DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf l; 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah; 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah; 4. Ketentuan pasal 63 diubah; 5. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); 6. Diantara Pasal 64 dan pasal 65 disispkan 1 (satu) pasal 64A; 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 65F diubah; 8. Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Keduabelas, yang terdiri dari 4(empat) paragraf dan 6 (enam) pasal baru, yaitu Pasal 65G, Pasal 65H, Pasal 65I, Pasal 65J, Pasal 65K dan Pasal 65L; 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah; 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah; 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 88 diubah; 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah; 13. Ketentuan ayat (2) pasal 106 diubah; 14. Ketentuan pasal 107 huruf b dihapus; 15. Ketentuan BAB V Bagian Kedua, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4 dihapus; 16. Ketentuan Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan pasal 120 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarka:n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Retribusi Daerah.

a.bahwa dalam rangka pemberian layanan kepada rnasyarakat dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Retribusi Daerah ;
b.bahwa sejalan dengan perkem bangan keadaan, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerahsudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENT ANG PERUBAHANKEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BUPATI TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH
1. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 7.Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
8. 11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); \
9. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. 12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. 13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. 14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1986 Nomor 8 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4578); Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor3 ), diubah sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURANDAERAHKABUPATENTEGALNOMOR2 TAHUN2012 TENTANGRETRIBUSIDAERAH MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL Dengan Persetujuan Bersama
18. 22.Peraturan Daerah KabupatenTegalNomor 13 Tahun 2007 tentangPokok- pokokPengelolaanKeuanganDaearah (Lembaran Daerah KabupatenTegalTahun 2007 Nomor 13) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah KabupatenTegalNomor 10 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah KabupatenTegalNomor 13 Tahun 2007 tentangPokok- pokokPengelolaanKeuanganDaearah {Lembaran Daerah KabupatenTegalTahun 2014 Nomor 10, TambahanLembaranDaerah KabupatenTegalNomor 86);
19. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor3);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara termasuk pemberian layanan jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

4.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.

(2)Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai beri.kut :

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berdasarkanpelayanan yang diberikan, jenisdan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha.
(2)Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I yang merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai beri.kut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

a.retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b.dihapus;
c.retribusi Pelayanan Pemakaman;
d.retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.retribusi Pelayanan Pasar;
f.retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.retribusi Pemeriksaan Alat Pemedam Kebakaran;
h.retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i.retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
j.retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
k.retribusi Pelayanan Pendidikan ; dan
1. 1.retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2. 1.Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf I sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : NO. ZONASI INDEKS
3. 1.Rangka 2
4. 2.Monopole 1,5
5. 3.Kamuflase 1
e.Jenis Menara NO. ZONASI INDEKS
1. 1.>40km 2
2. 2.>20-40 km 1,75
3. 3.>10-20 km 1,5
4. 4.>3- lOkm 1,25
5. 5.<3km 1
d.Jarak Tempuh NO. ZONASI INDEKS 1 Menara Tunggal 2
1. 2.Menara Bersama 1
c.Tipe Menara NO. ZONASI INDEKS
1. 1.>BOm 2
2. 2.61-SOm 1,75
3. 3.41-60m 1,5
4. 4.21-40m 1,25
5. 5.<=20m 1
b.Ketinggian Menara NO. ZONASI INDEKS
1. 1.Perkotaan 2
2. 2.Perdesaan 1,5
3. 3.Hutan/Perkebunan 1
a.Zonasi ( 1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan perkalian tarif retribusi dan hasil pembagian jumlah indeks menara dengan komponen indeks.

(2)Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

Pasal 65

5.Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

(2)Tingkat penggunaan jasa dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setiap menara dalam setahun. ( 1) Tarif retribusi Pelayanan Pendidikan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
(2)Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 65F

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 65F diubah, sehingga Pasal 65F berbunyi sebagai berikut: Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunkasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 64A

6.Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut : Keterangan : RPMT Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP Tingkat Penggunaan Jasa TR Tarif Retribusi JIMT Jumlah Indeks Menara Telekomunikasi JKI Jumlah Komponen Indeks

(6)Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (TR) ditetapkan sebesar Rp.865.000,00 Per menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun. RPMT = JIMT X TR X TP JKI
(3)Penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan, dengan komonen biaya sebagai berikut :
1. a.Honorarium petugas pengawas ;
2. b.Transportasi ;
3. c.Uang makan ; dan
4. d.Alat tulis kantor.
(4)Satuan biaya untuk masing - masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh bupati.
(5)Struktur dan besamya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunkasi dihitung dengan meggunakan formula sebagai berikut: NO. ZONASI INDEKS

1.4 (empat) 2
2.3 (tiga) 1,5
3.1 (tunggal) 1

f.Jumlah Kaki Pasal 65K Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kepastian hukum dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Pasal 65J Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan,karakteristik, jenis, kapasitasdan peralatan pengujian yang digunakan. Paragraf2 Cara Mengukutl'ingkatPenggunaan Jasa

Pasal 651

( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/ tera ulang dari Daerah.

(2)Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pasal 65H Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
1. a.Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ; dan
2. b.Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65G Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
  1. 8.Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Keduabelas, yang terdiri dari 4 (empat) paragraf dan 6 (enam) pasal baru, yaitu Pasal 65G, Pasal 65H, Pasal 651, pasal 65.J, Pasal 65K dan Pasal 65L, sehingga Bagian Keduabelas berbunyi sebagai berikut:
(1)Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan jenis, luas, pengunjung, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi pariwisata dan olahraga
(2)Besamya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

(1)Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan jeniskendaraan dan frekuensi penggunaan dan/ atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.
(2)Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran Vllyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: ( 1) Struktur tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.

(2)Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran Vlyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

(1)Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. {2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…