DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan arus kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara subtantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasinya di lapangan:
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tegal.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
5.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih perhitungan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
8.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
9.Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.
10.Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan arus kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp2.993.701.597.090,47
b.Belanja Rp2.594.809.696.551,80
c.Transfer Rp 497.080.562.104,00 Surplus / (Defisit) (a-b-c) Rp (98.188.661.565,33)
d.Pembiayaan:  Penerimaan Rp 272.541.022.597,96  Pengeluaran Rp 6.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp 266.541.022.597,96
e.SILPA Rp 168.352.361.032,63

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a.Selisih realisasi pendapatan dengan anggaran sejumlah Rp10.147.975.699,47 dengan rincian sebagai berikut : a.Realisasi pendapatana Rp 2.993.701.597.090,47 b.Anggaranapendapatana Rp 2.983.553.621.391,00 Selisih lebih / ( kurang ) Rp 10.147.975.699,47
b.Selisih realisasi belanja dengan anggaran sejumlah Rp(155.117.075.873,20) dengan rincian sebagai berikut : a.Realisasi belanja Rp 2.594.809.696.551,80 b.Anggaran belanja Rp 2.749.926.772.425,00 Selisih lebih / ( kurang ) Rp (155.117.075.873,20)
c.Selisih realisasi transfer dengan anggaran sejumlah Rp(2.878.262.896,00) dengan rincian sebagai berikut : a.Realisasi transfer Rp 497.080.562.104,00 b.Anggaran transfer Rp 499.958.825.000,00 Selisih lebih / ( kurang ) Rp (2.878.262.896,00)
d.Selisih realisasi surplus / ( defisit ) dengan anggaran sejumlah Rp(168.143.314.468,67) dengan rincian sebagai berikut : a.Realisasi surplus /(defisit) Rp ( 98.188.661.565,33) b.Anggaranasurplus/(defisit) Rp (266.331.976.034,00) Selisih lebih / ( kurang ) Rp (168.143.314.468,67)
e.Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp109.046.563,96 dengan rincian sebagai berikut : a.Realisasi penerimaan pembiayaan Rp 272.541.022.597,96 b.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 272.431.976.034,00 Selisih lebih / ( kurang) Rp 109.046.563,96
f.Selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp(100.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 6.000.000.000,00 b.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 6.100.000.000,00 Selisih lebih / ( kurang) Rp (100.000.000,00)
g.Selisih realisasi pembiayaan neto dengan anggaran sejumlah Rp209.046.563,96 dengan rincian sebagai berikut : a.Realisasi pembiayaan neto Rp 266.541.022.597,96 b.Anggaran pembiayaan neto Rp 266.331.976.034,00 Selisih lebih / ( kurang ) Rp 209.046.563,96

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 236.131.976.034,96
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 236.131.976.034,96 Sub Total Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 168.352.361.032,63 Sub Total Rp 168.352.361.032,63
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 168.352.361.032,63

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp 4.076.288.864.746,49
b.Jumlah kewajiban Rp 60.666.235.280,24
c.Jumlah ekuitas Rp 4.015.622.629.466,25

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut : Kegiatan Operasional

a.Pendapatan – LO Rp 2.771.378.689.758,84
b.Beban Rp 2.699.995.653.857,48 Surplus/Defisit dari Operasi Rp 71.383.035.901,36 Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional Rp (3.380.324.573,34) Pos Luar Biasa 1.706.027.596,00 Surplus/Defisit LO Rp 66.296.683.732,02

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal Per 1 Januari 2024 Rp 236.224.813.223,96
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 264.663.144.049,67
c.Arus Kas Aktivitas Investasi Rp (334.051.805.615,00)
d.Arus Kas Aktivitas Pendanaan Rp 1.609.046.563,00
e.Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp (92.837.189,00)
f.Saldo kas per 31 Desember 2024: - Saldo Kas di BUD Rp 101.690.420.177,00 - Saldo Kas di BLUD Rp 64.613.540.934,63 - Saldo Kas BOSP Rp 43.159.557,00
g.Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Rp 323.326,00
h.Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Rp 598.434.550,00
i.Saldo akhir kas BOK Puskesmas Rp 1.406.482.488,00
j.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 Rp 168.352.361.032,63

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp 3.779.601.491.453,03
b.Surplus/Defisit – LO Rp 66.296.683.732,02
c.Koreksi-koreksi Rp 169.724.454.281,20
d.Ekuitas Akhir Rp 4.015.622.629.466,25

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…