DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 yang semula berjumlah Rp. 2.797.963.512.000,00 berkurang sejumlah Rp. 33.816.173.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.764.147.339.000,00

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang men^'ebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebeluinya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembsiran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunsin Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratursm Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah diub^ beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neggira Republik Indonesia Nomor 5679J!;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralq^at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebaggiimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerint^ Nomor 79 Tcihun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambsihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tsihun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembairan Daerah Nomor 12);
33.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL Dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 semula beijumlah Rp. 2.797.963.512.000,00 berkurang sejumlah Rp. 33.816.173.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.764.147.339.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 2.615.959.568.000,00
b.Bertambah Rp. 28.422.135.000.00 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.644.381.703.000,00
1. 2.Belanja Daerah :
a.Semula Rp. 2.789.114.512.000,00
b.Berkurang Rp. (33.845.173.000.00) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.755.269.339.000.00 Surplus/ (Defisit) 1110.887.636.000.001
1. 3.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 182.003.944.000,00 2) Berkurang Rp. 162.238.308.000.001 Jumlah Penerimaian Setelah Perubahan Rp. 119.765.636.000,00
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 8.849.000.000,00 2)Bertambah Rpj 29.000.000.00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 8.878.000.000.00 Pembiayaan Neto Setelah Perubahsui Rp. 110.887.636.000,00 Sisa lebih An^aran Tahun Berkenasin : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 399.909.505.000,00 2) Bertambah Rp. 18.920.984.000.00 Jumlah Pendapatsm Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 418.830.489.000,00 NOMOR URUT 11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21-2.11.2.21.2.31.31.3,11.3.31.3.51.3.61.3.722.12.1.12.1.42.1.52.1.62.1.72.1 .82.22.2.12.2.2 Lampiran I Pareturan OaerahNomor ; 6 Tangga! ; 17 October 20l8 PEMERINTAH KABUPATEN TE6AL RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN AtlGGARAN 2018 URAIAN PENOAPATAN PENOAPATAN ASU DAERAH Pendapatan Pa)^ OaerahHasil ReWbusi Daerah Pengelolaan Kdcayaan Oaerah yang DIpisahlcan Laln-tain PentJapatan Asll Daeah yang Sah DANA PERIMBAN6AN BagI HasU PajaK/Bagi Hasil Pajak Dana AlokasI UmumDana Aiokasi Khusus LAXN-IAIN PENOAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan HibahDana BagI Hasll Pajak darl Piwirel dan Pemerintah Daerah lalnnyaBarrtuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerimah Oaerah LalnnyaDana Insenttf Daerah (DID) DanaOesa BEUN3A BELANJA 7IDAK LANGSUNG Belanja PegavraiBelania HfbahBelanja Bantuan Sosi^Belanja Bag! Hasii kepada Provfcisl/Katjupaten/Ktrta dan Pemerlnlah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvsBVKabupaten/Kflta dan Penwmtahai OesaBelanja Ttdak Tertfuga BEUNIA LANGSUNG Belan^ PegawalBelanja Barang dan Jasa •UNGUSW PtMXMHAN ig>eO 3UMLAH(Rp) SEBELUM PERUBAHAN 2.615.959.568.000,00 399.909.505.000,00 96.590.344.000.0021.968.290.000,0021.186.046.000,00 260.164.823.000.00 1.533.280.729.000,00 36.381.865.000,00 1,144.494.182.000,00 352.404,662.000,00682.769.334.000,00152.846.800.000,00188.026.177.000,00 25.000.000.000,0035.000.000.000,00 281.896.357.000,00 SETEUH PERUBMIAN 2.644.381.703.000,00 2.789.114.512.000,00r581.0S8.842.000,001.034.303,823.000,00 68.947.218.000,0020.632.000,000,0010.029.933,000,00 441.155.^.000,00 6.000.000,000,00 1.208.045.670.000,00 ia).353.474,000,00580.488.451.000,00 418.630.489.000,00105.528.154.000,00 26.6U.490.000,0021.044,967.000,00 265.643.878.000,00 1.556.105,664.000,00 79.853.405.000,00 1.144.494.182.000,00 _ _331758.097.000,00 6^.445.530.000,00152.846.800.000,00188.026.177.000,00 10.869.390.000,0035,000.000.000,00 282.703.163,000,00 BERTAHBAH /(6ERKURAN6) 2.755.269.339.000,001.570.671.461,000,001.020.938.773.000,00 72.740,428.000,0020.632.000.000,0010.029.933.000,00 440.330.327.000,00 6.000.000.000,00 1.184.597.878.000,00 121.199.039.000,00592.680.637.000,00 (Rp) 28.422.1^.000,0018.920.984.000,00 8.937.810.000,004.645.200.000,00(141.081.000,00)5.479.055.000,00 22.824.955.000,0043.471,520,000,00 0,00 (20,646.565.000,00)(13.323.804.000,00 0,000,00 (14.130.610.000,00 0,00 806.806.000,00 % 1,09 (33.845.173.000,00)(10.397,381.000.00)(13.365.050,000,00) 3.793.210.000,00 0,000,00 (825.541.000,00) 0,00 (23.447,792.000,00) 845.565.000,00 12.192.186.000,00 9,23 21,15(0.67) 2,111,49 119,49 0,00 (5,86)a95) 0,000,00 (56,52) 0,000,29 (1,21)(0^66)(1,29) 5,500,000,00 (0,19) 0,00 (1,94^ 0,702,10 Halaman 1 NOMOR URUT 2.2.333.13.1.13.1.23.1.S3.23.2.23.2.S URAIAN Belanja Mcxlal SURPLUS /(DEFISrr) PEMBUYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa lebih Pertiitungan Anggaran Tatmn Anggwan Scbtiumnya(SilPA)Pencairan Dana CadanganPenerimaan kerrfcall Pemberian Pirtjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Peiyartaan Modal (InvestasI) Petneriiitah Daerah Pcngemballan Biaya Atknlnlsirasl Pen)bul(aan Rekenhg BUiD Piskesnas 3UMLAH(Rp) SEBELUM PERUBAHAN 507.203,745.000,00 (173.154.944.000,00) PEMBIAYAAN NERO SISA LEBDf PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERraNAAN 182.^3.944.000,00169.163.402.000,00 12.840.542.000,00 0,00 e.M9,000.000,D06.849.000.000,00 0,00 173.154.944.000,00 0,00 SETELAH PERUBAHAN 470.718.202.000,00 {110,887.636.000,00) 119.765.636.000,00106.925.094.000,00 12.840.542.000,00 0,00 8.878.000.000,008.849.000.000,00 29.000.000,00 110.887.636.000,00 0,00 BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)(36.485.543.000,00) 62.267^08.000,00 (^.238.308.000,00](62.238.308.000,00) 0,000,00 (7.19) (35,96) 29.^.000,00 0,00 29.000.000,00 (62.267.306.000,00) 0,00 Slawi, 17 October 2018 PitBUPARTEGAL, 'AWL BUPARUMIAZIZAH (34,20)(36,79) 0,000,000^330,000,00 (35,96) 0,00 UWGXASMI FEIIBAHAN APBDTlT:'.- t't 11 Q.j Halaman 2 LfxiVlmntl rantBiM OkarehNgmer : e Tanw>l : POUstefiOU PEMEfUNTAH KABUPATEN TEGAL RIN6KASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 0RGANISA5I TAHUfJ ANCiMAN j02d KMC UftUSAN PCHBimTAKAMAM OAfiUH nNDAPATAN SCBELUH PCIUBAHAN «P smiMi PCAUaAHAN _np 4 BERTAMMH / (BERVUIUMS) ftp BeUNM SEfiBJM PCRUBAHAN rtSMUMSUNC Rp LAMS5VH6 Rp JUMIAHBCUHM _Rp9«74a PCmAH PDtUeAHAfl nouui^euHC Rp10 Rp11 JUMUHBSAHJA Rp 12 ft 10-P 11 OCRTAHBAH /(BeaVURAHO)_Rp U«U-9 14 XLOIlOl.lXlCll£itoi.xaxiIJU.l£3IXi.USlCiiJO.lMAXUa.AXXJiXt4J.44tltIJHlO*.XX»£it.04.lA.(3lIXSIJS.LflStiUS.4X].0SIXS.4,CIX&}X$.4Xi.C7US.4X1.9Ur5.4XlJ39US.ULIOUS.iCFI.nUS.4.01.13I.C$. 1X1.13 J.O?. 4X1.141XS.4XLI5us.*x:.ii»5.W.4.&t.I/ U«WvW«Jft PriiVMAn OMAt riitMihii CkrmiSUOOrfi^^fSVOUsm^ftnAB 9ir4«RW(Ay. aiA Dm* PiiiijMA Ui—ii BAB NimIma Bwng Otf*(HpCflAfti Ur^jn0M4 Pvi/nBUh UyiL Pm^AjrWt.T^tt tftPiJ 0«rr)i4 yKima4»*< */vn«KttWTMtXi SlftMgftlift OoA^t flft> Pu'mlBin fyrv9Br»4«^. lUBy«c 4m Cahmbb PMwfeMiMi DMA Pwnit^ ftilyA.ft—w Fo^uytw TMAtiaAf dtfSUk»r> CfAeA f4iti 0irt5eu4OMt FttrAenfcfA* Mn^iM Q— 2I19MJ1&XIKA oocOS )»Jf«JlUXQjCU n.THJtlOiLCDl4&gOBacjJMg M WUGUtfCOAeoMOdfloa OOU0X0QXDdfiOW IXXBQXB^XOItiBOJlMO 010on0X0 (•buMrMtft dM KadirtlbMlAftuniMrte PAritodenee* Wityiriht iCanUr il—b4#s Sa/v*** CMUm dar SMaAaOP* HMyftAWlAlitfn PcAftiVnertg au SeftrcUroc DAerV«KgarMmMiMjnaKcsmttn SiiaatjUnyli^MnAlAA Obio'4Kecwnaun 0arv)aMPteAmattn tUcMttmiKconuuri dAulhWuKcaHiabn >»lua}ftBteaiiwtoft a^ftoTigbitflpyhlegimAiA^ KrimiiKvQAIWlAA litelsAIfCOnMAA KftQAUAKeamatV)^ontMraiQiC<ont—n AAE^ij^kfei«ciffutA^9ftt»Ketmn.':TktMfth iJcr>m\fo ocoacD000OboOttonooooxoOlioonononononononon ?F.BU8SXlKn LCg.taocEftn C.4S 'BQ,4Si7Vl£27X aft3,»3a4,oce.« i4S.u^.»4non L£aOJ41i2L7(7n rJUBLTaaaoe^ u&cccxoonlOCJOOJOCXC 23uiL?nx«n 72J3tnUXlO0Ci4&Qoca&ncnlUAOttCDOCE on uscxmieoe ononononon IU0M60®ttOO^OQCP ononon UDonon ooo laoGcon onononononOKonp.nOKoca0,00ononOKOKa» tooscaocxollOitCStOOO4sonuDOK45&«8ttaUC OKOKOK scmuxcnSEOaaacic OKonOKOKOKonononcua _ OK yjttfnn OKOKonOKOKOKCfiOOKocaOKonOKononononQ.n onOKOt^0«C.ICO.CConW.?3OKOKOKOKon _O0C C.KoxoOKMOOKOKOKOKOKonOKOKOKOKOKononocaonOKOK6X0 #63.17?J60S3.K6fflJ7?X6la>K§LW5J56J53.a:a.i96.927JS7M2S.m,4U.2&.KI4eoi$.2goa OK 1(LSB1.14080K OKonCKOKCK 066£SH.99Ur&SS^4a»K CKOKon 1X12.4^iniK4.%l7,»liC93.a 0,KOKanonOKanOKOKanocoonononi\/non(ua ;i:?K4.%7KonM7K067KaK>e.>4i.SKonipx4ii6?JKn148.t2lA$K8n42Ko7i4Ka.n 4^CCCXCOOl aisxjcjsitocn?MjsiJcrjEc.a> <C2C.QJC4S0,D ;UUIXR,tD i.gcawjwxg''saiBjnwciI fWrrt .KJIUaiXCC.CS-.»■!<■•■ao.iBo.cc Sf.cau<c.a)^tuoxcccica i>j«i9iac,ai LaO-mKC-CDtas.AiicouoI mgiMnrmm 6IJ4IMB,CDX.HUUkffiK.}.8.aiQ,Ul42.i4ew;iole.I'HIXCQ.III4S...BIC0.0SBC.l.SJXK).a)WMSmiB57^,MB.ni3'..<Ua^CD.^UOr.CbS7.!.Ba»,co ff t-K2.4Pjaxn}(C>l^.4!LIU3,ai439.<373liJS3^irijjiMseatcB 4Uttcaxa> 2i6JUSi9SUiCllus-ttsseistcja *rxmrn,iv ihXOMDfiO tXUiXtO£O^Ot4.in,<waciMIJXJXBAD^BUS'JII.WMS!.4U3IKWAi-Me-ULOuai uixcAcaiTLXCO-OOlto W.4?lJ0tAi^2«L9UI%aili}jDUiinj.ceIXBS^.IXaCS SUMIRIUD36.I4MIC^XJAfXai.DO42.I4UUUDSB-KUK^CS7i,i4ua;a)au4eAc.ro49,9.utcro(C.I4gAX!,roOMUtCMS7j3iar,rriv.wxaitow.MAaneMp>exccroS7.i<uai.ro 44ek«X87.7JJ2CM.4UX.;.7U,IIC 9U'glWfi,»MA.1331.93£7ff2.404,41 ].u;.a ].9Uiu«i,ac coo !CJGS.i4ii%a.a:]t9U.14CJiaOU 0.00OMcroO.0DOA ClUAOWllSUU;A9«.00 0,000.00OA 37>«.nL2£];0O OW.mi'BA 4.;<i.oamA OAOAOAOAOAOAOAkWOAOAOAOfiB0,Anmonan X9K2JUSV5KmxeuuKo*JSlBSLUfiflOlUbISLJSIb^UKKi&s.)cf2«iKaa j%os9^>un,w 4iafi£KK 2K.71BA44KQK2l7;4C1.127KaCO AAMxaonon BtfTTffn.n «.'anoiK«.n s,ua442KaKij9iJ^JOa,coSaiTUttKQAl6.977KUoan?X(4.U2nc.W BlgPKOKTDKOXOa® i.7S{.(c7.oeaK softxmjxoxBAtMKOK)6.146KSK».44&icacu•Q.HSKUKS6j4&Kan»jc(joaco«6.t4tiK0K49.9t&CCQKG0.t14KaC0raOXAononAaEi^ioani7.949xm.a>mmuauLMnonan6&5oexoa« 4g.»4jaX?23K$STA*X72l£0ATJOUUiJDniMXP2.7naFnIKKUVUKK4L41tX1U9fin lyn* ^ }SC^mMjXlisjnjsTKon 44*uxti*ain nOKflPK99C.aiQKQK usaBCxamt2SL57KaK4S.^.HS.K«.K4UBS.4a«aKin&uicquo 61;OBDK0.nMraCBOK iaJ3eLUue.aD>X92Kl.)70nuxGUFxnn sKKancn6t.MiEQn14.1404X17,K}S.44P.COO.n<g.i4fl,cocKU.l<tlKQ,Ky>jix.ws>A.14(U».Ktai4«nQ.K<£.^0010.94e.a79K0KP.P4BKC.CD&94<Kan0aa4BKBK uiMXSLisaoi} aoKnufiocQ (<79a^4XQXCV)11.961.>4UZC.KlUK.9eKCK) OK ^IP4(7jb*'.IF<4«) on (t&ar.PFWK)iiLWLTunacc) OK [8&nMKK79B5k40ftgcaflCtSa4UKCK) WUK ion;ILIBr4.7<l (laiBixi&nan) QfiOOK Cl.tUTTlXKm (i4a]6ICKK)(494.772X00)tSKOOCttO) anan 2.ICCXKK anan LtiX42.Kan) on0,KOKan (8.«sacKO) ananan OJciaKOK (FK)(iao4)HK anan (SAJ(5.15)(3,sei(SO.*! OAetcS.HCMOA IICX) U.AOAOA0,00 (IS.0«1 o,ccO.OC0,00H,S8 .AUASM itcCJAM veoHunmTww.mfTW ftm4HaM.owpwt Hahmnl B 8 8 g 8- &• S g I fc. gg|lll III! 11 in iiiii| III g-||j| . =.! 8- 1 5 ,. Aim [§ 881118 8 8 III |[8 I si a^ADOQ aaaa^sC a c,a^ SSB983 8SSB88B.S88 S I iliilf 11 335535 535$5f3lS9 lamplranlll Peraturan OaenhNomor ; 6 Tsns0al : 17 October 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANG6ARAN 2018 Urusan Pemerintshm : 4.05 OFsanteasi : 4.05 Sub IMt Organisa^ : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penstjang Kepegawaian 01 Badan Kepegawaian, PendkSkan dan Peiatihan Daerah 01.01 Badan KQ]egawaia>. Pendidatan dan Pdatihan Daerah KODE REKEN1N6 URAIAN 3UMLAH(Rp) SEBCLUM PERUBAHAN SETELAH PERIAAHAN BERTAMBAH /(BERKURANG) 0»P) DASARHUKUM 4.05 .4.05.01, 00.00. S 4.05 . 4.05.01. 00.00 , 5 . 1 4,05.4.05,01. 00.00.5,1. I 4,(H.4.£5.01,01.ea.5-24.05 .4.CB.01.01 4.0S.4.05.01, 01.62 4.05.4.C6.01, 01.02.5.2.2 4.05 . 4.(5.01.
  1. 01.10 4.05.4.a.01,
  2. 01.10.5.2.1 4.0S.4.(5.01, 01. 10.5.2.24,05 . 4.C5.01.
  3. 01.11 4.05.4.05.01,01.11.5.2.14.05.4,05.01. 01. 11.5.2.24.05 . 4.05.01, 01. 12 SELAN3A BEUlUA nOAK LANGSUNG Belan^ Pegawai 11.223.479,234.00 10.944.785.234,00 (278.694.000,00) (2,48) 3.085.479.234,003.085.479.234,00 3.067.479.234,003.067.479.234,00 (18.000.000,00)(18.000.000,00) (0,58)(0,58) PPNoBOTaJiun 2015PP 13 Tahun 1980 dan PP15 Tahun1985Perpres 26 Tahun 2O07Perpres ttg tunjangan ]^lanfun^nalPapces 12 Tahun 2006Perdlr)en No Per-3/PB/2015 Tgl10-2-2015PP 80 Tahun 2010 Perpres 12 T^mi 2013 PP 70 Tahun 2015 BEUNM LANGSUNG Program Palayanan Administrasi Perfcantorsn Penyedlaanfase hxmmlkasi sumba-dayaairdanBO* Beianja Barang dan Jasa Penyediaan aiae tu/is kantar Belanja PegawaiBetanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cet^an danpenggandaan Belanja PegawaiBetanja Barang dan Jasa Penyediaan konvonen hsialasl UstrWpenerangan bangunan kantar 8.138.000.000,00 7.877.306.000,00 (260.694.000,00) (3,20) 389.500.000,00 429.500.000,00 40.000.000,00 10,27 120.000.000,00120.000.000,00 52500.000,00 1.330.000,00 51.170.000,00 125.000.000,00125.000.000,00 52.500.000,00 5.000.000,005.000.000,00 0,00 4,174,17 1.330.000,00 51.170.000,00 45.000.000,00 2.130.000,00 42570.000,0010.000.000,00 45.000.000,00 2.130.000,00 42.870.000,0010.000.000,00 0,000^000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 UNOMJ KHUBAMN Area MENURUT UKUSW rEHERMTAHAN OAHRAlt, OORAMCiASL l1»nAPATAN, KtAKIA OW REKBIArAAN Halaman 1 pfinTE-.i 6'i KODE REKENmO URAMN 3UMLAH(Rp) BERTAMBAH /(8ERKURAN6) DASAR HUKUM SEBELUM KRUSAHAN SETILAH PCRUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 4.05.4.05.01 .30.44 Pengangkatan dan Pen^lan JPTPratama, Acknhistratofdan P&iga\vas ASN 175.000.000,00 262.100.000,00 87,100.000,00 49,77 4.05.4.05.01 .30.44.5.2.1 Belanja Pegawal 3.500.000,00 9.600.000,00 6.300.000,00 180,00 4.05.4.05.01 .30 . 44.5 .2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.500.000,00 252.300.000.00 80.600.000,00 47,11 4.05.4.05.01 .30 . 45 PenataanAttninisoas/ dan Pengembangan Kanpetens! 20.000.000,00 13.970.000,00 (6.030.000,00) (30,15) KedOdatan ASN 4.05 . 4.05.01.30 . 45.5.2.1 eelanja Pegawai 7.692.000,00 6.306.000,00 (1.386.000,00) (18,02) 4.05 . 4.(B.01. 30. 45.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.308.000,00 7.664.000,00 (4.644.000,00) (37,73) 4.05 . 4.05.01. 30.46 PengeMaan AOnmistiasi TPP. JKKdan JKM 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4.05 .4.05,01. 30.46 . 5. 2.1 Belanja Pegawal 13.177.000,00 13.177,000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01. 30.46 . 5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 16.823.000,00 16.823.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01 .30 . 47 PelayananAdmnistraslKen^&iPangkatMS 135.000.000,00 147.620.000,00 12.620.000,00 9,50 4.05. 4.05.01 .30.47 . 5 .2.1 Belanja Pegawal 41.440.000,00 42.310.000,00 870-000,00 2,10 4.05.4.05.01. 30 . 47.5 .2.2 Belanja Baraig dan Jasa 93.560.000,00 105.510.000,00 11.950.000,00 12,77 SURPUJS /(DEFISIT} (11,223.479.234,00) (10.944,785.234,00) 278.694.000,00 (2,48) --7 Slavjl, l70ctDt)er20lB .BUPAHTEGAL/aiocbupatiUMIAZIZAH Klliauj PUIWUIAN AJTO MEXUnUT UlUISAN PEMERJtrTAHAM CMERAX. ORQAnSASL PBtUVATW,BaAHM tWN PEHBWyMN Haiaman 3 Pfiriliy [i'l ;i PEHERBn'AH KABUPAIEN TEGALREKAPirULASI PERUBAHAN BELANM MENURUT URUSAN PEMERINTAORGANI5ASI,PROGRAM DAN KEGUTANrA»m WIGGWAM 20» not UAAUN UHUSAN,MGMOSASI, SfBCUM PBIUMHANORIMftXM DAM KCGUTAN jcms aeiAfOAHfMkAHKOAWAS BARAMGAJASA HOtkAL FMSWAIt 3 s 4 S ft s3 444$ 71 VnoxWaJA PrfnMBADMv TfKsn.^otJic.po »».4^.465XCC,DC 4u.ip.n3.oixA SelI-93.5eS.OCOA 77Xil5»t5Ml fMdHlbn 3Li99J}tJU.<t !Ce.4/%6>4AC.GC ULt£5.7;7Xn.CD ATAi.ft'AOA U&%JI2XiUI.UIMI OliWf hndldAudM l|i>6gd*VM« jim.UAjxCaCu }C&4^4AXIKC.U: 6e.l£l,VACA 2PA<.76lKaA ll.tSUIlXOCLSI. lAUIl .Cl 'm.TViucM .»^S{k(W.A lOCLGSACA 1.54M9.nCA 579jiamui.MiAi.n.ot ti.w y.sw,m.j; CA r.SCouw.AMl.LSl.OI.cn.IB OBrtvvOMi MW lemurvkAv, Hirte III/* u dm lank 0.00 4;scmQ0A OA s73jnacDOAMl.lJBJl.ei.W ParvnlUftn )Au«bninAira* kaaiQin 4*^^£OiM JOAQA OA •M4.naca)A siuxsotXI.LSLSl.ei.CS ItovaliMr leltfibhrifi i«rttr is^ccoaoc 14^.16aCOQ.CC CA ISOACAOA 55VIMuu.LMjii.ei.n Oirvtxliiitn >Mdi p«b«lJ^ idXKiri la)t SJICdOQiOO tiioooAaoo OA USACXOO.CC UlCXOixi.iJH.si.n.10 nsAMlMi.4s aiB LaOu '/jmoMo 192.6UAQ.CC CA XXACAOA 75*00i.ai.i.BLci.ti.11 PurveLMT. bmn; c4a««ri d»t percovrolun 3.1«mOO auttoxAoe OA wAOAare LIKXuii.Loua.ci.u ArvkLma pKr4*ttAdaivBel0^U(«rtkjiNor Q.00 an tOOgCOCOA iwJgfcCCPAMt.uu.oi.n.H peSiUfl.vTfS, taieoo IJKdXpC rtsioAuA an ITAaOOOA LICCMl.Ulfl.01.15 Reniwwn haw Mom dF^8«Tifc»in Batxom^eedMBBi w KKRAXA on uAatoacDMl. 1.01X1.01.17 AmnaoMMdjnm<un nridiv SAOQCQ HtkAaOAOM on UBACADA SJ3aixi.Mixi.n.H 5^al n«a laerafdv 4m icfmJw 1* lifl* w uuocmuQA OCQ tazAUGOAMI.IXMi.O.W bcal.'M*! ktrSMadm InSaa asm MWi 8QUBCX6 iMueotfli CA 20AQXICCIA KCXMt.LOtXl.Ct.S Idj 79!.4aii«Lm OSim eafiy jjgica^oo njuxeooA CA 75AOAOAMt.tXLU.Cl.lC a<i« CnrmX UTR u^« uonsm Oe SXB 4« VXW m 4fe6if.q»A (A CViPM-T-nAlS* i4juxtifli 1X1C1 ro «*AT(/l«tfVklV iicucaocoA 2.5?SJ3aiiXlOA sojsuMt.ixixi.a.ic miMkrui w aw 3B£CC>03aOP AtfXLOBAUt.LHXl.R.II l*p<Nrlw« urr««i8.'. fir^igv dtft pfrtfrpi»Mnnf9 o,cc aw UZUDdOGOAMi.Mui.a.n CVTXi^«'MA 'lA'/bBrUb UllV U^OCA vsaeccAow tcc ISBAOOODA IKOOGMI.LOLfil.Sl.M 4.MCkXnA IftJcfiOOOQA aw jflUoCADA ^HCsOLCI.IXMl.S.iB rjiffyaijL per^dt^ MMr L!CCCCBA 67.s«c.oeciA OA TOAQAa® ItOtJXMl.tXMl.O.lI RcUMUK ard^'^bcrct tMa UA m 2.P5AQAEA 2.?;5iAACi.Wui.uixi.e Prrnfinm i/m/ittvr BDOAQA naiCAQA OA soxooeoaw eccUl.lXlXI.CS.Ot Pen<MU*< 4>r piMrtitn eocACA suoocoacc ^onawDA KOALSi.ixt.oi.ee 222A10DOA fiaiC^CDQA OA 1/SA0A(A j«<p7.Lsi.ixMi.n.oi|4U#A|WAtaSBorvi opAiui UvV ^ TBilisao 9*0 1&.140AOA >9AO.teao3 occ SDAOeUiW 13,140Ml.1X1X1.06.05 F^irlAtd«^«ct> cfm> otb^nrsfs AOnmcsfrMi iMBnoaTv liMCSh 207.7SiAnA l/JJ&CCOA an inwocoaw »i.rvsI.OI .1X1.01.15 PrtfifpmfimJtniuit Aruk iM» OM ntJUocA 2AS.97SAaOQ OA IJAIAOAOOO 2eijn$Ml.1X1X1.15.57 A0T«rt«r« uona^ I%r4dliv> Men Feeni^dn IdAnal nAi.nan an SDACADA ianunIXl.lXIXI.lS.U Rer^iu#*^. LAit CoRav OA aXiAAAA OA seatixLCAAMl,1X1X1.15.n ffQuutRp Kikw^J^iPi R4kUf: ^AA psrmil SLaiACA ;}.4!9.aiaw on uiceoxcoa fil.fStXMl.un.01.l5.9< AkmMau an oUnn 10.77&aCA 39i2&gC0.W oca SOACUDOA IClTT&OIXI.IXLOI.15.95 t«nU PAUO ClbifBU* {9.««.0CCA JOS&AOA OA SiAaooA >9.44A1X1.1X1.01.15.96 UvnU l&MCfte »%r«< BAbAt 5»M» Ty 1 (U auajccA autfJOA OfiC S^^BLOBD tS iimtUH.tXLSI.a.97 RIB >y r*a6 tffti TKtait««StaM ftOD UCXDCACA OA ISUSUdVBlX].tXLCt.l5.<ie i^r^ma'.UTarAtf PR4C aJ^TSACA Uy.227ACA CA issmxaxiu 25JUUI.1XIXI.15.09 fmHm swuO titieMm Tegd 1&4MCA nUHAOA aw lOunuauKLSl.LiaXl.15.IEB r«i9idM.^ %i Rv?w«A fejuas'^vofw > Oeer fA iTUtCAOA (A i7S.TO.caKi: nutmua<nXMU leuiKMHCMA/r UUW irXISAMUN MMViC«C(flS«l wcgw QMleesaM M li 2 I s i a 3.8 3 . : I i s I a Hi ? I I 2 Lampimn V Peraturan DaerahNotnor : 6 Tanggal : 17 October 201S PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN AKGGARAN 20lS URAMN 3UMLAH SEBEtUM 3UMLAHSETELAH BERTAMBMl /(BERKURANG) KUUB PERUBAHAN PERUBAHAN JUMLAK(Rp) 9/6 1 2 3 4 5=4-3 6 01 PEUYANAN UMUM 082,536.524.116,00 688.670.485.216,00 6.133.961.100,00 0,70 01 2 03 Pangan 1.545.000.000,00 1.397.850.000,00 (147.150.000,00) (9,52) 01 2 10 Komunlkasi dan InfOrmatiia 8,503.839.182,00 7,462,459.182,00 (1.041.380.000,CO) (12,25) 01 2 14 StatisHk 350.000.000,00 412.790.000,00 62,790.000,00 17,94 01 2 18 Kearslpan 3.803.954.025,00 3,552.029.025,00 (251.925,000,00) (6,62) 01 4 01 AdministF^i Panerlntahan 126.287,758.585,00 121.400.168.685,00 (4.887589.900,00) (3.87) 0] 4 02 Pengawasan 5.522.959.936,00 5.673.174.936,00 150.215.000,00 2,72 01 4 03 Perencanaan 10.931.527.000,00 10.839.233.000.00 (92.288.000,00) (0,84) 01 4 04 Keuangan 714.390,506,154,00 727.010.489.154,00 12.619.963.000,00 1,77 01 4 05 Kepegawaian 11.188.479.234,00 10.909.785,234,00 (278.694.000,00) (2,'W) 01 4 06 Pendidlkan dan PeiatOan 12500-000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 03 KETERnBAN DAN KEAMANAN 19.471.006.263,00 18.338,233.263,00 (1.132.773,000,00) (5,82) 03 1 05 Ketentraman dan Keterdban Umutn ssta PerllndiBigan Masynlat 19.471.006.263,00 18.338.233.263,00 (1.13Z 773,000,00) (5,82) 04 EKONOMI 121,582.452.447,00 120.775.923.447,00 (806529.000,00) (0,66) 04 2 01 Tenaga Keria 2.848.160.000,00 2.638.160.000,00 (210.000.000,00) (7.37) 04 2 07 Pemberdayaan Masy^let Desa 13.970.597.640,00 13.510.485.640,00 (460.112.000,00) (3,29) 04 2 09 PertHibungan 12.410.324.608,00 12.202.084.608,00 (208.240.000,00) (1,68) 04 2 11 Koperasi, Usatta Kedl dan Moiengaii 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 0,00 04 2 12 Penanaman Modal 6.586.955273,00 6609.225.273,00 22.270.000,00 0,34 04 3 01 Keiautan dan Perikar^ 6.220.CM3.000,00 6.070.043.000,00 (150.000.000,00) (2,41) 04 3 03 Pertanlan 35.973.310.000,00 35.576.898.000,00 (396.412.«»,00) (1,10) 04 3 05 Energl dan Sumberdaya Mineral 7.600.000.000,00 8.700.000.000,00 1.100.000.000,00 14,47 04 3 06 Perdagangan 26381228.727,00 26.599.293.727,00 17.965.000,00 0,07 04 3 07 PerindustriKi 8.796.733.199,00 8,284.733.199,00 (512.000.000,00) (5,82) 04 3 08 TransmigrasI 190.000.000,00 180.000.000,00 (10.000,000,00) (5.26) OS UN6KUN6AN HIDUP 72.278.092.698,00 68.436.186.698,00 (3.841.906.000,00) {5,32} 05 2 04 Pectanahan 6.700.000.000,00 5.800.489.000,00 (899.511.000,00) (13,43) 05 2 05 Lingkungan HIdup 65.578.092.»e,00 62.635.697.698,00 (2.942595.000,00) (4,49) BEKArmilASI BERUtMtW XiAlOA DAEMK UNTUK ICSEIAW&M DAN IITEIVAOUAN IXUSAN POtFIUNTAKAN DAEMM OtH RJNGSl DALW OMNQKA fWaOlAMI KUANOW KEGAAA Habman I rfiniiivi B'j ;j- [)■! URAJAN 2UMLAH SEBELUM 3UMLAH SETELAH BERTAMBAH /(BERKURANG) KOOE PERUBAHAN PERUBAHAN 3UMLAH(Rp) % 1 2 3 4 5=4-3 6 06 PERUMAHAN DAN FASIUTAS UMUM 321.461.901.548,00 296.011.532.548.00 {25.470.363.000,00) (7,92) 06 1 03 Peks^aan Umim dan Penataan Ouang 266.2I4.529J60.00 250.526,786,560,00 (15.687.743.000,00) (5,89) 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan PemiMman 55.267.371.988,00 45.484.745.988,00 (9.782.625.000,00) (17,70) 07 KESEHATAN 446.398.702.353,00 454.302.096.353,00 7.903.394.000,00 1,77 07 1 02 Kesehatan 439.437.312.353,00 447.501.316.353,00 8.064.004.000,00 1,84 07 2 08 Pengendallan Penduduk dan Kelua^ Berencana 6.961.390.000,00 6.800.780.000,00 (160.610.000,00) (2.31) 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 16.486.365.027,00 15.931.304.027,00 (555.061.000,00) (3,37) 08 2 16 Kebudayaan 4.532,790-000,00 4.147.315.000,00 (385.475,000,00) (8,50) 06 3 02 Pariwtsata 11.953.575.027,00 11.783.989.027,00 (169.586.000,00) (1.42) 10 PENDIDIKAN 874.966.010.823,00 861.102.888.723,00 (13363.122.100,00) (1,58) 10 1 01 PendidBcan 871.262.432^23,00 857.564.380.723,00 (13.698.052.100,00) (1.57) 10 2 13 Kepenudaan dan Olah Raga 2.831.690.000,00 2.708.690.000,00 (123.000.000,00) (4.34) 10 2 17 Perpistakasi 871.388.000,00 829.818.000,00 (42-070.000,00) (4,83) 11 PERUNOUNGAN SOSIAL 33,913.456.725,00 31.700,688.725,00 (2.212.768.000,00) (6,52) 11 1 06 Sosiai 11.076.326,830,00 10.927.758,830,00 (148.568.000,00) (1,34) 11 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Polindungan Anak 11.508.759.457,00 8.615.879.457,00 (2.892.880.1X)0,00) (25.14) 11 2 06 AdnBnlstiasi KependisliAan dan Cap4l 11.328.370.438,00 12.157.050.438,00 828.680.000,00 7,32 2.789.114.512.000,00 2.755.269339.000,00 (33345.173.000.00) (1.21) Slawl, 17Octeber201S JPAT1TEGAL ufB"' // AKUfBUPATIUMIAZIZAH lltlUPmiUi£I(euanWM 6£2A(UA(WEUii4 UKTVX nSEURASWI tUM UmitMDIMN lausui(BiERMniWI QHfAW Wl HMGSI DMM4 OWMZA KNGSXIUMf aiUNGM)HEGMit Ha)aman2 rfriit:.' E''i :i'[t.i LAMPIRAN VI NOUOR TANGGAL PERATURAN DAERAH 6 17 0Mober 2018 KABUPATEN TEGAL DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 GOLONGAN ESELON TOTAL 1 II III IV V Tenaga Fungsional STAF Goiongan IV/e — - - - • 2 - 2 Gotongan IV/d 2 - - 3 - 5 Goiongan IV/c Goiongan IV/b -28 1 50" 94 - - 14 1 44 - 2 6 - 266 1,00 325 Goiongan IV/a - - 102 2.971 11 3.178 JUMLAH GOLONGAN IV - 32 145 108 -3.256 13 3.554 Goiongan lll/d • 8 377 628 41 1.054 Goiongan lll/c - - - 141 655 111 907 Goiongan lll/b Goiongan III/a - • • 12 — 689 859 370 " 350" 1.071 • - 1.209 JUMLAH GOLONGAN III - - 6 530 - 2.831 872 4.241 — - Goiongan II/d Goiongan 11/c — - - - 78 22 123 207 1.046- - 1.024 Goiongan II/b - - - - - 7 374 381 Goiongan II/a — - - — - 3 269 272 JUMLAH GOLONGAN 11 - - - - - 110 1.796 1.906 Goiongan l/d - - - - — 32 32 Goiongan l/c - - - - 67 67 Goiongan l/b - - • • - 2 2 Gotongan I/a - • - - - 1 1 JUMLAH GOLONGAN 1 - - - - - • 102 102 TOTAL • 32 153 638 - 6.197 2.783 9.803 Slawl, 17 0kiober 2018 Pit. BUPATI TEGAL BUPATI[ UMIAZIZAH LAMPIRAN VII NOMORTANGGAL PERATURAN DAERAH617Olrtober2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUNANGGARAN 2018 PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN NO URAIAN RINCiAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN JML.PIUTAN6 PENAMBAHAN PEN6URANGAN AKHIR TAHUN PIUTANG SID TAHUN N - 2 TAHUN N -1 TAHUN N -1 TAHUN N -1 1 2 3 4 5 6 7 1 PIUTANG PAJAK 2016 42.726,476.596 - - 42.726.476.596 2 PIUTANG RETRIBUSI 2016 748.272.574 - - 748.272,574 3 PIUTANG LAIN-LAIN PAD 2016 17.266.831.840 - - 17,266.831.840 4 PIUTANG PENDAPATAN BAGI HASIL 2016 6.322.234.514 - - 6,322.234.514 5 PIUTANG LAINNYA 2009 DAN 2010 10.804,645.117 - • 10,804.645,117 77.868.460.641 - - 77,868.460.641 Selawi, 17 Oktober 2018 PIL BUPATI TEGAL 7 VtfAKlL BUPATI Q- UMI A2I UMPIRAN VIIINOMORTANGGAL PERATURAN DAERAH617Oktober2018 KABUPATEN TEGAL DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Juntiah Pembayaran Jumlah Somber Dasaf Hokum / Tanggal/Tahun Jumlah Prosentase Tujuan Tahun iniJRp] Sisa Pembav^an(Ro) No. Pinjaman Rnjaman / Peijanjiari Pinjaman 1 Nilai Jangka Waktu Bunga Penggunaan Daerab Obligasi Pinjaman / Nominal Obligasi Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pokok Bunga Pokok Bunga Obliqasi (Rp) (Tahun) Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MIUIIIMInIL - 1 1 • • - • Slawi. 17 Oklober2018 Pit BUPATI TEGAL, WAKIL BUPATI XUMIAZ12AH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…