DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Riset, Inovasi Daerah, Kerja Sama, Diseminasi dan Publikasi, Komersialisasi dan Pelindungan Hasil Riset dan Inovasi Daerah, Penghargaan Riset dan Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kelembagaan, Informasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diatur Riset dan Inovasi Daerah sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah, agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal;
c.bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Riset dan Inovasi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Tegal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berupa Riset dan Inovasi Daerah.
7.Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari: penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
8.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah llmu Pengetahuan dan Teknoiogi diterapkan
11.Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
14.Diseminasi adalah proses interaktif penyebaran dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan perilaku orang.
15.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
16.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
17.Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.
18.Rencana induk peta jalan adalah Dokumen Perencanaan yang tidak berdiri sendiri, memiliki keterkaitan dengan dokumen yang relevan diantaranya RPJMN, RPJMD, Cetak Biru pengetahuan dan inovasi (Bapepenas) , Peta Jalan Indonesia Digital yang menjadi acuan Rencana Penbangunan Jangka Panjang dan menjadi dasar Penyuunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
19.Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kemanfaatan;
c.profesional;
d.akuntabel;
e.keterbukaan; dan
f.efektif.

Pasal 3

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan maksud sebagai pedoman untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan hak asasi setiap orang dalam memperoleh pelindungan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terpacu kreativitas Daerah dan mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

a.memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan Inovasi;
b.meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan Daerah berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
d.meningkatkan kemandirian, daya saing dan daya tarik Daerah dalam rangka kemajuan dan penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Riset dan Inovasi Daerah dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.riset;
b.inovasi daerah;
c.kerja sama;
d.diseminasi dan publikasi;
e.komersialisasi dan Pelindungan hasil riset dan inovasi;
f.penghargaan riset dan inovasi;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.kelembagaan;
i.informasi; dan
j.pendanaan.

BAB II

RISET

Pasal 6

(1)Riset diselenggarakan ole Pemerintah Daerah.
(2)Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Riset dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
(3)Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Riset oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Badan.
(2)Riset yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga profesional, lembaga riset, orang perorangan, dan badan usaha di Daerah disinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan.

Pasal 8

(1)Badan menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahunan.
(3)Penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.
(4)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja dan pelaksanaan Riset tahunan Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan menyusun skala prioritas Riset tahunan.
(2)Penyusunan skala prioritas Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.
(3)Skala prioritas Riset tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi Badan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

(1)Badan melaksanakan penguatan jejaring Riset dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga riset, lembaga dari luar negeri, badan usaha, dan/atau orang perorangan.
(2)Badan melaksanakan penguatan sumber daya manusia di bidang Riset.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…