DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang meliputi: Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tata Kerja; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Pidana dan ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukurn Bagi Masyarakat Miskin; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 BUPATT TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENTEGAL dan BUPATITEGAL Dengan Persetujuan Bersama

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110 ); /.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas;
f.akuntabilitas.
g.perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
5.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga Kabupaten Tegal, yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan/ atau tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Pejabat yang berwenang.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Litigasi adalah suatu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUANHUKUMBAGIMASYARAKAT MISKIN.

Pasal 6

(1)Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi:
1. a.Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri; dan
2. b.Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.
(2)Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :
1. a.Penggugat;atau
2. b.Tergugat.
(3)Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara Tata U saha Negara terdiri atas :
1. a.Penggugat ; atau
2. b.Tergugat Intervensi.

Pasal 5

Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas:

a.Terlapor ;
b.Tersangka ; atau
c.Terdakwa.

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum Litigasi ; dan
2. b.Bantuan Hukum Non Litigasi.
(3)Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a meliputi perkara :
1. a.Pidana;
2. b.Perdata ; dan
3. c.Tata Usaha Negara.
(4)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk keper..tingan hukum penerima bantuan hukum.
(5)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang ditetapkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.
1. a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
2. b.menjamin bagi penerima bantuan hukum untuk bisa mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
4. d.menjamin kepastian bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum, Bagian Hukum mempunyai tugas:
1. a.menyusun kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran penyelenggaraan bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
4. d.menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
5. e.mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
(2)Dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bagian hukum dapat ikut memantau, mengawasi dan mengikuti proses jalannya pemberian bantuan hukum.

Pasal 8

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat:
1. a.Berbadan hukum;
2. b.Terakreditasi;
3. c.Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.Memiliki pengurus; dan
5. e.Memiliki program Bantuan Hukum.

BAB II

PENYELENGGARAANBANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (:2) huruf b yaitu :
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum ;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik ;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pembedayaan masyarakat ;
8. h.pendampingan di luar pengadilan ; dan/ atau
9. i.drafting dokumen hukum
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

( 1) Pemberi bantuan hukum wajib:

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…