DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Bentuk dan Sumber Dana, Besaran Pernyataan Modal, Fasilitasi dan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perbankan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hokum dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAHBANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenTegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang selanjutnya disebut PT BPR Bank TGR (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank TGR (Perseroda).
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyertaan Modal kepada PT BPR Bank TGR (Perseroda) dalam rangka penambahan modal dan pengembangan usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan yang meliputi:

a.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
b.meningkatkan kemampuan operasional PT BPR Bank TGR (Perseroda);
c.memperkuat struktur permodalan;
d.menentukan arah kebijakan PT BPR Bank TGR (Perseroda);
e.mendukung perluasan usaha dan pengembangan produk;
f.menjaga tingkat kesehatan bank;
g.berperan serta mendukung program pemerintah guna pemberdayaan usaha mikro kecil;
h.menjaga kestabilan tingkat rasio kecukupan modal; dan
i.mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.efisiensi;
d.akuntabilitasi; dan
e.kepastian nilai.

BAB II

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui penempatan modal pada PT BPR Bank TGR (Perseroda).
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2035.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD.
(3)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah yang diterimakankepada PT BPR Bank TGR (Perseroda) sampai dengan Tahun 2018sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2)BesarankebutuhanPenyertaan Modal Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2035 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IV

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 9

Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perekonomian.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan laporan keuangan tahunan PT BPR Bank TGR (Perseroda) yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(2)Bupati menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…