DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, perizinan, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, kerja sama, peran masyarakat, larangan, penyelesaian sengketa, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
b.bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang sehat, asri dan bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan rnanfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
d.bahwa dengan telah diundangkannya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategis Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG PENGELOLAANSAMPAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2017 BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungen Pan Pengelolaan Lmgkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daaerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tega!
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Perangkat Oaerah yang menangani persampahan.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENTEGAL Dan BUPATIKABUPATENTEGAL Dengan Persetujuan Bersama
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534 7);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas terdiri dari :

7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10.Produsen adalah pelalru usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14.Tempat Pemrosesa.n Akhir Sampah yang sela.njutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.
16.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan us aha.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal.

BAB III

SA SARAN

Pasal 5

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah sebagai berikut:

a.peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
c.peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah; dan
d.pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah;
e.peningkatan sumber daya sampah bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan sampah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:

a.pengurangan dari sumbernya;
b.pemanfaatan kembali;
c.pendauran ulang;
d.pemilahan;
e.pengumpulan;
f.pengangkutan;
g.pengolahan; dan
h.pemrosesan akhir.
a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
r.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
1. 1.nilai ekonomi; J. gotong royong;
k.transparansi;
1. 1.akuntabilitas;
m.efisien; dan
n.efektivitas.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.aeas, maksud dan tujuan;
b.sasaran;
c.tugas dan wewenang;
d.hak dan kewajiban;
e.penyelenggaraan pengelolaan sampah;
f.perizinan;
g.kompensasi;
h.pengembangan dan penerapan teknologi;
1. 1.sistem informasi;
j.kerja sama;
k.peran masyarakat;
1. 1.larangan;
m.penyelesaian sengketa;
n.pembiayaan;
o.pembinaan dan pengawasan;
p.sanksi asministratif;
q.ketentuan penyidikan;dan
r.ketentuan pidana;

Pasal 10

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
f.memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi, dan lebih berdaya guna;
g.melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 da Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sarnpah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ a tau tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…