DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tegal

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan pengawalan, biaya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lbadah Haji di Kabupaten Tegal. Menirnbang BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAANIBADAH HAJI DI KABUPATENTEGAL BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJJ DI KABUPATENTEGAL. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENTEGAL dan BUPATI TEGAL
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Pasal 3

(1)Bupati membentuk PPIHD dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan instansi/kementerian terkait.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama.
(3)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional lbadah Haji.
(4)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan ibadah haji daerah; dan
b.Pembiayaan.
1. 7.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.
2. 8.Jemaah Haji adalah penduduk Kabupaten Tegal yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan masuk dalam kuota pemberangkatan pada tahun berkenaan.
3. 9.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji disingkat PPIHD adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri maupun di Arab Saudi,
4. 10.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubemur Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan umum kepada Jemaah Haji Daerah.angkat Dae
5. 11.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah apetugas yang diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubemur Jawa Tengah untuk memberikan pelyanan kesehatan kepada Jemaah Haji Daerah
6. 12.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepada daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. 13.Embarkasi adalah Asrama Haji atau Tempat Pemberangkatan Jemaah Haji dari Tanah air menuju Arab Saudi.
8. 14.Debarkasi adalah Asrama Haji atau Tempat Kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 6

( 1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kesehatan.
(2)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD yang membidangi urusan kesehatan membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji yang meliputi:
1. a.pemeriksaan kesehatan;
2. b.manasik haji; dan
3. c.transportasi.
(2)PPIHD bertanggung jawab memfasilitasi pelayanan dan penanganan serta pemulangan Jemaah Haji yang sakit dan/ atau meninggal dunia. BABN PELAYANAN

Pasal 4

(1)PPIHD dalam melaksanakan tugasnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibantu oleh petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan lbadah Haji.
(2)Petugas Haji sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(3)Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Kemasyarakatan Islam.
(4)Petugas haji sebagairnana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kornpetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi terbatas secara profesional.
(5)Seleksi awal calon petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di daerah oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(6)Hasil seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dan di rekomendasikan oleh Bupati untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi sesuai dengan kuota peserta seleksi yang ditetapkan oleh provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekrutmen petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan diselenggarakan oleh PD terkait dan instansi yang membidangi urusan keamanan.
(2)Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
1. a.unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.unsur Perhubungan; dan
3. c.unsur Dinas Kesehatan. BABV PENGAMANANDANPENGAWALAN

Pasal 9

Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menggunakan transportasi darat.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi yang terkait dengan Penyelenggaraan lbadah Haji.
(2)Penyelenggaraan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi angkutan Jemaah Haji Daerah pada pemberangkatan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
(3)Dalam rangkaian penyelenggaraan pemberangkatan Jemaah Haji dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan akomodasi makan dan nun um.

Pasal 7

(1)Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari pembekalan materi dan pembekalan praktek.
(2)Pembekalan materi dan pembekalan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.
(3)Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada Jemaah Haji secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya. NOMORREGSITER PERATURANDAERAHKABUPATENTEGAL,PROVINS! JAWATENGAH: (5/2018). LEMBARANDAERAHKABUPATENTEGALTAHUN2018 NOMOR 5 WIDODOJOKO MULYONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 28 Agustus 2018 SEKRETARISDAERAH KABUPATENTEGAL, I UMI AZIZAH Plt. BUPATITEGAL L BUPATI, Ditetapkan di Slawi pada tanggal 28 Agustus 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…