DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kepala Desa; Perangkat Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10.Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
6.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11.Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 3

(1)Pemilihan kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
(2)Pemilihan kepala Desa serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah dan/atau;
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten dan Panitia pengawas di Kecamatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, jadwal pelaksanaan dan panitia pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. Paragrap 1 Tahapan Persiapan

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

(1)Untuk mendukung kelancaran pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
(2)Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
(3)Untuk membantu teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Panitia pemilihan menunjuk pembantu pelaksana dengan persetujuan BPD.
(4)Pembantu Pelaksana Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;
c.melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
d.melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
e.melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
f.melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi : penelitian syarat administrasi dan fasilitasi penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
g.mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada panitia Pemilihan Kabupaten;
h.menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
i.mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
j.melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
k.melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa;
l.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
m.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
n.menyelenggarakan kegiatan kampanye;
o.menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
p.melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
q.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
r.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
s.melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD; dan;
t.menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui BPD.

Pasal 8

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan:

a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
c.penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d.dalam hal bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon selama 20 (dua puluh) hari ;
e.dalam hal setelah diperpanjang pendaftaran bakal calon selama 20 (dua puluh) hari masih tetap menghasilkan balon 1 (satu) orang, maka proses Pilkades dihentikan dan akan dilaksanakan pada jadwal Pilkades serentak gelombang berikutnya ; I
f.apabila dalam tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf e masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten ;
g.dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada huruf c, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pelaksanaannya melalui seleksi akademis ;
h.pelaksanaan seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi ;
i.hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan faktor penentu bagi panitia untuk menetapkan bakal calon menjadi calon ;
j.Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada huruf i bersifat final dan mengikat ;
k.calon yang dinyatakan lulus tidak boleh mengundurkan diri ;
l.apabila calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenai denda Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan di setorkan ke kasda sebagai pendapatan lain-lain yang sah ;
m.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
n.pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
o.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 9

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.surat keterangan bebas narkoba;
m.keterangan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat;
n.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu;
o.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa;
p.lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah ;
q.lulus Tes akademik bagi calon Kepala Desa yang lebih dari lima orang dan;
r.bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI/Polri dan Anggota DPRD harus menyertakan surat cuti sejak ditetapkannya sebagai bakal calon menjadi calon Kepala Desa dari Instansi terkait.

Pasal 10

(1)Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan :
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
3. c.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto calon dan nama calon.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…