DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tegal

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten tegal tahun 2014-2019

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2019.
10.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra- SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi-misi.
15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. c.BAV III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
4. d.BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
6. f.BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
7. g.BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
8. h.BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
9. i.BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
10. j.BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
11. k.BAB XI : Penutup
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RTRW pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2014-2019.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.Pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.Pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.Hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan perundang- undangan;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…