DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup, strategi perlindungan dan pelestarian hewan pemangsa hama, perlindungan tanaman dan pengendalian hama, perlindungan hewan, konservasi hewan pemangsa, pembiayaan, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan;
c.bahwa penggunaan pestisida dalam budidaya pertanian yang berlebihan dapat mengganggu dan berdampak terhadap menurunnya produktivitas pertanian, meningkatkan biaya produksi serta berdampak terhadap menurunnya pendapatan petani;
d.bahwa populasi hewan pemangsa hama pertanian mengalami penurunan akibat perburuan, pemusnahan, serta menjadi komoditas perdagangan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan ekosistem pertanian; e . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hewan Pemangsa Hama Pertanian.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-mor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian (Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tega! dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 'l'ahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tegal Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah,sekretariat DPRD,Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pertanian.
6.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau petemakan dalam suatu agroekosistem.
7.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau petemakan.
8.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
9.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran basil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
10.Perlindungan hewan adalah segala upaya untuk memberikan perlindungan terhadap sejumlah jenis satwa dari aktifitas perburuan, pemusnahan, dan perjual-belian yang dapat memberikan dampak terhadap menurunnya atau musnahnya populasi.
11.Hama pertanian adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman pertanian.
12.Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebamya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
13.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
14.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15.Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
16.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
17.$umber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
18.Satwa atau Hewan adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
19.Satwa a tau Hewan adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
20.Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleb bama tanaman.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan bewan pemangsa bama pertanian berasaskan pada:

a.kelestarian lingkungan bidup
b.keseimbangan ekosistem seimbang.
c.kemandirian
d.produktivitas
e.efektifitas dan efisiensi;dan
f.pertanian berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan bewan pemangsa bama pertanian adalah:

a.menjaga kelestarian ekosistem pertanian;
b.untuk menekan angka kebilangan basil pertanian;
c.mengurangi penggunaan pestisida ;
d.meningkatkan kesejahteraan petani;
e.meningkatkan produksi basil pertanian dan mewujudkan pertanian berkelanjutan;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.Strategi perlindungan dan pemberdayaan pertanian;
b.Perlindungan tanaman dan pengendalian bama;
c.Perlindungan bewan pemangsa;
d.Konservasi bewan pemangsa;
e.Penangkaran Hewan pemangsa; dan
f.Sanksi.

BAB ILL

STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HEWAN PEMANGSA HAMA

Pasal 5

Perlindungan pertanian dari gangguan bama dan dampak perubahan iklim dilakukan dengan strategi :

a.meminimalisasi ekonomi biaya tinggi;
b.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
c.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
d.asuransi pertanian.

Pasal 6

Pemberdayaan Petani dalam rangka pelestarian bewan pemangsa bama dilakukan melalui strategi :

a.pencliclikan clan pelatihan;
b.penyuluhan clan penclampingan;
c.pengembangan sistem pertanian; cl. penyediaan fasilitas pembiayaan;
e.kemuclahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, clan informasi; clan
f.penguatan kelembagaan petani.

Pasal 7

Dalam menetapkan strategi Perlinclungan clan Pemberclayaan Petani dalam rangka pelestarian hewan pemangsa, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
b.peran serta masyarakat clan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah. Pasa18

(1)Kebijakan pertanian claerah aclalah meningkatkan produksi unggul pertanian terutama pertanian organik atau pertanian akrab lingkungan;
(2)Kebijakan pertanian daerah dilakukan den~an menerapkan prioritas:
1. a.membina kelompok tani terutama organik clan inclustri penclukungnya;
2. b.bekerjasama clengan Penelitian clan Pengembangan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, ataupun pergu- ruan tinggi;
3. c.mempromosikan hasil procluk pertanian; clan cl. menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal.

Pasal 9

(1)Kebijakan pertanian sebagaimana dimaksucl Pasal 8 ayat (1) clitujukan untuk meningkatkan procluksi pertanian.
(2)Pertanian organik atau pertanian akrab lingkungan sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan clengan cara:
1. a.menjaga kelestarian ekosistem lahan pertanian;
2. b.mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk anorganik;
3. c.mengembangkan bibit lokal varietas unggul; clan cl. mengembangkan pupuk organik clan agen hayati.
(3)Kelestarian ekosistem sebagaimana climaksucl pada ayat (2) huruf a clilakukan dengan cara:
1. a.melinclungi hewan spesies tertentu yang bersifat predator bagi hama-hama pertanian;
2. b.memberikan penyuluhan clan bimbingan teknis kepacla petani tentang sifat, jenis, clan manfaat hewan-hewan predator bagi hama- hama pertanian; clan
3. c.pengelolaan lahan pertanian yang akrab lingkungan.

BAB IV

PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HAMA

Pasal 10

(1)Tanaman pertanian dilindungi dengan sistem pengendalian hama terpadu.
(2)Pelaksana perlindungan tanaman pertanian sebagaimana diaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.
(3)Perlindungan tanaman pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
1. a.pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain;
2. b.pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
3. c.eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.
(4)Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/ atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/ atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/ atau lingkungan hidup.

Pasal 11

(1)Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
(2)Apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan eksplosi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menanggulanginya bersama masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah dapat melakukan atau memerintahkan dilalrukannya eradikasi terhadap tanaman dan/ atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
(4)Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
(5)Pemilik tanaman yang dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi.
(6)Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan hanya atas tanaman yang tidak terserang organismse pengganggu tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
(7)Teknis pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HEWAN PEMANGSA HAMA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HAMA

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HEWAN PEMANGSA HAMA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HAMA

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013