DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anak, dll 2. Asas dan Tujuan 3. Penyelenggaraan Perlindungan Anak 4. Kewajiban dan Hak 5. Partisipasi Anak 6. Perlindungan Anak di Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial 7. Kabupaten Layak Anak 8. Peran Serta Masyarakat 9. Koordinasi Penyelenggaraan Prlindungan Anak 10. Pembiayaan 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa engah Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL Dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 82);
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksplotasi, perlakukan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan ; dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
11.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
12.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
13.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
14.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
16.Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
17.Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
18.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
19.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak
21.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak meliputi :

a.Non diskriminasi;
b.Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, Perkembangan; dan
d.Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a.Pencegahan;
b.Pengurangan resiko;
c.Penanganan; dan
d.Sistim informasi data anak.

Pasal 5

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

1.Merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme mengenai :

a.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistim informasi data anak;
b.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
c.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas: 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; 2) kelangsungan layanan pendidikan; 3) layanan sosial dan psikologis; 4) akta kelahiran; 5) layanan bantuan hukum.
d.penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi: 1) konseling; 2) pendidikan pengasuhan anak; 3) mediasi keluarga; dan 4) dukungan ekonomi.
e.Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
1. 2.Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi melalui media dan cara lain yang sesuai, mengenai:
a.hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
b.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
1. 3.Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
2. 4.Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
a.tenaga penyedia layanan kesehatan;
b.tenaga penyedia layanan pendidikan;
c.tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
d.tenaga penyedia layanan pengasuhan;
e.tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
f.tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
1. 5.Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,dan penelantaran, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 6

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan Anak.

Pasal 7

(1)Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
(2)Pengurangan resiko meliputi:
1. a.pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
2. b.pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
3. c.pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
4. d.pengurangan resiko di masyarakat; dan
5. e.pengurangan resiko di lingkungan pekerjaaan.

Pasal 8

(1)Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
2. b.pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
(2)SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.

Pasal 9

(1)Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
1. a.mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
2. b.memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
3. c.memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
4. d.penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
5. e.menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
6. f.melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
(2)SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 10

(1)Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
2. b.memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
(2)SKPD yang membidangi urusan Penididkan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002