut memerlukan upaya-upaya tertentu untuk dapat meningkatkannya. Salah satunya mengoptimalkan peran koordinasi, asistensi, dan fasilitasi Asisten Sekda yang mengampu semua OPD di Kabupaten Tegal. Dalam konteks pengelolaan e-Government, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) domain, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE. Kedua, Domain Tata Kelola RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 84 SPBE. Ketiga, Domain Manajemen SPBE dan keempat, Domain Layanan SPBE. Pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebesar 3,07. Pelayanan Publik dapat dilihat kualitasnya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Penilaian IKM dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKMM).Secara umum, IKM Kabupaten Tegal terus menerus mengalami peningkatan dan secara capaian selalu mencapai target tahunan. Pada tahun 2023 nilai IKM naik sebesar 3,88 dari tahun 2022 sebesar 81,38 menjadi 85,26. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2. 45 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 – 2023 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks kepuasan Masyarakat perijinan 75,32 77,61 78,08 88,86 89,77 91,99 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024 Dengan melihat Tabel di atas pada tahun 2018 – 2023 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tegal yang dimulai pengukurannya oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif. Tahun 2022 nilai Indeks Kabupaten Tegal sebesar dengan kategori sangat inovatif. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi posisi antar pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemerintah daerah dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut : 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (kurang inovatif); 30,00-59,99 (inovatif) dan 60,00-100,00 (sangat inovatif). B. Pembangunan Masyarakat Desa Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian penting dalam dari perwujudan pembangunan daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 85 indikator dalam pembangunan masyarakat desa. Adapun capaian IDM Kabupaten Tegal dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah : Tabel 2. 46 Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 Status IDM Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Mandiri 3 2 2 3 3 Maju 27 28 32 56 90 Berkembang 219 219 217 200 176 Tertinggal 29 29 29 22 12 Sangat Tertinggal 3 3 1 - - Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tegal dengan status Mandiri dalam kurun waktur 2019 sampai dengan 2023 meningkat menjadi 3 desa yang dari 2 desa, begitu juga pada status sangat tertinggal yang mengalami peningkatan sehingga status tertinggal menjadi 0. C. Akses Internet Internet adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia, internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk world wide web dan membawa email, berita hiburan, dan file data. Data akses internet yang digunakan oleh Kabupaten Tegal adalah data persentase penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet. Data tersebut bersumber dari Statistik kesejahteraan rakyat dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Jika dilakukan Analisa data terlihat jelas bahwa terjadi kenaikan untuk pengguna atau anggota keluarga yang mengakses internet, apalagi ketika terjadi pandemi covid sehingga anggota keluarga mulai menggunakan internet sebagai pendukung salah satunya pendukung Pendidikan. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 86 Gambar 2. 44 Grafik Persentase Penduduk Anggota Rumah yang Mengakses Internet Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tegal, 2016-2023 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 Berikut hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005- 2025. 1) Penyusunan RPJPD Kabupaten Tegal Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, diarahkan pada:
a.Bidang Pendidikan.
b.Bidang Kesehatan.
c.Bidang Perekonomian.
d.Teknologi dan Industri 4.0.
e.Bidang SDA Lingkungan.
f.Infrastruktur.
g.Bidang Sosial Budaya.
h.Bidang Tata Kelola Pemerintahan. 2) Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, evaluasi RPJPD Kabupaten Tegal tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa 20,98 26,81 33,54 45,37 49,84 58,17 68,08 66,13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase penduduk anggota rumah tangga yang mengakses internet RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 87 menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (Evaluasi RPJPD Kabupaten Tegal sebagaimana disajikan pada Bab II hanya menyajikan capaian visi misi RPJMD pada setiap periodisasi RPJPD). 3) Dari 6 indikator makro pembangunan yang telah di evaluasi Provinsi, 2 (dua) indikator makro sudah pada kondisi bagus baik secara tren capaian maupun lingkup kewilayahan (Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita). Adapun 4 (empat) indikator makro yang perlu mendapat perhatian lebih dalam dokumen perencanaan ke depan antara lain:
a.Indeks Gini Tahun 2022 mengalami penurunan kinerja dari 0,23 di Tahun 2005 menjadi 0,35 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar).
b.Indikator Pertumbuhan Ekonomi sampai Tahun 2022 capaian sebesar 5,14 masih dibawah rata-rata Provinsi (5,31).
c.Indeks Pembangunan Manusia sampai Tahun 2022 capaian sebesar 69,53 masih di bawah rata-rata Provinsi (72,79).
d.Tingkat Pengangguran Terbuka sampai Tahun 2022 capaian sebesar 9,64 masih di atas rata-rata capaian Provinsi (5,57). 2.6. Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kondisi demografi Kabupaten Tegal dihadapkan pada keberhasilan kebijakan pengendalian penduduk di masa lalu utamanya program KB menjadikan kondisi demografi Kabupaten Tegal mengalami tren perkembangan yang mencapai pertumbuhan penduduk seimbang, hal ini ditandai dengan capaian angka Fertilitas Kabupaten Tegal menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,40 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2 - 3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP 2020 mencatat TFR sebesar 2,21 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Pada tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,21. Angka ini semakin mendekati tingkat Replacement Level (2,1), artinya RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 88 setiap wanita digantikan oleh satu anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi. Gambar 2. 45 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045 Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024 Penduduk Kabupaten Tegal diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi sebanyak 1.962.598 jiwa, dengan rasio ketergantungan 51,19%. Berdasarkan jenis kelamin, tahun 2045 diproyeksikan sex rasio sebesar 100,53 yang artinya terdapat 101 penduduk laki- laki untuk setiap 100 perempuan. Berdasarkan kelompok umur laki-laki dan perempuan, gambaran kondisi demografi Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada gambar piramida penduduk pada Gambar 2.41, sedangkan penjabaran proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.45. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 89 Gambar 2. 46 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Tegal Sumber : DP3PAP2KB Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 90 Tabel 2. 47 Proyeksi Penduduk Kelompok Umur Jenis Kelamin Kelompok Umur 2025 2030 2035 2040 2045 Laki-laki 0-4 69.992 67.013 64.483 63.202 62.567 5-9 69.286 69.898 66.938 64.423 63.153 10-14 66.381 69.366 69.981 67.025 64.515 15-19 66.939 66.139 69.125 69.743 66.800 20-24 63.006 66.684 65.900 68.885 69.501 25-29 70.000 63.330 67.031 66.252 69.255 30-34 68.530 69.992 63.338 67.045 66.267 35-39 68.478 68.218 69.679 63.068 66.762 40-44 67.322 68.658 68.404 69.884 63.266 45-49 62.322 67.352 68.706 68.475 69.973 50-54 53.074 61.371 66.374 67.751 67.568 55-59 42.556 51.241 59.349 64.273 65.682 60-64 33.237 39.936 48.216 55.975 60.729 65-69 25.977 29.846 36.027 43.668 50.857 70-74 17.570 21.709 25.130 30.545 37.228 75+ 13.535 20.427 27.548 34.208 42.168 Jumlah 858.205 901.180 936.229 964.422 986.291 Perempuan 0-4 67.160 64.305 61.847 60.580 59.941 5-9 65.410 67.280 64.427 61.970 60.705 10-14 62.853 65.713 67.594 64.732 62.263 15-19 62.946 63.086 65.958 67.845 64.977 20-24 60.473 62.970 63.125 66.006 67.889 25-29 64.908 60.244 62.743 62.909 65.784 30-34 64.369 64.771 60.130 62.626 62.800 35-39 64.931 64.155 64.575 59.957 62.452 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 91 Jenis Kelamin Kelompok Umur 2025 2030 2035 2040 2045 40-44 63.021 64.552 63.808 64.243 59.660 45-49 60.618 62.712 64.277 63.567 64.016 50-54 53.580 59.968 62.102 63.704 63.034 55-59 44.642 52.449 58.800 60.969 62.601 60-64 36.087 42.978 50.639 56.881 59.068 65-69 28.767 33.820 40.474 47.869 53.909 70-74 19.842 25.639 30.423 36.669 43.588 75+ 16.423 26.379 38.199 50.292 63.620 Jumlah 836.030 881.021 919.121 950.819 976.307 Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Tabel 2. 48 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 No. Uraian 2025 2030 2035 2040 2045
1. 1.Penduduk Produktif 1.171.039 1.220.806 1.262.279 1.290.058 1.298.084
2. 2.Penduduk Non Produktif 523.196 561.395 593.071 625.183 664.514
3. 3.Rasio Ketergantungan 44,68 45,99 46,98 48,46 51,19 Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Jumlah penduduk produktif diproyeksikan akan meningkat secara bertahap dari 1.171.039 jiwa di tahun 2025 menjadi 1.298.084 jiwa di tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di wilayah tersebut akan meningkat dalam 20 tahun ke depan. Jumlah penduduk non produktif diproyeksikan akan meningkat secara signifikan dari 523.196 jiwa di tahun 2025 menjadi 664.514 jiwa di tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak bekerja (misalnya, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas) akan meningkat secara signifikan dalam 20 tahun ke depan. Rasio ketergantungan diproyeksikan akan meningkat secara signifikan dari 44,68 di tahun 2025 menjadi 51,19 di tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk non produktif per penduduk produktif akan meningkat, sehingga membebani angkatan kerja. Kondisi seperti ini dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sistem jaminan sosial, dan kebutuhan akan layanan kesehatan serta pendidikan. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 92 Kebijakan yang tepat perlu dibuat untuk mengatasi tantangan ini, seperti meningkatkan partisipasi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas sistem jaminan sosial. Proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2025 masuk dalam katagori kepadatan tinggi yaitu 1.927,91 jiwa/km 2 . Proyeksi dalam kurun waktu lima tahun, terjadi peningkatan signifikan kepadatan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal. Jika kepadatan penduduk melebihi daya tampung wilayah dapat menimbulkan masalah seperti kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Perlunya pembaharuan dalam infrastruktur kesehatan dan pendidikan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Dengan meningkatnya kepadatan penduduk, kebutuhan akan perumahan yang terjangkau dan layak juga meningkat. Proyeksi kepadatan penduduk dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan perumahan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Gambar 2. 47 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Tegal, diolah Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 1.927,91 2.028,01 2.111,24 2.179,40 2.233,28 1.750,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 1.950,00 2.000,00 2.050,00 2.100,00 2.150,00 2.200,00 2.250,00 2.300,00 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 3 5 2 0 4 0 2 0 4 5 Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 93 Gambar 2. 48 Grafik Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal, Sambungan Air Bersih, Sambungan Listrik dan Produksi Sampah Kabupaten Tegal Sumber : Hasil olah data Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Tegal, 2024 Analisis kebutuhan sarana prasarana terkait tempat tinggal yang dibutuhkan penduduk Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa kondisi 2023 dengan jumlah eksisting penduduk kabupaten tegal sebanyak 1.654.836 jiwa membutuhkan 406.316 unit rumah yang teraliri listrik dan 250.947 sambungan air bersih untuk memenuhi kebutuhan domestik sehari-harinya. Pada tahun 2045 dengan nilai rasio pertumbuhan penduduk sebesar 0.0085%, diproyeksikan jumlah sarana prasarana tempat tinggal yang dibutuhkan untuk mencakup 1.962.598 jiwa pada di 2045 adalah 490.650 unit rumah, 392.520 sambungan air bersih dan 392.520 sambungan listrik. 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk (jiwa) Kebutuhan Sarana Prasarana (unit) *Data 2023 adalah data realisasi Kebutuhan Rumah Sambungan Air Bersih Sambungan Listrik Jumlah Penduduk Linear (Kebutuhan Rumah) RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 94 Gambar 2. 49 Grafik Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Tegal Sumber : Hasil olah data Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan rumah selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2045 tentu akan berakitbat pada peningkatan jumlah timbulan / produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tegal. Analisis linier menunjukkan bahwa timbulan sampah di tahun 2023 sebesar 220.494 ton/jiwa/tahun akan membengkak di tahun 2045 menjadi 300.866 ton/jiwa/tahun. Gambar 2. 50 Grafik Proyeksi Kebutuhan Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Kabupaten Tegal Sumber : Hasil olah data Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 220.494 259.726 273.211 284.425 293.606 300.866 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 1.900.000 1.950.000 2.000.000 - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk (Jiwa) Produksi Sampah (ton/jiwa/tahun) *Data 2023 adalah data realisasi Produksi Sampah Jumlah Penduduk 1000000,0 1200000,0 1400000,0 1600000,0 1800000,0 2000000,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 2023 2025 2030 2035 2040 2045 unit *Data 2023 adalah data realisasi Polindes Puskesmas Pembantu Puskesmas Rumah Sakit Jumlah Penduduk RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 95 Gambar 2. 51 Grafik Proyeksi Kebutuhan Apotek, Klinik, Praktik Dokter, dan Posyandu Kabupaten Tegal Sumber : Hasil olah data Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Berdasarkan data BPS Kapubaten Tegal dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2023, jumlah sarana prasarana kesehatan meliputi apotek 120 unit, klinik/balai kesehatan 67 unit, poliklinik/balai pengobatan 41 unit, posyandu 1.831 unit, polindes 199 unit, puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan 57 unit, puskesmas 29 unit, dan rumah sakit 11 unit. Kebutuhan sarana prasarana kesehatan dianalisis menggunakan angka koefisien pembagi jumlah penduduk berdasarkan SNI:03-1733-2004 didapatkan bahwa terkait Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit yang dibutuhkan Kabupaten Tegal di tahun 2045 dengan jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.962.598 jiwa yaitu membutuhkan 65 unit Polindes, 65 unit Puskesmas Pembantu, 16 unit Puskesmas dan 20 unit Rumah Sakit, sedangkan untuk proyeksi kebutuhan Apotek, Klinik, Praktik Dokter dan Posyandu di tahun 2045 adalah 65 unit Apotek, 65 unit Klinik, 393 unit Praktik Dokter, 1.570 Poliklinik dan 1.570 Poliklinik yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal untuk mencakup kebutuhan kesehatan masyarakat yang akan ada di Kabupaten Tegal. Pertimbangan penentuan jumlah fasilitas tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan radius jangkauan layanan. Oleh karena itu, jumlah ideal puskesmas adalah minimal 1 pada tiap kecamatan. 1000000,0 1200000,0 1400000,0 1600000,0 1800000,0 2000000,0 - 400,0 800,0 1200,0 1600,0 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk (Jiwa) unit *Data 2023 adalah data realisasi Apotek Klinik Praktik Dokter Poliklinik Posyandu Jumlah Penduduk RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 96 Gambar 2. 52 Grafik Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Tegal Sumber : Hasil olah data Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Kebutuhan sarana pendidikan mengacu pada SNI: 03-1733-2004 dengan jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Tegal tahun 2045 sebanyak 1.962.598 jiwa. Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Kabupaten Tegal sejumlah 681 unit dengan analisis linier kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang menunjukkan bahwa kondisi 2045 kebutuhan sejumlah 1.227 unit. Permasalahan yang dihadapi saat ini banyak sekolah dasar yang kekurangan murid. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pusat yakni, Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, pada saat itu, pemerintah mulai mengungkapkan rencananya untuk pengangkatan guru SD dan pembangunan gedung SD baru. Oleh karena itu, pemerintah gencar pembangunan gedung sekolah dasar negeri semenjak itu. Permasalahan lainnya adalah masyarakat beralih ke sekolah swasta dibanding negeri seiring membaiknya kondisi perekonomian masyarakat. Alasan pemilihan sekolah selain sekolah negeri, karena kualitas dirasa lebih unggul dan kondisi kedua orang tua pekerja yang memanfaatkan sarana pendidikan untuk penjagaan serta pembelajaran anak. Hal ini berdampak pada kurangnya jumlah murid di sekolah dasar negeri. Melihat kondisi sekolah dasar di Kabupaten Tegal, maka adanya merger sekolah dengan membuka peluang penambahan ruang kelas/sekolah dapat menjadi solusi kedepannya. 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 - 400 800 1.200 1.600 2.000 2023 2025 2030 2035 2040 2045 unit *Data 2023 adalah data realisasi Taman Bacaan TK SD SMP SMA Jumlah Penduduk RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 97 Sekolah Menengah Pertama (SMP) eksisting di Kabupaten Tegal Tahun 2023 sejumlah 116 unit dengan kebutuhan tahun 2045 sejumlah 409 unit SMP. Sementara Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2023 sejumlah 26 unit dengan kebutuhan tahun 2045 sejumlah 409 unit SMA. Dalam hal pemenuhan taman bacaan hingga saat ini Kabupaten Tegal belum terpenuhi. Jika berdasarkan SNI: 03-1733-2004, kebutuhan taman bacaan dengan minimal jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa, maka tahun 2045 membutuhkan sejumlah 785 unit. Maka dari itu, pemenuhan taman bacaan menjadi prioritas pembangunan sarana pendidikan dan bagaimana dapat menarik minat masyarakat untuk bersekolah. 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah A. Pengembangan Wilayah Berdasarkan Potensi Daya Saing Daerah Interaksi wilayah perlu dilakukan mengingat tidak setiap wilayah dapat memenuhi segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup penduduknya. Regionalisasi atau perwilayahan dibuat di Jawa Tengah agar memudahkan satu wilayah untuk berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, baik dalam level provinsi atau nasional. Salah satu perwilayahan adalah Bregasmalang; dimana Kabupaten Tegal merupakan wilayah yang akan dibahas dalam hal interaksi dengan wilayah sekitarnya. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 98 Gambar 2. 53 Pemetaan interaksi Daerah dalam Ekonomi Wilayah dan Pelayanan Publik Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024 Gambar di atas merupakan peta interaksi sektor ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal tidak hanya terhubung dengan wilayah Bregasmalang, namun terkoneksi dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa wilayah yang terkoneksi dengan Kabupaten Tegal antara lain:
a.Kota Tegal: Kota Tegal adalah outlet utama perdagangan dan jasa dari wilayah belakangnya, yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Aktivitas ekstraktif dan industri yang berlangsung di Kabupaten Tegal banyak dipasarkan di Kota Tegal.
b.Kabupaten Brebes dan Pemalang: Kabupaten Tegal mendapatkan suplai bahan baku yang berasal dari Kabupaten Brebes dan bahan baku perdagangan besar dari Kabupaten Pemalang serta sebagai pelayanan publik. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 99
c.Kota Semarang: sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang tentu berkaitan erat dengan Kabupaten Tegal baik dalam sektor ekonomi yaitu sebagai pasar dan asal permodalan, pelayanan publik yang memiliki skala kepentingan yaitu penting dan cukup penting utamanya dalam hal pendidikan dan kesehatan.
d.Kota Surakarta: interaksi Kabupaten Tegal dengan Kota Surakarta hanya sebatas interaksi pada sektor pelayanan publik yang berada pada level kepentingan sedang dan cukup penting, yaitu pendidikan dan pelatihan K3
e.Cirebon (Jawa Barat): Kota Cirebon memiliki peranan sebagai pemasok consumer goods dalam partai besar bagi reseller di Kabupaten Tegal; dalam kata lain adalah tempat kulakan pedagang. Selain itu, Kota Cirebon juga menjadi referensi aktivitas perdagangan kendaraan dan jasa servis kendaraan.
f.DKI Jakarta: merupakan tujuan utama pemasaran produk pertanian dari Kabupaten Tegal. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan tujuan utama tenaga kerja Kabupaten Tegal untuk mendapatkan pekerjaan karena upah yang lebih besar dan infrastruktur yang lebih baik. Dari hasil analisa di atas, Kabupaten Tegal telah berhasil melakukan interaksi dengan wilayah di Pulau Jawa dan kedepan agar lebih melebarkan sayap agar interaksi wilayah semakin baik dan luas. 1) Peran capaian PDSD pada Interaksi Wilayah dalam Pembangunan ekonomi dan pelayanan umum
a.Kabupaten Tegal merupakan wilayah dengan posisi sebagai penyedia bahan baku atau supplier dan produsen. Berdasarkan data PDRB tahun 2023 sektor unggulan di Kabupaten Tegal adalah Industri Pengolahan, salah satunya adalah industri pengolahan teh. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kabupaten Tegal sebagai produsen dan supplier dikarenakan memiliki 4 industri pengolahan komoditas teh yang memiliki jumlah produksi selama satu tahun sebesar 47,12 ton serta memiliki perkebunan teh dengan luas mencapai 36,1 hektare. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 100 Gambar 2. 54 Diagram Alir Posisi Kabupaten Tegal dalam Komoditas Teh Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024 Gambar di atas menunjukkan Kabupaten Tegal menjadi supplier bahan baku untuk produksi internal dan mengirim bahan mentah ke luar kota seperti Kabupatan Cilacap, Cirebon, dan Sidoarjo dengan masing-masing memiliki skala 10%-20%. Sedangkan untuk distribusi hasil pengolahan daerah Semarang dan Jakarta, dengan skala kepentingan 35%-50% atau sangat penting.
b.Capaian nilai PDSD Kabupaten Tegal selama 3 tahun terakhir mengalami perubahan secara fluktuatif. Tahun 2021 nilai indek IDSD Kabupaten Tegal sebesar 2.9288; dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 0.34 menjadi 3,3180; di tahun 2023 nilai IDSD kembali mengalami penurunan menjadi 3,032. Walaupun mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022, beberapa sektor di Kabupaten Tegal belum optimal dan perlu adanya dukungan lebih salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian bukan merupakan salah satu sektor non basis atau bukan sektor unggulan karena nilai LQ (Location Quotient) dari sektor pertanian >1. Sektor pertanian adalah sektor yang perlu diperhatikan dan perlu adanya dukungan lebih karena luas wilayah pertanian yg signifikan dan pekerja di sektor pertanian yg banyak.
c.Kabupaten Tegal memiliki Pelayanan Publik, Pertahanan dan Keamanan yang baik dengan skala persentase lebih dari 50% atau penting dengan adanya beberapa fasilitas Hankam (Pertahanan Keamanan) di Kabupaten Tegal, RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 101 diantaranya adalah Brigif 4 Dewa Ratna (melayani regional), Batalyon 407, Kodim (melayani juga Kota Tegal), Batalyon Zipur, dan Satradar. Interaksi wilayah dengan posisi pertahanan dan keamanan ini adalah dengan Kota Tegal, Brebes, dan Pemalang. Sedangkan untuk beberapa interaksi dengan wilayah lainnya pelayanan publik masih dalam skala 10%-20% untuk peran atau posisi pendidikan dan teknologi, dan pusat kesehatan yang berinteraksi dengan wilayah Semarang hanya 35%-50%.
d.Capaian IDSD yang fluktuatif dan penurunan sedikit di tahun 2023 dapat mendukung dan mengoptimalkan pada posisi atau peran teknologi yang memiliki skala kepentingan hanya 10%-20% interaksi dengan wilayah Jakarta dan Pemalang. Teknologi yang dapat meningkatkan pengembangan usaha dan bisnis yang dapat memudahkan transportasi sehingga mengurangi biaya angkut sehingga kepentingan usaha dan bisnis dapat lebih dimaksimalkan. 2) Rumusan Peluang / Kendala & Inventarisasi / Urgensi
a.Kondisi strategis atau peluang perekonomian Kabupaten Tegal di tahun 2023 berdasarkan data Aspek, Kabupaten Tegal memiliki nilai Aspek Pasar/Market tertinggi di wilayah Bregasmalang yaitu 3.733. Total ekspor di Kabupaten Tegal tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan 11% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 23.861,26 milyar. Total import juga mengalami kenaikan hingga 9% menjadi 29.279,2 milyar. Berdasarkan data 12 Pilar wilayah Bregasmalang, Kabupaten Tegal memiliki nilai atau skala tertinggi pada pilar Kelembagaan dengan nilai 4,33 dan Pilar Ukuran Pasar memiliki nilai 4.33, kedua pilar tersebut merupakan bagian dari Aspek Pasar/Market. Peluang untuk Kabupaten Tegal adalah mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan menjadi sentra faktor pasar/market terbesar di wilayah Bregasmalang.
b.Berdasarkan data penilaian Aspek dan pemetaan sektor unggulan maupun sektor basis, maka peluang dan strategis untuk Kabupaten Tegal dapat mengoptimalkan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan besar serta Eceran. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 102 Gambar 2. 55 Analisis SWOT Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024 Dapat dilihat pada gambar analisis SWOT yang menunjukkan peluang strategis Kabupaten Tegal dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan sebagai pusat sektor perdagangan.
c.Dimensi merupakan bagian dari nilai komposit pilar. Dimensi Daya Saing Kabupaten Tegal tahun 2023 mendapatkan nilai tertinggi adalah Dimensi Telematika (5,00); Keamanan dan Ketertiban (5,00); Stabilitas Ekonomi (4,00), dan Ukuran Pasar (4,33). B. Wilayah Pengembangan Bregasmalang WP Bregasmalang, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional. Kawasan Bregasmalang merupakan wilayah yang masuk ke dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Potensi alam yang menonjol untuk dikembangkan dalam kawasan ini adalah kehutanan, perkebunan, tanaman RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 103 pangan, industri skala kecil dan menengah berbasis pertanian, dan perikanan laut sesuai dengan karakteristik daerah pesisir. Perkembangan fisik kawasan ini masih di dominan di sepanjang jalur pantura yang merupakan jalur akses utama. Arah pengembangan wilayah Bregasmalang diarahkan pengembangannya antara lain untuk memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dengan kabupaten disekitarnya sebagai satu kesatuan sistem permukiman yang saling menunjang secara fungsi dengan memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan serta penanganan bencana dan kawasan terdampak rob. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Brebes sebagai salah satu kawasan indutri strategis di bagian barat Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian akan dikembangkan disertai dengan upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Selain itu, sabagai salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat maka akan dilakukan upaya untuk memadukan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Barat dan mendorong kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah. Sedangkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup setidaknya, harus dilakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan terutama yang memiliki fungsi konservasi atau area yang memberikan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/ lahan kritis / terdegradasi di darat maupun pesisir, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan, meningkatkan pengendalian dan pemantauan kualitas air & udara, memperkuat ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khususnya terkait perubahan iklim (terutama pada kawasan pesisir). Kawasan Perkotaan Bregasmalang adalah sebuah wilayah penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah Pengembangan kawasan ini menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Magelang- Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Adapun dukungan program RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 104 pembangunan Kabupaten Tegal terhadap Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang adalah sebagai berikut:
1. 1.Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Jimat dan Sungai Rambut
2. 2.Pengembangan Sumber Air Baku SPAM Perkotaan
3. 3.Pembangunan Bendungan Jatinegara
4. 4.Optimalisasi Waduk Cacaban
5. 5.Pengendalian Banjir Sistem Sungai Cacaban
6. 6.Pembangunan Sarpras Konservasi SDA Sungai Pemali (Tegal dan Brebes)
7. 7.Peningkatan Jalan Akses Kaligua – Guci
8. 8.Peningkatan Jalan Yomani – Guci
9. 9.Peningkatan Jalan dan Perlengkapan Jalan Ketanggungan – Prupuk
10. 10.Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah
11. 11.Fasilitasi Pengembangan Industri Klaster Logam
12. 12.Revitalisasi Pasar Adiwerna, Balamoa, Guci, Bumijawa
13. 13.Pembangunan Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan (BBI)
14. 14.Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan
15. 15.Pengembangan Pertanian Bawang Putih RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 105 Gambar 2. 56 Arah Pengembangan WP Bregasmalang Sumber : Rantekno RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2025-2029 C. Pusat Pertumbuhan Kawasan Perkotaan Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertahanan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi. Tujuan dari penetapan kawasan strategis adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya kemudian pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta lingkungan hidup. Kawasan strategis kabupaten berfungsi:
a.Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
b.Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan; RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 106
c.Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
d.Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
e.Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Kawasan strategis kabupaten terdiri atas:
a.Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
b.Kawasan Perkotaan, meliputi :
1. 1.Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Adiwerna yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal skala Kabupaten;
2. 2.Kawasan Perkotaan Mejasem di Kecamatan Kramat;
3. 3.Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang di Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan Balapulang; dan
4. 4.Kawasan Perkotaan Margasari di Kecamatan Margasari.
c.Kawasan Industri Pantura, meliputi:
1. 1.Kecamatan Kramat;
2. 2.Kecamatan Suradadi; dan
3. 3.Kecamatan Warureja.
d.Kawasan Agropolitan dimana sistem desanya diarahkan pada Kawasan Agropolitan yang sudah ditentukan di Kabupaten Tegal yaitu di Kecamatan Bojong dan Bumijawa. Secara rinci pengembangan desa pada Kawasan Agropolitan di KabupatenTegal dibagi menjadi dua fungsi yaitu desa yang menjadi pusat kawasan agrowisata dan juga desa yang menjadi pusat kawasan sentra produksi. Kawasan Agropolitan, meliputi :
1. 1.Kecamatan Bojong; dan
2. 2.Kecamatan Bumijawa.
e.Kawasan Minapolitan, meliputi:
1. 1.Kecamatan Kramat;
2. 2.Kecamatan Suradadi; dan
3. 3.Kecamatan Warureja. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 107 Titik simpul pengembangan (kota-kota) direncanakan baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat-pusat pelayanan dari permukiman. Kota-kota dengan hirarki tertinggilah yang seharusnya menjadi pusat-pusat pengembangan/ pelayanan pada sub wilayah pengembangannya. Adapun hirarki kota di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
a.Pusat Orde I yaitu Kecamatan Slawi, Adiwerna dan Kramat yang merupakan kutub pertumbuhan di Kabupaten Tegal, karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Adiwerna merupakan kecamatan yang dari awal memiliki perkembangan yang lebih maju daripada kecamatan lainnya, karena pengaruh limpasan kegiatan dari Kota Tegal. Kondisi ini secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan aktivitas yang diikuti perkembangan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan Kecamatan Slawi seiring dengan perkembangannya sebagai Ibu kota Kabupaten Tegal mulai berkembang sebagai pusat pelayanan utama di Kabupaten Tegal dengan mulai berkembangnya berbagai sarana pelayanan skala kabupaten.
b.Pusat Orde II yaitu Kecamatan Pangkah, Talang, Margasari, Dukuhturi, Warureja, Suradadi dan Balapulang yang merupakan ibu kota kecamatan dengan pelayanan desa-desa di kecamatan tersebut dan juga desa-desa lain di kecamatan sekitarnya yang memilki aksesibilitas terjangkau, dengan memiliki indeks sentralitas 80-200. Kecamatan - kecamatan ini merupakan kecamatan dengan orde yang cukup tinggi namun masih di bawah orde kota Kecamatan Slawi, Adiwerna dan Kramat. Kegiatan di kota Orde II ini didominasi oleh kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta permukiman seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya.
c.Pusat Orde III yaitu Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong merupakan ibukota kecamatan dengan wilayah pelayanan desa-desa di kecamatan tersebut, dengan indeks sentralitas 40-80. Kecamatan-kecamatan yang termasuk orde ini sebenarnya memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus dan didukung oleh pariwisata. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 108 Kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Wilayah dengan mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya. Berikut ini tabel fungsi pusat pelayanan dan wilayah pengembangan di Kabupaten Tegal. Tabel 2. 49 Hirarki Kota Dan Fungsi Pusat Pelayanan dalam Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Tegal NO PUSAT PELAYANAN KAWASAN PERKOTAAN LOKASI FUNGSI
1. 1.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Slawi - Adiwerna Kec. Slawi dan Kec. Adiwerna • Pusat pemerintahan tingkat kabupaten • Pusat pendidikan • Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten • Pusat transportasi wilayah • Pusat pengembangan permukiman perkotaan • Pusat pengembangan perdagangan dan jasa • Pusat pengembangan kawasan tertentu (militer)
2. 2.Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Dukuhturi - • Pengembangan kawasan perbatasan (pengaruh langsung Kota Tegal) • Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pengembangan kegiatan perdagangan • Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi skala kecamatan • Pusat Pengembangan permukiman • Pusat pengembangan lahan sawah dan pertanian lahan kering Kramat - • Pengembangan kawasan perbatasan (pengaruh langsung Kota Tegal) • Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pengembangan kegiatan perdagangan • Pengembangan industri Mejasem - • Pengembangan kawasan perbatasan (pengaruh langsung Kota Tegal) • Pengembangan permukiman • Pusat pengembangan kegiatan perdagangan
3. 3.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pangkah Kec. Pangkah; dan Kec. Kedungbanteng. • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan kegiatan industri • Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan tanaman palawija, • Sentra penghasil perkebunan cabe jamu. Dukuhwaru Kec. Dukuhwaru • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 109 NO PUSAT PELAYANAN KAWASAN PERKOTAAN LOKASI FUNGSI • Pusat pengembangan permukiman Lebaksiu – Balapulang Kec.Lebaksiu; dan Kec. Balapulang. • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan industri • Pengembangan pertambangan. Bojong – Bumijawa Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan kawasan wisata • Pengembangan perkebunan dan peternakan • Pengembangan Kawasan Agropolitan Talang – Dukuhturi Kec. Talang dan Kec Dukuhturi • Pengembangan kawasan perbatasan (pengaruh langsung Kota Tegal) • Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pengembangan kegiatan perdagangan • Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi skala kecamatan • Pusat Pengembangan permukiman Tarub Kec. Tarub • Pusat Pengembangan permukiman pendukung PKL • Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa Mejasem – Warureja Kec. Kramat, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja • Pengembangan kawasan perbatasan (pengaruh langsung Kota Tegal) • Pengembangan permukiman • Pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa • Kawasan strategis Bregasmalang • Pengembangan kegiatan industri • Pengembangan minapolitan Bojong - • Pusat pemerintahan skala kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan pertambangan • Pengembangan peternakan • Pusat pengembangan pariwisata • Pusat penghasil padi ladang dan pertanian lahan kering • Sentra penghasil cengkeh Talang - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan pertambangan • Pengembangan industri Tarub - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan lahan basah • Pengembangan industri Kemantran - • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan industri Suradadi - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 110 NO PUSAT PELAYANAN KAWASAN PERKOTAAN LOKASI FUNGSI dan jasa • Pengembangan industri Warureja - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan industri Balapulang - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan industri Margasari - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan industri Pagerbarang - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan lahan basah Bumijawa - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan basah • Pengembangan kawasan wisata Jatinegara - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa • Pengembangan industri Kedungbanteng - • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan pertanian lahan kering • Pusat pengembangan industri
4. 4.Pusat Pelayanan Lokal (PPL) Harjowinangun Kecamatan Balapulang • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Danasari Kecamatan Bojong • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Kanjengan Kecamatan Bojong • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan Pengembangan permukiman Jejeg Kecamatan Bumijawa • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Batumirah Kecamatan Bumijawa • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Jatinegara Kecamatan Jatinegara • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman • Pusat pengembangan pertambangan • Pusat pengembangan wisata • Pengembangan hutan produktif RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB II - 111 NO PUSAT PELAYANAN KAWASAN PERKOTAAN LOKASI FUNGSI Pagerbarang Kecamatan Balapulang • Pusat pemerintahan kecamatan • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Karangdawa Kecamatan Margasari • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Jatibogor Kecamatan Suradadi • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Harjasari Kecamatan Suradadi • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • Pengembangan permukiman Sukareja Kecamatan Warureja • Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan • permukiman Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 1 Melalui analisis ini, dapat ditetapkan tujuan dan sasaran, merancang strategi yang efektif, serta menentukan arah kebijakan yang akan mendorong program dan kegiatan prioritas di Kabupaten Tegal. Dengan memahami bahwa isu-isu strategis memiliki implikasi jangka panjang, langkah-langkah ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mengatasi masalah saat ini tetapi juga mempersiapkan Kabupaten Tegal untuk tantangan dan peluang di masa depan. Proses ini akan membantu dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk Kabupaten Tegal, sejalan dengan aspirasi TPB dan kebutuhan spesifik masyarakat kita. 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Permasalahan ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Identifikasi masalah utama di daerah sangat penting untuk membangun kebijakan dan rencana pembangunan yang dapat mengatasi masalah strategis dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. 3.1.1. Aspek Geografis A. Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kualitas lingkungan hidup dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 2 Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Beberapa permasalahan yang terjadi adalah : 1) Maraknya perubahan tata guna lahan dan penggundulan hutan di area resapan air. Data Global Forest Watch (https://www.globalforestwatch.org), sejak tahun 2001 hingga tahun 2023 Kabupaten Tegal kehilangan 2,64 kha tutupan pohon atau setara dengan penurunan 7,3% tutupan pohon dan setara dengan 1,70 Mt emisi CO2e. 72 Ha tutupan pohon hilang akibat kebakaran, dan 2,57 kha disebab oleh penyebab lainnya, dan terjadi kebakaran paling parah di tahun 2006 (23ha). Selain itu dapat dilihat tren Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang cenderung menurun dibandingkan tahun lalu menurun sebesar 3,22 poin menjadi 40,68. 2) Sedangkan kualitas air masih rendah nilai indeksnya dikarenakan masih adanya air yang tercemar salah satunya adanya efek dari pembuangan limbah industri atau dari pembuangan limbah domestik nilai indeks kualitas air masih bernilai 58,82 poin; 3) Indeks kualitas udara di Kabupaten Tegal masih baik dengan nilai 88,33, namun sayangnya di lapangan masih terjadi kondisi yang nantinya akan menyebabkan permasalahan pada kualitas udara. Permasalahan yang terjadi adalah cukup tingginya kebakaran hutan, sampah yang dibakar hampir 50% rumah tangga di Kabupaten Tegal (hasil survei tim Inswa program CLOCC), dan jumlah kendaraan di Kabupaten Tegal meningkat dari tahun 2022 sebanyak 459.759 unit menjadi 518.726 unit. Selain komposit yang sudah ditentukan tentunya kualitas lingkungan hidup juga memiliki permasalahan lainnya, seperti : 1) Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya (sampah masih tercampur sehingga menyulitkan pengelolaan sampah). Persentase sampah terangkut sebesar 44,43% dari total volume sampah yang dihasilkan. Sementara sisanya, sekitar 55,57%, mungkin merupakan sampah yang belum terkelola atau belum diangkut ke TPA. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 3 2) TPA Penujah over kapasitas dengan menggunakan metode open dumping yang berarti belum ada atau belum optimal pengolahan sampah dan gas metan. Hal tersebut berarti belum dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. 3) Limbah B3 tidak dikelola sesuai standar dan masih terdapat pembuangan liar Limbah B3. Bahaya dampak Limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan cenderung diabaikan, serta belum maksimalnya penegakan peraturan perundang-undangan. 4) Tingginya emisi gas rumah kaca yang ada di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 mencapai 2.460.520 tonCO2eq sedangkan data pengurangan GRK secara kumulatif hanya sebesar 49.930,59 tonCO₂eq. 5) Terjadi banyaknya bencana di Kabupaten Tegal seperti banjir, rob, kekeringan, angin puting beliung, dan kebakaran hutan. Selain permasalahan lingkungan hidup juga terjadi beberapa permasalahan pada sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tegal, diantaranya : 1) Terjadinya penggunaan air tanah yang berlebihan di daerah pantura Kabupaten Tegal yang digunakan untuk permukiman. 2) Terjadi pengurangan daerah resapan pada daerah hilir atau di daerah Selatan Bumijawa. 3) Banyak pertambangan galian C yang ada di Kabupaten Tegal tanpa memperhatikan kondisi lingkungannya seperti yang ada di sepanjang Sungai Kaligung ataupun di beberapa daerah bukit (seperti Desa Danawarih, Prupuk, Jatilaba, dll). 4) Berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Tegal yaitu jenis flora mangga wirasangka,dan dukuh kesuben serta fauna jalak suren. B. Kebencanaan dan Ketahanan Daerah (Kapasitas) Pada Indeks Ketahanan Daerah, indikator sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional memiliki nilai indikator 0,03 dimana nilai level indikator sebesar 3. Sehingga diperlukan penguatan sistem pendataan bencana daerah. Pada prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 4 penanganan darurat bencana di IKD, indikator rencana kontingensi banjir, tanah longsor dan kekeringan rata-rata berada pada nilai 0,01 dengan level indikator sebesar 4. Maka diperlukan penguatan kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana melalui perencanaan kontingensi. Kontingensi merupakan rencana atau tindakan yang diambil untuk mengatasi suatu kejadian yang tidak terduga. Rencana kontingensi membantu untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian yang tidak terduga. 3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, termasuk Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, PDRB perkapita, Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, Gizi Buruk, Stunting, Pembangunan Manusia, Pembangunan Gender dan sebagainya. Berikut ini penjelasan permasalahan dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat: A. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Stabil dan Merata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal di awal periode RPJPD yaitu tahun 2005 tercatat 4,72%. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Tegal. Sebagai akibatnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun tersebut mengalami kontraksi menjadi sebesar -1,46%. Perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2021 (c-to-c) tercatat mulai mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,72% dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,14% dan 4,93%. Tantangan yang dihadapi adalah kestabilan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan yang dihasilkan. Kontribusi PDRB di Kabupaten Tegal selama tahun 2018 – 2022 berturut-turut didominasi oleh Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari hasil overlay antara aspek komparatif (SLQ) dan aspek kontribusi dapat dikerucutkan bahwa sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah Industri Pengolahan; RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 5 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Tegal adalah hilirisasi pertanian, dimana industri pengolahan yang ada sebagian besar bukan berbasis produk pertanian yang dihasilkan Kabupaten Tegal. Permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan sektor ekonomi dapat dibagi dalam beberapa hal, yaitu pengembangan industri pengolahan, pengembangan sektor perdagangan dan UMKM, pengembangan sektor pertanian (termasuk juga peternakan dan perikanan), serta pengembangan sektor jasa (dengan fokus pada pariwisata dan ekonomi kreatif). Secara lebih detail, permasalahan yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3. 1 Permasalahan yang Terjadi pada Sektor Ekonomi yang Berpengaruh di Kabupaten Tegal No Sektor Ekonomi Permasalahan
5. 1.Industri pengolahan 1) Masih rendahnya industri yang mengajukan izin usaha industri dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan. 2) Belum optimalnya pengawasan terkait perizinan industri dikarenakan perusahaan yang terdata adalah perusahaan yang mengajukan verifikasi melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. 3) Masih banyaknya IKM dan produk IKM yang belum bersertifikasi. 4) Masih sedikitnya perusahaan yang terdaftar di SIINas; hanya 125 perusahaan dengan 15 perusahaan sudah melaporkan data secara berkala. 5) Pelaporan rutin di dalam SIINas masih belum optimal dilakukan oleh perusahaan padahal sistem ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan industri. 6) Misalokasi Kawasan Peruntukan Industri. Perda 2/2023 tentang RTRW Kabupaten Tegal 2023-2043 pada dasarnya sudah mengakomodasi masukan dari investor tentang preferensi lokasi investasi. Hanya saja, tetap ada kemungkinan bahwa lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri belum seluruhnya RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 6 No Sektor Ekonomi Permasalahan menarik untuk investor, ataupun lokasi lain yang menarik bagi investor saat ini tidak ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri. 7) Masih rendahnya alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Tegal dalam membantu fasilitasi sertifikasi produk IKM.
6. 2.Perdagangan dan UMKM 1) Meskipun persentase rekomendasi permohonan izin usaha yang diberikan selalu mencapai 100%, namun secara absolut jumlah permohonannya relatif kecil bahkan selalu menurun dari 28 permohonan di tahun 2019 menjadi 5 permohonan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan besaran pelaku usaha untuk mengurus perizinannya masih sangat rendah. 2) Rasio koperasi yang aktif hingga tahun 2023 relatif rendah baru mencapai 42,37%. Selain itu rasio koperasi sehat juga relatif masih rendah baru mencapai 25,52% pada tahun 2023. Untuk itu pengawasan, pembinaan, dan penyehatan koperasi masih perlu dilakukan. 3) Jumlah UMKM mengalami perkembangan di tahun 2020 hingga mencapai 172.761 UMKM dan menurun drastis menjadi 113.000 UMKM di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Meskipun mulai perlahan bangkit, namun capaian tahun 2023 yang sebesar 119.225 UMKM belum kembali seperti masa sebelum Covid-19. 4) Belum maksimalnya layanan pemberian surat izin usaha yang diberikan oleh dinas perdagangan, koperasi dan UMKM terhadap para pelaku usaha. 5) Belum optimalnya perbaikan sarana dan prasarana pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten Tegal. 6) Penerapan pengelolaan manajemen transaksi pendapatan daerah melalui e-Retribusi masih rendah, sehingga pemanfaatan PAD via retribusi tidak dapat dimaksimalkan dalam kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan besar. 7) Peran aktif petugas kedinasan terkait dalam memonitoring dan mengevaluasi Stabilisasi Harga dan Operasi Pasar belum efisien dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan aplikasi program manual yang masih diterapkan. 8) Masih sedikitnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor, dimana produknya harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan ketepatan waktu. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 7 No Sektor Ekonomi Permasalahan
7. 3.Ketahanan pangan dan pertanian 1) Jumlah ketersediaan pangan utama pada tahun 2022 turun dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Konsumsi Pangan Utama mengalami penurunan. 2) Tren kontribusi sektor pertanian secara umum semakin menurun. Pada dasarnya hal ini merupakan hal biasa pada daerah yang mengalami transformasi struktur ekonomi dari yang berbasis agraris (sektor primer) menjadi berbasis industri (sektor sekunder) atau jasa (sektor tersier). Walaupun demikian, seyogyanya nilai PDRB sektor pertanian setidaknya dipertahankan atau tidak turun secara drastis. 3) Kurangnya ketertarikan generasi muda (gen-z) untuk berkontribusi pada sektor pertanian (khususnya tanaman pangan) karena kepemilikan lahan yang kecil, kesulitan dalam memperoleh pupuk, harga jual komoditas yang relatif rendah, dan ketersediaan air yang tidak dapat dipastikan. 4) Kurangnya perhatian pemerintah pada sektor pertanian. Alokasi anggaran yang ada untuk pertanian (sarpras, bibit, pupuk, alsintan, dan peningkatan kapasitas petani) relatif kecil. Selain itu, kebijakan impor komoditas pertanian juga seringkali menjadikan harga komoditas menjadi turun dan merugikan petani. 5) Tekanan pada LP2B untuk dikonversi menjadi lahan kering. Kebutuhan akan kawasan terbangun di Kabupaten Tegal semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan masuknya investor. Situasi tersebut akan menimbulkan ancaman pada LP2B, karena lahan sawah merupakan lahan yang relatif murah. 6) Kondisi global yang kurang mendukung sektor pertanian (pemanasan global, kelangkaan air, cuaca ekstrim, situasi politik antarnegara, pembalakan hutan besar-besaran, dan struktur pasar yang membuat petani memiliki posisi tawar yang lemah. 7) Besarnya biaya budidaya dan tingginya harga pakan ikan, karena sebagian besar bahan baku pakan masih impor. Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan. 8) Skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar, sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 8 No Sektor Ekonomi Permasalahan permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah. 9) Sistem logistik kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien, sehingga kualitas produk dan harga jual tidak menentu. Kemudian tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang dan umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensif. 10) Kurang optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan disebabkan oleh beberapa hal antara lain; kurangnya sarana pendukung pengolahan (dalam hal ini peralatan pengolahan yang masih kurang); penguasaan teknologi bagi pengolah masih kurang; tingkat serapan usaha masih rendah. 11) Terjadinya kerusakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).
8. 4.Jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif 1) Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2023 yang sebesar 867 ribu jiwa dapat dikatakan belum optimal, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang mencapai 1,189 juta wisatawan. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara masih sangat minim; di tahun 2023 hanya 137 wisatawan mancanegara dibandingkan tahun 2019 sebanyak 3.247 wisatawan. 2) Kondisi fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas pada tahun 2023 baru sebesar 55%. Untuk menarik minat wisatawan ke depan kondisi sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan. 3) Ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif baru mencapai 5,55%. Hal ini perlu ditingkatkan, untuk mewujudkan kota yang kreatif, sehingga pada akhirnya akan mendorong perkembangan sektor pariwisata, khususnya wisata berbasis aktivitas atau budaya. 4) SDM pariwisata (OPD, pelaku usaha pariwisata) yang kurang berkualitas (kurang berorientasi pelayanan, mengambil keuntungan jangka pendek). jumlah SDM pariwisata yang dibina hanya 340 orang (termasuk pegawai OPD) dari tahun 2018-2022, dengan jumlah usaha pariwisata sebanyak 158 pada tahun 2022. Sumber : Beppedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 9 B. PDRB Perkapita yang Relatif Rendah PDRB perkapita mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di wilayah tersebut. PDRB perkapita menunjukkan bagaimana nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi dibagi rata dengan jumlah penduduk dan sering digunakan sebagai indikator kemajuan suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB perkapita biasanya didorong oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan PDRB perkapita juga mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Namun, variasi dalam pertumbuhan sektor-sektor tersebut serta fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat PDRB perkapita secara keseluruhan. PDRB perkapita Kabupaten Tegal yang sebesar 26,85 juta perkapita/tahun pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di Kabupaten Tegal masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata- rata provinsi Jawa Tengah yang mencapai 45,19 juta perkapita/tahun dan rata-rata nasional Indonesia sebesar 75 juta perkapita/tahun. Disparitas ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal menghadapi tantangan dalam hal produktivitas ekonomi dan diversifikasi sektor-sektor penghasil PDRB. Faktor-faktor seperti output aktivitas sektor pertanian yang rendah produktivitasnya, hilirisasi pertanian yang belum berjalan baik, kurang optimalnya layanan infrastruktur, rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat, dan tingginya tingkat pengangguran terbuka disinyalir menjadi penyebabnya. Untuk meningkatkan PDRB perkapita, Kabupaten Tegal perlu mendorong pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. C. Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan yang Cenderung Meningkat Akar masalah inflasi adalah rantai pasokan dimana supply komoditas yang ada relatif belum bisa memenuhi demand. Laju inflasi Kabupaten Tegal sejak tahun 2021 dihitung menggunakan inflasi Kota Tegal sebagai daerah yang menjadi lokasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 10 survey Indeks Harga Konsumen (IHK). Dengan demikian, laju inflasi di Kabupaten Tegal sama dengan laju inflasi di Kota Tegal. Pergerakan harga bulanan menunjukkan bahwa lonjakan harga terjadi pada tahun 2013 dan 2014 (gejolak relatif banyak), dan setelahnya relatif stabil hingga triwulan awal 2020. Selanjutnya, justru terjadi deflasi dan diikuti dengan harga yang relatif stabil pada periode 2020 hingga akhir 2021, yang terjadi karena perlambatan ekonomi akibat pandemi covid. Mulai awal 2022, inflasi meningkat lagi karena mulai pulihnya ekonomi. Hal ini perlu diwaspadai agar pergerakan harga tidak terlalu liar dan masih dalam kontrol. Distribusi pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Tegal, meskipun nilainya berada pada rentang 0 < x < 0,4 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah, akan tetapi selama periode RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045 angka Indeks Gini Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. Indeks Gini Kabupaten Tegal pada awal periode yaitu tahun 2006 adalah 0,23, sedangkan di akhir periode tahun 2022 menjadi 0,35; naik 0,12 poin dibandingkan kondisi awal. Selain itu, 44,59% distribusi pengeluaran berasal dari 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Jika angka Indeks Gini disandingkan dengan pendapatan perkapita, terdapat hubungan yang positif. Pendapatan perkapita sampai dengan 2022 (disesuaikan 10 tahun terakhir) meningkat 119%, dan Indeks Gini tahun 2022 tercatat sebesar 0,354. Hal ini paralel dengan Hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa ketimpangan akan meningkat seiring perkembangan suatu daerah, dan selanjutnya akan menurun ketika daerah tersebut mulai memasuki masa perkembangan yang matang (laju ketimpangan akan membentuk kurva inverted U-shape). D. Penduduk Miskin Meskipun mengalami penurunan namun jika dilihat secara absolut jumlah penduduk miskin tersebut masih relatif besar, karena itu intervensi kebijakan kemiskinan perlu menekan juga angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal dalam 11 (sebelas) tahun terakhir mengalami tren menurun dan selalu berada di bawah Provinsi maupun Nasional. Adapun angka kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2012 mencapai 10,75% menjadi 7,3% di tahun 2023. Jika dilihat dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 11 berkurang sebanyak 8,59 ribu orang yaitu dari 113,62 ribu orang pada tahun 2022 menjadi 105,03 ribu orang pada tahun 2023. E. Pengangguran yang Tinggi dan Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah Angka pengangguran di Kabupaten Tegal tercatat masih tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Tegal paling tinggi diantara 35 Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah yaitu 9,64%. Pada tahun 2023, angka TPT sedikit mengalami penurunan menjadi 8,60%, walaupun masih relatif tinggi di tingkat Jawa Tengah (posisi ke 33). Secara lebih detail, permasalahan yang berkaitan dengan TPT dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1) Tingkat pengangguran mencapai 8,60%. Walaupun menurun sebesar 1,04%, namun masih berada pada posisi 33 (dari 35 Kab atau Kota) dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. 2) Kondisi TPT pada awal periode RPJPD tahun 2005 adalah 9,38%. Pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Tegal adalah 8,60%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan TPT relatif lambat, yaitu 0,78% dalam jangka waktu 18 tahun. Walaupun pandemi berpengaruh pada peningkatan TPT di tahun 2020-2022, namun akumulasi penurunan TPT dirasa masih belum optimal. 3) Rata-rata produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tegal hanya berkisar 26,29% dari nilai produktivitas tenaga kerja provinsi. Produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tegal masih terlampau jauh dibandingkan dengan rata- rata provinsi. Produktivitas tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir (2018- 2022) telah mengalami peningkatan sebesar 11,21% dari Rp 37.349.000,- di tahun 2018 menjadi Rp 41.534.000,- di tahun 2022. 4) Skill pekerja yang relatif rendah; 49,63% berpendidikan SD ke bawah dan 18,07% lulusan SMP. 5) Pengangguran terdidik yang relatif tinggi sebesar 31,71% adalah lulusan SMA atau SMK atau Perguruan Tinggi. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 12 F. Indeks Pembangunan Manusia Angka IPM di Kabupaten Tegal tercatat masih lebih rendah dibanding 35 Kabupaten atau Kota lain di Provinsi Jawa Tengah selama periode RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025. Hal ini disebabkan masih rendahnya Indeks Pendidikan yaitu pada indikator rata-rata lama sekolah. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kabupaten Tegal telah meningkat dari 12,67 tahun (2020) menjadi 12,92 tahun (2023) atau naik sebesar 0,25 tahun. Sementara RLS meningkat dari 6,98 tahun (2020) menjadi 7,34 tahun (2023) atau naik sebesar 0,36 tahun. Artinya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas masih pada jenjang 1 (satu) SMP. G. Pembangunan Gender (IPG) dan Pemberdayaan Gender (IDG) Rata-rata IPG Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 8 tahun terakhir sebesar 86,23 masih dibawah rata -rata IPG Provinsi Jawa Tengah yakni, 92, 15. Kabupaten Tegal masuk kedalam kuadran III dengan kelompok daerah yang memiliki capaian nilai IPG dan IPM belum mencapai nilai Provinsi Jawa Tengah (Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender, BPS,2022). Kabupaten Tegal memiliki nilai IPG dan IDG di bawah angka provinsi (kuadran III). 3.1.3. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum merujuk pada berbagai aspek yang terkait dengan penyediaan layanan publik kepada masyarakat secara umum. Aspek-aspek yang termasuk dalam pelayanan umum meliputi akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketertiban Umum dan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan sebagainya. Berikut penjelasan terhadap permasalahan dalam Aspek Pelayanan Umum: RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 13 A. Kualitas Pendidikan yang Belum Sesuai Harapan Pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap pemuda dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah. Sebagian besar pemuda sudah tidak bersekolah lagi, yakni satu dari empat pemuda masih bersekolah, pola yang sama terjadi baik pemuda laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini memperlihatkan tidak adanya kesenjangan gender dalam hal partisipasi sekolah pemuda. Selanjutnya masih adanya pemuda yang tidak/belum pernah sekolah, menunjukkan perlu kebijakan dari pemerintah agar pemuda yang tidak/belum pernah bersekolah tetap bisa mendapatkan akses pendidikan. Indikator yang digunakan untuk melihat akses penduduk umur sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS pemuda didefinisikan sebagai persentase pemuda yang masih sekolah terhadap jumlah pemuda secara keseluruhan tanpa memperhatikan jenjang atau tingkat pendidikan yang sedang dijalaninya. Secara umum APS pemuda menurun seiring dengan peningkatan umur pemuda. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa untuk semua jenjang umur, APS di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan partisipasi sekolah antara perkotaan dan perdesaan. Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 Tahun dalam pendidikan PAUD tahun 2022 adalah 96,135 naik dari tahun 2021 yang hanya 85,0. Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SD atau MI dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan kenaikan 4,55. Biaya personal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, daya tampung sekolah sesuai standar, akses ke sekolah, masih menjadi penyebab utamanya. Pertumbuhan (Rata-rata Lama Sekolah) RLS di Kabupaten Tegal yang lambat atau rendah dapat mencerminkan kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tingkat pertumbuhan RLS Kabupaten Tegal cenderung berfluktuasi dari tahun ketahun. Hal ini dapat mencerminkan instabilitas dalam sistem pendidikan yang seringkali berubah sesuai kebijakan pusat, sehingga dengan kondisi pendidikan dan kebutuhan pendidikan di daerah memiliki tantangan lebih untuk menyesuaikan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 14 dengan kebijakan pusat. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir RLS Kabupaten Tegal mengalami tren yang meningkat. Selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 RLS Kabupaten Tegal hanya meningkat sebesar 0,55 tahun. Terjadi perlambatan pertumbuhan RLS Pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2020 RLS tumbuh sebesar 1,75 persen sedangkan pada tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 0,14 persen; (Harapan Lama Sekolah) HLS Kabupaten Tegal terus meningkat dari 12,34 tahun di tahun 2018 menjadi 12,92 tahun di tahun 2023. Semakin tingginya nilai HLS maka semakin besar kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tegal. Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan lulusan perguruan tinggi (PT) dengan lulusan D3/S1 masih ada kesenjangan untuk meningkatkan nilai HLS 2-3 tahun lebih lama agar anak yang lahir di tahun 2022 dapat memiliki minimal ijazah D3. Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diperoleh dari metode sensus dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek masyarakat (AM). Tingkat literasi masih rendah. Di tahun 2022 memiliki skor 48,91 (rendah), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, tetapi masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyaratan. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (budaya baca) Kabupaten Tegal baru mencapai skor 70,22 di tahun
9. 2023.Indeks pembangunan literasi masyarakat masih sangat rendah di tahun 2023 dengan persentase 21,88%. Faktor-faktor lainnya dalam permasalahan di bidang Pendidikan yaitu: 1) Masih banyak masyarakat Kabupaten Tegal pada wilayah pegunungan menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan 2) Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Tegal, dimana pada wilayah perkotaan fasilitas dan kualitas pendidikan lebih baik dari perdesaan. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 15 3) Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidikan juga menjadi permasalahan serius di Kabupaten Tegal, kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. B. Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Belum Optimal Peningkatan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) pada periode tahun 2020 sebesar 59,46 poin (nilai AKI sebesar 104, sedangkan tahun 2019 sebesar 44,54). AKI kembali mengalami penurunan di tahun 2022 dengan nilai 63,5. Untuk Nilai Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung fluktuatif, dimana mengalami penurunan selama selang waktu tahun 2016 sampai 2019. Nilai (Angka Kematian Balita) AKABA di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2012-2022 cenderung fluktuatif. AKABA mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 7,7 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,6. AKABA pada tahun 2022 naik Kembali menjadi 6,3 per 1.000 kelahiran hidup. Kasus gizi buruk Kabupaten Tegal terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, sedangkan kasus stunting menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak. Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Tegal Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 1,07% dan terus meningkat hingga tahun
10. 2022.Kasus stunting mengalami kenaikan pesat pada tahun 2019 ke tahun 2020, dari 6,08% pada tahun 2020 menjadi 11,88%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 12,04%. Sedangkan kasus stunting di Kabupaten Tegal terus mengalami penurunan. Data SSGI tahun 2021 prevalensi stunting Kabupaten Tegal adalah 28%, sedangkan di tahun 2022 prevalensi stunting Kabupaten Tegal adalah 22,3%. Hasil SKI tahun 2023 prevalensi stunting Kabupaten Tegal adalah 21,5%. Target prevalensi Stunting Kabupaten Tegal tahun 2022 adalah 12%, fenomena ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan tersebut serta merancang intervensi yang tepat guna untuk menangani masalah gizi buruk dan stunting di Kabupaten Tegal. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 16 Tingginya Usia Harapan Hidup (UHH) membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi UHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia. UHH Kabupaten Tegal mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2023 UHH Kabupaten Tegal menunjukkan angka 74,01 tahun masih dibawah angka UHH tingkat Jawa Tengah dan nilai UHH nasional. Faktor-faktor lainnya dalam permasalahan di bidang kesehatan yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang tua terhadap gizi dan pola makan balita yang sehat. 2) Kondisi keterbatasan ekonomi keluarga untuk mencukupi standar gizi Balita. 3) Keterbatasan akses dan ketersediaan fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan. 4) Kekurangan tenaga medis, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. 5) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil dan keluarga terhadap kesehatan dan perawatan ibu dan bayi baru lahir. 6) Adanya faktor kualitas lingkungan tinggal seperti sanitasi yang tidak sehat. 7) Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin. 8) Krisis global mempengaruhi inflasi sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah untuk mengakses makanan bergizi dan pola hidup sehat. 9) Kurangnya kesadaran dan pendidikan kesehatan di masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pola makan yang seimbang, pola hidup bersih dan sehat, serta pentingnya upaya pencegahan penyakit di Masyarakat. 10) Masih tingginya angka stunting akibat kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 17 11) Pencemaran udara dan limbah dari industri yang dapat mengganggu Kesehatan. 12) Kematian bayi yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun). Hasil Long Form SP2020 mencatat Angka Kematian Bayi Kabupaten Tegal sekitar 15-16 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi Kabupaten Tegal sebesar 15,78, Lebih Tinggi dari Angka Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,77 tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Tengah. C. Pemenuhan Infrastruktur Publik Belum Optimal Permasalahan kurangnya pemenuhan infrastruktur publik mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketimpangan sosial, serta menurunkan kualitas hidup. Keterbatasan ini juga memperburuk kondisi transportasi, hunian, pendidikan, dan kesehatan (diantaranya air dan sanitasi), serta menghambat perkembangan wilayah terpencil yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam pembangunan. Faktor-faktor kurang optimalnya pemenuhan infrastruktur publik adalah:
11. 1.Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik masih perlu dioptimalkan untuk mendorong ketahanan pangan. Masih terdapat irigasi yang tidak mantap sebesar 22,90% terutama di daerah dataran tinggi yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, dan Bumijawa, serta bangunan Irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk.
12. 2.Sumber air baku dan jaringan akses layanan air minum merupakan prasarana utama untuk memenuhi SPM air minum sehingga perlu ditingkatkan. Jumlah penduduk yang terakses layanan air minum layak masih perlu ditingkatkan dengan capaian akses layanan air minum layak di tahun 2023 masih 80,68%.
13. 3.Rumah tangga perkotaan yang memiliki akses air siap minum perpipaan adalah 1.688 sambungan rumah atau setara 57.699 sambungan pelanggan 2,93% dari total pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ayu, sehingga RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 18 pembangunan infrastruktur air siap minum perpipaan di perkotaan perlu dilakukan percepatan pembangunannya.
14. 4.Rumah tangga yang memiliki akses jaringan sanitasi aman baik individu maupun komunal masih rendah.
15. 5.Perlunya peningkatan infrastruktur sanitasi masyarakat seperti TPA dan IPLT.
16. 6.Kabupaten Tegal telah mendeklarasikan ODF pada tahun 2019, namun dengan adanya bonus demografi 20 tahun mendatang, Kabupaten Tegal perlu menjaga perilaku masyarakat agar tidak BABS.
17. 7.Rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni masih terbatas yaitu sebanyak 86,14% atau sejumlah 300.015 KK. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni yang memiliki kondisi kerusakan atap, lantai dan dinding masih tinggi sebesar 106.301 unit.
18. 8.Penyediaan infrastruktur publik masih belum optimal dalam memperhatikan kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, kelompok lansia, kelompok perempuan dan kelompok anak.
19. 9.Penyebarluasan informasi publik belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hingga tahun 2023 akses masyarakat terhadap informasi publik baru mencapai 72,19%. Masih 27,81% penduduk yang belum terakses informasi publik.
20. 10.Sarana prasarana pendidikan yang belum merata meliputi fasilitas menengah atas terutama di wilayah perbatasan seperti kecamatan Bojong, kecamatan Jatinegara dan kecamatan Kedungbanteng yang belum terlayani.
21. 11.Sebaran fasilitas yang belum merata, fasilitas eksisting yang belum optimal dan pemeliharaan sarana kesehatan yang tidak berkelanjutan.
22. 12.Infrastruktur pedagangan masih belum optimal dan perlu ditata dan direhabilitasi seperti pasar, pasar hewan, rumah potong hewan, pasar desa dan pertokoan.
23. 13.Masih belum tersedianya infrastruktur jaringan komunikasi yang merata dan modern untuk menunjang akses internet. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 19
24. 14.Perlunya peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk di tahun 2023 baru mencapai 9,09%. Kondisi ini relatif masih sangat rendah sehingga diperlukan perluasan tambahan layanan rumah sakit yang ada.
25. 15.Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau milik publik, sekitar 37,5% dari luas Kabupaten Tegal.
26. 16.Infrastruktur olahraga untuk publik perlu dioptimalkan, prestasi olahraga yang menunjukkan tren menurun dari 65 prestasi ditahun 2022 menjadi 12 prestasi di tahun 2023. D. Konektivitas Wilayah Masih Belum Ideal Permasalahan konektivitas wilayah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam jaringan transportasi dan komunikasi menghambat mobilitas penduduk, mengurangi efisiensi distribusi barang dan jasa, serta memperlebar kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kurangnya keterhubungan ini juga mengisolasi desa-desa yang jauh dari pusat pertumbuhan, sehingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi sulit dijangkau. Keterbatasan konektivitas memperlambat respon terhadap keadaan darurat dan menghambat integrasi regional, yang pada akhirnya mengurangi daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Faktor-faktor kurang optimalnya konektivitas wilayah adalah:
27. 1.Panjang jalan mantap (kondisi Baik dan Sedang) di Kabupaten Tegal masih perlu dioptimalkan, panjang jalan mantap (kondisi Baik dan Sedang) di Kabupaten Tegal yakni 728,89 km dari total 847,27 km.
28. 2.Jumlah jembatan kondisi mantap (kondisi Baik dan Sedang) di Kabupaten Tegal masih perlu dioptimalkan, capaian target proporsi jembatan dalam kondisi mantap di tahun 2023 mencapai 99,48% atau masih terdapat 52 unit jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.
29. 3.Panjang Jalan yang berdrainase di Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan, panjang jalan kabupaten yang berdrainase masih 324,58 km dari total jalan kabupaten yang harus berdrainase sepanjang 490,15 km. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 20
30. 4.Dengan proyeksi penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.962.598 jiwa di tahun 2045 perlu pemeliharaan dan peningkatan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten tegal yang berkelanjutan untuk tetap menjaga konektivitas simpul perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Tegal.
31. 5.Kondisi jalan kabupaten secara umum baru mencapai 53,19% atau sekitar 450,65 km yang memiliki lebar sesuai standar, sedangkan sisanya sekitar 396,62 km memiliki dimensi lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter.
32. 6.Persentase pemasangan rambu-rambu pada tahun 2023 masih rendah baru mencapai 42,56%.
33. 7.Persentase pemasangan penerangan jalan pada tahun 2023 masih rendah, baru mencapai 74,5%. Masih ada 24,5% ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah LPJU sebanyak 12.631 titik (74,50 %) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik).
34. 8.Persentase pemenuhan kebutuhan terminal/shelter dan halte masih rendah, baru mencapai 39,21%. Dari kebutuhan sebesar 102 unit baru tersedia 37 unit.
35. 9.Kuantitas dan kualitas moda transportasi publik yang handal masih rendah.
36. 10.Persentase jumlah perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi pengaman sangat rendah, 35,84%.
37. 11.Tantangan lingkungan dan geografis meliputi topografi alam yang beragam seperti pegunungan, hutan, atau sungai yang menghambat pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah.
38. 12.Ketidakterpaduan antara perencanaan tata ruang dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur, sehingga konektivitas antar wilayah tumbuh kurang optimal.
39. 13.Pemerataan jaringan telekomunikasi masih rendah. E. Pembangunan Keluarga yang Perlu Pengoptimalan Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 69,99% bila dibandingkan dengan capaian tahun RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 21 2021 sebesar 67,77%, hal ini menunjukan bahwa pengendalian kelahiran penduduk belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga. Selain itu kebutuhan pasangan usia subur untuk mendapatkan layanan KB pada tahun 2022 baru mencapai 11,61%. Selain itu dalam pembangunan keluarga yang perlu diupayakan adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain permasalahannya adalah masih lemahnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak-anak, Pernikahan di usia muda yang disebabkan oleh kehamilan pada usia sekolah sehingga sangat menghambat tingkat pendidikan masyarakat. Disisi lain kendala yang dialami adalah pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang masih terjadi diskriminasi gender, masih lemahnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif yang hanya sebesar 24 % pada tahun 2022, lemahnya lembaga perlindungan anak dan perempuan serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan. Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tegal antara lain masih diperlukan peningkatan kompetensi aparatur desa agar dapat mengelola sumberdaya pembangunan secara berkualitas mengingat pada tahun 2023 persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki komptensi baru mencapai 60 % sedangkan jumlah aparatur pemerintah desa mencapai 2.510 orang. Selain itu pada tahun 2022 masih ada 22 desa yang masuk kategori kurang berkembang dan 200 desa masih status berkembang. Untuk itu intervensi kebijakan dan kerja sama desa menjadi penting untuk dilakukan. Hambatan lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola program-program pemberdayaan atau mengembangkan usaha ekonomi mandiri serta perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat atau partisipasi aktif mssyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pemberdayaan mengingat pada tahun 2023 masih dibawah 100 % yaitu hanya 96,25 %. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 22 Hal yang sudah selaras untuk mencapai pembangunan keluarga yang ideal adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan indikator kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sudah baik bahkan di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. F. Pemajuan Kebudayaan yang Kurang Maksimal Kurun waktu 2018-2022 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Program pengembangan kebudayaan yang dihitung melalui proporsi kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan terhadap tradisi yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini berarti menandakan semakin baiknya pengembangan kebudayaan sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan optimalisasi pengembangan kebudayaan. Budaya yang dilestarikan baru dihitung di tahun 2020 dengan angka persentase sebesar 76,47% untuk cagar budaya yang dilestarikan tahun 2022 di angka 45,83% mengalami kenaikan menjadi 48,48% pada tahun 2023. G. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Maksimal Capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan tergambar dari indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik), dimana pada tahun N-2 capaian tahun 2022 tercapai 75%, mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya. Untuk kinerja pelayanan diukur dari indikator Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik), pada tahun 2022 tercapai 81,81% dengan indikator obyek penilaian 12 Organisasi Perangkat Daerah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 63,63%. Disamping itu kinerja dan tatanan birokrasi diukur dari Persentase Indeks RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 23 Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Perekonomian dan Pembangunan nilai B (Cukup Baik) dimana capaian tahun 2021 tercapai 64,69% meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercapai 64,21%. Berdasarkan penilaian mandiri dari 12 OPD Rumpun. Selain ketiga indikator tersebut terdapat unit kerja yang menangani pengadaan barang atau jasa dengan indikator kinerja Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK (100%). Terkait dengan level tingkat maturitas UKPBJ terpenuhi pada level 2 di tahun 2022. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum tergambar dari indikator persentase kinerja perangkat daerah rumpun koordinasi administrasi umum, persentase pemenuhan layanan keuangan dan perencanaan perangkat daerah sekretariat daerah sebesar 100%, persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu 100%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) komponen dari indikator penilaian 48 OPD di Tahun 2023 mencapai angka 82,20% sama dengan hasil capaian di tahun 2022, Predikat nilai SAKIP di tahun 2023 mengalami penurunan angka capaian dari tahun 2021 sebesar 1,09% dengan capaian di tahun 2023 sebesar 62,19%. Nilai Reformasi Birokrasi Komponen di Tahun 2023 mencapai angka 64,62% mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Persentase kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat dan Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP masing-masing indikator tersebut di tahun 2023 tercapai 100%. Persentase kinerja perangkat daerah rumpun koordinasi administrasi umum nilai SAKIP B (Baik) pada rumpun koordinasi administrasi umum dengan jumlah 6 OPD mencapai nilai persentase sejumlah 66,66% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 83,33%, Persentase pelayanan publik perangkat daerah rumpun koordinasi administrasi umum yang sesuai standar (IKM Baik) Tahun 2023 mencapai angka 83,33%, sedangkan Persentase Indeks Reformasi Birokrasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 24 Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik) mencapai angka 64,90%, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B (Baik) belum terpenuhi, rata-rata nilai SAKIP rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra, serta Perekonomian dan Pembangunan baru mencapai 81,91% di tahun 2023. Fasilitasi peningkatan pelayanan publik belum optimal di mana rata-rata IKM rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra, serta Perekonomian dan Pembangunan baru mencapai 90,91%. Maturitas UKPBJ belum optimal di mana tahun 2023 baru mencapai level 2. Standarisasi LPSE belum merata di mana baru 17 tingkat standarisasi LPSE yang terpenuhi. Selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP. Hal ini disebabkan perangkat daerah dapat menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2022 dan 2023. Demikian juga dengan capaian penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mengalami peningkatan pada tahun 2019, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,0055. Demikian juga pada nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun penurunan terjadi di tahun 2022 sebesar 0,52%. Sehingga dalam melaksanakan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen resiko pada seluruh OPD perlu memperhatikan substansi pengendalian intern dengan memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan atau penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP, antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi dan kebijakan pada seluruh unsur. Namun pada nilai manajemen risiko indeks (MRI) mengalami peningkatan pada tahun 2022 sehingga perlu koordinasi yang lebih optimal. Indikator Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengawalan pencapaian tujuan organisasi, baik pada level perangkat daerah maupun RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 25 pemerintah daerah. Program ini merupakan implementasi dari pengawasan intern berbasis risiko yang mengamanatkan hasil pengawasan intern harus dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menunjukkan perbaikan budaya kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Tahun 2021 capaian IKU masing-masing perangkat daerah secara umum belum menunjukan capaian yang diharapkan, yang tercermin dari akumulasi hasil penilai kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB dengan skor 62,56 atau dengan kategori Baik (B batas bawah). Capaian tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dengan skor 63,28 (B batas bawah). 1) Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan di mana tahun 2023 baru mencapai 91,56% penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK. 2) Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi perlu pertahankan di mana tahun 2023 sudah mencapai 100% temuan yang ditindaklanjuti. 3) Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten perlu dioptimalkan dimana pada tahun 2023 mencapai 82% temuan yang terselesaikan. 4) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) perlu ditingkatkan. Dimana pada tahun 2023 mencapai 91,56%. Dalam 6 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 71%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik atau aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Rasio PAD terhadap APBD cenderung meningkat dan melebihi 20% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 26 kekuatan fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal semakin baik dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu. Walaupun jumlah PAD di tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022, namun penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melainkan karena penurunan Lain-lain PAD yang sah. Berikut permasalahan yang terjadi: 1) Penyusunan Laporan BMD yang baik dan tepat waktu baru mencapai 80% di tahun 2023. 2) Kinerja pendapatan daerah belum optimal di mana tahun 2023 kontribusi pajak terhadap PAD baru mencapai 19,62%. 3) Belum Optimalnya Rasio Piutang Pajak Daerah dimana pada tahun 2023 baru mencapai 40,65%. 4) Rasio Pajak Daerah di Kabupaten Tegal belum optimal, dimana capaiannya pada tahun 2023 baru 10%. Dokumen perencanaan yang baik adalah dokumen yang keselarasan antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD itu mencapai atau hampir mencapai 100%. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu Renja OPD rumpun bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, rumpun bidang perekonomian dan SDA, serta rumpun bidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi stakeholder dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Permasalahan yang terjadi meliputi: Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti baru mencapai 85% pada tahun 2023. Keselarasan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah belum maksimal di mana tingkat keselarasan dokumen pada tahun 2023 sebesar 62,27%. Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya Arsip keuangan dan aset. Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD baru RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 27 mencapai skor 75 pada tahun 2023 dengan kategori baik. Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang mencapai kategori atau bernilai cukup dalam Laporan Audit Internal Kearsipan (LAIK) di tahun 2023 baru 33 OPD dengan persentase 68,75%. Hal ini berpengaruh juga pada kualitas literasi dan numerasi SDM di Kabupaten Tegal. Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu. Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus FKUB Kabupaten Tegal dengan masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog kerukunan umat beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua, yaitu jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur atau pamflet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 atau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terlaksananya Talkshow, seminar dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argumen bahwa telah ditangkapnya salah RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 28 satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2022 dilaksanakan aktivitas FKUB GO TO SCHOOL yang melibatkan sekolah setingkat SMA dengan jumlah peserta sebanyak 350 peserta dan terselenggaranya Rakerda FKUB Kabupaten Tegal. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa. Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 2022 terdapat 170 organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam sistem database ormas Kabupaten Tegal. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, pada tahun 2021 sebesar 84,66% meningkat di tahun 2023 sebesar 86,66%. Melalui survei kepada masyarakat dengan mengambil sampel golongan masyarakat yang telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masih kurang di mana persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru 86,66%. Persentase ormas yang terbina belum optimal, dimana pada tahun 2023 baru 90% capaiannya. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 29 H. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Maksimal Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil yaitu sejumlah 0.04 % atau 4 orang dari 6 kasus kepegawaian yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal sejatinya telah meningkat kedisiplinannya terhadap peraturan-peraturan dibidang kepegawaian. Selain itu juga pelanggaran disiplin telah dapat diselesaikan oleh atasan langsungnya. Persentase jabatan struktural terisi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada periode tersebut terkendala adanya larangan mutasi dan promosi sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan yang harus selesai pada akhir Desember 2021. Pada tahun 2021 capaiannya mengalami kenaikan yaitu sejumlah 93,13% setelah dihilangkannya beberapa jabatan administrator dan pengawas. Sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat 56 formasi jabatan struktural yang belum terisi dari 511 formasi jabatan struktural. Pegawai fungsional diluar guru dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah pegawai selain guru dan tenaga kesehatan rasionya untuk tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional. Selain itu masih terdapat PNS formasi tahun 2021 yang belum diangkat kedalam jabatan fungsional dan CPNS formasi tahun 2022 yang belum menyelesaikan pelatihan dasar. Jabatan fungsional non guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya relatif tinggi mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun
40. 2020.Untuk menduduki jabatan fungsional terdapat persyaratan-persyaratan antara lain lulus uji kompetensi jabatan fungsional, mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional serta memiliki pendidikan yang linier sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Namun realisasi tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehubungan dengan pengangkatan jabatan fungsional dengan penyetaraan tidak mensyaratkan uji kompetensi. Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Dari rentang indeks 0,00 – 1,00 setiap tahun indeks Sistem Merit RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 30 selalu meningkat, dilakukan penilaian sejak tahun 2021 dengan indeks 0,27 dalam kategori buruk, dan di semester pertama tahun 2023 dalam kategori baik dengan indeks 0,58. Inisiasi manajemen talenta ASN sebagai salah satu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dilakukan mulai tahun 2018 dengan melakukan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas melalui talent pool sebagaimana amanat Perbup nomor 75 tahun 2017 tentang penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di Kabupaten Tegal. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tegal mulai menerapkan manajemen talenta berdasarkan Permen PANRB nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN dengan menerbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipill Negara di Kabupaten Tegal. Permasalahan yang terjadi dalam bidang kepegawaian meliputi: 1) Tingkat kedisiplinan ASN masih kurang di mana di tahun 2020 masih ada 0,04% ASN yang mendapat hukuman disiplin. 2) Jabatan fungsional yang diisi sesuai kompetensi dan kualifikasi sudah optimal, namun Jabatan struktural atau jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya di mana persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 89,04%. 3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi baru mencapai 67,09% di tahun 2023. Persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penambahan secara signifikan walaupun belum optimal. Belum tersedianya database pengembangan kompetensi menyebabkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh PNS tidak seluruhnya diketahui oleh BKPSDM. Dimensi kompetensi berupa pelatihan 20 jam pembelajaran dalam setahun memiliki bobot yang cukup besar dalam indeks profesionalitas ASN. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan kompetensi salah satunya adalah bahwa seluruh pejabat struktural pada perangkat daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan melalui metode coaching dan mentoring RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 31 kepada pegawainya. Selain itu pada tahun 2022, BKPSDM telah menyelenggarakan seminar secara daring dengan tema dan peserta yang berbeda- beda. Sampai dengan bulan desember telah menyelenggarakan dalam 5 seri. Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu: 1) Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam dalam setahun berkisar 31,83% ASN yang telah mengikuti diklat 20 jam dalam setahun. 2) Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar atau workshop atau sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan baru sekitar 53,69% ASN yang telah mengikuti seminar atau workshop atau sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan. I. Rendahnya Implementasi Riset dan Inovasi Daya saing daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Tegal masih masuk kategori “Tinggi”. Meskipun begitu berdasarkan pengukuran Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Provinsi Jawa Tengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir trennya cukup berfluktuasi dan relatif menurun dari 3,045 (2020) menjadi 3,032 (2023) dan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 3,318. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa komponen mengalami penurunan seperti aspek inovasi, SDM dan aspek keuangan. Dalam aspek inovasi, dilihat dari Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Tegal dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan penurunan dari 62,06 (2021), 61,81

(2022)dan 60,33 (2023). Meskipun masih masuk kategori sangat inovatif namun sudah mendekati ambang batas minimal predikat sangat inovatif (>60,00). Jika dilihat dari aspek kapabilitas inovasi nilai pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Tegal tahun 2023 (1,92) masih jauh dibawah nilai rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,51) dan rata-rata Nasional (3,02). Berdasarkan semakin menurunnya kualitas aspek inovasi dan rendahnya kapabilitas inovasi di Kabupaten Tegal, diperlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan ekosistem inovasi sebagai salah satu prioritas ke depan khususnya dalam hal dukungan riset dan lembaga riset serta perlindungan kekayaan intelektual Kabupaten Tegal. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 32 3.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tegal terdiri dari beberapa pilar, dan pilar terlemah adalah kapasitas inovasi, ukuran pasar, dan infrastruktur. Sedangkan pilar terkuat IDSD 2022 di Kabupaten Tegal adalah institusi dan kesehatan. Selain itu hasil overlay menunjukkan bahwa pilar Infrastruktur, Adopsi TIK, Keterampilan, Pasar Tenaga Kerja, dan Kapabilitas Inovasi Kabupaten Tegal nilainya lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan demikian, hal pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing melalui transformasi sektor sekunder menuju tersier dengan berfokus pada lapangan usaha Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya. Selanjutnya, hal kedua adalah memperbaiki daya saing pada pilar infrastruktur, adopsi TIK, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan kapabilitas inovasi. Daya saing wilayah Kabupaten Tegal tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 namun masih masuk kategori tinggi. Masih ada aspek yang rendah dan tertinggal dari daerah lain diantaranya aspek inovasi, SDM dan keuangan yang menyebabkan Kabupaten Tegal dalam kewilayahan Bregasmalang hanya unggul di atas Kabupaten Pemalang. Indeks daya saing (kriteria Jateng) tahun 2022 mencapai 3,318 dan tahun 2023 sebesar 3,032. Potensi ukuran pasar atau market di Kabupaten Tegal relatif tinggi sehingga berpotensi untuk membangun ekonomi berbasis sumberdaya lokal dengan nilai aspek pasar atau market mencapai 4,33 dari skala 5. Daya saing juga berhubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam 7 tahun terakhir, hingga 2022, jumlah kasus kriminalitas relatif stabil; rata-rata berkisar 115 kejadian/tahun. Namun demikian, kasus narkoba meningkat drastis. Kasus narkoba yang meningkat menjadi ancaman yang dapat berdampak negatif menjadi bencana bonus demografi. Temuan kasus narkoba meningkat dari 13 kasus per tahun menjadi 37 kasus pertahun di tahun 2022. Selain itu, angka ketergantungan tenaga kerja juga cukup tinggi yaitu sebesar 45,78%, sedangkan 49,71% tenaga kerja berpendidikan SD atau lebih rendah dan 18,47% berpendidikan SMP atau sederajat. Perpaduan antara rasio ketergantungan yang relatif tinggi dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 33 menjadikan bonus demografi yang dihadapi justru menjadi tantangan yang perlu disikapi serius agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya, daya saing juga memiliki keterkaitan dengan investasi dan perijinan. Beberapa masalah yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah investor PMDN, meskipun mengalami tren relatif meningkat dari 7.072 investor di tahun 2019 menjadi 13.125 investor di tahun 2023, namun nilai investasinya justru menurun drastis dari Rp. 1.418 triliun menjadi Rp. 327.516 miliar di tahun 2023. Begitu juga dengan nilai investasi PMA yang mengalami penurunan bahkan dibandingkan tahun 2022 dari Rp. 935.645 miliar menjadi Rp. 180.384 miliar di tahun 2023. Kedua, rasio ketepatan waktu perizinan masih di angka 89% yang diakibatkan ketidaklengkapan syarat adminsitratif dan gangguan sistem informasi (OSS dan Si Cantik). Untuk itu sosialisasi, diseminasi kemudahan syarat administrasi dan skema pelayanan manual dirasa perlu untuk disiapkan. Ketiga, rasio perusahaan yang patuh perizinan masih relatif rendah hingga tahun 2022 baru mencapai 68,33%. Pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan para investor masih diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. 3.2. Isu Strategis Istilah "isu strategis" mengacu pada masalah atau topik penting yang berdampak besar dan signifikan pada suatu organisasi, entitas, atau wilayah. Isu-isu strategis memiliki dampak jangka panjang dan dapat memengaruhi tujuan, serta kebijakan. Perumusan isu strategis daerah Kabupaten Tegal mempertimbangkan beberapa komponen penyusun isu strategis yaitu: Isu tujuan pembangunan berkelanjutan; isu lingkungan hidup dari hasil analisis dan konsultasi publik; dan isu dari dokumen kebijakan. Berdasarkan hasil perumusan isu tersebut, maka didapatkan isu strategis daerah Kabupaten Tegal meliputi: 3.2.1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas menjadi isu yang strategis karena merupakan modal utama pembangunan sebagi motor penggerak kemajuan suatu wilayah. Kualitas SDM manusia dapat dicerminkan oleh kondisi derajat pendidikan dan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 34 kesehatan masyarakat serta ukuran kesejahteraan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM-nya maka semakin tinggi juga daya saing daerahnya. Berikut Isu strategis untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: A. Derajat Kesehatan Masyarakat Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) aspek yaitu angka kesakitan, angka kematian, gerakan kesehatan masyarakat, dan dipengaruhi juga oleh jaminan kesehatan. Angka kematian yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Masih terdapat angka kematian ibu, kematian bayi, dan kematian anak, mengindikasikan layanan kesehatan belum optimal pada angka umur tersebut. Angka Kematian Ibu (AKI) terutama disebabkan karena ibu memiliki risiko tinggi, antara lain terdapat penyakit penyulit penyerta, kondisi kelahiran 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu dekat/rapat), serta ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dengan lingkar lengan atas di bawah 23,5cm. Pada beberapa kasus kematian ibu terjadi karena layanan rujukan yang terlambat, yang disebabkan oleh keputusan merujuk ibu hamil risiko tidak semata memperhitungkan faktor kesehatan tetapi memperhatikan faktor ekonomi/biaya. Meskipun terdapat jaminan persalinan melalui skema BPJS, namun biaya operasional dan biaya tunggu pasien masih memberatkan ibu hamil risiko tinggi yang berstatus keluarga miskin. Pada aspek angka kesakitan ditopang oleh 2 (dua) penyebab yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Angka kesakitan pada penyakit tidak menular menunjukan tren semakin meningkat terutama disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih instan, kurang gerak, tingkat stress tinggi, dan pada sebagian orang mengonsumsi rokok dan alkohol. Penyakit seperti jantung, diabetes melitus, obesitas, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya menjadi kasus-kasus yang menonjol. Pada penyakit menular Kabupaten Tegal termasuk endemik untuk jenis- jenis penyakit tropik yang terabaikan seperti HIV, tuberkulosis, malaria, kusta, dan filariasis. Untuk akses kesehatan wilayah-wilayah di selatan Kabupaten Tegal dan perbatasan seperti Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 35 dan Kecamatan Jatinegara belum terakses fasilitas layanan rujukan setingkat rumah sakit tipe D. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan rujukan harus menuju kecamatan-kecamatan atau wilayah yang lebih jauh. Upaya mengeliminasi angka kesakitan dan angka kematian dilakukan melalui skema gerakan masyarakat sehat (germas), upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif masih perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat mengelola kesehatannya secara mandiri dan tidak perlu berobat pada fasilitas layanan kesehatan. Potensi pemanfaatan pengetahuan tradisional kesehatan masih belum optimal tumbuh di dalam masyarakat, Kabupaten Tegal memiliki potensi jamu atau herbal, namun konsumsi jamu secara mandiri maupun kunjungan pasien ke Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) rata-rata sehari sebanyak 50 pasien masih lebih sedikit dibandingkan pasien yang memelihara kesehatannya melalui upaya pengobatan ke fasilitas kesehatan yang jumlahnya ribuan setiap hari. B. Peningkatan Mutu Pendidikan Tantangan peningkatan mutu pendidikan meliputi kualitas pendidikan, akses yang terbatas dalam pendidikan dan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan ditunjukkan melalui masih rendahnya kemampuan lterasi dan numerasi. Beberapa faktor yang menyebabkan literasi rendah diantaranya kualitas pembelajaran. Perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan bagi pendidik, peserta didik bahkan orang tua. Kurikulum yang diterapkan juga cukup kompleks, sehingga hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya yang pada akhirnya peserta didik mengalami kesulitan untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain itu, permasalahan yang lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal adalah masih lemahnya peran pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi bidangnya. Permasalahan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disebabkan oleh kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang tersertifikasi. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 36 Tantangan lain yang menjadi faktor pengaruh kemampuan numerasi peserta didik diantaranya penempatan pendidik bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya, yang menyebabkan pendidik tidak bisa optimal dalam mengajar, sistem pembelajaran pendidik yang masih belum mampu menggali potensi dan kemampuan peserta didik, keterbatasan fasilitas TIK dan masih rendah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan TIK. Keterbatasan akses terhadap pendidikan masih menjadi kendala yang perlu diatasi diantaranya biaya pendidikan sekolah yang masih dianggap membebani masyarakat, akses ke sekolah yang dipengaruhi oleh bentuk geografis wilayahnya yang memiliki dataran tinggi atau pegunungan seperti Kecamatan Bumijawa, Bojong dan Jatinegara masih terkendala dalam akses ke sekolah. Selain itu iklim keamanan dan inklusivitas yang mencakup bebas kekerasan, diskrimininasi dan kesetaraan gender serta layanan disabilitas masih perlu diperlukan. Permasalahan dalam pendidikan anak usia dini adalah masih banyaknya lembaga satuan pendidikan PAUD yang belum terakreditasi yang disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi serta advokasi pada lembaga PAUD terkait kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta lemahnya pembinaan manajemen PAUD yang mencakup persiapan administrasinya sampai dengan penyediaan sarprasnya seperti penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) untuk mendukung kegiatan pembelajaran.Tantangan lain pada jenjang pendidikan anak usia dini adalah menjadi guru PAUD harus berkompeten yang disebabkan pengembangan karier pada profesi guru PAUD belum optimal. C. Peningkatan Nilai Keagamaan Tantangan pelaksanaan urusan keagamaan di wilayah Kabupaten Tegal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terkait dengan permasalahan toleransi terhadap kerukunan internal seagama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah serta pelaksanaan mitigasi konflik SARA di Kabupaten Tegal. Permasalahan pelaksanaan urusan keagamaan di Kabupaten Tegal adalah terkait literasi keagamaan yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 37 lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu karena lemahnya peran keluarga dalam membangun pendidikan agama di rumahnya, sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya jam mata pelajaran agama di sekolah, sehingga hal ini berdampak pada implementasi norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Pemahaman sekulerisme dan pluralisme menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan keagamaan di Kabupaten Tegal. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa aturan agama dan aturan sosial harus dipisahkan. Disisi lain, persoalan pemahaman pluralisme pun menjadi bias yang disebabkan masih lemahnya sikap saling menghargai perbedaan serta memaksakan perlakuan nilai keagamaan D. Wawasan Kebangsaan Ini merupakan isu mendasar yang mana jika dapat diwujudkan di masing masing individu dapat menjadi potensi yang amat baik. Potensi yang dapat dilihat dari topik wawasan kebangsaan yaitu pada identitas/nilai, partisipasi politik dan solidaritas. Potensi identitas /nilai yang ada yaitu egaliter, jiwa pekerja keras, jiwa kewirausahaan dan kemampuan merantau. Potensi yang dapat dilihat dari egaliter adalah karakter individu yang bisa bekerjasama serta cenderung terbuka menerima perubahan. Kemudian jiwa pekerja keras memiliki kecenderungan mandiri secara ekonomi dan dalam melakukan pekerjaan selalu tuntas dan dengan hasil baik. Selanjutnya pada potensi jiwa kewirausahaan mencerminkan orang yang inovatif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memiliki daya saing tinggi di luar daerah. Terakhir kemampuan merantau juga terdapat potensi mendatangkan devisa untuk daerah dan membawa ilmu pengetahuan baru untuk daerah. Partisipasi politik memiliki potensi besar untuk memperkuat kemajuan daerah. Namun, masih ada yang perlu diperbaiki, yaitu penguatan ideologi pemilih untuk mengurangi jumlah swing voter yang sering dimanfaatkan oleh politisi. Hal ini bisa diantisipasi dengan memberikan pendidikan politik berkualitas tinggi dan kuantitas yang ideal. Potensi solidaritas di masyarakat yang ditunjukan antara lain pada saat terjadi bencana masyarakat dengan cepat tanggap dan keikhlasan untuk saling membantu dan pada kegiatan gotong royong dimana pada saat kegiatan kegiatan tradisi masyarakat tanpa diarahkan oleh pemerintah berinisiatif melakukan hal tersebut dengan baik, hal itu RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 38 juga secara tidak langsung memberikan pesan kesetiakawanan sosial untuk generasi penerus. E. Keterampilan dan Penguasaan Teknologi Keterampilan dan penguasaan teknologi menjadi salah satu isu dalam pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tegal. Keterampilan dan penguasaan teknologi yang perlu dimiliki oleh masyarakaat berupa pelatihan untuk menyongsong era society 5.0, tingkat pendidikan tenaga kerja yang kompetitif, akses sarana prasana digital dan kematangan literasi digital. Tantangan dalam penyediaan tenaga terlatih pada era TIK adalah penyediaan lembaga terakreditasi, instruktur bersertifikat, dan metode pembelajaran yang link and match dengan kebutuhan pasar kerja. Tantangan tenaga kerja agar memiliki tingkat pendidikan yang kompetitif dalam bersaing di pasar kerja adalah miss match pendidikan formal (SMK) dengan kebutuhan industri misalnya sarana prasarana praktik kerja industri di pendidikan formal saat ini cenderung berupa sarana prasarana yang bersifat individual dan sederhana, sementara peralatan yang digunakan indusutri bersifat mekanisasi dan spesifikasi alat berteknologi tinggi. Selain itu permasalahan tenaga kerja yang kompetitif adalah karakter pekerja yang memiliki mental dan daya juang yang tangguh. Karena tenaga kerja masih belum memiliki mental pekerja yang tangguh, tingkat pengunduran diri pekerja masih tinggi. Tantangan sarana prasarana digital yang belum optimal diantaranya cakupan akses internet yang belum terhubung di semua wilayah, biaya akses internet yang belum sepenuhnya gratis/murah, akses kreatif hub berupa workshop untuk ekonomi kreatif. Selain itu perlu ditumbuhkan akses sarpras yang telah disediakan untuk dapat digunakan secara bertanggung jawab. Literasi digital yang belum bertanggung jawab perlu dioptimalkan di antaranya bijak menggunakan internet sehat, bijak memanfaatkan ekonomi digital, dan pemasaran digital. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 39 3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas Serangkaian kebijakan dan strategi ekonomi yang mendukung inklusi, keseimbangan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian ekonomi yang berkualitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Berikut Isu strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas: A. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Perekonomian Kabupaten Tegal ditopang utamanya oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan sektor yang tumbuh dengan pesat. Dari sektor yang berpengaruh tersebut di atas, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian, disusul sektor perdagangan dan pertanian. Sedangkan jika dilihat dari tren share tiap sektor, Kabupaten Tegal sedang mengalami transformasi struktur ekonomi dari agraris menjadi berbasis industri dan jasa, dengan industri pengolahan menjadi motor penggerak perekonomian yang menghubungkan sektor pertanian dan sektor jasa, utamanya perdagangan dan pariwisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan kawasan perdesaan, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Tegal merupakan kawasan yang bersifat rural. Industri pengolahan di Kabupaten Tegal utamanya disokong oleh industri berbasis pertanian (agroindustri dan pengolahan makanan), industri logam, dan industri tekstil. Pengembangan industri pengolahan dalam 20 tahun mendatang perlu untuk menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pekerja melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan. Hal ini penting untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi sektor pertanian (termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan), yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan membuka peluang pasar baru. Adopsi teknologi yang merupakan inti Industri 4.0, seperti otomatisasi dan digitalisasi proses produksi, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing industri. Namun, tantangan seperti tingginya turnover pekerja kerah biru harus diatasi dengan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 40 menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan menarik, serta memperkuat sentra industri yang sudah cukup berkembang dengan layanan infrastruktur yang memadai. Pengembangan sektor perdagangan dan UMKM membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan proses distribusi barang dan jasa. Sarana perdagangan yang optimal, seperti pasar yang teratur dan modern, serta pusat distribusi yang efisien, sangat penting dalam memfasilitasi jual-beli yang lancar. Dukungan pemerintah berupa kebijakan yang mendukung dan program pembiayaan yang mudah diakses akan membantu bisnis lokal mengakses pasar yang lebih luas dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Inovasi dalam pengembangan produk dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memberikan kemampuan bersaing di pasar global, sementara upaya mitigasi risiko terhadap dampak perubahan global, seperti pandemi dan perubahan kebijakan, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas bisnis. Investasi yang masuk, optimalisasi Return on Asset BUMD, koperasi yang sehat, dan peningkatan ekspor barang dan jasa akan menjadi penopang pertumbuhan sektor ini dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya, sektor pertanian juga perlu mendapatkan perhatian. Walaupun tren kontribusi sektor ini pada perekonomian cenderung menurun (yang menunjukkan transformasi struktural dari daerah agraris menjadi daerah berbasis industri dan jasa), namun pertanian merupakan penyokong utama ketahanan pangan dan salah satu input bagi sektor industri pengolahan. Untuk itu, sektor pertanian tidak boleh dinafikan dari pembangunan. Pengembangan pertanian membutuhkan dukungan infrastruktur yang mantap, khususnya jaringan irigasi dan layanan konektivitas transportasi. Mekanisasi dan industrialisasi pertanian, serta pemanfaatan teknologi, juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Hal tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip pertanian berkelanjutan, agar kondisi tanah dan badan air tetap terjaga. Sistem pertanian organik dan integrated farming akan menjadi langkah yang perlu diprioritaskan untuk menjamin bahwa aktivitas pertanian tidak berdampak buruk pada lingkungan. Berikutnya, pada proses pascapanen, hilirisasi pertanian harus dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah; termasuk integrasi pada rantai pasok global. Industri pengolahan yang ada seyogyanya didorong untuk juga berbasiskan hasil pertanian RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 41 Kabupaten Tegal. Pengembangan pertanian juga harus beradaptasi dengan faktor eksternal, seperti kelangkaan air (dan konflik air baku dengan penggunaan lahan lain seperti permukiman dan industri), pemanasan global, cuaca ekstrim, dan kebijakan negara lain. Komponen terakhir adalah kebijakan pemerintah yang mendukung petani dan sektor pertanian. Dengan sinergi dari berbagai aspek ini, sektor pertanian dapat berkembang secara holistik, memastikan ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pengembangan sektor jasa, terutama dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi fokus penting dalam memperkuat ekonomi yang berkelanjutan. Pariwisata, dengan aspek hospitality seperti akomodasi, makanan, minuman, dan pengalaman wisata, menjadi motor ekonomi yang penting, terutama dalam peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, infrastruktur yang memadai seperti transportasi dan fasilitas pariwisata yang berkualitas harus diperhatikan. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif dan regulasi yang kondusif dapat mendorong investasi dan inovasi dalam sektor ini. Konsep ekonomi sirkuler juga dapat diterapkan dalam sektor jasa ini untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dalam menghadapi risiko dari perubahan global seperti pandemi, langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif harus diterapkan agar sektor jasa, terutama pariwisata, tetap berkelanjutan dan adaptif. Melalui pendekatan ini, pengembangan sektor jasa dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta membantu mewujudkan desa-desa mandiri yang lebih kuat secara ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tegal juga perlu untuk membangun kawasan perdesaan dengan konsep pembangunan dari pinggiran, yang seringkali merupakan kawasan yang termarjinalkan. Konsep pembangunan ini akan memberikan pondasi yang lebih solid untuk pertumbuhan ekonomi karena berbasis pada potensi riil yang ada, alih-alih growth pole yang dapat menimbulkan backwash effect (kawasan pinggiran menjadi kurang berkembang karena kawasan yang lebih maju akan menarik sumber daya, tenaga kerja, modal, dan investasi) dan ketidakmerataan pembangunan karena efek menetes (trickle-down RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 42 effect) yang tidak merata. Untuk itu, pembangunan kawasan perdesaan menjadi hal yang perlu dilakukan sehingga dapat mewujudkan desa yang mandiri. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari dari seluruh sektor pendorongnya yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan peningkatan investasi dan kepercayaan dunia bisnis. Berdasarkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Tegal sebesar 4,33 yang artinya bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 1% diperlukan peningkatan investasi sebesar 4,33%. Meskipun sudah cukup efisien namun rasio tersebut masih perlu ditekan setidaknya sebagaimana negara maju yang rasionya 1:3. Oleh karena itu tantaangannya ke depan adalah bagaimana menarik investasi sebesar-besarnya sekaligus meningkatkan efisiensinya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan. B. Daya Saing Daerah Investasi sangat berkaitan erat dengan iklim berusaha yang baik, karena akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan mempertahankan investor yang sudah ada (settle) agar tidak pindah; sehingga ekonomi suatu daerah akan semakin berkembang. Iklim berusaha yang baik akan dapat meningkatkan daya saing suatu daerah dalam kompetisi di era global. Iklim berusaha dibentuk oleh beberapa hal, diantaranya stabilitas ekonomi makro, situasi pekerja (produktivitas, upah, kondusivitas), penerimaan masyarakat (termasuk pungutan liar, keamanan lingkungan, dan tekanan organisasi kemasyarakatan), dukungan infrastruktur (terutama prasarana konektivitas dan energi), harga lahan, dan kebijakan pemerintah (Moriarty, 1983, dalam Hayter, 1997). Selain itu, penguatan kapabilitas inovasi juga akan bermuara pada meningkatnya daya saing daerah. Penguatan daya saing daerah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi wilayah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Untuk dapat bersaing di tengah persaingan ekonomi global maupun nasional, diperlukan terobosan peningkatan daya saing daerah berbasis riset dan inovasi. Sayangnya, berdasarkan kondisi saat ini terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir indeks daya saing daerah Kabupaten Tegal terus mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas ekosistem inovasi di Kabupaten Tegal yang relatif masih rendah. Ada beberapa isu strategis yang berkaitan ekosistem RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 43 inovasi dengan yang perlu di intervensi khususnya dalam aspek inovasi atau pilar Kapabilitas Inovasi berdasarkan kriteria PDSD Provinsi Jawa Tengah maupun kriteria BRIN. Dalam aspek inovasi atau kapabilitas inovasi Kabupaten Tegal tahun terakhir 2023 hampir semua nilai variabelnya utamanya masih di bawah Provinsi Jawa Tengah antara lain rendahnya kualitas riset dimana publikasi riset masih rendah (2,47) di bawah Provinsi Jawa Tengah (5,00), belanja riset yang masih minim (0,27) di bawah Provinsi Jawa Tengah (4,64), indeks keunggulan Lembaga riset yang masih rendah (0,17) di bawah Provinsi Jawa Tengah (5,00) dan perlindungan dan kepemilikan kekayaan intelektual yang masih rendah (1,70) di bawah Provinsi Jawa Tengah (4,53). Untuk meningkatkan kapabilitas inovasi ke depan maka diperlukan beberapa langkah untuk menguatkan kapabilitas inovasi, diantaranya pembangunan basis data, penyiapan kerangka kebijakan, dan kolaborasi riset dan inovasi dengan seluruh aktor inovasi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berbasis riset dan data (research-based policy dan evidence-based policy), yang akan dapat meningkatkan daya saing daerah. C. Lapangan Pekerjaan yang Luas Tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi di Kabupaten Tegal menjadi cerminan dari beberapa masalah struktural dalam pasar tenaga kerja. Produktivitas yang rendah dan kualitas pendidikan yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara, turnover pekerja kerah biru yang tinggi mencerminkan (diantaranya) ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan tuntutan pasar, mentalitas pekerja yang kurang siap menghadapi industrialisasi, dan disparitas UMK dengan Jabodetabek. Bonus demografi, yang seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan. Kemajuan infrastruktur dapat membuka peluang baru dalam menciptakan lapangan kerja, namun diperlukan kebijakan yang mendukung dan kemudahan berinvestasi untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi besar. Keterbukaan informasi tentang peluang kerja dan kebutuhan pasar kerja juga menjadi kunci dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Upah yang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 44 relatif rendah juga menjadi masalah, karena dapat mengurangi minat angkatan kerja untuk bekerja di Kabupaten Tegal, membatasi daya beli pekerja, dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Partisipasi angkatan kerja perempuan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, karena meningkatkan partisipasi perempuan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakpastian di pasar kerja. Selanjutnya, rasio kewirausahaan daerah menunjukkan tingkat minat untuk berwirausaha, yang jika ditingkatkan akan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini secara komprehensif, diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif akan tercapai. Berdasarkan data, rasio ketergantungan diproyeksikan meningkat secara signifikan dari 5,85 di tahun 2025 menjadi 14,55 di tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk non produktif per penduduk produktif akan meningkat, sehingga membebani angkatan kerja. Tantangan terkait demografi di Kabupaten Tegal akan terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Diperlukan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas agar layak mendapatkan upah yang lebih baik, sehingga dapat menanggung beban hidup keluarga usia non produktif. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan, keterampilan (skill), mendorong investasi dalam teknologi dan inovasi pekerja, penyiapan mental pekerja menghadapi industrialisasi, membangun budaya kerja yang positif, serta link and match antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, untuk mewujudkan afirmasi kelompok rentan, perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas. Investasi pada tenaga kerja merupakan hal yang harus dilakukan agar sistem produksi yang ada dapat terintegrasi dalam rantai pasok global dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Jika melihat strukturnya, petumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal saat ini sangat ditopang oleh sektor padat karya dibanding teknologi maupun produktivitasnya. Dengan kata lain produktivitas perekonomian masih didorong oleh banyaknya tenaga kerja secara kuantitas ketimbang kualitasnya. Selain itu kompetisi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 45 lapangan usaha perekonomian ke depan akan bergeser ke arah mekanisasi, digitalisasi, otomatisasi, high technology dan lintas region bahkan lintas negara. Hal ini memberikan tantangan tersendiri kedepan untuk mulai meningkatkan kualitas dan produktivitas struktur ekonomi, serta menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan adaptif dengan perkembangan jaman serta mampu menciptakan lapangan usahanya sendiri dengan mendorong wirausaha produktif. Dalam hal mendorong tumbuhnya wirausaha, khususnya UMKM, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan rasio jumlah wirausaha tahun 2023 cuma 3,47 persen, padahal, untuk menjadi negara maju minimal mencapai 4 persen rasio kewirausahaan. Wirausaha, selain memberikan penghasilan bagi diri sendiri – sehingga pada akhirnya meningkatkan kondisi ekonomi, juga berpotensi memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, wirausaha dapat berfungsi sebagai bantalan ketika terjadi shock pada perekonomian, pada saat banyak pekerja kerah biru dirumahkan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki beberapa kebijakan yang berpihak pada wirausaha, dan hal ini perlu untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah wirausaha yang tangguh, dapat memberikan lapangan pekerjaan tambahan bagi masyarakat, adaptif terhadap perkembangan global, dan naik kelas dari UMKM menjadi usaha yang lebih maju. 3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif Peran reformasi birokrasi dan praktik pemerintahan yang akuntabel sangat diperlukan dalam menjamin peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, cepat, bersih, dan efektif. Berikut Isu Strategis dalam Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif: A. Kualitas Pelayanan Publik Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tantangan yang harus dihadapi adalah terkait Kebijakan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana penunjang kualitas pelayanan publik. Pemasalahan maupun potensi pada aspek kebijakan meliputi Kebijakan Internal dan Kebijakan eksternal (mandatory). Kebijakan internal tedapat RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 46 tantangan yang belum semua kebijakan memliki SOP dan juga terdapat beberapa SOP yang belum operasional. Penyebab terdapat SOP yang belum operasional antara lain karena faktor SDM yang belum meningkatkan kompetensinya, alur SOP yang dirasa belum efisien, dan belum terdapat mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat. Penyiapan Sumber daya Manusia tantangannya adalah kompetensi, profesionalitas, dan jumlah SDM. Pada permasalahan kompetensi tantangannya adalah keterampilan dan kapasitas tentang pelayanan publik, kapasitas pelayanan publik dipengaruhi oleh pelatihan dan mentoring. Selanjutnya terkait profesionalitas perlu memperkuat komitmen maklumat pelayanan yang bisa dicapai dengan pelatihan, internalisasi dan pemberian insentif. Faktor jumlah juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik jika tidak dilakukan evaluasi, maka dari itu evaluasi penting untuk pemerintahn bisa melakukan rekrutmen dan redistribusi. Berkenaan dengan sarana prasarana bisa dikategorikan menjadi dua yaitu sarpras fisik dan sarpras digital. Standar minimal terkait dengan sarpras fisik setidaknya memuat kelengkapan, standarisasi, dan sarana prasarana yang modern. Untuk sarana prasarana digital perlu memperhatikan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pengintegrasian. Pengembangan yang dilakukan patut memperhitungkan tingkat kemudahan untuk diakses oleh masyarakat. B. Akuntabilitas Kinerja Faktor penyebab permasalahan yang ada antara lain aspek perencanaan kinerja, integrasi kinerja, pelaporan kinerja, partisipasi publik. Penjelasan pada perencanaan kinerja menjadi permasalahan dikarenakan oleh proses bisnis kinerja yang belum berorientasi outcome dan impact, belum melakukan prinsip cascading dan pohon kinerja yang optimal dan belum maksimal melakukan mitigasi resiko. Proses bisnis yang belum berorientasi outcome dan impact disebabkan oleh belum adanya visi yang kuat untuk diintegrasikan. Kemudian pada permasalahan cascading dan pohon kinerja yang belum optimal disebabkan karena kebiasaan aparatur yang masih berfikir parsial. Melanjutkan permasalahan tentang mitigasi resiko yang belum maksimal disebabkan antara kapasitas yang belum memadai atau respon abai pada masalah tersebut. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 47 Menginjak ke masalah berikutnya terkait integrasi kerja ditemukan masalah pada aspek efisiensi dan aspek inovatif. Terjadinya ketidakefisienan karena pelaksanaannya belum holistic dan belum crosscutting dan tidak inovatif ditunjukan pada perencanaan kinerja yang masih inkremental dan memiliki mentalitas status quo (menolak perubahan). Berikutnya terkait pelaporan kinerja disebabkan karena permasalahan validitas capaikan kinerja kurang valid dan pelaporan belum tepat. Terjadinya kurang validnya validitas terjadi karena self assessment pada indikator yang masih lemah dan kedalaman pemahaman terkait definisi operasional yang kurang. Pada permasalahan pelaporan belum tepat disebabkan aparatur baru mampu berorientasi pada pelaksanaan pekerjaan dan keterbatasan waktu dan alokasi dalam melakukan pengukuran. Pada partisipasi publik permasalahan yang dihadapi adalah kapasitas publik yang masih lemah dan forum partisipasi yang masih bersifat formal. Kapasitas publik yang masih lemah terlihat dari faktor eksternal yaitu representasi keterwakilan dalam partisipasi hanya memperhitungkan status formal dalam masyarakat dan faktor internal kurangnya intensitas pemda dalam menyelenggarakan forum untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya forum partisipatif bersifat formal karena belum semua forum partisipatif menyiapkan mekanisme pasca partisipatif (skema implementasi pada rencana kerja). C. Budaya Kerja Birokrasi Problematika dalam urusan budaya kerja organisasi adalah terkait pengorganisasian kerja, penyederhanaan birokrasi dan penggunaan teknologi. Pada persoalan pengorganisasi kerja hal yang menjadi perhatian adalah sistem yang belum fleksibel dan belum optimalnya pelaksanaan team work serta kelambanan proses. Belum fleksibel dalam hal ini belum terlaksananya work from anywhere and anytime. Kemudian terkait pelaksanaan teamwork yang belum optimal ditandai oleh masalah belum melakukan proses agile dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang selanjutnya lambanya proses karena masalah SDM yang lamban merespon perkembangan dan juga lamban merespon pekerjaan. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 48 Pada persoalan penyederhanaan birokrasi ditemukan masalah bahwa birokrasi berbasis jabatan fungsional belum optimal karena jabatan fungsional dianggap kurang bergengsi, jabatan fungsional membutuhkan kompetensi khusus dan jenjang karir jabatan fungsional berbasis angka kredit mandiri. Kemudian masalah rentang kendali birokrasi masih berjenjang yang terlihat karena kendali birokrasi masing berdasarkan eselonisasi. Pada penggunaan teknologi masalah yang muncul adalah teknologi administrasi pemerintahan belum berjalan optimal dan pelayanan ke masyarakat belum optimal memanfaatkan TIK. Pada masalah teknologi administrasi pemerintah yang belum optimal dikarenakan oleh sistem yang belum mapan dan kapasitas SDM yang perlu di update, dan pada masalah pelayanan ke masyarakat belum optimal memanfaatkan TIK adalah masalah pemerintah yang belum optimal. D. Profesionalitas ASN Permasalahan profesionalitas ASN yang dapat direkam adalah masalah kompetensi teknis, kompetensi softskill / sosiokultural dan manajemen kepegawaian. Kompetensi teknis memiliki cabang permasalahan yaitu pada kualifikasi pendidikan dan kualitas teknis. Pada masalah kualifikasi pendidikan karena jurusan tertentu terlalu banyak namun jurusan teknis terbatas ini disebabkan oleh regulasi formal cenderung umum, ijin berlajar lebih banyak jurusan umum karena dianggap mudah dan kendali ijin belajar yang kurang terkendali (human capital development planning). Penyebab berikutnya adalah kualitas lulusan tidak selaras dengan kualitas individu karena kecenderungan pada saat kuliah tidak aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan pada saat kuliah orientasi akademik dan cepat lulus dengan standar minimal amat terlihat. Pada masalah kualifikasi teknis terdapat permasalahan peningkatan ketrampilan yang tidak signifikan dan pelaksanaan diklat bersifat formal. Peningkatan ketrampilan yang minim kemungkinan disebabkan oleh kapasitas SDM untuk menerima pengetahuan yang kurang dan tidak fokus menjalani pelatihan karena fokus terbagi oleh pekerjaan utama karena SDM memegang posisi vital dalam sebuah urusan. Kemudian pelaksanaan diklat bersifat formal dengan permasalahan SDM pengajar kurang professional dan metode pembelajaran. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 49 Permasalahan kompetensi softskill / sosiokultural terdapat permasalahan kepemimpinan dan integrasi. Pada permasalah kepemimpinan terekam beberapa permasalahan antara lain tidak kompeten secara individu, tidak kaderisasi / SDM andalan dan tata kelola / aktivitas. Pada masalah tidak kompeten secara individu di sebabkan oleh rekrutmen yang belum professional dan kapasitas yang masih rendah. Permasalahan tidak kaderisasi terekam bahwa kurang mampu membuat visi untuk menunjang visi pimpinan di atasnya dan tidak mampu untuk mengarahkan. Selanjutnya terkait tata kelola / aktivitas terdapat permasalahan SDM umum yang kurang kompeten dan pimpinan pragmatif agar pekerjaan selesai. Pada masalah manajeman kepegawaian terdapat cabang masalah antara lain manajemen talenta dan tupoksi lembaga. Pada persoalan manajemen talenta dikarenakan oleh pelaksanaan yang belum optimal karena adanya nepotisme dan distribusi yang belum proporsional dan talent pool dilakukan hanya formalitas dilihat dari pengukuran yang tidak transparan dan hasil yang tidak dipatuhi. E. Digitalisasi Pemerintahan Tantangan maupun standar yang harus dipenuhi pada isu digitalisasi pemerintah yaitu pada masalah infrastruktur, keamanan data, pengintegrasian, dan perluasan informasi. Pada masalah infrastruktur yang harus diperhatikan adalah pada masalah perangkat keras dengan masalah sarana yang terbatas serta persediaan yang belum merata dan perangkat lunak dengan masalah masih ada titik blank spot internet dan masalah kecepatan internet. Tentang keamanan data terdapat masalah kendali akan TIK belum sepenuhnya pada unit yang menaungi terlihat dari kewenangan yang belum tegas diterapkan dan adanya ketidakpercayaan kepada unit pengampu. Kemudian masih pada keamanan data yaitu tentang kompetensi yang masih kurang dilihat dari jumlah expert yang sedikit, kompetensi belum termanfaatkan untuk fokus keamanan data, adanya aparatur yang menangani TIK tidak memiliki kompetensi formal maupun informal terkait TIK, dan adanya aparatur dengan kompetensi TIK namun mendapatkan tugas non TIK. Selanjutnya masalah keamanan data yaitu belum menjadi komitmen pengambil kebijakan dilihat dari pengetahuan terhadap keamanan data yang kurang, RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 50 orientasi masih di taraf perangkat keras (yang berwujud) dan juga masalah pembiayaan yang cukup tinggi. Masalah digitalisasi pemerintah selanjutnya adalah integrasi sistem yang masih sektoral, kurangnya respons dari unit pengampu, dan perbedaan variabel data yang digunakan. masalah perluasan informasi dengan cabang masalah itu proses bisnis diseminasi dan keterbukaan. Pada proses bisnis diseminasi ditemukan bahwa alat yang di gunakan masih konvensional dari isi penyajian dan kanal yang digunakan dan belum maksimal frekuensi secara isi dan rilisnya.selanjutnya terkait proses bisnis keterbukaan ditemukan bahwa pengetahuan terhadap klasifikasi informasi yang di kecualikan masih kurang baik dan juga tentang kemampuan SDM dalam menginformasikan masih membutuhkan improvisasi. 3.2.4. Kualitas Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Stabilitas Ekonomi Kualitas Penegak Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Stabilitas Ekonomi yang kuat menjadi isu yang strategis karena berdampak luas dan langsung terhadap masyarakat, memiliki pengaruh terhadap kemajuan bangsa, dan berkaitan dengan tujuan nasional. Strategi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan dengan meningkatkan kualitas penegakan hukum, memelihara KANTIBMAS, dan menjaga stabilitas ekonomi. Berikut isu strategis Menguatkan Kualitas Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Stabilitas Ekonomi: A. Penguatan Penegakan Hukum Tantangan dalam penegakan hukum adalah harmonisasi regulasi hukum, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan keadilan serta keterbukaan (transparansi). Tantangan dalam penetapan regulasi hukum adalah masih terdapat regulasi hukum yang bersifat mutatis mutandis (copy paste), kurang inovatif, dan belum implementatif. Regulasi hukum masih bersifat mutatis mutandis karena hanya menerapkan regulasi di tingkat nasional dan belum mampu mengatur regulasi khusus di tingkat pemerintah daerah. Inovasi dari regulasi hukum yang ditetapkan belum optimal karena belum memaksimalan konsultasi dan partisipasi publik, belum RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 51 memanfaatkan teknologi dan data, serta belum memikirkan keberlanjutan regulasi. Regulasi cenderung belum bersifat implementatif karena belum memperhitungkan sumber daya yang mampu mewujudkan regulasi tersebut, selain itu regulasi belum dilakukan evaluasi secara berkala (periodik) sehingga belum diketahui potret pencapaian kelebihan dan kekurangan regulasi tersebut. Tantangan dalam pencegahan korupsi kolusi nepotisme adalah pengawasan terhadap pemerintah dan publik, pengawasan dalam proyek, dan tata kelola administrasi pemerintah daerah. Permasalahan dalam pengawasan penggunaan dana publik antara lain transparansi anggaran belum optimal, audit eksternal dan audit independen belum optimal, sistem pelaporan pengaduan belum ditindaklanjuti dengan baik, dan belum memanfaatkan teknologi informasi dengan efektif. Kesulitan dalam pengawasan tender proyek masih belum maksimal karena pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah jelas, belum mengadopsi platform elektronik, dan masih mengandalkan auditor internal daripada auditor independen atau publik.Tantangan dalam tata kelola administrasi keuangan daerah adalah belum optimalnya transparansi anggaran dan pertangungjawaban pengeluaran. Tantangan dalam penjaminan keadilan keterbukaan atau transparansi adalah penanganan keluhan masyarakat yang belum ditindaklanjuti optimal, perlindungan terhadap hak-hak warga melalui upaya litigasi dan non litigasi belum optimal, serta kepatuhan masyarakat kepada regulasi belum optimal. Penanganan keluhan masyarakat belum ditindaklanjuti secara efektif karena tim tanggap keluhan belum kompeten, penanganan keluhan masih bersifat formal, dan transparansi tindak lanjut penanganan keluhan belum optimal dan didiseminasikan kepada publik. Perlindungan terhadap hak-hak warga secara litigasi maupun non litigasi belum optimal karena akses masyarakat untuk mendapatkan layanan masih terbatas pada perlindungan non litigasi, serta keterbatasan cakupan layanan untuk semua jenis kasus yang terjadi. Kepatuhan kepada regulasi masih cenderung longgar karena sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum masih belum optimal. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 52 B. Ketentraman dan Ketertiban Umum Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum telah tertangani, meskipun demikian upaya promotif dan preventif menjadi tantangan untuk terus dilakukan sehingga pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat dilakukan. Tantangan dalam ketentraman dan ketertiban umum adalah penanganan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terutama konsistensi penindakan pelanggaran perda, serta masih banyak masyrakat yang belum memanfaatkan waktu luang dengan produktif, sehingga berpotensi rawan kamtibmas. Permasalahan dalam penanganan dan pencegahan gangguan kamtibmas dan SARA antara lain komunikasi dan kerjasama yang perlu dilakukan secara intensif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh antarkomunitas. Tantangan dalam penindakan pelanggaran perda antara lain penegakan perda dan pencegahan pelanggaran perda. Tantangan dalam penegakan perda adalah penegakan hukum serta denda atau kurungan, meskipun bersifat tindak pidana ringan tetapi menjadi beban bagi masyarakat, penyidik PNS (PPNS) yang dimiliki pemerintah daerah belum optimal, selain itu patroli penegakan hukum terhadap ketentraman dan ketertiban umum belum dapat menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah personil dan frekuensi patroli yang terbatas. Selain itu penegakan perda cenderung baru dilakukan terhadap perda tantribum belum kepada perda-perda yang lain. Tantangan dalam pencegahan pelanggaran perda adalah penyuluhan dan promosi belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh di semua wilayah. Masih ada masyarakat yang memiliki waktu luang yang menjadi masalah atau tantangan dalam mewujudkan situasi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, hal ini karena masyarakat banyak melakukan aktivitas yang tidak produktif, sehingga rawan terjadi tindak kriminalitas. Masyarakat banyak melakukan aktivitas yang tidak produktif karena masyarakat cenderung menganggur atau bekerja paruh waktu, dan tidak ada ruang ekspresi yang produktif. Masyarakat rawan melakukan tindak kriminal karena memiliki potensi perilaku menyimpang (deviasi sosial), serta terdapat niat dan kesempatan. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 53 3.2.5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga Upaya untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan komunitas untuk menghadapi dan pulih dari tantangan sosial dan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ketahanan sosial dan keluarga. Berikut Isu Strategis Memantapkan Ketahanan Sosial dan Keluarga: A. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan program yang mengintervensi masyarakat miskin yang meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi wilayah kantong kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem. Belum optimalnya kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat miskin karena program yang dilakukan belum tepat sasaran hanya cenderung fokus pada masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil yang tidak masuk kategori miskin. Adapun untuk masyarakat miskin yang melakukan usaha kecil atau mikro juga mengalami hambatan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki kemampuan managerial dalam berusaha. Kebijakan program mengurangi beban pengeluaran untuk masyarakat miskin juga masih mengalami kendala, hal ini dipengaruhi adanya inclusion error dan exclusion error dalam pelaksanaan pemutakhiran data masyarakat miskin. Selain itu juga disebabkan kedalaman dan keparahan masyarakat miskin yang diakibatkan karena tingkat pendidikan dan produktivitas masih rendah, memiliki penyakit menahun atau keterbatasan fisik yang memaksa dirinya tidak bisa bekerja dan status perempuan sebagai kepala keluarga.Kebijakan pengurangan jumlah kantong wilayah kemiskinan juga belum optimal yang disebabkan banyaknya alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayahnya atau belum berorientasi mengentaskan permasalahan kawasan terutama pada lahan pertanian yang menyebabkan pendapatan pada sektor tersebut rendah. Selain itu, kebijakan juga belum memperhatikan kesejahteraan petani. Permasalahan lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial adalah masih adanya masyarakat yang masih menyandang miskin ekstrem yang disebabkan tingkat RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 54 pendidikan masih rendah, tingkat kompetensi dan managerial usaha yang rendah, tidak produktif dalam usaha dan menempati pada wilayah yang sanitasinya kurang memadai, kumuh dan terpencil. Tantangan lain dalam peningkatan kesejahteraan sosial adalah masih lemahnya program perlindungan sosial terutama terbatasnya penyediaan sistem layanan dan rujukan terpadu, hal ini dikarenakan SDM pekerja sosial, sarana perlindungan seperti rumah singgah atau rumah aman yang masih terbatas selain itu juga layanan permakanan dan layanan rujukan pendidikan maupun kesehatan. B. Membangun Keluarga Sejahtera Tantangan dalam membangun keluarga sejahtera dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain aspek ketentraman, aspek kemandirian dan aspek kebahagiaan. Lemahnya pada aspek ketentraman disebabkan masih adanya keluarga yang belum memiliki pencatatan sipil, banyak hal yang menyebabkan ini seperti pernikahan siri, pernikahan yang belum dicatatkan, angka perceraian serta pernikahan anak usia dini. Pada aspek kemandirian, penyediaan akses pendidikan juga belum optimal yang mencakup pendidikan menengah dan tinggi, disisi lain penyediaan akses layanan kesehatan juga belum optimal hanya sekitar 80% yang telah terjamin dalam jaminan kesehatan nasional. Adapun untuk aspek kebahagian, tantangan yang akan dihadapi dalam membangun keluarga sejahtera adalah lemahnya interaksi didalam keluarga seperti keberadaan gadget yang membuat interaksi dalam keluarga berkurang, kurangnya interaksi anggota keluarga dengan masyarakat, Penyalahgunaan narkoba serta melakukan judi online. Selain itu perilaku seksual yang menyimpang juga akan menghambat dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang disebabkan karena salah pergaulan, penggunaan informasi yang tidak bertanggung jawab serta lemahnya kepedulian sosial, keluarga dan masyarakat. C. Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tegal semakin meningkat, hal ini disebabkan karena lemahnya upaya pencegahan sebelum kasus kekerasan terjadi dan penanganan kasus setelah terjadi kekerasan. Upaya pencegahan yang masih lemah, dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain regulasi yang mengatur RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 55 perlindungan perempuan dan anak, advokasi dan sosialisasi upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak, penegakan hukum yang akan berdampak pada jaminan sosial keluarga seperti pemenuhan kebutuhan keluarga akibat kehilangan kepala keluarga yang tersandung kasus hukum pidana. Selain itu kelembagaan yang menangani perlindungan perempuan dan anak juga belum optimal, hal ini di akibatkan SDM seperti Psikolog, psikiater dan pekerja sosial belum lengkap, SDM yang dimiliki belum berkompeten di bidangnya serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Penanganan kasus setelah terjadi kekerasan juga perlu dioptimalkan agar korban kekerasan tidak mengalami trauma melalui penyediaan SDM yang berkompeten dan bersikap profesional serta didukung dengan fasilitas peralatan dan SDM yang mamadai. D. Ketimpangan Gender Permasalahan dalam penanganan ketimpangan gender di Kabupaten Tegal meliputi beberapa hal diantaranya terkait kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan peluang pasar tenaga kerja. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah belum tumbuhnya kesadaran remaja putri dalam menjaga kesehatan reproduksinya, hal ini bisa terjadi karena penyakit bawaan yang membuat kesulitan dalam melahirkan, kondisi kehamilan yang terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering maupun terlalu banyak, keterlambatan pelayanan rujukan dalam persalinan serta tidak adanya perhatian pada kesehatan reproduksi remaja secara optimal dalam upaya membangun kesiapan untuk menikah dan melahirkan. Lemahnya pemberdayaan juga menjadi hambatan dalam membangun kesetaraan gender di Kabupaten Tegal, seperti jumlah perempuan yang mengakses pendidikan menengah dan tinggi lebih rendah daripada laki-laki, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pendidikan dan prestasi perempuan dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah pertama. Lain halnya pemberdayaan perempuan pada bidang politik yang perlu optimalkan, sehingga jumlah partisipasi perempuan pada lembaga legislatif bisa berjalan optimal. Program dalam upaya mengurangi ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja masih lemah, karena jumlah tenaga kerja perempuan atau perempuan yang bekerja didalam rumah cukup berimbang apabila dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja dalam rumah tangga. Selain itu sumbangan pendapatan istri lebih kecil dibandingkan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 56 sumbangan pendapatan suami dalam rumah tangga karena masih rendahnya perempuan bekerja tidak menduduki peran-peran manager. Di sisi lain industri fashion atau garmen dalam menyerap tenaga kerja sebagian besar perempuan sebagai posisi pekerja atau buruh. E. Pemajuan Kebudayaan Permasalahan dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal adalah kesadaran masyarakat terhadap kebudayaaan masih terbatas pada seni, cagar budaya atau sesuatu yang bersifat kuno, aktivitas objek pemajuan kebudayaan seperti manuskrip tidak dilakukan sebagai ritus bagian masyarakat atau tidak menjadi bagian kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, objek pemajuan kebudayaan permainan tradisional tidak dilakukan sehari-hari oleh anak-anak maupun masyarakat di Kabupaten Tegal, hanya diketahui jenis dan karakteristiknya ketika dimainkan pada saat festival atau event tertentu. Selain itu penggunaan peralatan tradisional atau teknologi tradisional mulai ditinggalkan karena tidak efisien. Pengetahuan terhadap tradisional seperti pranoto mongso maupun rasi bintang mulai ditinggalkan seiring dengan kemajuan pengetahuan dan peralatan yang lebih modern. Pelestarian objek pemajuan kebudayaan seperti bahasa seperti bahasa tegalan, benda cagar budaya yang telah ditetapkan sebanyak 28 obyek, kesenian yang dilakukan pada event tertentu perlu dilestarikan. Pada pandangan lain, di lihat dari sisi ekonomi kegiatan objek pemajuan kebudayaan belum memberikan kontribusi secara ekonomi bagi masyarakat, dan juga belum adanya intervensi melalui perlindungan dalam pemanfaatannya dan juga perlunya regulasi pemajuan kebudayaan serta komitmen yang kuat dari masyarakat, pemerintah dan komunitas. 3.2.6. Infrastruktur Publik, Sarana Prasarana yang Merata dan Berkualitas A. Konektivitas Wilayah Tantangan dalam mewujudkan wilayah yang terkoneksi dengan baik adalah aksesibilitas jalan, sarana transportasi, pemajuan desa tertinggal dan desa berkembang serta disparitas wilayah yang masih tinggi. Aksesibilitas jalan dan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 57 jembatan yang masih perlu dioptimalkan adalah kuantitas jalan dan jembatan meliputi pemerataan ruas dan trayek, kemantapan kualitas jalan meliputi sinergitas pembangunan meliputi pengendalian perbaikan pasca pengembangan utilitas serta pemenuhan perlengkapan jalan dan jembatan. Perlengkapan jalan dan jembatan meliputi drainase di jalan kabupaten khususnya ruas yang tergenang banjir, trotoar di area perkotaan serta sarana perlengkapan keselamatan jalan seperti guard rail, penerangan jalan umum, rambu dan marka yang belum memadai, perapian turus jalan serta pemeliharaan dan peningkatan jembatan penghubung antar wilayah yang kurang optimal. Tantangan dalam penyediaan sarana transportasi yang layak yaitu belum tersedianya sarana transportasi publik untuk semua ruas jalan kabupaten, masih belum optimalnya manajemen lalu lintas yang mengatur mobilitas penduduk secara optimal, masih belum optimalnya kontrol kelaikan kendaraan, belum tersedianya hub transportasi seperti halte, terminal dan agen di semua ruas jalan serta masih terbatasnya kantong parkir berizin di wilayah yang aktivitas transportasinya tinggi. Tantangan dalam mendorong desa tertinggal dan berkembang menjadi desa maju dan mandiri adalah penyediaan prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan. Kendala penyediaan prasarana pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah dan saran ataman baca masyarakat. Kendala prasarana kesehatan meliputi pos kesehatan desa dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Permasalahan penyediaan infrastruktur ekonomi, seperti prasarana perdagangan berupa pasar desa dan toko serta prasarana keuangan meliputi pasar desa, ruko, ATM dan lembaga keuangan mikro yang belum merata di semua desa. Tantangan bagi penyediaan prasarana lingkungan seperti rumah layak huni, sanitasi, akses air minum dan jalan antar wilayah yang masih belum merata. Disparitas terjadi karena belum terintegrasinya antara pusat kegiatan Slawi-Adiwerna dengan pusat pelayanan kecamatan disekitarnya. B. Infrastruktur Dasar Tantangan dalam pemenuhan infrastruktur dasar diantaranya adalah belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur digital. Permasalahan dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan adalah belum meratanya pembangunan sarana prasarana RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 58 pendidikan, fasilitas yang belum sesuai standar dan pemeliharaan sarana prasarana yang tidak berkelanjutan. Sarana prasarana pendidikan yang belum merata meliputi fasilitas pendidikan menengah atas terutama di wilayah perbatasan seperti kecamatan Bojong, kecamatan Jatinegara dan kecamatan Kedungbanteng yang belum terlayani. Fasilitas pendidikan yang belum sesuai standar meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, UKS, tempat MCK, kantin sehat dan laboratorium sekolah serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang belum berkelanjutan dikarenakan alokasi anggaran dan kewenangan yang terbatas. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan infrastruktur kesehatan adalah sebaran fasilitas yang belum merata, fasilitas eksisting yang belum optimal dan pemeliharaan sarana kesehatan yang tidak berkelanjutan. Sebaran fasilitas yang belum merata mencakup layanan kesehatan rujukan yang belum menjangkau semua wilayah, termasuk kecamatan Margasari, kecamatan Bumijawa, kecamatan Bojong, dan kecamatan Jatinegara. Fasilitas kesehatan yang ada saat ini belum optimal, termasuk klinik umum, klinik persalinan, klinik gizi, klinik gigi, fasilitas farmasi, laboratorium, serta infrastruktur kesehatan lingkungan dan masyarakat seperti aula, videotron, dan papan reklame. Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang tidak berkelanjutan dikarenakan alokasi anggaran dan kewenangan yang terbatas. Hambatan dalam pencapaian infrastruktur perekonomian adalah belum tersedianya prasarana perdagangan, belum optimalnya prasarana eksisting, optimalisasi rantai pasok dan jaringan irigasi. Infrastruktur perdagangan yang perlu dibangun meliputi pasar induk dan sub terminal agribisnis (STA). Selain itu, fungsi pasar induk yang ada saat ini belum berfungsi optimal karena masih sporadis dan belum terlembaga dengan baik, sehingga harga komoditas tidak dapat dikendalikan. Sub Terminal Agribisnis (STA) juga belum ada dan belum terlembaga, sehingga masih bergantung pada tengkulak. Infrastruktur pedagangan yang ada saat ini belum optimal dan perlu ditata dan direhabilitasi seperti pasar hewan, rumah potong hewan, pasar desa dan pertokoan. Pasar hewan belum optimal dikarenakan aksesnya yang belum baik, tidak ada tradisi pasaran, alih fungsi pasar dan letak pasar hewan yang sporadis tidak terkendali. Rumah potong hewan juga terkendala akses yang kurang baik dan kapasitas yang tidak mencukupi kebutuhan. Pasar desa dan pertokoan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 59 tumbuh tidak terkendali (tidak berizin) memicu keramaian dengan fasilitas umum yang tidak standar diantaranya sistem pengolahan limbah, parkir dan fasilitas MCK yang baik. Tantangan bagi optimalisasi rantai pasok meliputi sarana seperti kereta api, kapal dan kontainer serta prasarana seperti jalan arteri, jalan toll, jalur double track kereta, pelabuhan, terminal dan sarana pergudangan. Infrastruktur ekonomi juga perlu didukung oleh jaringan irigasi yang kondisinya saat ini belum optimal meliputi kuantitas irigasi yang belum merata serta kualitas jaringan irigasi yang mantap dan masih belum terbangunnya bangunan pelengkap sumber daya air yang andal. Selain itu jaringan listrik serta infrastruktur digital dan komunikasi masih belum optimal karena keterbatasan sistem sarana prasarana yang memadai. Tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan infrastruktur digital diantaranya adalah jaringan komunikasi yang belum merata dan modern, belum tersedianya fasilitas analisis data dan komputasi awan serta belum optimalnya pengaturan keamanan siber dan privasi. Jaringan komunikasi yang belum merata dan modern mencakup penerapan Internet of Things (IoT) yang belum menyeluruh, aksesibilitas sinyal 5G dan fiber optik yang masih sangat terbatas dan penyediaan fasilitas Wi-Fi publik belum andal. Belum tersedianya fasilitas analisis data dan komputasi awan meliputi peingkatan optimalisasi kapasitas dan performa data center, belum diterapkannya sistem komputasi awan yang skalabel dan terintegrasi serta kurang efektifnya penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligent/AI) dalam infrastruktur digital di pemerintahan. Belum optimalnya Keamanan dan Privasi disebabkan oleh keamanan siber sarana prasarana digital yang masih lemah serta belum ada kebijakan privasi yang jelas dan transparan serta belum tersedianya regulasi khusus mengenai infrastruktur digital di pemerintahan. C. Aksesibilitas Hunian Layak Tantangan bagi penyediaan aksesibilitas hunian layak meliputi penyediaan hunian yang belum optimal, akses sanitasi lingkungan berupa sarana prasarana persampahan (TPA,TPST,TPS3R & Bank Sampah), instalasi pengolahan limbah (IPAL & IPLT) serta fasilitas pengolahan limbah domestik skala rumah tangga seperti RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 60 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Setempat dan SPAL Domestik Terpusat. Kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan hunian layak di Kabupaten Tegal meliputi optimalisasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian layak. Pembangunan baru belum optimal disebabkan meliputi backlog hunian yang masih besar dikarenakan belum optimalnya subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan bantuan langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu, bantuan langsung relokasi program pemerintah dan bantuan langsung rehabilitas korban bencana yang belum optimal. Peningkatan kualitas hunian masih memiliki kendala meliputi data yang belum sepenuhnya tervalidasi dan verifikasi serta biaya swadaya yang belum siap, selain itu rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana yang belum optimal meliputi data yang tersedia belum sepenuhnya tervalidasi dan verifikasi serta pembagian kewenangan yang belum optimal. Tantangan lain yang masih belum optimal adalah penyediaan akses air minum berupa jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Jaringan Perumda Air Minum, bukan jaringan perpipaan seperti sumur rumah tangga dan sumber air seperti mata air dan badan air lainnya. Prasarana umum permukiman masih perlu ditingkatkan meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, akses listrik, akses internet, fasilitas umum dan fasilitas sosial. D. Penataan Ruang Tantangan dalam mewujudkan penataan ruang yang baik adalah komitmen dan kepatuhan kawasan strategis penataan Kota Slawi yang belum optimal diantaranya penataan yang belum berprespektif kebudayaan dan revitalisasi bangunan heritage. Selain itu ketidakpatuhan terhadap pola ruang meliputi ruang budidaya seperti wisata, pertanian, industri, permukiman dan ruang lindung seperti konservasi, cagar budaya masih terjadi. Penataan struktur ruang juga belum optimal sesuai dengan rencana, pusat permukiman dalam PKL, PPK dan PPL perlu memperhatikan bangkitan dan tarikan serta masih tumbuh mengikuti mekanisme pasar dan belum sepenuhnya mengikuti struktur ruang yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi untuk sistem RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 61 jaringan prasarana adalah persebaran belum merata berdasarkan struktur ruang yang ditetapkan. E. Kelompok Rentan Kelompok rentan yang masih perlu diafirmasi dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas adalah kelompok disabilitas, kelompok lansia, kelompok perempuan dan kelompok anak. Sarana prasarana dasar yang belum ramah disabilitas, lansia, perempuan dan anak masih banyak ditemui baik milik pemerintah maupun milik publik. Sarana prasarana inklusif yang masih perlu dipenuhi adalah sarana prasarana yang memudahkan mobilitas kelompok disabilitas dan lansia dalam mengakses infrastruktur dasar. Sementara sarana prasarana yang harus disediakan untuk kelompok perempuan dan anak adalah infrastruktur yang melindungi dan melayani kebutuhan perempuan dan anak yang terbebas dari kekerasan dan memberi rasa aman. 3.2.7. Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup A. Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumber daya alam merupakan hal yang menjadi pendukung isu dikarenakan kondisi di tahun 2045 akan dimungkinkan terjadi kendala atau permasalahan seperti belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air, belum optimalnya pengelolaan pertambangan galian C, dan terjadinya degradasi tanah dan penurunan produktivitas lahan. Belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air disebabkan oleh adanya eksploitasi berlebihan, adanya kebocoran dan infiltrasi serta berkurangnya resapan air. Eksploitasi berlebihan disebabkan oleh pengeborang berlebihan untuk keperluan domestik, pertanian dan industri. Kebocoran infiltrasi air laut terjadi dikarenakan terjadinya penurunan muka air tanah di daerah pesisir, sedangkan berkurangnya resapan air dikarenakan adanya aktivitas konstruksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Pembangunan atau konstruksi semakin banyak dikarenakan oleh tingginya urbanisasi dan pembangunan. Sedangkan belum optimalnya pengelolaan pertambangan menjadi kendala dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan untuk pemanfaatan galian c, RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 62 serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada penambangan galian C yang tidak sesuai dengan peraturan. Kurangnya pengawasan yang terjadi disebabkan oleh terbatasnya SDM dan sarana untuk pengawasan dan penegakan. Sedangkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan karena aktivitas tersebut menjadi mata pencaharian utama oleh masyarakat yang sebenarnya disebabkan oleh belum adanya skenario untuk penggantian sumber mata pencaharian. Kendala lainnya adalah terjadinya degradasi tanah dan penurunan produktivitas lahan yang disebabkan oleh tingginya erosi tanah di daerah dataran tinggi, pemanfaatan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dan adanya pembuangan limbah B3 yang sembarangan. Erosi yang terjadi sebenarnya disebabkan oleh adanya pertanian yang berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepedulian petani yang rendah dan belum efektifnya pemberian penyuluhan atau sosialisasi kepada petani. Petani yang kurang peduli terhadap dampak lingkungan yang terjadi dikarenakan orientasi mereka terhdap profit untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pemberian penyuluhan yang belum efektif disebabkan tidak adanya sistem insentif dan disinsentif. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan terjadi karena kemudahan untuk mendapatkannya baik harga maupun jumlah atau stoknya. Sementara itu, penyebab dari pembuangan limbah B3 yang menyebabkan degradasi tanah dan penurunan produktivitas lahan adalah kurangnya kepedulian yang dimiliki oleh masyarakat tentang dampak dari produktivitas industri mereka yang menggunakan limbah B3. Penggunaan limbah B3 ini menjadi pilihan bahan baku dikarenakan harga yang murah. B. Degradasi Lingkungan Hidup Degradasi lingkungan hidup yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal dari pencemaran air, pencemaran udara, deforestasi/perubahan lahan, dan masalah pengelolaan persampahan. Pencemaran air yang terjadi disebabkan oleh adanya aktivitas industri rumah tangga hingga sanitasi rumah tangga. Permasalahan industri rumah tangga sendiri disebabkan karena kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendukung agar mereka bisa mengalirkan limbah industri terpisah dari saluran pembuangan air rumah tangga, dan juga disebabkan kurangnya pengetahuan yang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 63 dimiliki oleh pengusaha kecil dan mikro (atau skala rumah tangga) bahwa limbah industri tentunya berbahaya jika langsung dibuang tanpa ada penyaringan atau pengolahan walaupun hanya pengolahan sederhana. Penyebab lain pencemaran air adalah sanitasi rumah tangga yang tidak baik seperti tidak tersedianya sarana seperti IPAL komunal untuk pengolahan limbah domestik (grey water/ limbah selain tinja) serta kurangnya pengetahuan dan kurangnya keinginan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk sadar dalam pengolahan limbah tersebut. Selain itu isu lingkungan yang terjadi adalah adanya pencemaran udara yang diakibatkan oleh limbah udara (atau asap sisa pengolahan) terutama pada industri batching plant, pengolahan kapur, peleburan logam dan pemecahan batu serta diakibatkan oleh jumlah kendaraan pribadi berbahan bakar BBM yang semakin banyak dan juga adanya kebakaran lahan dan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu sampah juga merupakan hal yang menjadi perhatian untuk 20 tahun ke depan dikarenakan kurang optimalnya 3R (reduce, reuse, recycle) yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama adalah pengurangan sampah langsung dari rumah tangga serta perlu juga mempertimbangkan adanya sirkuler ekonomi yang harusnya sudah dilakukan tetapi masih terkendala adanya keterbatasan pengetahuan dan belum terbangunnya supply chain / integrated industri. Penyebab isu lainnya adalah adanya perubahan lahan yang disebabkan adanya pembukaan lahan untuk perumahan dan industri serta adanya deforestasi yang terjadi baik pada perubahan jenis tanaman atau tegakannya serta adanya pembakaran hutan yang beralih menjadi lahan aktif. Saat ini kondisi daya tahan lingkungan hidup Kabupaten Tegal masih bisa dikatakan baik/mampu menopang aktivitas perekonomian yang ada (daerah potensial ekonomi dan investasi berkelanjutan). Namun jika melihat tren degradasi lingkungan yang ada tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga kualitas lingkungan hidup sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian yang ada. Jika melihat beberapa literatur yang ada (Ibrahim dan Abbsa), wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Tegal di dalamnya, degradasi lingkungan akan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi hingga titik (turning point) kondisi lingkungan akan membaik jika setiap penduduk memiliki pendapatan perkapita sebesar Rp. 154,29 juta per kapita (harga konstan). Sementara saat ini (2023) pendapatan perkapita di RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 64 Kabupaten Tegal baru mencapai Rp. 26,85 juta per kapita (harga berlaku) dan mencapai Rp. 16,93 juta per kapita (harga konstan). Berdasarkan skema tersebut, setidaknya memberikan gambaran bahwa ancaman degradasi lingkungan masih akan terjadi dalam waktu yang masih relatif lama. Untuk itu perlu diidentifikasi sektor-sektor ekonomi mana saja yang berpotensi mendorong degradasi lingkungan dan bagaimana memitigasinya seperti dampak dari industri barang dari kulit dan alas kaki, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, dan industri tekstil. C. Perubahan Iklim Perubahan iklim di Kabupaten Tegal menjadi salah satu penyebab isu dikarenakan adanya pengurangan GRK (gas rumah kaca) yang masih belum optimal, terjadinya kenaikan muka air laut, serta bencana alam. Jumlah gas rumah kaca di Kabupaten Tegal masih tinggi dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan energi ramah lingkungan di skala rumah tangga, perkantoran hingga di industri, belum banyaknya pertanian organik yang berdampak lebih rendah terhadap produksi karbon, belum maksimal dan optimalnya transportasi ramah lingkungan salah satunya adalah penggunaan kendaraan dengan bahan bakar non fosil, serta masih tingginya kasus deforestasi hutan. Hal lain yang berkaitan dalam gas rumah kaca adalahan adanya perdagangan karbon / emisi yang disebabkan oleh adanya kebocoran karbon. Kebocoran karbon sendiri secara internasional terjadi sangat tinggi walaupun di kabupaten tegal masih minimal. Hal – hal tersebut dikarenakan tidak adanya hutan untuk menyerap karbon serta aktivitas budidaya yang masif. Selain permasalahan karbon juga memiliki potensi yaitu dikarenakan kabupaten tegal memiliki tutupan lahan yang relatif luas walaupun memang belum optimal, sehingga di masa depan perlu optimalisasi lahan terutama adalah lahan mangrove sebagai unsur terbesar untuk pengurangan karbon. Perubahan iklim yang terjadi menyebabkan adanya bencana alam serta adanya kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut sebenarnya juga terjadi karena terjadinya turunnya permukaan tanah yang disebabkan tingginya eksploitasi air tanah, serta pembangunan gedung tidak memperhatikan uji sondir. Kabupaten Tegal memiliki topografi yang bermacam – macam baik dari dataran rendah, pantai, dan dataran RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 65 tinggi yang juga berada di kaki Gunung Api Slamet. Kondisi tersebut menyebabkan jenis bencana di Kabupaten Tegal cukup beragam baik bencana banjir, rob, penurunan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan erupsi gunung berapi. Bencana tersebut terjadi disebabkan diperparah oleh maraknya alih fungsi lahan, adanya efek global warming (pemanasan global yang merupakan dampak dari tingginya gas rumah kaca), dan hal – hal yang disebabkan oleh aktvitas manusia yaitu eksploitasi air bawah tanah, hingga terjadinya pendangkalan sungai atau drainase. Bencana alam tentunya perlu adanya mitigasi bencana yang terdiri dari tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Tahapan kesiapsiagaan memiliki kendala, dikarenakan peringatan dini bencana yang belum optimal. Desa tangguh bencana belum merata di kawasan risiko bencana, belum tersedia simulasi di semua jenis bencana karena hanya ada di jenis bencana kebakaran hutan dan lahan serta gunung berapi, serta hanya tersedianya sarana pendukung hanya pada jenis bencana gunung berapi dan kebakaran hutan lahan. Kebakaran hutan dan lahan serta bencana gunung berapi memiliki sarana dan simulasi dikarenakan adanya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tahapan selanjutnya adalah tanggap darurat yang memiliki kondisi belum optimal yaitu belum optimalnya pelaksanaan rencana kontijensi. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya respon dari Masyarakat saat terjadi bencana, belum optimalnya sarana prasarana pendukung baik dari ketersediaan sarana prasarana dan perawatannya, kurangnya sumber daya manusia yang bertanggungjawab penuh selain relawan dan sedangkan relawan yang tersedia masih terbatas. Tahapan terakhir adalah rehabilitasi rekonstruksi dengan kondisi kurangnya kejelasan kewenangan antara BPBD dengan dinas teknis, adanya keterbatasan dalam ketersediaan anggaran, dan kurangnya dukungan masyarakat. Kurangnya kejelasan kewenangan antara BPBD dengan dinas teknis disebabkan BPBD kurang memiliki kompetensi teknis, DPU dan perkim merencanakan penanganan di tahun setelah kejadian dan asesmen BPBD yang belum sinkron dengan Renja DPU dan Dinas Perkim. Penyebab BPBD kurang memiliki kompetensi teknis adalah SDM teknis yang terbatas, rekrutmen cenderung adalah relawan, kurangnya pengalaman/keahlian melaksanakan pekerjaan teknis, dan desain SOTK BPBD cenderung Lembaga RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 66 koordinasi bukan teknis pelaksana. Hal lain penyebabnya adalah regulasi perencanaan membutuhkan tahapan yang Panjang, serta kondisi bencana dan kondisi intervensi mungkin telah berubah. Penyebab dari asesmen BPBD belum sinkron dengan dinas teknis (DPU dan Dinas Perkim) adalah perangkat daerah yang cenderung fokus menyusun renja sendiri dan budaya kerja crosscutting belum terbangun. Dukungan Masyarakat juga perlu dalam kegiatan mitigasi tetapi masih terkendala dengan potensi belum tergali, bantuan belum terkoordinasi, dan pelaporan belum optimal. Potensi belum terkendali disebabkan oleh forum TJSLP belum optimal, belum semua potensi terdata dan dilibatkan. Penyebab bantuan belum terkoordinasi karena perencanaan rehab rekon tidak memperhitungkan potensi eksternal dan eksternal merencanakan kurang koordinasi dengan pemerintah, dan pelaporan belum optimal disebabkan oleh pihak eksternal hanya mencatat dalam kinerja internal dan forum evaluasi TJSLP belum optimal karena cenderung forum rencana bukan forum evaluasi juga. D. Energi Energi adalah bagian penting dari sumber daya alam berkelanjutan karena diperlukan dalam aktivitas sehari-hari manusia. Untuk mengurangi pemanfaatan energi tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil, perlu adanya dukungan dari sumber energi terbarukan. Dalam dua puluh tahun ke depan, konversi ke energi ramah lingkungan seperti gas dan listrik akan sangat penting. E. Berbasis Masyarakat Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan perlu dilakukan berbasis masyarakat meliputi upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat serta mengoptimalkan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pengelolaan SDA berkelanjutan. Upaya penumbuhan kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan di masyarakat, mendorong terwujudnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Setelah kesadaran masyarakat tumbuh, maka upaya yang dilakukan selanjutnya adalah pembentukan lembaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA sesuai jenisnya (air, udara, tutupan lahan) maupun sesuai RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 67 jenis aktifitasnya (reuse, reduce, recycle). Keterlibatan masyarakat diharapkan memperbesar manfaat yang diperoleh masyarakat dari sumber daya alam berkelanjutan baik manfaat ekonomi, maupun manfaat non ekonomi seperti kualitas hidup yang lebih baik, dan sumber daya alam yang terjaga hingga generasi yang akan datang. F. Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tegal tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai IKP Kabupaten Tegal tidak optimal. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai IKP dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan nilai IKP Kabupaten Tegal tidak sempurna diantaranya adalah menurunnya luasan Daerah Irigasi yang kondisinya baik (79,36% di tahun 2019 dan 60,20% di tahun 2023) dan menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditunjukkan dengan maraknya perubahan tata guna lahan. Berdasarkan data Global Forest Watch, sejak tahun 2001 hingga tahun 2022, Kabupaten Tegal kehilangan 2,51 kHa hutan pohon atau setara dengan penurunan 6,9% tutupan pohon sejak tahun 2000 dan setara dengan 1,61 Mt emisi CO2. Sehingga perlu koordinasi lintas sektor dalam untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan menghadapi tantangan kompleks di tengah bonus demografi yang meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan. Infrastruktur pertanian yang belum memadai menghambat proses produksi dan distribusi hasil pertanian secara efektif, sementara penyediaan pupuk dan bibit berkualitas seringkali belum merata, mempengaruhi produktivitas pertanian. Mekanisasi pertanian yang masih terbatas mengurangi efisiensi produksi, dan proses industrialisasi serta hilirisasi pertanian yang belum optimal menghambat nilai tambah produk pertanian. Selain itu, adaptasi terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pandemi COVID-19 memerlukan inovasi dan strategi yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan. Ketersediaan air baku yang terbatas juga menjadi tantangan signifikan, mengingat air merupakan kebutuhan mendasar dalam pertanian. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 68 Di sisi lain, peningkatan akses ke pasar global sangat penting untuk mendiversifikasi pasar dan meningkatkan pendapatan petani, namun seringkali terkendala oleh standar dan regulasi internasional. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor pertanian masih belum maksimal, padahal teknologi ini dapat membantu dalam manajemen lahan, pemantauan cuaca, dan optimasi produksi. Pertanian berkelanjutan perlu terus didorong untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan pemerintah yang proaktif dan mendukung sangat diperlukan untuk mengatasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di masyarakat, melalui program-program yang meningkatkan produksi, efisiensi distribusi, dan aksesibilitas pangan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, ketahanan pangan dapat tercapai, memastikan setiap individu mendapatkan akses kepada pangan yang cukup, aman, dan bergizi. 3.2.8. Pembangunan Berkelanjutan Isu Pembangunan berkelanjutan terdiri dari belum optimalnya pemerataan Pembangunan (spasial) dan terjadinya bonus demografi (sosial). Pemerataan Pembangunan memiliki permasalahan yaitu tata ruang yang belum seimbang, kurangnya pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup. Tata ruang yang kurang seimbang dikarenakan belum efisien, belum optimal memberikan kesejahteraan sosial, dan infrastruktur yang belum terpadu. Tata ruang belum efisien terjadi karena aktivitas budidaya belum sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas budidaya belum memperhitungkan daya tampung dan daya dukung. Sedangkan belum optimal memberikan kesejahteraan sosial disebabkan struktur ruang belum menyediakan fasilitas yang kompak, dan infrastruktur yang belum terpadu disebabkan oleh infrastruktur belum terintegrasi serta memanfaatkan energi yang terbarukan. Permasalahan lain dari pemerataan Pembangunan adalah pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kurangnya keseimbangan ekologis, belum optimalnya manfaat ekonomis. Kurangnya keseimbangan ekologis disebabkan aktivitas budidaya yang cenderung merusak ekosistem, cenderung mengurangi kualitas keanekaragaman hayati, dan aktivitas budidaya kurang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Manfaat RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 69 ekonomis belum optimal disebabkan oleh eksploitasi sumber daya yang kurang bertanggungjawab, dan manfaat eksploitasi sumber daya yang belum merata untuk dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Bonus demografi menjadi tantangan pada kualitas SDM, dan kemandirian. Kualitas SDM disebabkan adanya daya saing Pendidikan, gaya hidup sehat, dan kompetensi profesional/kepakaran seperti sertifikasi, penguasaan teknologi, softskill, etika integritas, dan kolaborasi. Sedangkan tantangan lainnya yaitu kemandirian baik kemandirian politik, pada ekonomi kreatif, dan terjadinya ketimpangan pendapatan. Tantangan yang terjadi dalam kemandirian politik adalah kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi belum optimal dan partisipasi tidak bermakna, sedangkan ketimpangan pendapatan dikarenakan remunerasi belum tinggi, tidak optimalnya investasi, dan tabungan belum optimal. Sedangkan pada ekonomi kreatif tantangan yang terjadi adalah belum optimalnya inovasi, belum tumbuhnya kreatifitas, belum terbentuk ekosistem pasar seperti jejaring dan market place, serta kurangnya jiwa wirausaha yang dimiliki. 3.3 Rekomendasi Strategis Berdasarkan Capaian TPB Kabupaten Tegal Berdasarkan hasil dari rumusan isu strategis daerah dalam penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tegal untuk RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 maka perlu dirumuskan dalam rekomendasi sasaran strategis dan arah kebijakan selama 20 tahun yang akan datang, beserta indikator yang sesuai atau relevan. Penyusunan rekomendasi KLHS untuk RPJPD Kabupaten Tegal didasarkan pada hal-hal berikut:
1. a.Rekomendasi sasaran strategis didasarkan pada isu strategis yang dihasilkan dari pengelompokkan permasalahan pencapaian TPB dan permasalahan lingkungan serta konsultasi publik.
2. b.Arah kebijakan didasarkan pada permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan gabungan dari permasalahan dalam pencapaian TPB dan permasalahan lingkungan hidup termasuk didalamnya terkait dengan skenario daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kondisi lingkungan hidup strategis lainnya. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 70
3. c.Rekomendasi indikator dihubungkan dengan indikator dalam dokumen rancangan akhir RPJPN yang relevan terhadap sasaran strategis dan arah kebijakan, serta didetailkan dalam indikator yang memiliki keterkaitan dengan indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun rekomendasi target untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045 akan di breakdown dalam 4 (empat) periode dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rekomendasi target tersebut mengacu pada target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan disesuaikan dengan capaian dan indikator di masing-masing daerah. Target di setiap periode nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten Tegal. Berikut ditampilkan rincian isu dan rekomendasi kebijakan serta target rekomendasi KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 di Kabupaten Tegal. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 71 Tabel 3.2 Isu Rencana Pembangunan Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kab.Tegal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal 2022-2042 Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tegal 2023-2045 Pengembangan Jalan Tol Pejagan- Pemalang • Perubahan lahan pemukiman 26,127 Ha, Kebun campuran 4.904 Ha, sawah 169,03 Ha, sungai 0,27 Ha dan tegalan 0,018 Ha • Melewati JLH Pangan kelas tinggi seluas 33,57 Ha, JLH Pengatur kualitas udara tinggi seluas 33,57 Ha, JLH biodiversitas kelas tinggi 33,57 Ha sangat tinggi 2,95 Ha • Penurunan serapan emisi GRK sebesar 492,08 ton CO2eq. Rencana Pengembangan Jalan Tol Ruas Pejagan-Cilacap • Peningkatan pencemaran udara • Kebutuhan SDA untuk pembangunan jalan tol berupa batu gamping, tanah urug, sirtu, serta kerikil • Melewati JLH pengatur iklim kelas tinggi seluas 9,41 Ha Kawasan Peruntukan Industri • Luas pengembangan Kawasan industri 2327,14 Ha • Melewati JLH penyedia pangan tinggi seluas 1.256,62 Ha, JLH penyedia air
  1. 1.Menurunnya kualitas dan kuantitas air
  2. 2.Pengelolaan sampah dan limbah
  3. 3.Alih fungsi lahan dan tata ruang
  4. 4.Risiko bencana dan perubahan iklim • Tahap I (2022-2026) meningkatkan nilai tambah SDA pada industri yang ddikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan kapasitas Lembaga usaha dan penguasaan teknologi. • Tahap II (2027-2031) mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM berkualitas. • Tahap III ( 2032-2042) menjadikan Kab Tegal sebagai Kabupaten yang memiliki industri Tangguh yang bercirikan struktur industri lokal daerah yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global, serta berbasis inovasi dan teknologi (Industri 4.0) A. Kuantitas Penduduk • Aging Population : Memasuki periode aging population yang populasi penduduk tua semakin meningkat dan angka kelahiran yang rendah. Tantagan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola potensi penduduk usia lanjut • Pengaturan Angka Kelahiran: pertumbuahan penduduk cukup tinggi. Tantangan untuk menurunkan dan mempertahankan TFR secara konsisten ke depan sangat terkait dengan kinerja program keluarga berencana (KB). Terdapat kecenderungan penurunan angaka pemakaian kontrasepsi/CPR B.Kualitas Penduduk • Pendidikan : rata-rata lama sekolah tergolong rendah. Tantangan Pendidikan di Kabupaten Tegal adalah terkait dengan pencapaian APM, partisipasi ke jenjang SMA rendah. Adanya keterbatasan akses ekonomi dan akses fisik. • Kesehatan : tantangan Kesehatan berupa rasio pelayanan Kesehatan, dan perilaku hidup sehat serta sanitasi lingkungan • Ekonomi : tantangan di bidang ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang relative RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 72 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kab.Tegal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal 2022-2042 Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tegal 2023-2045 tinggi seluas 1.192,78 Ha, JLH iklim kelas tinggi 115,12 Ha, JLH pengatur udara 179,97 Ha, JLH pendukung biodiversitas kelas tinggi 178,74 Ha masih tinggi dan cenderung meningkat. Adanya ketimpangan pendapatan, selain itu tingkat pengangguran semakin meningkat C.Persebaran dan Mobilitas Penduduk: Persebaran pendudul yang tidak merata tidak hanya mejadi permaslaahan kependudukan tetapi terkait dengan pembangunan pada umumnya D.Pembangunan Keluarga: Menurunnya angka pemakaian kontrasepsi modern/MCPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 73 Tabel 3. 3 Rekomendasi Kebijakan Kabupaten Tegal NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI PILAR SOSIAL 1 Penuntasan penyakit terabaikan dan penyakit menular lainnya Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. • Peningkatan kualitas dan akses pelayanan TBC sesuai kebutuhan masyarakat • Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan penyakit TBC dan penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Disease) • Penyusunan rencana aksi daerah eliminasi Neglected Tropical Disease (NTDs) • Pengembangan dan pemberian vaksin dan/atau obat secara masal untuk penyakit-penyakit NTDs • Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat melalui optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) • Penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Rendahnya perilaku hidup sehat dan sanitasi lingkungan 2 Pengurangan kematian akibat penyakit tidak Menular dan penyalahgunaan NAPZA Prevalensi tekanan darah tinggi. • Edukasi kepada masyarakat luas tentang faktor risiko penyakit tidak menular, serta cara pencegahan perjalanan penyakit • Pengembangan mekanisme skrining atau pemantauan secara periodik untuk individu yang berisiko tinggi terhadap penyakit tidak menular • Penguatan pelayanan kesehatan yang memadai dan murah untuk penanganan penyakit tidak menular • Penurunan konsumsi merokok melalui perlindungan terhadap asap tembakau dengan meningkatkan dan menguatkan Kawasan Tanpa Rokok • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan narkoba serta pentingnya hidup sehat • Peningkatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran penduduk umur >15 tahun dari konsumsi merokok dan ancaman destruktif NAPZA Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 3 Penuntasan stunting dan peningkatan jaminan akses terhadap makanan Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. • Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat terhadap stunting • Peningkatan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 74 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI yang aman,bergizi, dan cukup untuk semua Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. • Peningkatan mutu dan keamanan pangan serta pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan • Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi • Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan penguatan akses pangan • Perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat untuk eliminasi Stunting 4 Peningkatan kualitas dan kesetaraan pendidikan dasar menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). • Pengembangan sekolah PAUD yang murah dan mudah diakses masyarakat • Pengembangan strategi pendidikan untuk meningkatkan Programme International Student Assessment (PISA) • Pengintegrasian pendidikan kognitif dan karakter di sekolah • Perkuatan kualitas pendidikan profesi guru dan manajemen sekolah • Transformasi pengajaran yang sesuai tingkat kemampuan siswa • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang inklusif • Fasilitasi peningkatan guru bersertifikat di semua tingkat • Meningkatkan ketrampilan dan pelatihan kepada masyarakat terutama tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 5 Penuntasan kemiskinan dalam segala bentuk Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • Penurunan angka kemiskinan untuk mencapai target 6% di 2045 dan bebas kemiskinan ekstrem • Pemenuhan pelayanan dasar berupa peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sanitasi air minum layak • Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antara sektor • Peningkatan kerjasama terhadap lembaga filantropi untuk berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan program pemerintah • Perkuatan pengelolaan dana desa untuk menciptakan desa mandiri yang dapat menuntaskan kemiskinan Kemiskinan ekstrem Kabupaten Tegal terjadi di semua desa Proporsi sumber daya yang dialokasikan pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Jumlah Desa Mandiri. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 75 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Tingkat setengah pengangguran. 6 Peningkatan upaya perlindungan sosial yang tepat Proporsi peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Bantuan sosial reguler, seperti PKH dan Kartu Sembako. • Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Sosial Tunai • Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional • Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas. • Fasilitasi pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja sektor informal • Peningkatan akses fasilitas subsidi dan asuransi pertanian yang tepat sasaran Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 7 Pemenuhan hak masyarakat secara inklusif atas perumahan dan kawasan permukiman yang layak Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. • Menyusun basis data perumahan (Backlog, RTLH, Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan) • Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dengan metode padat karya tunai • Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR • Penyusunan (RP3KP) Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pengembangan akses sanitasi yang layak dan aman di setiap rumah dan kawasan permukiman • Pendataan perumahan dan kawasan permukiman yang rawan bencana tingkat tinggi yang membutuhkan relokasi Rendahnya sarana publik yang inklusif bagi semua di Kabupaten Tegal Adanya perumahan yang berlokasi di daerah rawan bencana 8 Penguatan keluarga Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. • Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk keluarga berencana dengan dukungan tenaga penyuluh yang berkualitas RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 76 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI berencana untuk perwujudan keluarga berkualitas Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). • Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PUS tentang kontrasepsi modern untuk mencapai target 85% • Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah • Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi • Pemberdayaan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern Kabupaten Tegal masuk periode aging population yaitu populasi penduduk tua semakin meningkat dan kelahiran Rendah 9 Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial • Peningkatan proporsi kursi perempuan di posisi managerial pemerintah daerah minimal untuk mencapai 30% • Pemberdayaan perempuan untuk pengelolaan birokrasi dan pengambilan keputusan pada organisasi pemerintah daerah • Penyelenggaraan advokasi anti kekerasan • Penyediaan layanan pengaduan dan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan sampai tingkat desa • Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak • Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. PILAR LINGKUNGAN 10 Peningkatan akses air bersih yang aman untuk semua Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. • Pengembangan dan pelestarian sumber daya air berupa waduk, embung dan situ-situ sebagai sumber air baku yang dapat diolah. • Peningkatan sumur resapan dan biopori untuk meningkatkan cadangan air tanah Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) regional dengan dukungan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 77 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. • Pemetaan sumber daya air permukaan di seluruh wilayah untuk menjamin ketersediaan sumber air baku bagi semua • Pengembangan air baku dari air permukaan (sungai) melalui pengembangan IPA • Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui pembenahan manajemen layanan operasional dan pemeliharaan infrastruktur • Pemerataan distribusi dan akses air bersih bagi semua masyarakat Kecenderungan penurunan JLH penyedia air dan JLH pengatur tata air Daya Dukung Air Defisit 122 juta m3/tahun terdapat 62,18% wilayah DDA terlampaui 11 Peningkatan akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. • Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah rumah tangga secara on site melalui penyediaan jamban yang dilengkapi dengan septik tank yang aman bagi lingkungan di setiap rumah. • Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) skala kabupaten untuk mengolah lumpur tinja dari septik tank yang aman bagi lingkungan • Pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem off site terutama pada kawasan permukiman perkotaan yang padat, melalui pembuatan IPAL rumah tangga komunal skala kawasan • Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah • Pengembangan fasilitas cuci tangan yang layak di seluruh tempat publik yang mudah diakses • Penguatan monitoring dan sosialisasi pada pelaku usaha maupun masyarakat terkait pengelolaan air limbah • Pengembangan teknologi pengolahan air limbah yang murah dan ramah lingkungan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan dan komunal. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. 12 Pengelolaan dan perlindungan Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. • Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air (RPPMA) • Pemantauan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran air Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 78 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). • Pemulihan mutu air yang tercemar melalui pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi • Pemeliharaan mutu air melalui konservasi dan pencadangan badan air serta ekosistemnya • Penetapan dan pelestarian kawasan imbuhan air bawah tanah sebagai kawasan lindung • Perbaikan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi serta pengembangan sistem monitoring kondisi DAS dan sumber daya air • Pelibatan seluruh stakeholder terutama masyarakat dalam pengelolaan kawasan lahan DAS secara terpadu • Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan terutama pada lahan kritis • Penguatan perlindungan dan pengelolaan sumber mata air di Muria • Perlindungan terhadap hutan terutama di wilayah hulu untuk menjagai keberlanjutan sumber daya air Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Indeks Kualitas Air 51,68 13 Perlindungan serta peningkatan tutupan hutan dan lahan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. • Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) melalui penetapan luas wilayah hutan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan. • Peningkatan tutupan vegetasi dan revegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis • Mewujudkan tutupan hutan sesuai dokumen RTRW untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup • Pembatasan kegiatan tanaman semusim pada kawasan hutan dan kawasan dengan tingkat kelerengan tinggi • Peningkatan fungsi jasa lingkungan hidup terutama pada kawasan lindung dengan meningkatkan tutupan vegetasi • Perlindungan dan pelestarian flora dan fauna terutama yang dilindungi di kawasan hutan Gunung Slamet dan ekosistem pesisir/mangrove Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Penurunan jenis flora dan fauna khas Kabupaten Tegal Berkurangnya luas hutan dan JLH pendukung biodiversity Kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Sempadan sungai dijadikan pemukiman (pemukiman liar) Alih fungsi lahan kawasan hutan di wilayah hulu yang sudah beralih menjadi tanaman semusim Adanya rencana jalan tol Pejagan-Pemalang yang akan mengurangi lahan kebun campur, sawah dan tegalan 14 Perwujudan wilayah tangguh bencana yang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). • Penambahan pembentukan desa tangguh bencana terutama pada kawasan yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana • Pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) multiancaman bencana terpadi melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Pendampingan psikososial korban bencana sosial. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 79 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. • Peningkatan kapasitas wilayah dan masyarakat yang inklusif terhadap ancaman bencana terutama bencana hidrometeorologi melalui kesiapsiagaan bencana • Pengembangan master plan drainase yang di dalamnya merencanakan sistem drainase wilayah yang terintegrasi dengan peningkatan intensitas hujan akibat perubahan cuaca • Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Penyusunan rencana evakuasi yang meliputi jalur dan tempat evakuasi terutama terhadap ancaman banjir dalam strategi pengurangan risiko bencana • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana Kawasan gunung Slamet bisa menjadi prioritas Peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor akibat perubahan lahan di hulu 15 Penguatan kapasitas terhadap perubahan iklim yang adaptif Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. • Penyusunan rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim • Peningkatan kapasitas adaptasi wilayah dan masyarakat (Indeks Kapasitas Adaptif/IKA) terhadap ancaman perubahan iklim terutama pada sektor prioritas dan di wilayah paling rentan • Peningkatan jumlah desa dan kualitas kegiatan kampung iklim sesuai dengan karakteristik ancaman perubahan iklim • Peningkatan pemahaman masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait perubahan iklim • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan perubahan iklim • Peningkatan infrastruktur dan sarana publik yang tangguh (resilience) terhadap dampak perubahan iklim • Perlindungan dan pelestarian kawasan eksosistem mangrove di pesisir utara untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan perlindungan biodiversity • Pembatasan penggunaan air bawah tanah dan pengurangan beban bangunan pada kawasan pantura untuk mengurangi intrusi air laut dan rob akibat penurunan muka tanah Wilayah pesisir sering terjadi rob dan berdampak kerusakan tambak Peningkatan intrusi air laut di wilayah pesisir Kabupaten Tegal Peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim Tingginya iklim mikro akibat berkurangnya tutupan lahan Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi bahaya iklim dan bencana RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 80 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI 16 Perwujudan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir termasuk limbah B3 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. • Peningkatan pengelolaan sampah 1,80%/tahun untuk mencapai target 80% • Pengembangan TPS3R di setiap desa/kelurahan yang didukung dengan pengurangan sampah melalui pengelolaan bank sampah di masyarakat • Pengembangan TPST di setiap kecamatan untuk menampung dan memproses sampah residu dari TPS3R dan sejenis sampah rumah tangga dari kegiatan non rumah tangga • Penerapan teknologi pengelolaan sampah di TPST yang dapat mengurangi timbulan sampah seperti pemanfaatan waste to energy (RDF, PLTSa) • Peningkatan upaya pengurangan sampah melalui upaya 3R • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah terutama kegiatan pengurangan sampah. • Pembentukan tim multi pihak untuk pengelolaan sampah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan swasta • Pengembangan inovasi dalam pengelolaan dan/atau pengurangan sampah organik yang memberikan keuntungan bagi pengelolanya atau masyarakat • Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari industri dan medis • Mendorong tanggung jawab swasta penghasil sampah untuk mengelola sampah yang dihasilkan (Extended Producer Responsible/EPR) Kondisi TPA sudah over capacity, adanya keterbatasan lahan dan sarana prasarana Pengelolaan sampah di TPS 3R belum menerapkan prinsip 3R Perlu peningkatan pengelolaan limbah B3 PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA 17 Pengelolaan keuangan pemerintah daerah Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. • Pengembangan kebijakan keuangan daerah untuk memastikan adanya distribusi yang adil bagi masyarakat • Peningkatan pelayanan dan kepatuhan dalam pelaksanaan perizinan dan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 81 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI tanpa korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). penanaman modal • Perkuatan penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta • Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi • Pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi dab berbasis elektronik • Edukasi melalaui kampanye dan sosialisasi secara reguler tentang budaya anti korupsi untuk ASN • Perkuatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang bebas KKN Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta dukungan verifikasi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi • Peningkatan integritas dan kompetensi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara 18 Peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. • Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja reformasi birokrasi yang transparan • Kelembagaan birokrasi yang andal dan modern dengan SDM aparatur sipil yang profesional dan mampu mengelola perubahan dengan baik • Penguatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif dan saling menunjang antar sektor • Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terjangkau untuk semua masyarakat Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 82 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI 19 Penegakan hukum dan kebebasan sipil Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. • Peningkatan pengawasan pada tempat publik berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat mengawasi dan mencegah kejahatan • Pengembangan sistem keamanan di lingkungan masyarakat dengan dukungan organisasi masyarakat yang ada • Peningkatan pelayanan untuk perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan keadilan • Perkuatan koordinasi dan komunikasi pelayanan keamanan masyarakat antara pemerintah daerah dengan penegak hukum • Jaminan dan perlindungan kebebasan sipil terutama pada kaum minoritas • Peningkatan pemahaman dan penghargaan publik pada kebebasan fundamental yang melekat pada setiap manusia Indeks Kebebasan Sipil. PILAR EKONOMI 20 Perkuatan kapasitas keuangan untuk mendukung sektor UMKM Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. • Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah • Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan • Pemberian bantuan finansial usaha mikro yang didukung dengan peningkatan kapasitas terhadap pengelolaan keuangan • Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 21 Pengembangan Bauran energi terbarukan. • Fasilitasi upaya pemerintah pusat dalam pengembangan energi terbarukan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 83 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI infrastruktur terutama energi terbarukan Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. • Peningkatan energi terbarukan melalui pemanfaatan gas metana dari limbah ternak, limbah cair dan sampah • Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dan swasta untuk pemanfaatan EBT • Perluasan penggunaan EBT utamanya untuk sarana dan prasarana publik • Promosi dan fasilitasi pengurangan penggunaan energi fosil secara langsung pada kegiatan industri • Peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta atau masyarakat sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur • Pengembangan skema alternatif pembiayaan infrastruktur untuk mengurangi beban ekuitas dan PMN 22 Penguatan sektor industri yang didukung riset inovatif dan iklim yang kondusif Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. • Peningkatan anggaran riset untuk pembangunan ekonomi yang selaras dengan perkembangan IPTEK • Perkuatan badan riset daerah dengan dukungan tenaga yang profesional yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah • Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan riset • Peningkatan kualitas industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan • Integrasi kebijakan hulu sampai hilir serta keterkaitan dengan industri dan jasa Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 23 Pengembangan industri hijau Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 • Fasilitasi implementasi insentif dan disinsentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau serta penerapan ekonomi sirkuler • Fasilitasi penerapan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam proses produksi industri manufaktur • Pengembangan panduan untuk penerapan produksi bersih (cleaner production) yang menguntungkan bagi industri dengan menerapkan efisiensi menggunakan input, efektif dalam proses produksi dan menurunkan produksi limbah • Penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan untuk pengelolaan risiko lingkungan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB III - 84 NO ISU PERMASALAHAN UPAYA INTERVENSI 24 Perkuatan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. • Edukasi dan fasilitasi petani dalam peningkatan usaha agribisnis • Peningkatan investasi dan infrastruktur penunjang pertanian • Memfasilitasi kewirausahaan untuk tenaga kerja sektor informal • Pengembangan dan rehabilitasi seluruh jaringan irigasi dan memastikan ketersediaan sumber air baku untuk pertanian • Penetapan dan perlindungan lahan sawah dilindungi (LSD) serta pengembangan sistem insentif bagi pemilik lahan LSD • Intensifikasi pertanian melalui penggunaan bibit unggul berkualitas, mekanisasi pertanian dan penerapan good agriculture practice • Peningkatan produksi pertanian padi melalui penambahan Indeks Tanam (IP) dan penggunaan input produksi secara tepat Adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Peningkatan produktivitas tanaman pangan untuk ketahanan pangan 25 Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah wisatawan mancanegara. • Pengembangan destinasi dan promosi serta Informasi Pariwisata • Fasilitasi dan pemberian insentif bagi industri pariwisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan menyerap tenaga kerja • Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata • Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata dan perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata • Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan Jumlah devisa sektor pariwisata Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 1 Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas 2045 Misi yang disusun sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam perumusan misi harus memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi memperhatikan 8 (Misi) Agenda Pembangunan dan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu: RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 2 Gambar 4. 2 Agenda (Misi) Pembangunan dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045 Sumber : Bapenas, 2024 Upaya transformasi sosial memiliki 5 (lima) fokus pembangunan, transformasi ekonomi memiliki 7 (tujuh) prioritas pembangunan, transformasi tata kelola memiliki 2 (dua) prioritas pembangunan, supremasi hukum stabilitas dan ketangguhan diplomasi memiliki 4 (empat) fokus pembangunan, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi memiliki 2 (dua) prioritas pembangunan. Berdasarkan rumusan misi dengan memperhatikan agenda pembangunan dimaksud, maka disampaikan detail dari masing- masing agenda tersebut, sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 3 Gambar 4. 3 Upaya Transformasi Pembangunan Sumber : Bapenas, 2024 Kerangka pikir pembangunan bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal pada RPJPD 2025-2045, sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 4 Gambar 4. 4 Kerangka Pikir Pembangunan Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 Kerangka pikir pembangunan tersebut dimulai dari Visi Indonesia Emas 2025-2045 yang bermakna sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang mana Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perumusan visi dan misi, arah kebijakan pembangunan, serta indikator pembangunan sesuai kebutuhan pembangunan Kabupaten Tegal kedepan dengan memperhatikan RPJPN 2025-2045 agar agenda pembangunan Kabupaten Tegal selaras dengan agenda pembangunan nasional. 4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Tegal Agenda pembangunan nasional diterjamahkan ke dalam visi RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045 sebagai Kabupaten Tegal MENAKJUBKAN 2045 “menjadi Tangguh, Kompetitif, Maju dan Berkelanjutan”. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) agenda pembangunan nasional, dan (ii) kekuatan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal, meliputi modal manusia, kependudukan yang berkualitas, modal jati diri budaya RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 5 yang kuat, sumber daya alam yang dimiliki, potensi pariwisata, dan pertanian serta perkembangan wilayah menuju industrialisasi. Gambar 4. 5 Visi Kabupaten Tegal 2045 Adapun penjelasan dari tujuan dan prinsip-prinsip pembangunan yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut: 4.1.1 Tangguh dengan prinsip mampu dan konsisten
4. a.Berketahanan: Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi, beradaptasi serta pulih dari berbagai risiko dan ancaman. Risiko ini dapat berupa bencana alam, konflik, perubahan iklim, ekonomi, politik atau TANGGUH Berketahanan, Konsisten, Berintegritas, Religius,dan Berbudaya KOMPETITIF Terbuka dan Berdaya Saing MAJU Inovatif, Adil, dan Inklusif BERKELANJUTAN Lestari dan Seimbang VISI KABUPATEN TEGAL MENAKJUBKAN 2045 “menjadi TANGGUH, KOMPETITIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN” RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 6 masalah-masalah lain yang dapat memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan suatu daerah.
5. b.Konsisten: Kabupaten Tegal yang terus konsisten dalam bergerak ke arah depan dalam mencapai kemajuan dan konsisten dalam rangka melewati tantangan- tantangan pembangunan yang ada dengan tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat.
6. c.Berintegritas : Kabupaten Tegal berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab didasari pada nilai profesionalitas, amanah dan kejujuran.
7. d.Religius : Kabupaten Tegal berakhlak mulia dilandasi oleh pelaksanaan nilai-nilai yang diwajibkan agamanya dan meninggalkan keburukan sesuai ajaran agamanya. Religiusitas menjadi dasar berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
8. e.Berbudaya : Kabupaten Tegal memiliki jati diri yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut digali dari sistem kehidupan masyarakat yang bersendi dan tidak bertentangan norma-norma yang ada. Modal sosial budaya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Tegal meliputi karakter masyarakat yang egaliter, semangat kewirausahaan dan etos kerja yang tinggi, serta sifat kosmopolitan dan kebiasaan merantau, yang berpotensi membawa kembali pengetahuan dan keterampilan dari luar daerah ke kampung halaman. 4.1.2 Kompetitif dengan prinsip terbuka dan berdaya saing
9. a.Adaptif: Kabupaten Tegal yang selalu terbuka dengan berbagai kemajuan dan pembaharuan serta dapat bekerjasama dengan siapa saja dalam pembangunan, namun tetap memegang teguh prinsip keagamaan dan kebangsaan.
10. b.Berdaya Saing: Kabupaten Tegal yang mampu memiliki daya saing daerah dari potensi keunggulan yang dimiliki baik dari sektor alam, manusia, maupun budaya sehingga dapat bersaing pada level nasional maupun internasional. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 7 4.1.3 Maju
11. a.Inovatif : Kabupaten Tegal memiliki tujuan untuk terus menjadi lebih baik dengan terus berinovasi yang secara aktif mendorong, mendukung, dan menerapkan ide-ide baru, gagasan kreatif, serta teknologi terkini dalam memecahkan berbagai dinamika masalah pembangunan yang semakin kompleks. Tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi juga mampu menciptakan tren baru yang dapat memberikan manfaat sebesar-besatnya bagi kesejahteraan Masyarakat.
12. b.Adil : Kabupaten Tegal terus menjadi lebih baik dengan mengutamakan keadilan bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Tegal terutama bagi Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak yang sama seperti dalam hal sumber daya, akses terhadap layanan publik, hukum, kesempatan bekerja dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok – kelompok tertentu. Kabupaten Tegal dapat memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat sehingga menikmati kehidupan sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman.
13. c.Inklusif : Kabupaten Tegal menerapkan kebijakan yang melibatkan semua individu atau kelompok tanpa memandang perbedaan atau diskiriminasi. Mencakup prinsip kesetaraan dan keberagamaan, dengan fokus pada menciptakan lingkungan Pembangunan yang ramah dan dapat diakses oleh semua orang. 4.1.4 Berkelanjutan
14. a.Lestari : Kabupaten Tegal yang tetap menjaga alam di tengah pembangunan yang terus berproses dalam kemajuan daerah dan tetap menempatkan alam sebagai potensi sumber daya yang harus dijaga dan dilestarikan.
15. b.Seimbang: Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dimana dalam pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan keberlangsungan generasi mendatang, dengan memperhatikan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik dengan seimbang. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 8 4.2. Sasaran Visi Sasaran visi Kabupaten Tegal dalam RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari 5 sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4. 1 Target Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045 No Fokus Indikator Satuan Realiasi 2023 Baseline 2025 Tahap Target 2045 I II III 1 Peningkatan Kualitas Ekonomi PDRB Perkapita Juta / thn 26,85 28,55- 29,17 38,42- 50,41 59,13- 75,14 91,12- 110,71 135,73- 159,42 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan % 36,30 37,50 37,65 38,85 40,08 44,33 Rasio PDRB Sektor Pertanian % 11,95 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 2 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Tingkat Kemiskinan % 7,3 6,70-6,40 6,41- 6,00 5,95 - 4,71 4,70 - 3,40 0,33- 0,00 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 40% terbawah % 19,78 20,18- 20,38 20,98- 21,18 21,18- 22,38 22,18- 24,38 24,18- 26,38 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,6 8,30-7,75 8,00- 7,25 7,75- 7,00 7,50- 6,90 4,19 - 3,89 Indeks kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar Indeks 41,44 42,26 45,91 51,25 64,31 84,25 3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 85,26 86,25 87,00 87,75 88,50 89,25 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indeks 77,60 78,05 79,79 81,53 83,27 85,00 Indeks Daya Saing Daerah Indeks 3,032 3,085 3,233 3,343 3,454 3,675 4 Peningkatan Daya Saing SDM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 71,12 71,78 72,90 74,02 75,14 76,26 5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 66,80 75,43 75,65 75,86 76,08 76,30 Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 9 4.3. Misi Pembangunan Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Tegal Menakjubkan 2045 memiliki 7 (tujuh) misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam misi (agenda) pembangunan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 4.3.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Dalam mewujudkan misi “pertama” ini, perlu dilakukan Transformasi Sosial yang terdiri dari Arah Pembangunan sebagai berikut:
16. a.Arah pembangunan Kesehatan Berkualitas Untuk Seluruh Masyarakat secara merata diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatnya usia harapan hidup. Untuk itu peningkatan kesehatan ibu dan anak perlu menjadi prioritas, bayi yang dilahirkan harus sehat agar menjadi generasi SDM pembangunan yang berkualitas, menekan angka penyakit menular dan tidak menular khususnya tuberkulosis serta seluruh masyarakat memiliki jaminan layanan kesehatannya.
17. b.Arah pembangunan Pendidikan Berkualitas yang Merata diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah sekaligus meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat. Sekaligus bersamaan dengan itu kualitas dan sarana prasarana penunjang literasi dan numerasi perlu dikuatkan, standar kompetensi minimum perlu dicapai, tingkat pendidikan tinggi masyarakat perlu didorong dan kecukupan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan perlu dicapai serta aksesibilitas layanan Pendidikan yang semakin merata.
18. c.Arah pembangunan Perlindungan Sosial Yang Adaptif diintegrasikan dengan mengimplementasikan Gotong royong yang menjadi nilai luhur dan program pembangunan yang mana nilai ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan saling membantu antar sesama. Gotong-royong sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembangunan daerah. Melalui arah pembangunan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 10 4.3.2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Dalam mewujudkan misi “kedua” ini, perlu dilakukan Transformasi Ekonomi yang terdiri dari Arah Pembangunan sebagai berikut:
19. a.Arah Pembangunan Penyiapan Basis Data, Kerangka Kebijakan, dan Pemanfaatan IPTEK diarahkan untuk mendorong daya saing daerah, khususnya melalui penguatan kapabilitas inovasi. Pondasi dalam pembangunan ekonomi adalah adanya basis data dan kerangka kebijakan yang baik agar dapat menjamin iklim berusaha yang suportif. Selanjutnya, pemanfaatan Iptek juga dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan memperluas akses pasar melalui berbagai terobosan hasil Iptek, baik berupa hasil riset, invensi, maupun inovasi.
20. b.Arah Pembangunan Pengembangan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi Pertanian, serta Pengembangan Industri Pengolahan, Perdagangan, Industri Kreatif, dan Pariwisata dengan Dukungan Stabilitas Ekonomi Makro. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan kunci dari pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal, dimana produk sektor primer akan diolah lebih lanjut menjadi bahan baku dan barang konsumsi, sehingga memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Hilirisasi dan industrialisasi diwujudkan melalui mekanisasi dan industrialisasi pertanian, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengembangan sektor ekonomi lokal unggulan yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Melalui arah pembangunan ini diharapkan terjadi peningkatan rasio PDRB industri pengolahan yang secara bertahap dan akumulatif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu juga pengembangan sektor industri kreatif dan pariwisata sebagai sektor unggulan baru yang tangguh dan selalu berkembang karena berbasis pada inovasi dan kreativitas yang mengakomodir keunikan daerah serta kearifan lokal masyarakat. Selain itu, untuk memperkuat arah pembangunan ini, akses permodalan mikro di masyarakat perlu ditingkatkan dengan mendorong fungsi koperasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sementara, stabilisasi ekonomi diarahkan untuk menekan disparitas harga. Untuk itu, inflasi perlu dikendalikan pada tingkat yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta stabilitas ekonomi makro. Pengendalian RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 11 disparitas harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi akan dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan. Selain itu, diperlukan optimalisasi perluasan akses pasar, kemitraan, serta kemudahan modal/pembiayaan dan pendanaan inovatif bagi pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.
21. c.Arah pembangunan Peningkatan Jumlah Wirausaha, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Lapangan Pekerjaan diarahkan untuk menekan angka pengangguran melalui penguatan wirausaha, kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja yang luas. Penumbuhan wirausaha menjadi hal yang penting saat ini, karena akan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka dan menyerap lapangan pekerjaan. Untuk mendukung hal tersebut, UMKM perlu terus didorong agar tumbuh dan meningkat; karena selain dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, juga akan menyediakan lapangan pekerjaan tambahan yang akan menjawab tantangan bonus demografi. Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong investasi dalam dan luar negeri yang dapat berkontribusi dalam menyerap lapangan kerja skala besar secara adil dan dapat memberikan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja maupun kepada pengusaha. Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada, sehingga akan menjadi faktor penarik investor untuk masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal.
22. d.Arah Pembangunan Pengembangan dan Pemajuan Kawasan Perdesaan merupakan suatu simpul pembangunan wilayah yang melibatkan berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian di wilayah pedesaan sebagai cerminan pemerataan pembangunan wilayah. Untuk itu, pendekatan pembangunan yang digunakan juga berbasis pada masalah dan/atau potensi lokal seperti pertanian, ekonomi lokal, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pendekatan pembangunan ini akan membantu mencegah fragmentasi pembangunan dan mempromosikan pengembangan yang seimbang. Untuk itu, perlu didorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan antar sektor dan antar desa sehingga dapat terwujud desa-desa mandiri di Kabupaten Tegal dengan masyarakat yang semakin sejahtera. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 12
23. e.Arah pembangunan Integrasi dalam Rantai Pasok Global diarahkan untuk mendorong penguatan neraca ekonomi melalui pembentukan modal tetap bruto dan peningkatan ekspor barang dan jasa, serta penguatan BUMD sebagai penggerak ekonomi. Dalam era globalisasi, penting bagi pengusaha untuk dapat terintegrasi dalam rantai pasok global guna memperoleh bahan baku yang lebih baik dan berkualitas, mendapatkan teknologi pengolahan yang optimal, dan memperluas pasar. Dalam hal ini, menjadi tugas pemerintah untuk dapat memfasilitasi sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tegal agar dapat menembus pasar internasional atau menjadi bagian dari sistem rantai pasok global. 4.3.3 Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif Dalam mewujudkan misi “ketiga” ini, perlu dilakukan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan melalui arah pembangunan Transformasi Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangguh dan Kolaboratif. Arah Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien berbasis elektronik. Untuk itu perlu dibentuk Regulasi yang adaptif dan taat asas guna mendukung serta mempercepat reformasi birokrasi, reformasi hukum dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selain itu Birokrasi yang bersih, cepat, dan kolaboratif dapat meningkatkan kepercayaan publik sehingga kualitas dan tingkat partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan semakin besar. 4.3.4 Menguatkan Kualitas Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Ekonomi Dalam mewujudkan misi “keempat” ini, perlu dilakukan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi yang terdiri dari arah pembangunan sebagai berikut:
24. a.Arah Pembangunan Penguatan Sumber Daya Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan untuk mencegah dan menekan konflik khususnya yang berkaitan dengan SARA. Untuk itu perlu meningkatkan kualitas factor-faktor penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung dan faktor partisipasi masyarakat. Setiap faktor saling berkontribusi untuk mewujudkan tujuan akhir penegakan hukum RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 13 yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat yang adil dan makmur.
25. b.Arah Pembangunan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah diarahkan untuk meningkatkan porsi pendapatan daerah khususnya PAD dalam perekonomian wilayah. Untuk itu perlu optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah baik dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dalam menetapkan target PAD terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi penerimaan daerah tersebut. Keberhasilan kemandirian suatu daerah dapat ditandai dengan meningkatnya Rasio Pajak terhadap PDRB dan juga Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Selain itu untuk mendorong perputaran ekonomi secara mandiri maka porsi dan kemitraan pembiayaan pembangunan perlu dibagi dan didorong ke sektor swasta. 4.3.5 Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga Dalam mewujudkan misi “kelima” ini, perlu dilakukan penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga yang terdiri dari Arah Pembangunan sebagai berikut:
26. a.Arah Pembangunan Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan melestarikan kebudayaan yang ada. Arah pembangunan tersebut meliputi sebagai berikut: • Penguatan nilai-nilai kebudayaan bertujuan untuk memajukan, mengembangkan, dan melestarikan aspek-aspek kebudayaan yang ada, dengan melibatkan berbagai aspek seperti seni, sastra, bahasa, adat istiadat, arsitektur, musik, dan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian integral dari identitas Daerah. Penguatan nilai-nilai tersebut harus mampu membentuk masyarakat kuat dan adaptif dalam menghadapi tantangan, krisis, atau perubahan global yang ditanamkan sejak dini dilingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu ukuran keberhasilan arah pembangunan ini ditandai dengan Meningkatnya persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan; Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan; Meningkatnya jumlah pengunjung tempat bersejarah; Meningkatnya RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 14 persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir. • Penguatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan kemaslahatan bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan nilai-nilai spiritual dan moral yang akan menjadi bagian dari pembangunan sosial dan kultural suatu masyarakat agar tercipta kerukunan dan keharmonisan hidup umat beragama. Tujuan dari arah pembangunan ini adalah untuk Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).
27. b.Arah Pembangunan Penguatan Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusi diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan menurunkan ketimpangan gender. Adapun arah kebijakan ini meliputi sebagai berikut: • Penguatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan anggota keluarga dengan mendorong dan membantu seluruh individu dalam kesatuan keluarga untuk mencapai potensi maksimal secara individu dan bersama-sama. Disini perlu ditekankan gotong royong yang menjadi nilai luhur yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan saling membantu antar sesama. Gotong-royong sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembangunan desa. Penguatan Kualitas Keluarga ditandai dengan Meningkatnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga. • Penguatan pembangunan dan kesetaraan gender serta masyarakat yang inklusif merupakan dua aspek yang saling terkait dan mendukung dalam membangun katahanan sosial dan keluarga secara adil dan berkelanjutan yang meliputi aspek kesetaraan akses pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik dan hak asasi manusia. Untuk itu ukuran keberhasilan arah pembangunan ini ditandai melalui Meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG). 4.3.6 Membangun Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Merata dan Berkualitas Dalam mewujudkan misi “keenam” ini, dilakukan melalui Arah Pembangunan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Merata yang diarahkan terutama untuk meningkatkan akses sanitasi, akses air minum perpipaan dan akses rumah layak huni yang terjangkau dan berkelanjutan. Selain RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 15 itu untuk mendorong aksesibilitas, konektivitas wilayah dan infrastruktur pertanian yang berkualitas perlu penguatan dan percepatan pembangunan jalan yang mantap dengan segala kelengkapan idealnya serta meningkatkan pelayanan transportasi publik, perluasan infrastruktur dan akses internet serta perluasan sistem irigasi. Melalui pelaksanaan misi ini diharapkan dapat menjadi pondasi dasar pembangunan sosial dan ekonomi wilayah secara luas dan merata. 4.3.7 Membangun Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dalam mewujudkan misi “ketujuh” ini, perlu dilakukan penguatan Ketahanan Ekologi dan Sumber Daya yang terdiri dari Arah Pembangunan sebagai berikut :
28. a.Pembangunan lingkungan hidup yang sehat, ramah, dan berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup maka perlu dibarengi dengan kebijakan penanganan dan pengolahan sampah yang berkualitas serta kebijakan untuk menekan dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca ke depan.
29. b.Berketahanan Sumber Daya Energi, Kemandirian Pangan, dan Tangguh Bencana, yang meliputi sebagai berikut: • Berketahanan sumber daya dan kemandirian pangan dapat ditandai dengan kecukupan konsumsi pangan masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Tegal. • Tangguh terhadap bencana yang ditandai dengan menurunnya risiko bencana di lingkungan tempat tinggal masyarakat sekaligus meningkatnya indeks ketahanan daerah di Kabupaten Tegal. • Membangun edukasi dan semangat implementasi energi baru terbarukan. 4.4. Nilai Pembangunan Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB IV - 16 berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas daerah nasional. Indonesia dan khususnya Kabupaten Tegal sebagai pemerintah daerah secara umum telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Kesinambungan nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada kepentingan nasional. Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Kabupaten Tegal Menakjubkan 2045, ada satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi, yaitu Kedaulatan Rakyat. Nilai ini diusung sebagai tujuan tertinggi dimana segala manfaat, kemakmuran, dan keuntungan yang berhasil diraih digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang ekonomi misalnya, manfaat ekonomi yang diperoleh oleh negara ditujukan untuk mengangkat derajat dan kualitas hidup seluruh rakyat hingga mencapai posisi terbaik. Stabilitas politik dan pemerintahan ditujukan untuk keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat, serta aspek positif lain. Nilai kedaulatan rakyat diwujudkan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, di mana seluruh elemen bangsa bersama-sama bergerak untuk saling melengkapi dan saling mengisi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Kabupaten Tegal Menakjubkan 2045. Dengan kebersamaan, bangsa Indonesia akan menggapai impian besar ini dengan kekuatan nilai-nilai yang kita pegang teguh sebagai bangsa yang unggul. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 1 Selanjutnya arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Pentahapan arah kebijakan diuraikan seperti berikut:
30. a.Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
31. b.Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
32. c.Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
33. d.Arah Kebijakan Periode 2040-2045; Perumusan arah kebijakan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas yang tertuang dalam Bab V RPJPN Tahun 2025-2045. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok juga perlu memperhatikan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan berupa 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan. Adapun arah tujuan pembangunan dimaksud berisi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 2 Selanjutnya detil dari upaya transformasi super prioritas tersebut disampaikan pada penjelasan gambar dibawah ini. Gambar 5. 1 Arah Tujuan Pembangunan Nasional Sumber : Bappenas, 2024 Perumusan Arah Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal diselaraskan dengan dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 dimana terdapat 4 (empat) sasaran visi yang diwujudkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) yang dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui penyelarasan dari 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Melalui penyelarasan RPJPN dan RPJP Provinsi Tahun 2025-2045, Kabupaten Tegal memiliki 5 (lima) sasaran visi yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi (agenda) yang dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui penyelarasan dari 62 (enam puluh dua) indikator utama pembangunan. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 3 Gambar 5. 2 Arah Tujuan Pembangunan Kabupaten Tegal Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Adapun rumusan pentahapan arah kebijakan pembangunan yang disusun untuk Kabupaten Tegal sebagai berikut: Gambar 5. 3 Pentahapan Implementasi RPJPD 2025-2045 Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 4 Pada tahap pertama pembangunan periode tahun 2025-2029 rumusan pembangunan yakni penguatan pondasi pembangunan, tahap kedua periode tahun 2030-2034 rumusan pembangunan yakni akselerasi pembangunan, tahap ketiga periode tahun 2035-2039 rumusan pembangunan yakni pemantapan pembangunan, dan tahap keempat periode 2040-2045 rumusan pembangunan yakni perwujudan Kabupaten Tegal Menakjubkan 2045. 5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2025-2029 Arah kebijakan pembangunan periode pertama difokuskan pada penguatan pondasi pembangunan dengan tema: Menguatkan pondasi pembangunan Kabupaten Tegal dengan fokus pada pemutakhiran basis data, penyiapan kerangka kebijakan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang baik Berdasarkan tema pembangunan periode pertama tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal, sebagai berikut: 1) Penguatan pondasi dan landasan kebijakan penataan sumber daya manusia: Pembangunan difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan formal maupun non formal (pendidikan dasar 13 tahun mulai PAUD-SMA sederajat), dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif dan mendorong pendidikan masyarakat setinggi-tingginya. 2) Penguatan pondasi dan landasan kebijakan pertumbuhan ekonomi: Pembangunan difokuskan pada pengembangan potensi-potensi pertumbuhan perekonomian sektor dominan yaitu industri pengolahan, perdagangan (termasuk UMKM), dan pertanian, serta sektor yang tumbuh dengan pesat yaitu TIK (termasuk industri kreatif), jasa (termasuk pariwisata), dan konstruksi. Hal ini diwujudkan dengan cara membangun basis data, merumuskan kebijakan pengembangan sektor terkait, meningkatkan kapasitas riset inovasi dan digitalisasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas lapangan pekerjaan, menumbuhkan dan menguatkan kerjasama kemitraan pembangunan dalam kawasan perdesaan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro daerah. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 5 3) Penguatan pondasi dan landasan kebijakan penataan tata kelola pemerintahan: Pembangunan difokuskan pada penataan kelembagaan, reformasi hukum, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, fondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 4) Penguatan pondasi dan landasan kebijakan dalam penataan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum, serta stabilitas ekonomi mencakup beberapa aspek penting: penerapan regulasi penegakan hukum yang kuat, adaptif, dan efektif; peningkatan kinerja birokrasi dan hukum agar menjadi bersih, responsif, cepat, dan efisien; optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); serta pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. 5) Penguatan pondasi dan landasan kebijakan ketahanan sosial dan keluarga: Pembangunan difokuskan pada:
34. a.Penyiapan, perlindungan dan peningkatan kapasitas seni budaya lokal dan partisipasi masyarakat.
35. b.Penguatan karakter dan keterampilan keluarga untuk membentuk jaringan sosial dalam menggerakkan modal sosial pembangunan.
36. c.Peningkatan kesadaran, perlindungan dan keadilan partisipasi gender.
37. d.Penguatan pendidikan keagamaan formal dan informal serta penguatan komunikasi dan interaksi antarumat beragama. 6) Penguatan pondasi dan landasan kebijakan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana (akses rumah tangga dengan sanitasi aman, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, rumah layak huni, panjang jalan dalam kondisi mantap, akses internet untuk rumah tangga, kelengkapan kondisi jalan yang ideal dan sistem irigasi): Pembangunan difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan wilayah potensi ekonomi di pusat perumbuhan ekonomi, kawasan kumuh dan desa tertinggal. 7) Penguatan pondasi dan landasan kebijakan penataan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan: Pembangunan difokuskan untuk penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan daerah menghadap perubahan iklim dan bencana untuk memenuhi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 6 sumber pangan utama, menangani timbulan sampah dan pemenuhan Listrik rumah tangga (kualitas lingkungan hidup, sampah tertangani, rumah tangga mendapatkan listrik, ketahanan pangan, ketahanan daerah). 5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2030-2034 arah kebijakan pembangunan periode kedua difokuskan pada percepatan pembangunan dengan tema: Mempercepat pembangunan Kabupaten Tegal dengan fokus pada peningkatan produktivitas SDM, integrasi TIK dalam pembangunan, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan wirausaha Berdasarkan tema pembangunan periode kedua tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal, sebagai berikut: 1) Percepatan penguatan sumber daya manusia: Pembangunan difokuskan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas yang dipersiapkan untuk bersaing ditingkat nasional maupun global. Hal ini dilaksanakan dengan peningkatan kapsitas SDM melalui dukungan teknologi dan inovasi. 2) Percepatan pertumbuhan ekonomi: Pembangunan difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, akselerasi pertumbuhan wirausaha, perkuatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis kawasan khususnya kawasan perdesaan di Kabupaten Tegal, implementasi pemanfaatan TIK dalam pembangunan ekonomi, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam bidang manufaktur, perdagangan, TIK, jasa, dan konstruksi. Kebijakan pemerintah juga difokuskan untuk mendorong investasi (pengembangan investasi yang sudah settle dan menarik investasi baru untuk masuk) dan menurunkan skor ICOR. Hal ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan efisiensi kapital melalui teknologi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta dukungan kebijakan yang mendorong inklusifitas. 3) Percepatan pengembangan tata kelola pemerintahan: Pembangunan difokuskan pada kelembagaan pemerintah daerah yang kolaboratif dan responsif dalam RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 7 melakukan pelayanan publik berbasis digital, terbangunnya pola karir berbasis manajemen talenta. 4) Percepatan pengembangan kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi : Peningkatan kualitas SDM penegakan hukum yang berintegritas; Peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan daerah; Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan akselerasi sumber PAD baru; Pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif. 5) Percepatan pengembangan dan penguatan ketahanan sosial dan keluarga. pembangunan difokuskan pada:
38. a.Pengembangan infrastruktur Kebudayaan.
39. b.Penguatan lingkungan pendukung dan akses sumber daya partisipasi keluarga yang inklusif.
40. c.Penguatan regulasi dan keadilan gender dalam mengakses sumber daya pembangunan.
41. d.Penguatan sarana prasarana keagamaan dan penguatan kapasitas serta kerja sama komunitas lintas keagamaan. 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana: Pembangunan difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana (akses rumah tangga dengan sanitasi aman, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, rumah layak huni, panjang jalan dalam kondisi mantap, akses internet untuk rumah tangga, kelengkapan kondisi jalan yang ideal dan sistem irigasi) pada pusat-pusat ekonomi baru, menjadikan peran infrastruktur dan sarana prasarana menjadi pendukung Pembangunan kabupaten dengan tata kelola terintegrasi, dan menjadi percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing sampai pada level desa. 7) Percepatan pengembangan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan: Pembangunan difokuskan untuk meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, meningkatnya jumlah sampah yang tertangani, meningkatkan rumah tangga RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 8 mendapatkan listrik, meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan daerah serta untuk memperkenalkan sumber-sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan (kualitas lingkungan hidup, sampah tertangani, rumah tangga mendapatkan listrik, ketahanan pangan, ketahanan daerah). 5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2035-2039 Arah kebijakan pembangunan periode ketiga difokuskan pada pemantapan pembangunan dengan tema: Memantapkan pembangunan Kabupaten Tegal dengan fokus pada peningkatan daya saing, integrasi pada rantai pasok global, dan inovasi Berdasarkan tema pembangunan periode ketiga tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal, sebagai berikut: 1) Pemantapan Penguatan sumber daya manusia: Pembangunan difokuskan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2) Pemantapan ekonomi berbasis kawasan dan persiapan transformasi struktural: Pembangunan difokuskan pada pemantapan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, inisiasi integrasi sektor ekonomi pada sistem rantai pasok global, optimalisasi potensi keunggulan daerah menjadi potensi pertumbuhan ekonomi baru khususnya berbasis kawasan perdesaan, serta penguatan sektor jasa dan industri kreatif dalam rangka persiapan transformasi struktur ekonomi. 3) Pemantapan tata kelola pemerintahan: Pembangunan difokuskan pada SDM ASN yang kolaboratif dan kompetitif dalam dukung pemerintahan menciptakan kebijakan yang tepat fungsi serta sasaran. Selanjutnya yang dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. 4) Pemantapan kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi : Penguatan faktor penegakan hukum yang kolaboratif dan responsif dalam menciptakan kebijakan yang tepat fungsi serta sasaran; Penguatan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 9 partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif. 5) Pemantapan ketahanan sosial dan keluarga: Pembangunan difokuskan pada:
42. a.Sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan inovasi kebudayaan dalam pembangunan.
43. b.Penguatan kerjasama dan gotong royong kesejahteraan keluarga.
44. c.Penguatan norma dan budaya sosial dalam kesetaraan gender.
45. d.Penguatan kolaborasi partisipasi komunitas keagamaan dalam pembangunan Daerah. 6) Pemantapan Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana: Pembangunan difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana (akses rumah tangga dengan sanitasi aman, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, rumah layak huni, panjang jalan dalam kondisi mantap, akses internet untuk rumah tangga, kelengkapan kondisi jalan yang ideal dan sistem irigasi) untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung Pembangunan industri baru serta pusat ekonomi baru di wilayah kawasan startegis kabupaten, kawasan perkotaan, kawasan industri pantura, kawasan agropolitan maupun kawasan minapolitan. 7) Pemantapan Pemerataan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan: Pembangunan difokuskan untuk mewujudkan secara merata kepada masyarakat Kabupaten Tegal terkait pembangunan kualitas lingkungan hidup, meningkatnya jumlah sampah yang tertangani, meningkatkan rumah tangga mendapatkan listrik, meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan daerah serta pembangunan difokuskan untuk membangun semangat konservasi lingkungan dan implementasi energi baru terbarukan (kualitas lingkungan hidup, sampah tertangani, rumah tangga mendapatkan listrik, ketahanan pangan, ketahanan daerah). 5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2040-2045 Arah kebijakan pembangunan periode keempat difokuskan pada perwujudan Kabupaten Tegal Menakjubkan 2045 dengan tema: Mewujudkan Kabupaten Tegal yang menakjubkan dengan fokus pada industri kreatif dan jasa, serta keberlanjutan pembangunan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 10 Berdasarkan tema pembangunan periode keempat tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal, sebagai berikut: 1) Perwujudan sumber daya manusia berkualitas: Pembangunan difokuskan pada penguatan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing. 2) Perwujudan kondisi perekonomian masyarakat yang maju: Pembangunan difokuskan pada perwujudan Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang masyarakatnya berpendapatan tinggi, terbentuknya ekonomi kuat berbasis linkage kawasan perkotaan-perdesaan, memiliki sektor industri pengolahan yang mantap dan sektor jasa yang berkembang, serta ditopang oleh SDM berkualitas yang didukung inovasi berdaya saing nasional maupun global. 3) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik: Pembangunan difokuskan pada penguatan manajemen talenta untuk menggerakan birokrasi yang melayani dan dapat memfasilitasi berbagai kebijakan yang adaptif bagi masyarakat. 4) Perwujudan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi yang berkualitas: pemantapan penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel; pemantapan kesadaran hukum yang tinggi dengan kolaborasi penindakan dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pemantapan akses, partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif. 5) Perwujudan ketahanan sosial dan keluarga yang berkualitas: Pembangunan difokuskan pada:
46. a.Pemantapan sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan inovasi kebudayaan dalam pembangunan.
47. b.Pemantapan karakter dan keterampilan keluarga, dan penyediaan lingkungan pendukung serta kerja sama dan gotong royong keluarga.
48. c.Pemantapan akses kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 11
49. d.Pemantapan kerukunan, kerjasama, kolaborasi dan partisipasi antarumat beragama dalam pembangunan. 6) Perwujudan infrastruktur dan Sarana Prasarana yang berkualitas dan merata: Pembangunan difokuskan pada ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan (akses rumah tangga dengan sanitasi aman, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, rumah layak huni, panjang jalan dalam kondisi mantap, akses internet untuk rumah tangga, kelengkapan kondisi jalan yang ideal dan sistem irigasi) di seluruh wilayah Kabupaten Tegal dukungan tata kelola kelembagaan yang kuat, andal, dan dinamis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pelayanan dasar yang berkualitas. 7) Perwujudan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan yang berkualitas: Pembangunan difokuskan pada mewujudkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Tegal terkait kualitas lingkungan hidup, penanganan sampah serta memberikan layanan penuh pada elektrifikasi rumah tangga. Selanjutnya pembangunan difokuskan untuk memantapkan program konservasi lingkungan dan implementasi energi baru terbarukan untuk keberlanjutan sumber pangan utama dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim (kualitas lingkungan hidup, sampah tertangani, rumah tangga mendapatkan listrik, ketahanan pangan, ketahanan daerah dan ekonomi sirkuler). 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja Kabupaten Tegal dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif. Rumusan sasaran pokok yang disusun merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari misi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan. Dalam penentuan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 12 kebijakan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan indikator pada sasaran pokok, antara lain:
50. a.Indikator yang digunakan adalah indikator makro yang menggambarkan kinerja pada level impact sehingga merefleksikan kedalaman perencanaan jangka panjang yang lebih memberikan arahan umum pembangunan;
51. b.Indikator dapat merujuk pada indikator yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045 dan disesuaikan dengan konteks daerah; Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 akan disandingkan dengan visi, misi, arah kebijakan per periode pembangunan, indikator, dan target per periode pembangunan yang semuanya tersebut diuraikan dalam tabel. Tabel ini akan memuat rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal dan target-target yang telah ditetapkan guna mewujudkan Kabupaten Tegal Menakjubkan tahun 2045. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 13 Tabel 5.1 Arah Kebijakan VISI MISI ARAH KEBIJAKAN RPJMD I (2025-2029) RPJMD II (2030-2034) RPJMD III (2035-2039) RPJMD IV (2040-2045) Kabupaten Tegal MENAKJUBKAN 2045 (Menjadi Tangguh, Kompetitif, Maju dan Berkelanjutan)
  1. 1.Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Penyiapan pondasi dan landasan kebijakan penataan sumber daya manusia Percepatan Penguatan sumber daya manusia Pemantapan Penguatan sumber daya manusia Perwujudan sumber daya manusia berkualitas
  2. 2.Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas Pengembangan potensi-potensi pertumbuhan perekonomian sektor dominan yaitu industri pengolahan, perdagangan (termasuk UMKM), dan pertanian, serta sektor yang tumbuh dengan pesat yaitu TIK (termasuk industri kreatif), jasa (termasuk pariwisata), dan konstruksi Percepatan peningkatan produktivitas, akselerasi pertumbuhan wirausaha, perkuatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis kawasan, implementasi pemanfaatan TIK dalam pembangunan ekonomi, serta optimalisasi sumber- sumber pertumbuhan ekonomi dalam bidang manufaktur, perdagangan, TIK, jasa, dan konstruksi Percepatan peningkatan daya saing ekon omi yang berkelanjutan, inisiasi integrasi sektor ekonomi pada sistem rantai pasok global, optimalisasi potensi keunggulan daerah menjadi potensi pertumbuhan ekonomi baru khususnya berbasis kawasan perdesaan, serta penguatan sektor jasa dan industri kreatif dalam rangka persiapan transformasi struktur ekonomi Perwujudan Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang masyarakatnya berpendapatan tinggi, terbentuknya ekonomi kuat berbasis linkage kawasan perkotaan- perdesaan , memiliki sektor industri pengolahan yang mantap dan sektor jasa yang berkembang, serta ditopang oleh SDM berkualitas yang didukung inovasi berdaya saing nasional maupun global
  3. 3.Menguatkan tata Kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih dan efektif. Penyiapan pondasi dan landasan kebijakan penataan tata kelola pemerintahan Percepatan Pengembangan tata kelola pemerintahan Pemantapan tata kelola pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 14 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN RPJMD I (2025-2029) RPJMD II (2030-2034) RPJMD III (2035-2039) RPJMD IV (2040-2045)
  4. 4.Menguatkan kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi Penyiapan pondasi dan landasan kebijakan penataan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi Percepatan Pengembangan kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi Pemantapan kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi Perwujudan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi yang berkualitas
  5. 5.Memantapkan ketahanan sosial dan keluarga Penyiapan pondasi dan landasan kebijakan ketahanan sosial dan keluarga Percepatan Pengembangan dan Penguatan ketahanan sosial dan keluarga Pemantapan ketahanan sosial dan keluarga Perwujudan ketahanan sosial dan keluarga yang berkualitas
  6. 6.Membangun infrastruktur publik dan sarana prasarana yang merata dan berkualitas. Penyiapan pondasi dan landasan kebijakan pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana Percepatan Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana Pemantapan Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana Perwujudan infrastruktur dan Sarana Prasarana yang berkualitas dan merata
  7. 7.Membangun Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyiapan pondasi dan landasan kebijakan penataan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan Percepatan Pengembangan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan Pemantapan Pemerataan ketahanan sumber sumber daya alam dan lingkungan Perwujudan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan yang berkualitas Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 15 Tabel 5.2 Sasaran Pokok Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
  8. 1.Kesehatan berkualitas untuk seluruh masyarakat
  9. 1.Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan;
  10. 2.Peningkatan investasi pelayanan kesehatan primer melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat (spa) dan sdm di puskesmas dan pustu, dan peningkatan kompetensi dasar;
  11. 3.Perluasan jaminan kesehatan nasional melalui peningkatan cakupan kepesertaan termasuk kepesertaan aktif JKN, didukung pemerataan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan Usia Harapan Hidup (UHH) 74,01 74,35 75,50 77,00 78,50 80,11 Jumlah Kasus Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 18,00 17,00 16,00 14,00 8,00 3,00 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 22,3* 17,50 15,00 11,50 8,00 5,00 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) 1.265 (77,91) 90 90,20 90,40 90,75 100 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) 84,00 90,00 91,18 92,85 94,05 95,00 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 86,73 87,30 90,00 93,00 96,00 99,50 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 16 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV kesehatan yang melayani skema JKN;
  12. 4.Perluasan edukasi dan literasi kesehatan dan hidup sehat serta penguatan komunitas sehat masyarakat (germas);
  13. 5.Penyediaan akses layanan sanitasi masyarakat.
  14. 2.Pendidikan berkualitas yang merata Percepatan pemenuhan pendidikan dasar 13 tahun mulai paud-sma sederajat Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 7,34 7,58 7,75 8,10 8,50 9,07 Pemerataan dan peningkatan akses layanan pendidikan pada jenjang paud-sma Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,92 13,46 13,75 14,45 15,55 16,88
  15. 1.Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan berkeadilan terutama literasi dan numerasi pada jenjang paud-sma
  16. 2.Peningkatan akreditasi satuan Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) a) Literasi Membaca SD/Sederajat 60,14 61,55 64,25 68,35 72,35 76,65 b) Literasi Membaca SMP/Sederajat 70,00 70,55 72,56 75,85 78,35 81,00 c) Numerasi SD/Sederajat 46,36 48,94 53,45 62,35 71,45 84,15 d) Numerasi SMP/Sederajat 61,72 62,45 64,45 66,85 69,35 72,11 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 17 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV pendidikan pada jenjang paud-sma
  17. 1.Peningkatan akses pendidikan tinggi
  18. 2.Pemenuhan biaya personal pendidikan tinggi bagi talenta daerah
  19. 3.Peningkatan kualitas sumber daya manusia usia produktif melalui pendidikan vokasi dan keterampilan khusus Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 5,40 6,25 6,50 7,25 7,75 9,86 Pemenuhan biaya operasional pendidikan pada jenjang paud-sma Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun 77,13 82,94 83,15 88,25 93,35 100
  20. 1.Peningkatan sarana prasarana diigital sesuai standar
  21. 2.Pengingkatan kompetensi literasi digital Tingkat pemanfaatan perpustakaan 0,01 0,02 0,56 1,04 1,55 2,19 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara merata
  22. 3.Perlindungan sosial yang adaptif
  23. 1.Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi; Tingkat Kemiskinan (%) 7,30 6,70–6,40 6,41- 6,00 5,95 - 4,71 4,70 - 3,40 0,33-0,00 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 19,78 20,18- 20,38 20,98- 21,18 21,18- 22,38 22,18- 24,38 24,18- 26,38 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 18 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV
  24. 2.Peningkatan akses kesehatan masyarakat msikin yang terjangkau dengan penguatan program jaring mengaman sosial
  25. 3.Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, dengan pendidikan gratis, subsidi dan beasiswa;
  26. 4.Penguatan karakter dan keterampilan keluarga untuk membentuk jaringan sosial dalam menggerakan modal sosial pembangunan MISI 2: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas Meningkatnya pemerataan dan kontribusi ekonomi potensial Daerah
  27. 4.Pengembangan dan pemerataan ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi, industri kreatif dan pariwisata Pengembangan sektor industri pengolahan Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 36,30 37,50 37,65 38,85 40,08 44,33
  28. 1.Pengembangan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum
  29. 2.Pengembangan sektor hilir penarik aktivitas Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 4,58 6,21 7,13 8,07 8,96 9,80 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 19 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV penyediaan makan dan minum Pengembangan sektor jasa pariwisata dan industri kreatif Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 8 10 55 60 65 70 Pengembangan sektor perdagangan dan UMKM Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 0,85 1,05 1,35 1,63 1,91 5,91 Peningkatan produktivitas tenaga kerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota 26,85 28,55- 29,17 38,42- 50,41 59,13- 75,14 91,12- 110,71 135,73- 159,42
  30. 5.Pengembangan dan pemajuan kawasan perdesaan
  31. 1.Pengembangan dan kerja sama berbasis kawasan perdesaan
  32. 2.Penguatan produk unggulan Desa Persentase Desa Mandiri 1,07 11,74 15,15 19,35 22,75 28,47 Menurunnya angka pengangguran
  33. 6.Peningkatan jumlah wirausaha, produktivitas tenaga kerja, dan lapangan pekerjaan
  34. 1.Perluasan lapangan kerja
  35. 2.Penyediaan iklim berusaha yang baik
  36. 3.Penguatan skil tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,6 8,30–7,75 8,00- 7,25 7,75-7,00 7,50-6,90 4,19 -3,89 Pengarusutamaan inklusivitas tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 52,26 52,71 56,15 59,59 63,03 66,47 Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Cakupan Kepesertaan 38,43 48,46 60,72 72,98 85,24 97,50 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 20 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Fasilitasi penumbuhan wirausaha Rasio Kewirausahaan Daerah 3,70 3,80 4,50 7,00 10,15 15,19 Meningkatnya kapabilitas Inovasi Daerah
  37. 7.Pembangunan basis data, penyiapan kerangka kebijakan, dan pemanfaatan IPTEK
  38. 1.Peningkatan produksi dan pemanfaatan riset dan inovasi
  39. 2.Fasilitasi HKI produktif Kapabilitas Inovasi 1,92 1,95 2,00 2,50 3,40 4,00 Meningkatnya daya tarik sumberdaya ekonomi daerah
  40. 8.Integrasi dalam rantai pasok global
  41. 1.Peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi
  42. 2.Peningkatan kemudahan berinvestasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 22,81 23,69 24,10 24,52 24,93 25,35 Peningkatan kinerja BUMD Return on Asset (ROA) BUMD 4,48 4,49 5,53 6,57 7,61 8,65 MISI 3: Menguatkan tata Kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih dan efektif. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan
  43. 9.Penciptaan Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangguh dan Kolaboratif
  44. 1.Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
  45. 2.Penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi Indeks SPBE 3,07 3,15 3,5 3,95 4,5 5,0 Indeks Pelayanan Publik 4,20 4,27 4,35 4,50 4,75 5,00
  46. 1.Penataan kinerja birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi 77,60 78,05 79,79 81,53 83,27 85,00 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 21 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV
  47. 2.Penataan kelembagaan
  48. 1.Reformasi hukum
  49. 2.Penataan regulasi hukum Indeks Reformasi Hukum 56,93 59,30 60,00 65,00 70,00 90,00 Peningkatan kualitas ASN Indeks Integritas Nasional 77,55 77,62 81,69 85,76 89,83 93,91 MISI 4: Menguatkan kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi Meningkatnya kondusivitas wilayah
  50. 10.Penguatan sumber daya penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum
  51. 1.Penguatan komunikasi dan interaksi antar umat beragama dalam bernegara
  52. 2.Peningkatan kualitas penegakan Perda Jumlah Kejadian Konflik SARA 0 0 0 0 0 0 Meningkatnya kemandirian dan Stabilitas ekonomi Daerah
  53. 11.Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah
  54. 1.Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah
  55. 2.Optimalisasi pemanfaatan aset untuk menarik PAD
  56. 3.Penguatan kinerja BLUD Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 0,47 0,79 0,65 0,67 0,79 1,51 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 19,67 22,43 27,92 33,41 38,90 44,38 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 22 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV Pengarusutamaan BANK BUMD dalam mendukung program pembangunan Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%) 0,592 0,576 0,579 0,592 0,601 0,641
  57. 12.Stabilisasi Ekonomi Pengendalian inflasi Disparitas Harga (%) ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 Penugasan penyaluran kredit untuk pembangunan daerah Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67 MISI 5: Memantapkan ketahanan sosial dan keluarga Meningkatnya kualitas dan nilai keagamaan dan kebudayaan
  58. 13.Penguatan nilai- nilai keagamaan dan kebudayaan Peningkatan literasi keagamaan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 76,02 77 78 78,5 80,5 82 Penguatan kelembagaan lokal dan adat Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan 23,00 23,15 25,05 29,05 34,25 38,80 Jumlah pengunjung tempat bersejarah 98.505 99.490 101.480 105.539 110.816 117.564
  59. 1.Penguatan pendidikan muatan budaya lokal;
  60. 2.Penguatan karakter budaya lokal; Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan" 62 63,64 65,22 67,12 69,23 71,23 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 23 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV
  61. 3.Pemberdayaan organisasi dan komunitas masyarakat Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir 17,85 18,35 20,44 22,53 24,62 26,69 Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender
  62. 14.Penguatan Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusi Penguatan intervensi ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) 62,23 63,24- 64,23 67,10- 68,1 70,77- 71,88 74,56- 75,71 78,30- 79,53 Peningkatan kesadaran, perlindungan dan keadilan partisipasi gender Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,37 (provinsi 2022) 0,30 - 0,28 0,27- 0,23 0,25-0,18 0,22- 0,13 0,19 - 0,08 MISI 6: Membangun infrastruktur publik dan sarana prasarana yang merata dan berkualitas. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar
  63. 15.Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Merata
  64. 1.Pemerataan akses sanitasi di perkotaan dan pedesaan
  65. 2.Peningkatan akses sanitasi aman Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 1,37 2,84 5,18 10,36 41,42 82,84
  66. 1.Pemerataan akses air minum perkotaan dan pedesaan
  67. 2.Peningkatan akses air minum perpipaan dan air minum aman Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 2,93 3,0 12,0 25,0 50,0 100
  68. 1.Pembangunan rumah layak huni Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 76,21 78,33 83,64 88,95 94,26 100 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 24 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV
  69. 2.Pengurangan kawasan kumuh dan penyelarasan penataan ruang
  70. 1.Peningkatan jaringan jalan di wilayah perkotaan dan pedesaan
  71. 2.Penguatan konektivitas intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota 77,11 78,0 81,0 83,0 87,0 90,0
  72. 1.Pengembangan infrastruktur digital
  73. 2.Pemerataan layanan komunikasi dan informatika Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet 84,32 85,0 86,01 87,73 89,48 91,27
  74. 1.Pemasangan sarana dan prasarana pendukung jalan
  75. 2.Peningkatan layanan hubungan transportasi darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota" 42,56 43,30 45,0 50,0 55,0 60,0
  76. 1.Pemerataan pembangunan infrastruktur sumber daya air Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55,66* 55,70 56,0 58,0 59,0 60,0 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 25 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV
  77. 2.Peningkatan kinerja infrastruktur sumber daya air terbangun MISI 7: Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
  78. 16.Pembangunan Lingkungan hidup yang sehat, ramah, dan berkualitas Peningkatan kualitas air, tanah dan udara Konservasi Ekosistem dan spesies (keanekaragaman hayati) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,80 75,43 75,65 75,86 76,08 76,30 Penanganan sampah terpadu dan pengembangan ekonomi sirkuler Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 17,45 19,45 35,0 50,0 70,0 90,0 Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim Penurunan Emisi GRK Kumulatif 9.390,39 230.945,08 299.266,9 7 1.197.187,8 7 4.788.751, 47 19.155.005, 89 Meningkatnya ketahanan pangan dan bencana Daerah
  79. 17.Berketahanan Sumber Daya Energi, Kemandirian Pangan, dan Tangguh Bencana
  80. 1.Pengembangan sektor pertanian
  81. 2.Pemenuhan ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan
  82. 3.Diversifikasi sumber pangan Indeks Ketahanan Pangan 82,84 83,42 84,56 85,70 86,84 87,99 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment ) 12,25 10,94 8,45 7,10 4,70 2,36 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB V - 26 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Fokus Arahan Kebijakan Indikator Utama Pembangunan Realisasi 2023 Baseline 2025 TAHAP I II III IV
  83. 1.Peningkatan ketahanan daerah (bencana)
  84. 2.Perencanaan dan penanggulangan bencana daerah;
  85. 3.Manajemen sistem peringatan dini dan mitigasi bencana;
  86. 4.Penguatan infrastruktur kebencanaan daerah Indeks Risiko Bencana (IRB) 126,26 127,00- 126,26 115,50- 114,49 109,92- 104,73 101,38- 93,97 92,84- 83,20 Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024 RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB VI - 1 Seluruh calon bupati dan calon wakil bupati periode dari tahun 2025 sampai dengan 2045 harus memedomani RPJPD Kabupaten Tegal dalam merumuskan visi, misi dan program prioritasnya sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak antara lain penjaringan masukan dari masyarakat, melalui media sosial, focus group discussion dengan pakar, praktisi dan akademisi, konsultasi publik, musrenbang, pembahasan bersama DPRD, dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebagai landasan yuridis, RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Oleh karena itu kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
  87. 1.Kepala daerah terpilih (Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Tegal) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya dan dijabarkan penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah.
  88. 2.Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam Menyusun RKPD yang yang dituangkan dalam APBD. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB VI - 2
  89. 3.Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025- 2045, Bappeda berkewajiban menjabarkan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Tegal sesuai dengan periode berkenaan untuk menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan secara kreatif, inovatif, efektif dan efisien guna mempercepat dan mencapai target pembangunan di Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan.
  90. 4.Seluruh stakeholder (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal, masyarakat dan swasta) secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan dan pembangunan lainnya terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.
  91. 5.Untuk menjamin perencanaan yang berkualitas hingga implementasi, diperlukan konsistensi antara perencanaan dan pendanaan yang layak, disertai manajemen risiko secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
  92. 6.Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kabupaten Tegal berkewajiban melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045.
  93. 7.Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 sesuai ketentuan yang berlaku, melalui kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 | BAB VI - 3
  94. 8.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani dan dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang. Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
  95. 9.Partisipasi dan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kabupaten Tegal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal dua puluh tahun kedepan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2045 yaitu “Kabupaten Tegal MENAKJUBKAN: menjadi Tangguh, Kompetitif, Maju, dan Berkelanjutan” akan mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Pj. BUPATI TEGAL Ttd. AGUSTYARSYAH